cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gema Rahmadani
Contact Email
ilmubersamacenter@gmail.com
Phone
+6281361749348
Journal Mail Official
rechtsnormen@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 9 Forum 9th Floor, Kota Medan, Sumatera Utara 20112
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Rechtsnormen
Published by Ilmu Bersama Center
ISSN : -     EISSN : 29621739     DOI : https://doi.org/10.56211/rechtsnormen
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum merupakan kajian dalam Bidang Ilmu Hukum yang mempelajari tentang sistem hukum yang diterapkan atau berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kegiatan bisnis. Jurnal Rechtsnormen terbit 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Terbitan pertama adalah bulan Februari 2022. Naskah yang masuk akan diterima oleh editor untuk kemudian kan dilakukan pemeriksaan kemiripan naskah dengan aplikasi Plagiarism Checker X. Proses review dilakukan dengan menggunakan peer review. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum memuat tentang artikel hasil penelitian dan kajian konseptual bidang Ilmu Hukum. Secara garis besar topik utama yang diterbitkan adalah : - Hukum Islam, - Hukum Pidana, - Hukum Perdata, - Hukum Lingkungan, - Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara, - Hukum Adat, - Hukum Kesehatan, Dan lain-lain (topik lainnya yang berhubungan dengan Ilmu Hukum).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Boalemo Arter Ridwan Abadi; Marten Bunga; Nurwita Ismail
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i1.276

Abstract

Mandat kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah maupun berbagai peraturan lainnya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas yang membantu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah. Peran sekretariat hukum daerah, dalam proses pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian terpenting dalam pencapaian suatu tujuan pembentukan kawasan hukum, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo dalam pembentukan dan perencanaan produk hukum daerah yang di lahirkan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Metode penelitian ini adalah Empiris, dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo mempunyai fungsi, untuk mengkoordinasi, menyusun kebijakan daerah, mengkoordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah. Kesimpulannya bahwa produk hukum daerah di Kabupaten Boalemo, dalam kategori umum baik dan perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pembentukan produk hukum daerah lainnya serta  RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019-2024.
Analisis Kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Boalemo Supardi Suleman; Rustam AS. Akili; Ramadhan Kasim
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i1.280

Abstract

Diperlukannya suatu pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat di percaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah, reformasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Boalemo harus melibatkan kajian kelembagaan yang tentunya telah disesuaikan dengan besar tugas dan kewenangan yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan kinerja badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Boalemo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan statute approach, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang dan regulasi terkait. Dilaksanakan di Kabupaten Boalemo pada tahun 2023, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara, dengan analisis data menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh bahwa Di Kabupaten Boalemo telah di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sebagai lembaga teknis, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Boalemo melalui Sekretaris Daerah, dan proses perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo hanya memiliki permasalahan pada legislatif yang kurang disiplin waktu dalam tahapan pembahasan rancangan APBD serta Pemerintah Kabupaten Boalemo telah mendapatkan laporan audit yang wajar dengan pengecualian oleh BPK. Kesimpulan penelitian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo telah mengatur penyelenggaraannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2005, beberapa masalah yang ditemukan dalam proses perencanaan keuangan daerah, terutama kurangnya disiplin waktu dalam tahapan pembahasan rancangan APBD oleh lembaga legislatif, serta laporan audit yang wajar dengan pengecualian oleh BPK
Peran Kelurahan Harjosari II Medan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Kepala Lingkungan terhadap Warga yang Membuang Sampah Sembarangan Darmawan Muhammad; Syarifuddin Syarifuddin; Susilawati Susilawati
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i1.281

Abstract

Kekerasan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap seluruh korban yang menjadi bahan tindak kekerasan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh kepala lingkungan menimbulkan masalah karena kepala lingkungan main hakim sendiri kepada oknum tersebut, sehingga oknum tersebut melaporkan hal ini ke pihak yang berwenang. Tetapi dalam permasalahannya disini adalah oknum tersebut dengan secara sengaja membuang sampah sembarangan sedangkan sudah ada tanda (larangan) bahwa dilarang membuang sampah di tempat ini, dan ternyata oknum tersebut bukan merupakan warga yang dipimpin oleh kepala lingkungan Harjosari 2 melainkan warga deli serdang. Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh data bahwa pengaturan hukum yg diberikan kepada kepala lingkungan adalah Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan diatur mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan yaitu orang, kelompok atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan. Peran Kelurahan dalam mengungkap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepala lingkungan ialah mencoba untuk berdamai dengan korban yang menjadi tindak pidana kekerasan, dan memberi peringatan kepada korban bahwa jangan pernah sekali lagi untuk membuang sampah sembarangan dimana pun ia berada. Karena di setiap tempat dan di setiap jalan sudah ada tempat sampah dan masing masing tempat sampah tersebut sudah dipilah pilah. Tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka atas apa yang dilakukan oleh kepala lingkungan terhadapnya karena tidak adanya biaya untuk mengajukan laporan atas tindakan seperti tersebut diatas terhadap polisi.
Analisis Yuridis tentang Surat Pernyataan para Pihak Terkait Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Notaris Henjoko Henjoko; Budiman Ginting; T. Keizerina Devi A
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i1.282

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik, termasuk di dalamnya akta terkait badan usaha. Notaris seringkali menerima permintaan untuk menyamarkan beneficial owner dari badan usaha yang bersangkutan. Tesis ini membahas tentang alasan beneficial owner harus dilaporkan, kewenangan Notaris dalam pelaporan beneficial owner di Indonesia, dan kekuatan hukum dari surat pernyataan para pihak terkait beneficial owner dalam pembuatan akta Notaris.Penelitian tesis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian adalah data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder, maka digunakan penelitian kepustakaan (library research). Teori yang digunakan untuk penelitian adalah teori pertanggungjawaban hukum, teori kewenangan hukum, teori hierarki norma, dan teori legisme hukum. Hasil penelitian memberikan kesimpulan, beneficial owner dari badan usaha harus dilaporkan karena konsep beneficial owner itu sendiri sering digunakan oleh berbagai pihak sebagai salah satu sarana untuk menyamarkan ataupun menghindari berbagai kewajiban yang harusnya dipenuhi, seperti kewajiban diperpajakan, perusahaan, lingkungan, bahkan sangat rawan dijadikan sebagai sarana untuk tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme, kewenangan Notaris dalam pelaporan beneficial owner atas akta yang dibuatnya yaitu melakukan pelaporan mengenai beneficial owner yang terdapat dalam korporasi kepada pihak pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan hak asasi manusia, melalui sistem direktorat jenderal adminstrasi hukum umum, dan kekuatan hukum dari surat pernyataan para pihak terkait beneficial owner dalam pembuatan akta Notaris adalah mempunyai sifat kekuatan pembuktian dengan suatu akta di bawah tangan.Saran-saran yang dapat diberikan adalah pemerintah mengeluarkan suatu aturan hukum baru yang bisa mengatur tentang praktek beneficial owner di Indonesia secara komprehensif dan mendalam, ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kewenangan Notaris dalam pelaporan beneficial owner di Indonesia, beserta juga dengan batasannya, dan surat pernyataan para pihak terkait beneficial owner dalam pembuatan akta di bawah tangan agar dilegalisasi oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara Difa Halimah
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i1.295

Abstract

Bangsa Indonesia dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa Kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, diperairan maupun udara. Salah satunya kekayaan sumber daya alam itu adalah satwanya. Satwa yang ada diIndonesia itu sangat banyak sekali, namun Indonesia tidak bisa menjaga satwa yang dimilikinya, yang menyebabkan satwa itu sendiri terancam punah. Salah satu, faktor utama yang mengancam punahnya satwa itu sendiri adalah perburuan untuk diperdagangkan. Pengaturan hukum tentang tindak perdagangan satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 1999. Proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yaitu melalui aduan dan diselidiki langsung kelapangan. Adapun hambatan dan upaya penegakan hukum perdagangan satwa yang dilindungi adalah jaringan pemetaan harus lebih luas lagi, kurangnya kepedulian masyarakat mengenai perdagangan satwa, dan kurangnyan pemahaman pihak pengadilan mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sehingga tidak membuat efek jera kepada pelaku. Peran Lembaga Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah sebagai tempat untuk menitipkan barang bukti yaitu satwa liar yang berhasil diamankan dari tangan pelaku. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Sumatera Utara hanya dilakukan oleh BKSDA Sumatera utara,Balai Gakkum dan pihak Kepolisian Sumatera Utara, dengan membawa para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ke dalam proses peradilan yang berlaku. Lembaga Konservasi seperti Balai Gakkum, BKSDA  harus lebih bersosialisasi ke masyarakat agar perdagangan satwa yang dilindungi tidak terjadi lagi, dan agar satwa yang dilindungi di Indonesia harus tetap terjaga.
Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polresta Banda Aceh Charisa, Amelia
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i2.474

Abstract

Perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, khususnya jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anak sebagai pengendara sepeda motor. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis emperis dan sosiologis. Data diperoleh data primer (Field Research) dan data sekunder (Library Research).  Bedasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh data bahwa penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pengendara sepeda motor, Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh dalam menjalankan peran dan tugasnya melakukan upaya penanggulangan dengan tindakan berupa :  himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua agar terus mengawasi anak-anaknya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, serta memberikan nasehat dan teguran, dan dilakukan dengan melakukan pemberian peringatan langsung terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, selanjutnya dilakukan penilangan.
Tinjauan Yuridis terhadap Asas Ne Bis in Idem dalam perbuatan Pemalsuan Surat: Studi Putusan Nomor. 24 PK/PID/2020 Sabilia, Fabilara
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i2.475

Abstract

Ne bis in idem merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dituntut kedua kalinya untuk perkara yang sama dan oleh hakim Indonesia sudah diberikan kekuatan hukum yang tetap (inkrah). Lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagaimana pengaturan tentang Asas Ne Bis in Idem dalam KUHP, Bagaimana proses penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam perkara Nomor. 24 Pk/Pid/2020, dan Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor. 24 Pk/Pid/2020. Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok dari permasalah hanya berdasarkan putusan Nomor 24PK/PID/2020. Dimana penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan mempelajari isi putusan, teori hukum, serta undang-undang yang berkaitan dengan asas ne bis in idem. Pengaturan Asas Ne Bis Idem dalam Pasal 76 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut meletakkan suatu dasar Hukum yang biasa disebut “Asas Ne Bis in Idem”. Penerapan asas Ne bis In Idem pada putusan Peninjauan Kembali nomor: 24 PK/Pid/2020, yaitu dakwaan kedua yang diajukan Penuntut Umum tidak mengandung asas Ne Bis in Idem dikarenakan pada putusan sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016 tidak sampai membahas pokok perkara dan hanya menjadikan putusan sela menjadi putusan akhir sehingga putusan tersebut bersifat negatif, maka perkara tersebut tidak memenuhi unsur Ne bis in idem. Pertimbangan Hukum pada putusan Peninjauan Kembali nomor: 24 PK/Pid/2020 telah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum tentang pokok perkara yang diajukan penuntut umum yaitu Pasal 263 KUHP.
Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli Rahmadani, Gema; Panjaitan, Budi Sastra; Lubis, Fauziah
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i2.476

Abstract

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi antara orang lain dan dilakukan sebagai upaya orang tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli, jual beli, melibatkan permasalahan dan kerumitan yang rumit. Jika dilakukan tanpa aturan dan norma yang tepat, bencana, kerugian, dan kerusakan dapat menimpa masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Jual beli yang benar menurut Hukum Islam Agar transaksi penjualan dapat berjalan lancar maka perlu memperhatikan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual.  Jenis dan sumber bahan adalah Al-Qur’an, dan hadist serta pendapat para ulama tafsir, bahan yang diperoleh dan di analisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif.
Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah Aminudin, Aminudin; Panjaitan, Budi Sastra; Lubis, Fauziah
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i2.477

Abstract

Artikel ini membahas tentang perdebatan para Mujtahid tentang teori maslahah-mursalah, Mayoritas ulama menerima qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’ para sahabat. Sedangkan metode istinbath hukum yang lainnya, termasuk maslahah-mursalah atau istishlah yang diperkenalkan oleh Imam Malik selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut mazhab asy-Syafi’iyah. Penelitian ini bersifat normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu dilakukannya penelitian dengan meninjau bahan pustaka untuk mengetahui bagaimana pendapat para mujtahid tentang teori maslahah mursalah. Hasil dari penelitian ini menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa maslahah mursalah hujjah syara’ yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Karena kejadian tersebut tidak ada hukumnya dalam nash, hadist, ijma’ dan qiyas. Maka dengan ini maslahah mursalah ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk kemaslahatan umum.
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1569/K/PDT/2020 Siregar, Maulida Salsabila
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i2.478

Abstract

Lelang adalah penjualanan barang yang terbuka untuk umum secara langsung maupun media elektronis dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Adapun hal lain yang mengenai lelang yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah atas lelang eksekusi yang dilakukan oleh bank secara prevensif oleh KPKNL. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penilitian yuridis normatif yang berupa sumber data sekunder dan penedekatan peraturan perundang-undangan (library research) dan penelitian ini juga melakukan wawancara kepada narasumber yang ahli dalam bidangnya yang diolah menjadi bahan baku sekunder. Pengaturan hukum yang mengatur tentang lelang eksekusi hak tanggungan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomo 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Perlindungan hukum terhadap nasabah atas pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan karena tidak memuat kata “Irah-Irah Demi Keadialan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Nomor 1569 K/Pdt/2020 yang dapat membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan yang dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum.

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Agustus Vol. 3 No. 2 (2025): Edisi Februari Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Agustus Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Februari Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Agustus Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Februari Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Agustus