cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Tiara Putri
Contact Email
aditiaraputri@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Riau Law Journal
Published by Universitas Riau
ISSN : 25798669     EISSN : 25798693     DOI : 10.30652
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 160 Documents
 10   11   12   13   14 
JAMINAN PEMENUHAN HAK PELAKU USAHA OLEH KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DENGAN CASH ON DELIVERY (COD) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Adelindo, Irvan; Saly, Jeane Netje
Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i2.8223

Abstract

AbstractThe main problem in this research is how legal protection is for business actors who apply the cash on delivery method and what are the obstacles to legal protection for business actors who use the cash on delivery (CoD) method. The research method used in this research is descriptive research, which explains the regulations which is related to legal theory and regulations which are the object of research, which aims to form an accurate picture of the facts. In reality in the field, the implementation of this law has not been optimal, this is because consumers do not yet have an awareness of how to defend their rights. In this way, the problem of shopping with cash on delivery (CoD) seems to never end because apart from a lack of education. There is also a lack of awareness to maintain rights according to existing procedures. The government as a policy maker must be proactive to protect parties in online stores fairly. Existing regulations tend not to provide equal protection between buyers and sellers, when sellers experience losses they have to take steps that take quite a long time to obtain legal protection. The government must make regulations that can firmly protect the rights of business actors to provide the principle of justice for all parties in online stores. AbstrakMasalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang menerapkan cara cash on delivery (CoD) dan apa yang menjadi hambatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan cara cash on delivery (CoD). Kenyataannya di lapangan,implementasi peraturan perundang-undangan yang ada belum maksimal, hal ini disebabkan pelaku usaha belum memiliki kesadaran bagaimanamempertahankan haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menjelaskan peraturan yang memiliki kaitan dengan teori hukum dan peraturan yang menjadi objek penelitian, yang bertujuan untuk membentuk gambaran fakta yangakurat. Dengan begitu, permasalahan berbelanja dengan CoD seakan tidak ada habisnya karena selain kurangnya edukasi, juga kurangnya kesadaranuntuk menjaga hak sesuai prosedur yang ada. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus proaktif untuk melindungi pihak-pihak yang berada ditoko online secara adil. Peraturan yang ada cenderung tidak memberikan perlindungan yang konsumen, ketika penjual mengalami kerugian maka mereka harus mengambil langkah-langkah yang memakan waktu cukup lama untuk mendapatkan perlindungan sahnya. Pemerintah harus membuatperaturan yang dapat secara tegas melindungi hak-hak pelaku usaha untuk memberikan prinsip keadilan bagi semua pihak dalam transaksi e-commerce.
KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ATAS PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Fathanudien, Anthon; Solies, Andre Septri Dwi
Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i2.8138

Abstract

AbstractThe Manpower service is a government institution that has the function of fostering control and supervision in the field of employment and providing training for prospective workers to have special skills in accordance with the demands of job seekers and providing extensive employment opportunities, improving workforce placement services and providing market information. work and the job market. Protection of Indonesian workers working abroad is part of the state's obligation to fulfill their constitutional rights as citizens. Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution Article 28 D paragraph 3, where every citizen has the right to get a decent job. This means that the right of every citizen to work abroad is recognized and conversely it is the state's obligation to provide protection for Indonesian workers who work abroad. This problem is the background for the author to discuss it in research, firstly how to regulate the authority of the Regional Government of Kuningan Regency in the legal protection of Indonesian workers regarding the placement and protection of Indonesian workers abroad. Second, what is the authority of the Regional Government of Kuningan Regency in the legal protection of Indonesian workers regarding the placement and protection of Indonesian workers abroad. This article uses empirical research methods with a statutory regulatory approach accompanied by observational research and interviews in the field with technical data analysis, namely data presentation and data verification. The results of the discussion are the regulation of the authority of the Kuningan Regency Employment Service in the legal protection of Indonesian workers based on Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad. The duties, responsibilities and authorities of the Kuningan Regency Manpower and Transmigration Service have responsibilities that are directly tied to the state. AbstrakDinas ketenagakerjaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai membina mengendalikan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 D ayat 3, dimana setiap warga negera berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negara untuk bekerja di luar negeri diakui dan sebaliknya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam penelitian, pertama bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia Indonesia atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kedua, bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan disertai dengan adanya penelitian observasi dan wawancara di lapangan dengan teknis analisis data yaitu penyajian data dan verifikasi data. Hasil pembahasan yakni pengaturan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tugas, tanggung jawab, wewenang yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan memiliki tanggung jawab yang terikat secara langsung dengan negara.
PENERAPAN GANTI RUGI TERHADAP WARGA MASYARAKAT AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Arauf, Muhammad; HB, Gusliana
Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i2.8083

Abstract

AbstractGovernment actions (handeling) with regard to the public sphere often directly intersect with the interests of citizens. This brings together the public interest and the private interest. It is said to be of private interest because every citizen constitutionally also has individual rights that must be protected as part of a citizen's constitutional rights. Such positions often arouse opposition, the coercion of will from the government on the pretext of public interest. In this study, the government's liability in the form of compensation to citizens affected by losses due to unlawful acts committed by the government (onrechtmatige overheidsdaad) will be examined. In this study, the focus of this study will be on solving these problems through litigation, namely the State Administrative Judiciary (PTUN) body. The type of research used is juridical normative with a case study and legislation approach. The conclusion of this study is that the application of compensation against citizens due to unlawful acts of the government through the State Administrative Judicial Institution can be implemented according to the provisions of the legislation in force, only that the claim for compensation through the State Administrative Court is only limited to additional demands, the main demand is to revoke or declare void a State Administrative Decree or a certain governmental act, where the amount of compensation claims can be decided on a technical level its operational is considered proportionally by the panel of judges according to the real losses that can be proved by the citizens of the community. AbstrakTindakan (handeling) yang dilakukan pemerintah yang berkenaan dengan ranah publik sering kali bersinggungan secara langsung dengan kepentingan dari warga negara. Keadaan demikian mempertemukan kepentingan publik dan kepentingan privat. Dikatakan kepentingan privat karena setiap warga negara secara konstitusional juga memilik hak individual yang harus dilindungi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Posisi demikian sering menimbulkan pertentangan, pemaksaan kehendak dari pemerintah dengan dalih kepentingan umum. Dalam penelitian ini dikaji mengenai tanggung jawab pemerintah dalam bentuk ganti rugi terhadap warga masyarakat yang terdampak kerugian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad). Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada penyelesaian permasalahan tersebut melalui jalur litigasi, yaitu badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus dan undang-undang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan ganti rugi terhadap warga masyarakat akibat perbuatan melanggar hukum pemerintah melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja tuntutan ganti rugi melalui Peradilan Tata Usaha Negara hanya sebatas tuntutan tambahan, tuntutan pokoknya adalah mencabut atau menyatakan batal suatu keputusan Tata Usaha Negara atau tindakan pemerintahan tertentu, dimana mengenai besaran tuntutan ganti rugi yang dapat diputuskan dalam tataran teknis operasionalnya dipertimbangkan secara proporsional oleh majelis hakim sesuai dengan kerugian real yang dapat dibuktikan oleh warga masyarakat.  
Eksistensi Pengadilan Perikanan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia Syahputra, Irwandi; Endri, Endri; Darmawan, Eki; Widiyani, Heni; Sari Dewi, Tike Murti; Sihombing, Sebastian Alboen
Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i2.8306

Abstract

Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan, perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang Ketentuan demikian menjadikan adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan. Dengan adanya pemeriksaan tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan dan pengadilan negeri, maka ada dualisme dan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan.  Beberapa hukum formil yang di atur khusus dalam Undang-undang Perikanan yaitu adanya Hakim  Ad hoc, Persidangan tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia), Jangka Waktu Putusan Pengadilan, Penetapan dan masa Penahanan oleh Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan perikanan yang telah berdiri telah memberikan kontribusi besar dalam penegakan hukum, seluruh pengadilan perikanan yang di  penerapan Undang-Undang Cipta Kerja juga mempengaruhi Eksistensi pengadilan perikanan dalam mengadili perkara tindak pidana perikanan, Untuk tindak pidana perikanan yang dilakukan diwilayah ZEEI Oleh Kapal Asing tetap diberlakukan sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Perikanan.    
Urgensi Revitalisasi dan Rehabilitasi Padang Teater dalam Aspek Hukum Tata Ruang Rivano, Magasky
Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i1.8244

Abstract

Pengembangan pasar yang tertata dengan baik adalah kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pasar yang terkelola dengan baik menciptakan iklim bisnis yang kondusif, membuka peluang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru. Pasar yang efisien juga menyediakan fasilitas dan layanan pendukung yang penting, termasuk infrastruktur fisik, sistem informasi, dan layanan lainnya, yang mendukung kegiatan bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika kita melihat kondisi Pasar Padang Teater di Kota Padang, dapat diketahui bahwa pasar ini tidak memenuhi standar pelayanan kota yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Kondisi ini dapat menghambat aktivitas bisnis dan mengurangi daya tarik pasar bagi konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul ketika pasar tidak terkelola dengan baik dan tidak memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dan pustaka sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasar Padang Teater harus dikelola dengan baik dan dilengkapi dengan fasilitas serta layanan sistem perdagangan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pasar dapat berfungsi secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi pedagang dan konsumen.
Penyelesaian Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum pada Jasa Kontruksi di Indonesia Yance, Tri Vebri
Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i2.8297

Abstract

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi dilaksanakan dengan dasar kontrak kerja konstruksi yang telah disepakati sebelumnya. Pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi dalam Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, ujicoba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan. Hasil akhir dari pekerjan meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil peyerahan, dan hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tidak sedikit kasus dari penyerahan akhir pekerjaan konstruksi, ternyata bangunan tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan, dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa (Pengembang) atau yang disebut dengan Kegagalan Pekerjaan Kontruksi dan Kegagalan Bangunan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Penyelesaian Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Jasa Kontruksi Di Indonesia, untuk menganalisis Akibat Hukum Penyelesaian Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Jasa Kontruksi Di Indonesia. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyelesaian Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Jasa Kontruksi Di Indonesia bahwa dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan setiap tanggung jawab seharusnya akan dibebankan kepada penyedia jasa atau pengembang/developer baik perseorangan atau badan hukum. Kegagalan pekerjaan konstruksi dan bangunan di suatu pembangunan biasanya dikaitkan dengan pihak-pihak yang memiliki cara untuk memilih langkah-langkah mengamankan dan menyelamatkan orang-orangnya yang terlibat dari pada mengamankan atau menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri. Tidak jarang kondisi alamlah yang disalahkan dalam kegagalan pekerjaan konstruksi dan bangunan untuk menyelamatkan kecerobohan dan kelalaian manusia-manusia yang seharusnya bertanggung jawab dalam kegagalan konstruksi tersebut. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi dan bangunan dalam suatu perjanjian bagi bangun yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi, Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses ajudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi. Akibat Hukum Penyelesaian Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Jasa Kontruksi Di Indonesia, bahwa adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum mengakibatkan korbannya berhak meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan melakukan tuntutan. Khusus bagi perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat kegagalan konstruksi bangunan, umumnya putusan pengadilan yang ada mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mengganti kerugian yang timbul dalam bentuk pemulihan bangunan gedung yang rusak atau ganti kerugian berupa uang. 
REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK HIDAYAT, SARIP
Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i1.8226

Abstract

AbstractChildren are the nect gereation who will realize the ideals of the indonesian nation in the furture. The future fate of Indonesia will be in the hands of children, so children’s growth and development needs ti be paid attention to. The phenomenon of sexsual violence againts chindren needs to receive great attention from parents, society and the government. The child protection law regulates various aspects of child protection, including protection against secual violance, children’s right and the obligations of parents, the state and society to protect childeren. Sexual violance children includes actions such as kissing or touching the child’s genitals, exposing the child’s genitals, or showing pornograpich materials or objects to the child. There are differences between Law no. 23 of 2002 and Law No. 35 of 2014 concering Amandments to Law ni. 23 of 2002 concering Child Protection, namely regarding criminals research metod. As in Decision Number 206/Pid.Sus./2021/PN. Ktb, the defendant has been legally and convincigly priven guilty of committing the crime of “ deceiving children to commit obscene acts”.
Pendaftaran Tanah Sebagai Aset Pemerintah yang Dipergunakan untuk Sekolah (Studi Kasus MAN 2 Kota Padang Panjang) Amelia, Allifa
Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i2.8307

Abstract

The land for the MAN 2 School in Padang Panjang City as a Government Asset has not yet had all its land certificates registered. Based on this, the problem formulation in this thesis is How to acquire MAN 2 Padang Panjang City school land as a government asset (Ministry of Religion), How is the process of registering MAN 2 Padang Panjang City land as a government asset (Ministry of Religion). This type of research can be classified as empirical juridical research. The results of the research and discussion show that the acquisition of land for the MAN 2 Padang Panjang City School based on documentary evidence owned by Man 2 Padang Panjang City was through a Use Rights Agreement made in 1967 and some through a sale and purchase process. However, the next generation of land owners with the Right to Use did not recognize the letter so that the school could not use the letters as proof and the basis for rights and land registration originating from buying and selling did not have complete conditions so that the implementation of school land registration as a Government Aset (ministry of religion) at BPN Tanah Datar Regency.@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:IN; mso-fareast-language:EN-US;}p {mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:IN; mso-fareast-language:IN;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none; mso-ansi-language:IN; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}
Dinamika Keindependensian KPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36PUU-XV2017 Aprilia, Fatimah
Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i1.8240

Abstract

Knowing the dynamics of the KPK’s independence after the Constitutional Court decision Number 36/PUU-XV/2017 is the aim of this research. Apart from that, the aim of Knowing the dynamics of the KPK’s independence after the Constitutional Court decision Number 36/PUU-XV/2017 is the aim of this research. Apart from that, the aim of establishing an independent KPK institution is to create a government free of corruption and limit the excessive reach of executive power. The findings of this research clarify how the KPK is positioned as a state institution based on Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 which places it under the executive branch of government. This raises problems with institutional relations within the KPK. Therefore, the DPR’s right to inquiry submitted to the Corruption Eradication Committee is an implementation of the legislative oversight role carried out by the executive agency. Apart from that, this decision is the basis for changes to the KPK Law which reaffirms the position of the KPK as a state executive institution. In relation to the Corruption Eradication Commission and political power, it would be better if the members themselves chose the Chairman of the Corruption Eradication Commission rather than the DPR.
Politik Hukum Dalam Reformasi Regulasi Di Indonesia: (Antara Kepentingan Politik Dan Kepentingan Elit) Basarah, Budiman -
Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i2.8298

Abstract

Reformasi regulasi di Indonesia telah menjadi upaya penting dalam menyederhanakan aturan yang tumpang tindih dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini sering dipertanyakan apakah lebih mengutamakan kepentingan elit politik dan ekonomi daripada kepentingan masyarakat luas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum dalam reformasi regulasi, dengan fokus pada bagaimana pengambilan keputusan dalam pembentukan kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur dan analisis kualitatif terhadap dinamika politik hukum yang ada. Temuan utama menunjukkan bahwa politik hukum sering kali menciptakan ketidakseimbangan antara kepentingan elit dan masyarakat, yang berpotensi mengurangi keadilan sosial dalam proses regulasi. Reformasi regulasi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, justru berisiko memperburuk ketimpangan sosial dan memperkuat dominasi kelompok-kelompok tertentu. Dampak dari ketidakseimbangan ini adalah adanya potensi penurunan legitimasi sosial terhadap kebijakan yang diambil, serta munculnya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek keadilan sosial dan transparansi dalam setiap langkah reformasi hukum yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Politik Hukum; Reformasi Regulasi; Keadilan Sosial

Page 12 of 16 | Total Record : 160

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue