cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Greenation Publisher
Contact Email
greenation.info@gmail.com
Phone
+6281188062005
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 920 Documents
 88   89   90   91   92 
Determinan Persepsi Penerapan Rekam Medis Elektronik pada Perawat di RS An-Nisa Tangerang Jesslyn, Nathania; Satar, Yuli Prapanca; Hutapea, Fresley
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1912

Abstract

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan inovasi dalam sistem pencatatan medis yang bertujuan meningkatkan persepsi dan kualitas pelayanan kesehatan melalui akurasi data dan efisiensi proses kerja. Implementasi RME di rumah sakit di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada fasilitas kesehatan yang sedang dalam tahap transisi dari sistem manual ke digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi perawat terhadap penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh perawat pengguna RME, kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi untuk melihat hubungan antarvariabel. Semua faktor memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan rekam medis elektronik, yaitu: kesiapan sarana dan prasarana (p = 0,001), infrastruktur sumber daya manusia (p = 0,001), infrastruktur teknologi informasi (p = 0,001), serta hambatan teknis dan operasional (p = 0,016). Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan organisasi dan ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi RME. Faktor yang paling berpengaruh adalah infrastruktur SDM (β = 0,454; p < 0,01). Penerapan RME dipengaruhi oleh kombinasi faktor sarana, SDM, teknologi informasi, dan hambatan operasional. Oleh karena itu, rumah sakit disarankan untuk meningkatkan kesiapan sarana-prasarana, memperkuat kapasitas SDM, memperbarui infrastruktur teknologi informasi, dan mengatasi hambatan teknis maupun operasional agar implementasi RME dapat berjalan optimal dan persepsi perawat terhadap sistem semakin positif.
Implikasi Hukum Putusan Pengadilan atas Keabsahan Akta Jual Beli karena Pembatalan Pencoretan Balik Nama Sertifikat Hak Milik dan Perlindungan Hukum Bagi Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 87 PK/TUN/2018) Purnawan, Adi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1920

Abstract

Salah satu jenis perjanjian adalah perjanjian kredit, di mana pihak yang terlibat adalah pemberi kredit, yaitu perbankan atau lembaga keuangan, dan penerima kredit, yaitu orang atau individu. Jaminan tanah sering dipakai sebagai jaminan dalam perjanjian pinjaman dari bank. Perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak kreditor dan debitor masih mengalami banyak pelanggaran dalam pelaksanaannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan kreditor untuk mengganti kerugiannya adalah dengan mengeksekusi objek jaminan yang dimiliki debitor melalui lelang umum. Putusan dari Mahkamah Agung telah melakukan pembatalan pencoretan balik nama atas Sertifikat Hak Milik. Sehingga kemudian dari pencoretan ini menimbulkan suatu permasalahan yaitu tentang keabsahan jual beli dan perlindungan bagi bank. Atas pembatalan pencoretan balik nama tersebut keabsahan jual belinya menjadi tidak sah karena tidak adanya kesepakatan para pihak yang melakukan jual beli. Dalam hal ini Penjual tidak mempunyai hak untuk melakukan jual beli atas SHM yang dimilikinya. Hal ini kemudian berimplikasi pada Bank sebagai kreditur yang masih dapat meminta pelunasan atas harta dari debitur walaupun akta jual beli atas tanah yang digunakan sebagai agunan tidak sah.
Penyesuaian Profesi Notaris di Tengah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Afandi, Muhammad Riyan; Silviana, Ana
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1922

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik kenotariatan. Profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan transformasi digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyesuaian profesi notaris di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mengkaji tantangan dan implikasi hukumnya terhadap pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian profesi notaris mencakup pemanfaatan sistem administrasi berbasis elektronik, pendaftaran akta secara daring, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta penguatan konsep cyber notary dalam batas yang diperkenankan oleh hukum positif. Namun demikian, implementasi teknologi dalam praktik kenotariatan masih menghadapi kendala yuridis, teknis, dan etik, terutama terkait keabsahan akta elektronik, verifikasi identitas para pihak, serta keamanan data dan kerahasiaan jabatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kompetensi digital notaris agar transformasi teknologi dapat berjalan selaras dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum.
Implikasi Wanprestasi Debitur terhadap Kreditur dalam Kondisi Sertifikat Jaminan Fidusia yang Tidak Sah Avicenna, Muhammad Fakhri; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam kondisi sertifikat jaminan fidusia yang tidak sah, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh kreditur dalam situasi tersebut. Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mensyaratkan adanya pendaftaran guna melahirkan sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar kekuatan eksekutorial. Ketidaksahan sertifikat, baik karena cacat administratif, tidak didaftarkan, maupun tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil, berimplikasi pada hilangnya hak preferen dan kekuatan eksekutorial kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai akibat hukum yang timbul dari wanprestasi debitur dalam kondisi jaminan fidusia yang tidak sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal sertifikat jaminan fidusia tidak sah, kedudukan kreditur berubah dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren sehingga tidak memiliki hak didahulukan atas pelunasan piutang. Wanprestasi debitur dalam kondisi tersebut tetap menimbulkan tanggung jawab perdata berdasarkan ketentuan umum hukum perikatan, namun pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan harus melalui gugatan perdata di pengadilan. Dengan demikian, kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kehati-hatian dan kepatuhan administratif dalam pembebanan serta pendaftaran jaminan fidusia guna menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak.
Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Asas Publisitas Adam, Riyan; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1924

Abstract

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan asas publisitas dalam hukum jaminan kebendaan yang bertujuan memberikan kepastian hukum, khususnya bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa tidak dilakukannya pendaftaran, keterlambatan pendaftaran, maupun ketidaksesuaian data yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam proses pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan penerapan asas publisitas, serta mengkaji implikasi hukumnya apabila asas tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta peraturan pelaksananya dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme keterbukaan informasi (publisitas) sehingga pihak ketiga dapat mengetahui status objek jaminan. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan setelah pendaftaran memberikan kekuatan pembuktian dan kepastian mengenai hak preferen kreditur. Namun, apabila pendaftaran tidak dilakukan, maka hak kebendaan tidak lahir dan kedudukan kreditur menjadi lemah terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, penerapan asas publisitas secara konsisten dan tertib administrasi menjadi syarat utama dalam menjamin perlindungan hukum serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Fidusia dalam Sektor Pembiayaan Saputra, Muhammad Arsyi Alfin Fachrurroji; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1925

Abstract

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam sektor pembiayaan untuk menjamin pelunasan utang dengan tetap memberikan penguasaan benda kepada debitur. Dalam praktiknya, perjanjian fidusia tidak hanya melibatkan kreditor dan debitur, tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum terhadap pihak ketiga, khususnya dalam hal pengalihan, penguasaan, maupun eksekusi objek jaminan. Permasalahan muncul ketika kepentingan pihak ketiga berbenturan dengan hak preferen kreditor penerima fidusia, terutama apabila terjadi cacat administrasi, tidak dilakukannya pendaftaran, atau adanya pengalihan objek tanpa sepengetahuan pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian fidusia di sektor pembiayaan serta mengkaji efektivitas penerapan asas publisitas melalui pendaftaran jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pihak ketiga sangat bergantung pada pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagai perwujudan asas publisitas. Pendaftaran yang sah memberikan informasi terbuka mengenai status objek jaminan, sehingga melindungi kepentingan pihak ketiga dan mencegah terjadinya sengketa. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala administratif dan lemahnya pengawasan yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kepatuhan para pihak guna menjamin terciptanya kepastian hukum yang adil dan berimbang dalam sektor pembiayaan.
Perbandingan Penggunaan Kriteria Mohr-Coulomb dan Hoek-Brown terhadap Analisis Kestabilan Lereng Batu Gamping Putra, I Dewa Putu Gede Wahyu Adiana; Anggara, Rochsyid
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1927

Abstract

Kestabilan lereng dalam kegiatan penambangan sangat dipengaruhi oleh karakteristik massa batuan dan juga keterdapatan bidang diskontinu pada lereng tersebut. Pembentukan lereng dalam kegiatan penambangan perlu melalui berbagai kajian serta analisis untuk menemukan geometri lereng optimal baik dari aspek keamanan maupun keekonomiannya. Penelitian ini akan membandingkan dua kriteria yang biasa digunakan dalam analisis kestabilan lereng yakni kriteria Mohr-Coulomb dan kriteria Hoek-Brown untuk menganalisis lereng batu gamping sehingga dapat mengetahui kriteria yang memberikan hasil analisis paling optimal dengan nilai faktor keamanan yang tidak berlebih (overestimate). Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak GeoStudio 2023.1 dengan metode Morgenstern-Price pada tiga desain lereng dengan single slope 90°, 80°, dan 70°. Data yang digunakan dalam analisis ini meliputi hasil uji sifat fisik, uji kuat tekan uniaksial (UCS), dan pembacaan nilai Geological Strength Index (GSI). Berdasarkan hasil analisis diperoleh rentang nilai faktor keamanan (FK) dengan model Hoek-Brown sebesar 1,37–1,59 untuk lereng keseluruhan dan 1,26–1,53 untuk lereng tunggal, sedangkan model Mohr-Coulomb menghasilkan rentang nilai FK sebesar 1,80–2,09 untuk lereng keseluruhan dan 1,66–2,01 untuk lereng tunggal. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model Hoek-Brown menghasilkan nilai FK lebih kecil dibandingkan model Mohr-Coulomb karena mempertimbangkan Geological Strength Index (GSI) dan faktor gangguan yang terjadi di lapangan.
Kajian Peran Notaris dalam Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia dan Kepastian Administrasi Pembiayaan Syakira, Syalaisha Fathinah; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1928

Abstract

Artikel berjudul “Kajian Peran Notaris dalam Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia dan Kepastian Administrasi Pembiayaan” membahas pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan serta peran notaris dalam menjamin kepastian administrasi. Permasalahan yang dikaji adalah masih adanya kendala administratif dan keterlambatan penghapusan jaminan fidusia setelah pelunasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam proses tersebut serta kontribusinya terhadap kepastian administrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memastikan kelengkapan dokumen, kesesuaian prosedur, dan memberikan penjelasan hukum kepada para pihak sehingga tercipta tertib administrasi. Disimpulkan bahwa peran notaris penting dalam mendukung kepastian administrasi, namun diperlukan peningkatan koordinasi dan kesadaran hukum perusahaan pembiayaan.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Gawat Darurat A Systematic Literature Review Ngatriany, Desemiyety; Manafe, Henny A.; Angi, Andrijanto Hauferson
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1932

Abstract

Unit Gawat Darurat (UGD) merupakan bagian rumah sakit yang sering menerima keluhan terkait kualitas layanan. Masyarakat mengeluhkan kualitas layanan, terutama waktu tunggu. Waktu tunggu yang lama dapat secara signifikan menurunkan kepuasan pasien dan kualitas layanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi waktu tunggu pasien di UGD rumah sakit. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur sistematis dengan memanfaatkan artikel dari basis data elektronik, yaitu PubMed, Scopus, ScienceDirect, dan ProQuest. Pencarian literatur menggunakan metode PICO dengan kata kunci pencarian “Waktu tunggu” ATAU “Lama rawat inap” DAN “Gawat darurat” DAN “Layanan.” Identifikasi studi berdasarkan basis data dan registri menggunakan diagram alur PRISMA. Hasil diperoleh dari sembilan artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan telah disaring serta diidentifikasi di berbagai negara. Sebagian besar menggunakan desain studi cross-sectional dan retrospektif, masing-masing dengan empat artikel (44,4%). Sebagian besar artikel penelitian dilakukan pada tahun 2020, dengan empat artikel (44,4%). Faktor-faktor dominan yang memengaruhi waktu tunggu di UGD adalah usia, konsultasi spesialis, dan kedatangan pada malam hari. Status kesadaran dan triase oranye juga merupakan faktor yang memengaruhi waktu tunggu pasien di UGD. Faktor-faktor lain yang teridentifikasi meliputi lebih dari dua kali pemeriksaan darah, pemeriksaan ultrasonografi, tinggal di daerah pedesaan, kunjungan pada sore hari, layanan kedokteran internal, kunjungan ke dokter anak, ketersediaan obat, pemindaian CT, dan ketersediaan tempat tidur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor utama yang memengaruhi lama waktu tunggu pasien di ruang gawat darurat adalah usia, konsultasi dengan dokter spesialis, dan kunjungan pada malam hari. Para dokter dan staf di ruang gawat darurat perlu memahami dan memperhatikan waktu pelayanan untuk menjaga kualitas perawatan.
Problematika Hukum Perjanjian Fidusia Tanpa Pendaftaran: Implikasi bagi Kreditur dan Debitur Prasetya, Anugrah Ari; Aminah, Aminah
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1933

Abstract

Perjanjian fidusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan hubungan utang-piutang antara kreditur dan debitur. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika hukum yang muncul akibat perjanjian fidusia tanpa pendaftaran serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban baik bagi kreditur maupun debitur.Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap regulasi yang berkaitan dengan jaminan fidusia, termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan fidusia tanpa pendaftaran guna memahami implikasi hukumnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak didaftarkannya perjanjian fidusia mengakibatkan kreditur kehilangan hak eksekutorial terhadap objek jaminan. Dalam situasi ini, kreditur harus menempuh jalur hukum perdata untuk menuntut haknya. Sementara itu, bagi debitur, ketidakpastian hukum mengenai status jaminan fidusia dapat menjadi persoalan, terutama jika ada lebih dari satu pihak yang mengklaim objek jaminan yang sama. Selain itu, tidak adanya pendaftaran juga membuka celah bagi potensi wanprestasi dan penyalahgunaan hukum dalam praktiknya. Peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap pendaftaran jaminan fidusia menjadi hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya sengketa serta memastikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia.

Page 91 of 92 | Total Record : 920

 88   89   90   91   92 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026) Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026) Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026) Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2025) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2024) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2024) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2023) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2022) More Issue