cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 149 Documents
 11   12   13   14   15 
Perbandingan penilaian produk hasil artificial intelligence dalam perspektif positivisme hukum di Indonesia dan Uni Eropa Tiwana Alfianda, Jaka; Arifin Hoesein, Zainal
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.2068

Abstract

Perkembangan AI menimbulkan tantangan hukum baru yang kompleks, khususnya dalam aspek tanggung jawab, perlindungan hak, dan legitimasi hasil produk AI. Penelitian ini berfokus terhadap penilaian suatu produk yang dihasilkan AI di Indonesia maupun di Uni Eropa dilihat dari perspektif positivisme hukum serta membandingkan norma-norma hukum tertulis di Indonesia dan Uni Eropa dalam memfasilitasi kompleksitas produk hasil AI. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UU ITE, UU Hak Cipta, UU Perlindungan Data Pribadi, dengan EU AI Act, hasil analisis kualitatif terhadap studi dokumen tersebut menunjukkan bahwa Uni Eropa telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan antisipatif melalui pendekatan berbasis risiko yang mengklasifikasikan sistem AI dalam EU AI Act. Regulasi ini menegaskan tanggung jawab hukum bagi pengembang dan pengguna, serta mewajibkan transparansi algoritmik dan audit etika. Sebaliknya, Indonesia masih mengandalkan norma hukum sektoral yang terfragmentasi, tanpa kerangka hukum tunggal yang mampu mengatur sifat otonom dan adaptif AI. Akibatnya, terjadi potensi legal vacuum dalam hal tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan atau kesalahan produk AI. Dengan demikian, Indonesia perlu membentuk Undang-Undang Kecerdasan Buatan Nasional berbasis risiko, membangun lembaga pengawas AI independen, serta mengintegrasikan prinsip etika dan hak asasi ke dalam sistem hukum positif.
Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia Prayitno, Sugeng
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/1ztcqc60

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan seharusnya bukan hanya berorientasi pada kemajuan dunia usaha, akan tetapi hendaknya juga berfokus pada kesejahteraan bagi pekerja, karena keduanya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam bidang ketenagakerjaan. Perlindungan hukum dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kondusifitas kerja, meningkatan produktifitas pekerja serta membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, melalui perlindungan tenaga kerja. Perlindungan hukum dalam Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya terbatas pada perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan kerja. Keadilan sosial dalam hubungan kerja mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua pekerja memiliki akses yang setara terhadap peluang, perlindungan, dan manfaat di tempat kerja, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial-ekonomi. Hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh merupakan suatu bentuk intervensi (campur tangan) pemerintah dalam kaitannya untuk turut serta dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah suatu keniscayaan, untuk mewujudkan hukum ketenagakerjaan yang dapat melindungi hak dasar bagi setiap pekerja dalam suatu hubungan kerja.
Implikasi dan Desain Ideal Pemberhentian Kepala Daerah yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional Failaq, Muhammad RM Fayasy; Madjid, Mario Agritama S W; Rahmaningrum, Nabila Azmi
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.2101

Abstract

Sanksi pemberhentian terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) menjadi kajian yang menarik. Sebab, konsepsi desentralisasi di Indonesia yang hadir sejak reformasi bukan didasarkan oleh keinginan pemerintah pusat yang secara sukarela membagi kewenangannya kepada daerah melainkan karena adanya tekanan publik melalui tuntutan reformasi yang tidak menginginkan tata kelola pemerintahan daerah yang sentralistik akibat kuatnya dekonsentrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, yakni implikasi dari pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dan format ideal sanksi pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menerangkan bahwa Implikasi Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah yang tidak melaksanakan PSN dapat mendudukan posisi kepala daerah dalam resentralisasi, menghilangkan legitimasi rakyat terhadap kepala daerah, dan tidak adanya legitimasi yudisial. Oleh karenanya, kedepan diperlukan pengaturan ulang mengenai desain pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN, yakni indikator untuk pemberhentian tersebut harus berpegang pada RPJP Nasional, RPJPM, Nasional, dan RKP. Berikutnya, diperlukan mekanisme check and balances dengan melibatkan DPRD Prov/Kab/Kota dan Mahkamah Agung untuk menilai bagaimana ketidakpatuhan kepala daerah untuk melaksanakan program strategis nasional.
Legal analysis of consumer data protection in metaverse transactions: a case study of NFT and digital assets Sabijanto, Virly Vidiasti
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/2csede14

Abstract

This study analyzes consumer data protection in metaverse transactions, specifically related to NFTs and digital assets, within the Indonesian legal framework. The study's findings indicate that despite existing legal frameworks such as the Consumer Protection Law and the Personal Data Protection Law, existing regulations are not yet comprehensive in addressing the unique risks inherent in virtual environments. This study aims to identify legal challenges and analyze the adequacy of national regulations in protecting consumers' personal data and digital assets in the metaverse. Normative legal research methods were used to examine existing laws and regulations, such as Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. There are significant regulatory gaps between the existing legal framework and the dynamics of metaverse transactions, particularly regarding cross-border jurisdictions, the legal status of digital assets, and cybersecurity threats. Legislative reform and the participation of all stakeholders are needed to strengthen the consumer and personal data protection framework in the era of evolving metaverse technology.
Peran dan fungsi Visum et Repertum sebagai alat bukti yang kuat dalam tindakan pidana pencabulan anak di Jakarta International School (Studi Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017) Airini Batubara, Sonya; Ernalem Jawak, Pelita; Christian, Christian; Fitriani, Fitriani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/3jwppr18

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan fungsi Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui studi Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017, serta menelaah kebijakan hukum dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan pendekatan kasus. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum merupakan alat bukti yang menentukan dalam membuktikan unsur pencabulan anak, khususnya ketika alat bukti lain terbatas, karena mampu mengungkap fakta medis dan psikologis korban secara objektif. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi penggunaan Visum et Repertum mempercepat proses penyidikan, persidangan, dan penjatuhan putusan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan sistem pembuktian dalam hukum pidana anak serta pemberian dasar normatif bagi pengembangan kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak korban kejahatan seksual.
Menavigasi labirin hukum: tantangan antimonopoli dalam perdagangan digital lintas batas Evrita, RR Ella
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1378

Abstract

Bidang perdagangan khususnya bidang digital yang telah berkembang sangat pesat, masalah-masalah hukum yang terkait dengan antimonopoli dan perlindungan terhadap konsumen semakin mendesak agar segera diatasi. Penelitian mempunyai tujuan menganal regulasi antimonopoli di Indonesia dalam menyelesaikan dan menghadapi praktik bisnis digital lintas batas dan perlindungan konsumen. Metode penelitian adalah studi kasus dan analisis literatur, dengan membandingkan penerapan regulasi antitrust di Amerika Serikat dan Uni Eropa serta dampaknya terhadap pasar global. Hasil temuan menunjukkan bahwa perlunya harmonisasi regulasi antimonopoli untuk menciptakan sistem yang lebih adil di pasar digital, di mana perusahaan kecil dapat bersaing dengan perusahaan besar, serta pentingnya meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka dalam transaksi digital. Penelitian ini menyoroti urgensi pembaruan kerangka hukum untuk mencapai ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.
Pertanggungjawaban pidana pengembang artificial intelligence atas penyalahgunaan teknologi deepfake di Indonesia Budiman, Tji Natalia; RAS, Hernawati
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.1832

Abstract

Maraknya penggunaan teknologi deepfake yang menimbulkan risiko serius terhadap reputasi, privasi, dan keamanan masyarakat, sementara regulasi yang mengatur tanggung jawab pengembang masih belum jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang dapat diterapkan pada pengembang AI, mengidentifikasi hambatan hukum dalam menegakkan pertanggungjawaban, serta memberikan rekomendasi regulasi yang seimbang antara inovasi teknologi dan perlindungan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan bahan hukum primer berupa UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier dari ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengembang AI memerlukan pembuktian unsur subjektif dan objektif, namun penegakan hukum menghadapi hambatan berupa legal gap, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan perubahan teknologi yang cepat. Regulasi yang adaptif dan berbasis prinsip kehati-hatian dapat menjadi solusi untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Analisis yuridis hukum perjanjian gadai emas bawah tangan: Studi kasus Pegadaian Lestari, Puji; Suparwi; Zaelani, Muhammad Aziz
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v5i1.2074

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dari perjanjian gadai emas bawah tangan yang terjadi dalam praktik lembaga keuangan formal, khususnya Pegadaian. Meskipun Pegadaian beroperasi di bawah kerangka hukum yang ketat (seperti KUH Perdata dan regulasi OJK), seringkali terdapat variasi perjanjian tambahan atau non-standar yang dibuat secara informal ("bawah tangan") antara nasabah dan oknum perusahaan. Variasi perjanjian ini, terutama yang berkaitan dengan penentuan nilai taksiran, kondisi wanprestasi, dan mekanisme penjualan barang jaminan, menimbulkan isu yuridis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus dan pendekatan normatif-empiris. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan analisis dokumen hukum, seperti KUHP (khususnya Pasal 1150–1161) tentang gadai, POJK, dan SOP Pegadaian, sedangkan data primer dikumpulkan melalui sejumlah kecil wawancara dan observasi proses transaksi gadai emas. Analisis yuridis difokuskan pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dampak hukumnya terhadap prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian emas bawah tangan cenderung cacat hukum atau memiliki potensi diskresi yang merugikan nasabah, karena seringkali melanggar prinsip pembuktian tertulis dan transparansi. Secara yuridis, meskipun Pegadaian memiliki perjanjian gadai baku, keberadaan perjanjian bawah tangan dapat melemahkan kedudukan hukum Pegadaian di mata hukum jika terjadi sengketa, karena berpotensi dianggap sebagai penyimpangan dari kontrak standar dan SOP yang berlaku. Di sisi lain, perjanjian bawah tangan yang tidak tertulis menyulitkan pembuktian hak-hak nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi rentan karena ketidakjelasan klausul dan ketidaksesuaian dengan prinsip kontrak adhesi yang seharusnya berlaku pada lembaga formal. Perjanjian emas bawah tangan dalam praktik gadai di Pegadaian memiliki risiko yuridis yang tinggi dan potensi ketidakabsahan karena tidak memenuhi standar formalitas dan substansi hukum yang ditetapkan. Disarankan adanya penegasan kembali SOP internal yang melarang praktik perjanjian di luar kontrak baku, serta edukasi nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dampak negatif kunjungan wisatawan ke Bali ditinjau dalam perspektif hukum tindak pidana narkotika Sudrajat, Rudy Ahmad; Durahman, Dani; Rinaldi, Ferdian
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.2076

Abstract

Pariwisata merupakan sektor utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Bali. Namun, tingginya kunjungan wisatawan, membawa juga dampak negatif, salah satunya tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak negatif kunjungan wisatawan ke Bali, khususnya terkait tindak pidana narkotika, serta meninjau upaya penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, yang mengkombinasikan kajian normatif terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan data empiris dari BPS Provinsi Bali dan BNN Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan memiliki korelasi dengan meningkatnya risiko peredaran gelap narkotika di Bali. Faktor penyebabnya antara lain lemahnya pengawasan pada titik kedatangan wisatawan, gaya hidup bebas yang diadopsi sebagian wisatawan, dan adanya jaringan peredaran narkotika internasional yang memanfaatkan destinasi pariwisata sebagai jalur distribusi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Bali masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan koordinasi antarinstansi, kesulitan pembuktian dalam kasus yang melibatkan warga negara asing, dan keterbatasan teknologi. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU terkait narkotika yang lebih cenderung pada pemulihan korban dan disertai dengan kontribusi seluruh pihak pemerintah baik itu dalam skala nasional maupun internasional.
Pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan pada masa bimbingan di balai pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham nomor 7 tahun 2022 Permana, Yedi Widya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/4gaz1d67

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan pada masa bimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Subang berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat belum berjalan efektif karena terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan belum terintegrasinya sistem informasi pemasyarakatan. Hambatan eksternal juga muncul dari rendahnya kesadaran hukum klien dan tekanan sosial-ekonomi yang menghambat proses bimbingan. Meskipun secara normatif mekanisme pencabutan telah diatur dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi ketidakkonsistenan prosedur dan keterlambatan administratif yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta penegakan prinsip keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan pemasyarakatan.

Page 14 of 15 | Total Record : 149

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue