cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Greenation Publisher
Contact Email
greenation.info@gmail.com
Phone
+6281188062005
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 898 Documents
 86   87   88   89   90 
Kontribusi Transparansi Informasi dan Kepercayaan Institusi terhadap Partisipasi Politik Konvensional dan Digital Warga Bogor Rahmah, Aisyah Nurroffiatur; Jayawinangun, Roni; Nugroho, David Rizar
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1862

Abstract

Dinamika politik di era digital dipengaruhi oleh transparansi informasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, terutama di wilayah strategis seperti Bogor. Penelitian ini mengkaji pengaruh transparansi informasi dan kepercayaan institusi terhadap partisipasi politik warga Bogor, baik secara konvensional maupun digital, dengan mengacu pada Relationship Management Theory dan konsep Critical Citizens. Menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari 404 responden melalui survei dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM-PLS) melalui SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi informasi berkontribusi positif dan signifikan terhadap partisipasi politik. Kepercayaan institusi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap partisipasi konvensional (β = −0,222; p < 0,05), mengindikasikan fenomena critical citizens di mana rendahnya kepercayaan justru memicu keterlibatan warga yang lebih aktif. Kepercayaan institusi tidak terbukti memediasi hubungan antara transparansi dan partisipasi. Studi ini memberikan kontribusi empiris bahwa di wilayah urban dengan literasi digital tinggi, informasi transparan berfungsi sebagai pemicu langsung tindakan politik mandiri, melewati jalur kepercayaan institusional.
Pengaturan Cuti Ayah (Paternity Leave) di Indonesia: Perspektif Studi Hukum Kritis Widiaswari, Ratna Ayu
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1863

Abstract

Secara normatif berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, perempuan memiliki sejumlah hak khusus berkaitan dengan fokus fungsi reproduksi. Salah satu hak tersebut adalah hak atas cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan. Sebaliknya, laki-laki mendapatkan hak cuti ketika istri melahirkan (cuti ayah) hanya selama 2 (dua) hari. Perbedaan durasi cuti antara ibu dan ayah tersebut secara tidak langsung mencerminkan ketentuan hukum yang berpotensi memperkuat stereotip gender, yakni pandangan mengenai peran yang seharusnya diprioritaskan oleh perempuan dan laki-laki, termasuk anggapan bahwa laki-laki seharusnya lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya stagnasi dalam pemahaman gender serta dalam memaknai kesetaraan dan keadilan gender dari perspektif perempuan, tanpa menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki peran penting dan signifikan dalam pengasuhan anak. Kondisi tersebut menuntut adanya reformasi hukum yang mencerminkan peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.
Negara Madinah atau Negara Islam?: Memahami dan Mengkritisi Pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang Hubungan Islam dengan Negara dalam Piagam Nabi Muhammad S.A.W. Rafi, Fulki Ainur
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1864

Abstract

Pemikiran tentang hubungan antara Islam dengan negara telah menjadi diskursus sejak lama, salah satunya oleh Zainal Abidin Ahmad. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengungkapkan latar belakang sosiohistoris Sumatera Barat dan Nagari Sulit Air sebagai tempat tumbuh kembangnya; (2) memahami serta mengkritisi pemikiran Zainal Abidin Ahmad mengenai hubungan antara Islam dan negara. Metode yang digunakan adalah metode historis dengan tahapan pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) telah terjadi modernisasi di Sumatera Barat dan Sulit Air yang menyebabkan kemajuan pada beberapa aspek. Kemajuan menjadi sebuah ide bagi kaum Islam modernis, juga memengaruhi tokoh ini; (2) Pemikirannya tentang hubungan antara Islam dengan negara diwujudkan dalam konsep negara Madinah dan negara Islam. Perbedaannya terletak pada objek entitas kekuasaan dalam hubungannya dengan Islam. Negara Madinah dikhususkan ketika menjelaskan fenomena Yatsrib pasca Piagam Madinah, sedangkan negara Islam dimaksudkan pada konteks hubungan Islam dengan entitas kekuasaan yang lebih luas, sehingga Turki tahun 1924 yang sudah menyatakan diri sekuler masih dikategorikan sebagai negara Islam olehnya. Oleh karena itu, terdapat inkonsistensi ketika melakukan kategorisasi negara Madinah dan negara Islam. Selain itu, juga pada narasi dikembangkan menggunaan kata diyat yang tidak ditemukan pada teks asli Ibnu Hisyam.
Pandangan Syaikh Muhammad At-Tihami terhadap Kriteria Memilih Pasangan dalam Pernikahan (Studi: Kitab Qurratul ‘Uyun) Fadiel Prayuda, Ahmad; Maimun, Maimun; Sukandi, Ahmad
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1867

Abstract

Penelitian ini berjudul pandangan Syaikh Muhammad At-Tihami tentang kriteria memilih pasangan dalam pernikahan. Fokus kajian ini adalah kitab Qurrotul Uyun, sebuah karya klasik yang mengupas konsep pernikahan dalam konteks Islam. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti akan mengkaji teks, menganalisis isi, serta menjelaskan pandangan Syaikh Muhammad At-Tihami secara terstruktur. Temuan penelitian mengungkap bahwa Syaikh Muhammad At-Tihami mengelompokkan kriteria pemilihan pasangan ke dalam dua kategori, yaitu kriteria untuk suami dan kriteria untuk istri. Dalam konteks pemilihan suami, prinsip penting yang ditekankan adalah kafa’ah atau kesetaraan, yang berarti suami tidak boleh lebih rendah dari istri. Kriteria kafa’ah mencakup kesetaraan dalam nasab, agama, kondisi fisik, kemampuan untuk memberikan nafkah, dan kejelasan pekerjaan. Sementara dalam aspek memilih istri, Syaikh Muhammad At-Tihami menggaris bawahi beberapa kriteria, yaitu tidak ada halangan syar‘i untuk menikah, ketaatan dalam agama, akhlak yang baik, kesuburan, keperawanan, dan tidak berasal dari hubungan kerabat dekat. Pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga yang berdasar pada aspek agama dan sosial.
Analisis Tekno-Ekonomi Penggunaan Mobil Listrik dengan Pendekatan TCO (Total Cost of Ownership) Rahmayanti, Aprilia; Ferdiansyah, Dodik Septian; Fajar, Nur Alam
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1870

Abstract

Perubahan iklim mendorong tren penggunaan Kendaraan Listrik. Penerbitan regulasi untuk mendukung program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019. Namun, tingginya harga pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia menjadi rintangan utama pada implementasinya. Sedangkan kenaikan harga bahan bakar minyak akan berdampak pada biaya operasional kendaraan. Penelitian ini menganalisis kebijakan melalui perhitungan total biaya kepemilikan antar jenis kendaraan. Total Cost of Ownership consumer-oriented diterapkan sebagai model matematis. Dalam perhitungan tersebut didapatkan nilai TCO tertinggi yaitu pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai walaupun memiliki biaya operasioanl yang terendah selama periode kepemilikan lima tahun. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya harga pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan depresiasi/penyusutan kendaraan. Adanya tambahan insentif dapat menekan tingginya biaya kepemilikan dari kendaraan bermotor blistrik Berbasis baterai.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah: Tantangan dan Hambatan Menuju Kemandirian Daerah Maulana, Yoga; Asnil, Asnil; Frinaldi, Aldri
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1876

Abstract

Artikel ini membahas tentang pendapatan asli daerah (PAD) dalam tantangan dan strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD agar kemandirian fiskal daerah dapat dicapai. Meskipun desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, kenyataannya tidak banyak daerah yang memiliki kategori mandiri secara fiskal dalam melaksanakan roda pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan untuk mengeksplorasi hambatan internal dan eksternal terhadap optimalisasi PAD, termasuk keterbatasan SDM, infrastruktur, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan ketergantungan pada struktur ekonomi tertentu. Studi ini juga merumuskan strategi seperti penguatan tata kelola fiskal, diversifikasi potensi ekonomi lokal, peningkatan layanan publik, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan investasi yang inklusif. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada efisiensi administratif, tetapi juga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi, tata kelola digital, dan partisipasi publik. Dengan demikian, PAD harus diposisikan tidak semata sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah yang inklusif dan mandiri.
Digitalisasi Pendaftaran Tanah: Transformasi Menuju Tata Kelola Pertanahan yang Transparan dan Akuntabel Anam, Muhammad Afshochul; Mahfud, Muh. Afif
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1877

Abstract

Penelitian ini membahas digitalisasi pendaftaran tanah sebagai upaya transformasi menuju tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah proses penerapan sistem digital, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pertanahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi pendaftaran tanah mampu mempercepat layanan, meminimalkan praktik korupsi, dan meningkatkan akses informasi publik. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital yang rendah, serta risiko keamanan data. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk memastikan transformasi digital ini berjalan efektif dan berkelanjutan dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang baik.
Analisis Pemilihan Moda Transportasi Pelaku Perjalanan Pengguna Bus dan Kereta Api Rute Bandar Lampung - Kotabumi Menggunakan Metode Stated Preference Saragih, Andre Van Harryst; Purba, Ronny H.; Karim, Ikhsan
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1880

Abstract

Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang mana menjadi banyak dari pusat kegiatan baik dari pekerjaan, bisnis, industri, ataupun pendidikan sehingga tidak heran jika akan banyak kegiatan transportasi yang berasal ataupun bertujuan ke Kota Bandar Lampung, salah satunya adalah Kotabumi yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan membahas karakteristik moda transportasi bus dan kereta api rute Bandar Lampung – Kotabumi, Karakteristik pelaku perjalanan, serta memodelkan proporsi pilihan pelaku perjalanan terhadap moda tersebut dengan menggunakan metode stated preference. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga atribut yaitu: Selisih tarif (X1), selisih frekuensi keberangkatan (X2), dan selisih waktu tempuh (X3) serta variabel terikat (Y) adalah selisih utilitas proporsi pilihan penumpang terhadap moda yang ditawarkan. Dari hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linear dalam bentuk (Ubus-Uka) = -13,463 + 2,191X1 + 1,758X2 + 1,550X3. Nilai pengaruh masing-masing atribut terhadap proporsi pilihan diperoleh sebesar 38,5%, yang artinya 61,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Analisa Kelayakan Quarry Material Batu terhadap Proyek Pemerintah Kota Bandar Lampung Panggabean, Edward; Ronny Hasudungan Purba; Klariza Luthfi Damara; Taufik Ramadhani; Mustakim
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1887

Abstract

Dalam penelitian ini kita menganalisa quarry yang merupakan lokasi penambangan batuan yang menghasilkan berbagai jenis ukuran material batu untuk digunakan pada pekerjaan berbagai jenis pekerjaan konstruksi seperti dermaga, gedung, jalan, drainase, jembatan dan lain-lain dan metode penambangan batuan pada penelitian ini menggunakan alat berat untuk menggali bahan batuan yang kemudian diangkut dengan menggunakan truk dan selanjutnya ke lokasi penimbangan sebelum di bawa ke stone crusher untuk di pecah menjadi jenis batuan sesuai dengan kebutuhan. Kota Bandar Lampung adalah Ibukota Propinsi Lampung yang mempunyai luas wilayah daratan Kota Bandar Lampung seluas 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.166.066 jiwa (sensus penduduk 2020). Dalam pelaksanaan kontruksi di Kota Bandar Lampung material batu sangatlah memegang peranan penting dalam berbagai jenis konstruksi seperti pekerjaan jalan, gedung dan drainase dan berbagai kegiatan konstruksi lainnya. Penggunaan material batu pada proyek pemerintah di jalan untuk bahan pencampuran perkerasan jalan berkisar 70 %, penggunaan material batu di bangunan gedung seperti pekerjaan pondasi, pekerjaan pengecoran plat lantai, kolom, sloof dan ring balok sebesar 50%. Dan pada pekerjaan drainase atau talud 85 % penggunaan material terbesar ada batu. Dari uraian di atas maka perlu dilakukan analisa kebutuhan Quarry material Batu terhadap proyek pemerintah kota Bandar Lampung pada pekerjaan jalan, gedung dan drainase dengan lokasi penelitan di salah satu Quarry yang ada di Kota Bandar Lampung. Tujuan dilakukannya penelitan ini adalah Mengetahui bagaimana kondisi eksisting pengelolaan salah satu quarry yang ada di Kota Bandar Lampung terkait kemampuan produksi untuk melayani kebutuhan Proyek Jalan, Gedung dan Drainase di Kota Bandar Lampung, bagaimana jenis perkerasan jalan yang digunakan pada proyek Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020, 2021, berapa kebutuhan material batu yang dibutuhkan untuk proyek jalan, gedung dan drainase di kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020, 2021, mengetahui Benefit Cost Ratio atau B/C Ratio quarry.
Perlindungan Hak Keperdataan terhadap Anak Luar Nikah di Indonesia Khasanah, Maratul; Alam, Arief Syahrul
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1892

Abstract

Penelitian ini mengkaji diskriminasi sosial dan yuridis yang masih dialami oleh anak-anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia, khususnya dalam perlindungan hak-hak keperdataan mereka. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membatasi hubungan hukum anak luar nikah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian menghadirkan terobosan hukum dengan menegaskan bahwa anak luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara sah, termasuk melalui teknologi seperti tes DNA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam pemenuhan hak keperdataan anak luar nikah, terutama terkait identitas, pemeliharaan, pendidikan, dan warisan. Namun, disharmoni regulasi, ketiadaan standar teknis pembuktian, dan kuatnya stigma sosial masih menjadi hambatan utama, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan edukasi hukum untuk menjamin perlindungan yang adil dan setara bagi setiap anak.

Page 89 of 90 | Total Record : 898

 86   87   88   89   90 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026) Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026) Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026) Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2025) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2024) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2024) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2023) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2022) More Issue