cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 135 Documents
 10   11   12   13   14 
Sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional: analisis hukum bisnis terhadap mekanisme penyelesaian dan ganti rugi Arini, Putri
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/v08zkr79

Abstract

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan elemen vital bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun implementasinya sering kali diwarnai oleh sengketa pengadaan tanah yang mengungkap masalah mendalam dalam etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Jurnal ini membahas bahwa konflik pengadaan tanah bukanlah sekadar perselisihan legalistik mengenai nilai kompensasi, melainkan gejala dari kegagalan sistemik yang mencakup asimetri kekuasaan, mekanisme perlindungan pemangku kepentingan yang tidak memadai, serta celah tata kelola yang membuka ruang bagi potensi konflik kepentingan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya analisis studi kasus, jurnal ini menganalogikan posisi pemilik tanah dengan konsumen dalam perjanjian baku dan pemegang saham minoritas untuk menyoroti kerentanan mereka. Analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada, meskipun dirancang untuk memastikan keadilan, dalam praktiknya dapat berfungsi sebagai instrumen tekanan kekuasaan. Sebagai kesimpulan, jurnal ini mengusulkan sebuah model baru pengadaan tanah yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan pembangunan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan sehat secara etis.
Peran Kecerdasan Buatan Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam: Kajian Fatwa Dan Yurisprudensi Modern Auliya, Ahmad Sulthon; Muhasim, Ahmad
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/7wemza63

Abstract

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang termasuk hukum Islam dan penyelesaian sengketa keluarga. rtikel ini mengkaji peran AI dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam, tantangan yang muncul akibat modernisasi dan globalisasi, serta respons hukum Islam melalui fatwa dan yurisprudensi modern. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, AI telah digunakan dalam berbagai aspek hukum keluarga, mulai dari pemberian fatwa digital, mediasi sengketa, hingga analisis yurisprudensi berbasis data. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan batasan penggunaan AI dalam konteks hukum keluarga Islam, serta implikasinya terhadap keadilan, etika, dan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis normatif dan deskriptif untuk memahami bagaimana AI dapat diterapkan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam, penggunaannya harus tetap berada dalam kerangka syariah dan diawasi oleh otoritas agama yang kompeten. Dengan regulasi yang tepat, AI berpotensi meningkatkan efisiensi dalam sistem hukum Islam tanpa mengurangi aspek keadilan dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar dalam setiap putusan hukum.
Kesesuaian undang-undang pembentuk peraturan perundang-undangan dengan kehendak konstitusi Arbain, Arbain; Firmantoro, Zuhad Aji; Suartini, Suartini
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/yx7mxp58

Abstract

Keberadaan undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Konsep ini diadopsi Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945. Di tengah perkembangan teori dan praktik negara hukum, Indonesia justru menghadapi anomali dalam legislasi. Kondisi tersebut tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan yang berlebihan (hyper-regulation), tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmonis. Secara teoritis, sumber tertinggi harmonisasi sistem hukum nasional terletak pada konstitusi (UUD NKRI Tahun 1945) sebagai norma dasar tertulis. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kehendak konstitusi dalam pembentukan undang-undang dan menganalisis sejauh mana hal tersebut diakomodasi oleh UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa kehendak konstitusi belum diatur secara memadai, baik yang terkait aspek struktural (kewajiban dan kewenangan kelembagaan DPR), substansial (tata cara pembentukan undang-undang), maupun jenis dan cakupan pengaturannya. Oleh karena itu, diperlukan penataan secara menyeluruh terhadap ketiga aspek tersebut guna menegaskan kembali prinsip konstitusionalisme dalam negara hukum.
Disparitas putusan hakim atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Afifah, Fanny; Hakim, Lukman; Hasibuan, Edi Saputra
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1901

Abstract

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, namun tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, manfaat dari hukuman, efektivitas pemidanaan, dan harapan agar pelaku dapat berubah setelah menjalani hukuman di penjara. Jika dalam putusan hakim tidak memperhitungkan faktor-faktor tersebut, maka hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan disparitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab utama terjadinya disparitas dalam putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang melibatkan sumber hukum seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, serta pendapat para ahli sebagai dasar analisis. Disparitas dalam putusan hakim pada kasus pencurian yang dilakukan anak bisa terjadi karena hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan hukuman. Meskipun hakim berwenang menegakkan keadilan, dalam praktiknya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pencurian tidak mencantumkan batas minimum hukuman, sehingga tidak ada pedoman yang jelas bagi hakim. Oleh karena itu, meskipun ketiga putusan yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal kasus, pelaku, dan pasal yang dikenakan, masih ada kemungkinan terjadinya disparitas atau ketidakadilan bagi pelaku, khususnya anak.
Kejawen sebagai fondasi hukum adat Jawa yang melekat pada tradisi, religi magis, dan keberlanjutannya dalam masyarakat modern Adzkia, Iqta
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1902

Abstract

Kejawen merupakan sistem spiritual dan budaya yang menjadi dasar nilai dan norma dalam masyarakat Jawa, termasuk dalam pembentukan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai utama Kejawen sebagai fondasi hukum adat Jawa, peran Kejawen dalam pembentukan dan penerapan hukum adat, proses akulturasi nilai-nilainya dengan sistem hukum formal di Indonesia, serta relevansi dan tantangan pelestariannya di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode etnografi. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara dengan melibatkan beberapa infroman, seperti tokoh adat dan praktisi budaya, serta telaah dokumen terkait. Data kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Kejawen seperti rukun, tepa selira, adil paramarta, dan manunggaling kawula Gusti menjadi dasar moral dalam penyelesaian sengketa adat dan struktur sosial masyarakat Jawa. Kejawen menjiwai praktik hukum adat yang menekankan harmoni dan keseimbangan kosmis, sekaligus berperan dalam pembentukan mekanisme keadilan berbasis mufakat (living law). Di era modern, nilai-nilai Kejawen tetap bertahan meskipun menghadapi tantangan berupa marginalisasi budaya dan persepsi negatif terhadap spiritualitas lokal. Oleh karena itu, pelestarian Kejawen perlu dilakukan melalui pendidikan, dokumentasi digital, dan revitalisasi nilai-nilainya agar tetap relevan sebagai bagian dari identitas hukum dan budaya Indonesia.
Keadilan hukum dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat yang berkeadilan melalui mekanisme non-yudisial berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 Jamil, Husnul; Setiawan, Puguh Aji Haris; Iriyani, Dewi
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/62r3f438

Abstract

Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan serius yang menuntut mekanisme penegakan hukum yang mampu memberikan keadilan bagi korban. Dalam praktiknya, penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak selalu efektif melalui mekanisme yudisial, terutama karena kendala pembuktian serta dinamika politik dan sosial. Kondisi ini mendorong negara untuk mengembangkan pendekatan alternatif melalui mekanisme non-yudisial yang berorientasi pada pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial. Penelitian ini menganalisis keadilan hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-yudisial berdasarkan Keppres 17/2022, dengan studi kasus Rumoh Geudong di Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum tertulis, dokumen resmi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keppres 17/2022 menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan restoratif melalui pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis korban. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti minimnya koordinasi antar lembaga, lemahnya dasar hukum, dan belum optimalnya keterlibatan korban. Analisis berdasarkan teori Lon L. Fuller, Lawrence M. Friedman, dan Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa keadilan hukum ideal di Aceh harus mencakup dimensi moral, sosial, dan struktural yang berpihak pada korban, serta mekanisme non-yudisial seharusnya melengkapi, bukan menggantikan proses yudisial dalam mewujudkan keadilan substantif.
Korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum indonesia: ketika sumber daya manusia mengkhianati semangat responsif regulasi Attidhira, Safira Widya; Hoesein, Zainal Arifin
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1960

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena korupsi epistemik dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sebagai faktor utama yang menjelaskan kesenjangan antara regulasi hukum progresif pascareformasi 1998 dan praktik hukum yang masih formalistik serta represif. Menggunakan metode penelitian normatif-teoretis melalui telaah literatur akademik, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi teoretis korupsi epistimik dalam praktik penegakan hukum, sekaligus menguraikan manifestasi utamanya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi akar structural yang memungkinkan terjadinya korupsi epistimik dan merumuskan strategi konseptual untuk mengatasinya. Hasil penelitian menemukan tiga bentuk utama korupsi epistemik yaitu kesenjangan sadar antara pengetahuan dan tindakan, instrumentalisasi pengetahuan hukum untuk kepentingan pribadi, dan reproduksi kultur legalistik yang diperkuat oleh sistem pendidikan hukum yang kontradiktif, dominasi kultur legal formalism, dan ketiadaan mekanisme akuntabilitas epistemik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa reformasi hukum di Indonesia harus melampaui pembaruan regulatif menuju transformasi epistemologis dan kultural. Rekomendasi utama mencakup reformasi pendidikan hukum berbasis kebajikan intelektual (epistemic virtues), pengembangan mekanisme pengawasan epistemik, dan pembentukan kultur profesional yang menghargai progresivitas dan integritas pengetahuan hukum.  
Ketidakpastian Hukum Aset Daerah dalam Perspektif Sistem Hukum Friedman di Cilandak Barat Kiswanto, Yuli; Sumanto, Listyowati
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/we9t1z76

Abstract

Permasalahan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan aset daerah merupakan isu fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang berimplikasi langsung terhadap legitimasi aset publik dan efektivitas pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidakpastian hukum atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai kerangka analisis utama melalui studi kasus penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.169/Cilandak Barat dan Putusan Mahkamah Agung No.690 K/Pdt/2025 (Kasus Djawahir). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus; data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum muncul akibat kelemahan koordinasi antar lembaga (struktur hukum), inkonsistensi penerapan norma pertanahan (substansi hukum), dan rendahnya budaya hukum birokrasi (legal culture). Dalam kasus SHP No.169, kepastian hukum formal lebih diutamakan melalui perlindungan sertifikat, sedangkan dalam kasus Djawahir klaim aset daerah runtuh karena pemerintah tidak mampu membuktikan alas hak yang sah dan pencatatan dalam KIB A tidak diakui sebagai dasar kepemilikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu tentang lemahnya administrasi aset daerah, tetapi memperluasnya dengan menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada ketidakseimbangan tiga unsur sistem hukum, sehingga reformasi pengelolaan aset daerah harus menyentuh integrasi kelembagaan, konsistensi norma, dan pembenahan budaya hukum aparatur secara simultan.
Penundaan haid menurut persfektif fikih dan kedokteran modern selama pelaksanaan ibadah haji Pane , Ahmad Yasin; Marpaung, Arifin; Harahap , Endang Sri Melda Yanti
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/kk7y5340

Abstract

Siklus haid merupakan peristiwa kebiasaan dan fitrah bagi setiap wanita, karena itu hendaknya dibiarkan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penggunaan obat penunda haid bagi jemaah wanita dalam pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari karya-karya Yusuf Al-Qardhawi dan kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Data yang telah dikaji kemudian di analisis melalui Teknik analisis kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menggunakan obat penunda haid, ada tiga macam hukum yang dapat diperhatikan, yaitu boleh apabila bertujuan untuk penyempurnaan ibadah haji, makruh apabila bertujuan untuk mencegah datangnya haid tau menyedikitkan darah haid, serta haram apabila bertujuan untuk mencegah kehamilan. Pemakaian obat penunda harus dibatasi karena dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius, termasuk kemungkinan menyebabkan kemandulan. Obat-obatan tersebut tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan tubuh wanita, bisa mengakibatkan darah terputus-putus, sehingga para wanita yang menunda haidnya ragu apakah ia suci atau haid. Terutama apabila penggunaan jangka panjang atau tanpa konsultasi sangat tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan risiko efek samping. Dengan demikian, pemakaian obat penunda haid diperbolehkan dengan syarat dan harus berdasarkan resep dokter.
Penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien akibat dugaan malpraktik menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Firsanti, Ery Rachma; Kurniati, Yeti; Hernawati, Hernawati
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1984

Abstract

Setiap tahun, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat sekitar 210 kasus dugaan malpraktik medis di Indonesia yang melibatkan dokter umum maupun spesialis. Kasus-kasus tersebut berdampak pada reputasi tenaga medis dan citra rumah sakit, terutama jika berujung pada proses hukum perdata atau pidana. Di Kota Bekasi dan sekitarnya, sejumlah kasus serupa umumnya diselesaikan melalui jalur mediasi, meskipun sebagian berlanjut ke ranah hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis dua kasus persengketaan dugaan malpraktik medis oleh dokter dan perawat di salah satu rumah sakit di Kota Bekasi pada tahun 2024–2025. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terkait tindakan pencabutan gigi oleh dokter spesialis bedah mulut dan pemasangan venflon infus oleh tim medis pada pasien anak diselesaikan secara damai melalui mediasi. Kesepakatan perdamaian tercapai tanpa melanjutkan ke jalur perdata maupun pidana. Proses ini sejalan dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan penyelesaian sengketa medis melalui mediasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian nonlitigasi lebih efektif menjaga hubungan baik antara pasien dan tenaga medis serta mengurangi dampak hukum dan psikologis bagi kedua pihak.

Page 13 of 14 | Total Record : 135

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue