cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 135 Documents
 10   11   12   13   14 
Perbandingan penilaian produk hasil artificial intelligence dalam perspektif positivisme hukum di Indonesia dan Uni Eropa Tiwana Alfianda, Jaka; Arifin Hoesein, Zainal
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.2068

Abstract

Perkembangan AI menimbulkan tantangan hukum baru yang kompleks, khususnya dalam aspek tanggung jawab, perlindungan hak, dan legitimasi hasil produk AI. Penelitian ini berfokus terhadap penilaian suatu produk yang dihasilkan AI di Indonesia maupun di Uni Eropa dilihat dari perspektif positivisme hukum serta membandingkan norma-norma hukum tertulis di Indonesia dan Uni Eropa dalam memfasilitasi kompleksitas produk hasil AI. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UU ITE, UU Hak Cipta, UU Perlindungan Data Pribadi, dengan EU AI Act, hasil analisis kualitatif terhadap studi dokumen tersebut menunjukkan bahwa Uni Eropa telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan antisipatif melalui pendekatan berbasis risiko yang mengklasifikasikan sistem AI dalam EU AI Act. Regulasi ini menegaskan tanggung jawab hukum bagi pengembang dan pengguna, serta mewajibkan transparansi algoritmik dan audit etika. Sebaliknya, Indonesia masih mengandalkan norma hukum sektoral yang terfragmentasi, tanpa kerangka hukum tunggal yang mampu mengatur sifat otonom dan adaptif AI. Akibatnya, terjadi potensi legal vacuum dalam hal tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan atau kesalahan produk AI. Dengan demikian, Indonesia perlu membentuk Undang-Undang Kecerdasan Buatan Nasional berbasis risiko, membangun lembaga pengawas AI independen, serta mengintegrasikan prinsip etika dan hak asasi ke dalam sistem hukum positif.
Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia Prayitno, Sugeng
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/1ztcqc60

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan seharusnya bukan hanya berorientasi pada kemajuan dunia usaha, akan tetapi hendaknya juga berfokus pada kesejahteraan bagi pekerja, karena keduanya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam bidang ketenagakerjaan. Perlindungan hukum dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kondusifitas kerja, meningkatan produktifitas pekerja serta membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, melalui perlindungan tenaga kerja. Perlindungan hukum dalam Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya terbatas pada perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan kerja. Keadilan sosial dalam hubungan kerja mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua pekerja memiliki akses yang setara terhadap peluang, perlindungan, dan manfaat di tempat kerja, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial-ekonomi. Hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh merupakan suatu bentuk intervensi (campur tangan) pemerintah dalam kaitannya untuk turut serta dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah suatu keniscayaan, untuk mewujudkan hukum ketenagakerjaan yang dapat melindungi hak dasar bagi setiap pekerja dalam suatu hubungan kerja.
Implikasi dan Desain Ideal Pemberhentian Kepala Daerah yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional Failaq, Muhammad RM Fayasy; Madjid, Mario Agritama S W; Rahmaningrum, Nabila Azmi
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.2101

Abstract

Sanksi pemberhentian terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) menjadi kajian yang menarik. Sebab, konsepsi desentralisasi di Indonesia yang hadir sejak reformasi bukan didasarkan oleh keinginan pemerintah pusat yang secara sukarela membagi kewenangannya kepada daerah melainkan karena adanya tekanan publik melalui tuntutan reformasi yang tidak menginginkan tata kelola pemerintahan daerah yang sentralistik akibat kuatnya dekonsentrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, yakni implikasi dari pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dan format ideal sanksi pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menerangkan bahwa Implikasi Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah yang tidak melaksanakan PSN dapat mendudukan posisi kepala daerah dalam resentralisasi, menghilangkan legitimasi rakyat terhadap kepala daerah, dan tidak adanya legitimasi yudisial. Oleh karenanya, kedepan diperlukan pengaturan ulang mengenai desain pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN, yakni indikator untuk pemberhentian tersebut harus berpegang pada RPJP Nasional, RPJPM, Nasional, dan RKP. Berikutnya, diperlukan mekanisme check and balances dengan melibatkan DPRD Prov/Kab/Kota dan Mahkamah Agung untuk menilai bagaimana ketidakpatuhan kepala daerah untuk melaksanakan program strategis nasional.
Legal analysis of consumer data protection in metaverse transactions: a case study of NFT and digital assets Sabijanto, Virly Vidiasti
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/2csede14

Abstract

This study analyzes consumer data protection in metaverse transactions, specifically related to NFTs and digital assets, within the Indonesian legal framework. The study's findings indicate that despite existing legal frameworks such as the Consumer Protection Law and the Personal Data Protection Law, existing regulations are not yet comprehensive in addressing the unique risks inherent in virtual environments. This study aims to identify legal challenges and analyze the adequacy of national regulations in protecting consumers' personal data and digital assets in the metaverse. Normative legal research methods were used to examine existing laws and regulations, such as Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. There are significant regulatory gaps between the existing legal framework and the dynamics of metaverse transactions, particularly regarding cross-border jurisdictions, the legal status of digital assets, and cybersecurity threats. Legislative reform and the participation of all stakeholders are needed to strengthen the consumer and personal data protection framework in the era of evolving metaverse technology.
Peran dan fungsi Visum et Repertum sebagai alat bukti yang kuat dalam tindakan pidana pencabulan anak di Jakarta International School (Studi Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017) Airini Batubara, Sonya; Ernalem Jawak, Pelita; Christian, Christian; Fitriani, Fitriani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/3jwppr18

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan fungsi Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui studi Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017, serta menelaah kebijakan hukum dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan pendekatan kasus. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum merupakan alat bukti yang menentukan dalam membuktikan unsur pencabulan anak, khususnya ketika alat bukti lain terbatas, karena mampu mengungkap fakta medis dan psikologis korban secara objektif. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi penggunaan Visum et Repertum mempercepat proses penyidikan, persidangan, dan penjatuhan putusan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan sistem pembuktian dalam hukum pidana anak serta pemberian dasar normatif bagi pengembangan kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak korban kejahatan seksual.

Page 14 of 14 | Total Record : 135

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue