cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Greenation Publisher
Contact Email
greenation.info@gmail.com
Phone
+6281188062005
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 920 Documents
 88   89   90   91   92 
Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tuban Menggunakan Metode SERVQUAL dan Kano Kalista, Anggia
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1934

Abstract

Penelitian ini mengembangkan kerangka evaluasi kualitas pelayanan dengan mengintegrasikan metode SERVQUAL dan Kano dengan mengintegrasikan metode SERVQUAL dan Ka-no untuk menganalisis kesenjangan layanan serta klasifikasi atribut yang memen-garuhi kepuasan pengunjung. Studi dilakukan pada Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tuban dengan data yang diperoleh dari 96 responden. Penggunaan perangkat analisis digital mendukung proses pengolahan dan visualisasi data secara lebih efisien secara cepat dan akurat. Hasil SERVQUAL menunjukkan seluruh dimensi mem-iliki nilai kesenjangan (gap) negatif, dengan kesenjangan terbesar pada dimensi reliability, yang menandakan layanan belum sepenuhnya memenuhi harapan pengguna. Analisis Kano mengungkap sebagian besar atribut tergolong Must-be dan One-dimensional, menegaskan pentingnya pemenuhan aspek-aspek dasar un-tuk menjaga kepuasan. Integrasi kedua metode menghasilkan prioritas perbaikan layanan yang terarah, khususnya pada atribut dengan kesenjangan tertinggi dan kategori esensial menurut Kano. Temuan ini menegaskan efektivitas pendekatan berbasis AI dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta pen-ingkatan manajemen layanan publik di era digital.
Efektivitas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Fadhillah, Azzah; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme parate eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit bermasalah pada lembaga pembiayaan konsumen. Jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan memberikan kedudukan preferen kepada kreditur serta hak eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan parate eksekusi kerap menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek normatif maupun empiris, terutama setelah adanya perubahan penafsiran hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan mengenai wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh analisis terhadap praktik penyelesaian kredit bermasalah di lembaga pembiayaan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas parate eksekusi sangat dipengaruhi oleh keabsahan pendaftaran jaminan fidusia, kejelasan klausula wanprestasi dalam perjanjian, serta kepatuhan terhadap prosedur eksekusi yang sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur. Di satu sisi, mekanisme ini memberikan kemudahan dan efisiensi bagi kreditur dalam menekan tingkat kredit bermasalah. Namun, di sisi lain, pembatasan pelaksanaan eksekusi tanpa putusan pengadilan dalam kondisi tertentu menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya proses dan biaya penyelesaian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mekanisme parate eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit bermasalah belum sepenuhnya optimal dan memerlukan harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Diperlukan penguatan regulasi dan standar operasional pelaksanaan eksekusi agar tercapai keseimbangan kepentingan antara lembaga pembiayaan konsumen dan debitur.
Perlindungan Hukum PMI Sektor Kaigo di Jepang: Analisis Efektivitas Peran KP2MI Pada Program G to G (2020-2024) Herlinda, Evelyne Dea; Simanjuntak, Triesanto Romulo; Ismoyo, Petsy Jessy
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1937

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor kaigo dalam skema Government‑to‑Government (G to G) Indonesia–Jepang periode 2020–2024. Kerangka pelindungan dipahami sebagai sistem berlapis yang saling menguatkan: UU No. 18 Tahun 2017 sebagai fondasi nasional dari prapenempatan hingga purna penempatan, pengaturan bilateral dalam IJEPA/EPA yang mengoperasionalkan standar kualifikasi, kontrak, dan mekanisme seleksi, serta regulasi ketenagakerjaan Jepang yang menetapkan ketentuan upah, jam kerja, keselamatan, dan jaminan sosial. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, data dihimpun melalui wawancara dengan KP2MI dan LPK serta studi pustaka atas dokumen resmi dan literatur terkait migrasi kerja.Temuan mengindikasikan bahwa pelindungan yang efektif bergantung pada penerjemahan mandat ke prosedur operasional lintas fase, dengan KP2MI sebagai aktor sentral. Konsistensi implementasi SOP, kejelasan informasi kontrak, kesiapan bahasa serta kompetensi kaigo, dan kecepatan respons pengaduan muncul sebagai determinan kunci. Lingkungan ketenagakerjaan Jepang dinilai relatif suportif bagi pekerja asing, sehingga kemampuan PMI memanfaatkan sistem yang tersedia menjadi faktor penentu di lapangan. Di hulu, LPK berperan strategis dalam membangun kesiapan dasar melalui pelatihan bahasa, kompetensi kaigo, dan literasi hak, meski masih dihadapkan pada disparitas kemampuan peserta, ketidakseragaman sarana praktik, dan kebutuhan penyelarasan kurikulum dengan standar industri di Jepang. Secara keseluruhan, efektivitas pelindungan dipertautkan dengan harmonisasi regulasi lintas‑negara, koordinasi kelembagaan, dan integrasi informasi dari prapenempatan sampai purna penempatan, sehingga manfaat sosial‑ekonomi pengalaman kerja PMI kaigo dapat diwujudkan secara optimal.
Perlindungan Tenaga Kerja dari Kekerasan Seksual di Tempat Kerja: Indonesia dan Filipina Djodjobo, Cynthia Vanessa; Marsono, Jarot; Wahyuni; Astutiningtyas, Azlin Eka; Lani, Renita
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1940

Abstract

Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan permasalahan serius yang berdampak pada perlindungan hak tenaga kerja, keamanan lingkungan kerja, dan keberlanjutan hubungan industrial. Indonesia dan Filipina memiliki kerangka hukum yang berbeda dalam menangani persoalan ini. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan perlindungan tenaga kerja dari kekerasan seksual di tempat kerja di Indonesia dan Filipina serta mengidentifikasi perbedaan pengaturan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode normatif-komparatif, menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara telah memiliki regulasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Namun, Filipina memiliki pengaturan yang lebih rinci, terutama dalam klasifikasi tindakan, mekanisme pelaporan, dan sanksi, termasuk kekerasan seksual berbasis gender dan daring. Sementara itu, Indonesia cenderung memberikan fleksibilitas melalui kebijakan internal perusahaan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan di Indonesia guna meningkatkan efektivitas perlindungan tenaga kerja.
Forensic Evaluation of Suicide Sariwating, Mitjie Batsebha
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1941

Abstract

Suicide is one of the causes of unnatural death that has complex medical, psychological, and legal implications. Forensic evaluation of suicide cases often faces challenges due to overlapping pathological findings with accident and homicide cases, especially in cases of hanging and complex suicide. This study aims to systematically analyze forensic evaluation approaches in suicide cases through the integration of conventional autopsy, Post-Mortem Computed Tomography (PMCT), psychological autopsy, toxicology examination, and other contextual analyses. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method with reference to the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines. A total of 25 articles published between 1992 and 2025 that met the inclusion criteria were analyzed qualitatively. Data were extracted and synthesized to identify research methods, key findings, and the contributions of each approach to forensic suicide evaluation. The results of the study show that conventional autopsy is still the primary method for determining the cause of death, but it has limitations when used alone. The integration of PMCT has been shown to improve the objective detection of neck injuries and internal findings. Psychological autopsy plays an important role in uncovering the psychological and social factors of the victim, especially in ambiguous deaths. Toxicological examination provides crucial information regarding the influence of psychoactive substances on the victim's behavior, while forensic linguistic analysis helps authenticate wills and understand the motives for suicide. In complex suicide cases, a multidisciplinary approach is an absolute necessity.
Peran Influencer Lokal dalam Meningkatkan Brand Awareness UMKM melalui Media Sosial di Kota Jambi Rahmawaty, Desy; Magfirah, Noor Khalida; Adiguna, Richad Saputra
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1944

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam strategi pemasaran, terutama melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi produk. Media sosial memberikan peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat secara lebih luas dengan biaya yang relatif efisien. Salah satu strategi pemasaran digital yang banyak digunakan adalah influencer marketing, yaitu promosi produk yang melibatkan individu yang memiliki pengaruh di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran influencer lokal dalam meningkatkan brand awareness UMKM melalui media sosial di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap dua influencer lokal dan tiga pelaku UMKM di bidang kuliner. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer lokal berperan dalam meningkatkan eksposur produk UMKM melalui konten promosi di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Konten yang dibuat secara menarik dan autentik mampu meningkatkan interaksi audiens serta memperluas jangkauan promosi. Dengan demikian, kolaborasi antara UMKM dan influencer lokal dapat menjadi strategi pemasaran digital yang efektif dalam meningkatkan brand awareness produk di kalangan masyarakat.
Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Ngikuk Anak dalam Penentuan Hak Asuh Pasca Perceraian di Adat Lampung Pesisir Marga Punduh Luqman, M. Roudhotul Ahkam; Firdawaty, Linda; Santoso, Rudi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1946

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi ngikuk anak dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian pada masyarakat adat Lampung Pesisir Marga Punduh serta menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang terlibat dalam praktik pengasuhan anak, serta didukung oleh studi kepustakaan yang relevan dengan hukum adat dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tradisi ngikuk anak dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan orang tua, keluarga besar, dan tokoh adat untuk menentukan pihak yang paling mampu mengasuh anak setelah terjadinya perceraian. Penentuan pengasuhan anak didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti kemampuan ekonomi, kesiapan dalam mengasuh anak, serta kedekatan emosional antara anak dan pihak yang akan mengasuhnya. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, praktik ngikuk anak memiliki kesesuaian dengan konsep hadhanah yang menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme penentuan pengasuhan anak, praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam selama tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, tradisi ngikuk anak dapat dipahami sebagai bentuk praktik sosial yang mencerminkan interaksi antara hukum adat dan nilai-nilai hukum Islam dalam masyarakat.
Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Laila, Rista Fevty; Nurnazli, Nurnazli; Topani, Iip Nurul
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1959

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif dan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Branti Raya, Kecamatan Natar, serta meninjaunya dalam perspektif siyāsah tanfīdziyyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara tarif resmi yang ditetapkan dalam regulasi dengan praktik pemungutan di lapangan, khususnya pada pedagang hamparan dan los, serta belum optimalnya pemberian karcis sebagai bukti pembayaran resmi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pedagang, petugas pemungut retribusi, serta pihak UPT Pasar Natar. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan ketentuan normatif dan fakta empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi, ditandai dengan perbedaan signifikan antara tarif resmi dan tarif yang dipungut serta lemahnya tertib administrasi. Dalam perspektif siyāsah tanfīdziyyah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkām al-Sulthāniyyah, pemerintah berkewajiban menegakkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan transparansi agar pengelolaan retribusi berjalan adil dan akuntabel.
Kewajiban Pembayaran Royalti atas Penggunaan Lagu dalam Acara Pernikahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pertiwi, Astri Sekar; Putrijanti, Aju
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam acara pernikahan serta bentuk tanggung jawab hukum dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggarannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu atau musik merupakan ciptaan yang dilindungi dan memiliki hak ekonomi yang mewajibkan setiap pengguna untuk memperoleh izin dan membayar royalti, termasuk dalam konteks acara pernikahan yang dikategorikan sebagai bentuk pengumuman kepada publik. Mekanisme pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan diawasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum berupa sanksi perdata, pidana, dan administratif. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan preventif dan represif, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan.
Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Jambi Assaliky, Sri Umamah; Hidayat, Rahmat; Arifin, Sofjan
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1983

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Self Stimulant Assistance Housing (BSPS) di Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Jambi. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah, yang merupakan sejumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, kekuatan pengembangannya adalah membangun perumahan karena inisiatif dan upaya masyarakat sesuai dengan individu atau kelompok, termasuk perbaikan, restorasi, pembangunan rumah baru dan lingkungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan perumahan dan permukiman di Kota Jambi belum berjalan optimal. Termasuk kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang program BSPS. Selain itu, pada tahap pengembangan itu harus dilakukan kerja sama dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan, tetapi pada kenyataannya masih dilakukan secara individual. Peneliti juga melihat bahwa pelaksana program ini tidak memiliki ketegasan karena masih memungkinkan masyarakat untuk bekerja secara individu dan cenderung apatis terhadapnya. Meskipun mereka mengerti apa konsep dan tujuan program BSPS adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat agar mandiri dan efisien. Pelaksana dari Departemen Perumahan dan daerah perumahan serta fasilitator belum mampu mengundang masyarakat untuk sadar dan memahami konsep-konsep BSPS meskipun sosialisasi sebelumnya.

Page 92 of 92 | Total Record : 920

 88   89   90   91   92 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026) Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026) Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026) Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2025) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2024) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2024) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2023) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2022) More Issue