cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gema Rahmadani
Contact Email
ilmubersamacenter@gmail.com
Phone
+6281361749348
Journal Mail Official
rechtsnormen@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 9 Forum 9th Floor, Kota Medan, Sumatera Utara 20112
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Rechtsnormen
Published by Ilmu Bersama Center
ISSN : -     EISSN : 29621739     DOI : https://doi.org/10.56211/rechtsnormen
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum merupakan kajian dalam Bidang Ilmu Hukum yang mempelajari tentang sistem hukum yang diterapkan atau berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kegiatan bisnis. Jurnal Rechtsnormen terbit 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Terbitan pertama adalah bulan Februari 2022. Naskah yang masuk akan diterima oleh editor untuk kemudian kan dilakukan pemeriksaan kemiripan naskah dengan aplikasi Plagiarism Checker X. Proses review dilakukan dengan menggunakan peer review. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum memuat tentang artikel hasil penelitian dan kajian konseptual bidang Ilmu Hukum. Secara garis besar topik utama yang diterbitkan adalah : - Hukum Islam, - Hukum Pidana, - Hukum Perdata, - Hukum Lingkungan, - Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara, - Hukum Adat, - Hukum Kesehatan, Dan lain-lain (topik lainnya yang berhubungan dengan Ilmu Hukum).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Urgensi Perlindungan Whistleblower terhadap Fenomena Pelapor Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi Fadhilla, Suci Rizka
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i1.604

Abstract

Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tepatnya amanat Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) yang pada pokoknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi termasuk whistleblower sebagai seorang yang ikut serta dalam memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Permasalahan yang dianalisis pada tulisan ini terkait dengan regulasi terkait whistleblower di Indonesia pada masa sekarang dan masa akan datang jika merujuk pada regulasi khusus tentang whistleblower di Amerika Serikat serta mengemukakan bentuk penyelesaian hukum terkait fenomena pelapor menjadi tersangka yang merajalela di Indonesia terkhusus mengenai tindak pidana korupsi. Hasil pembahasan didapatkan bahwa diharuskan hadirnya sebuah regulasi khusus yang mengatur bentuk perlindungan whistleblower dengan mengacu pada Whistleblower Act 1989 oleh Amerika Serikat menimbang maraknya fenomena pelapor menjadi tersangka di Indonesia serta bentuk penyelesaian hukum terhadap fenomena pelapor menjadi tersangka yang belum jelas sehingga menjadi faktor utama pentingnya keberadaan regulasi khusus yang membahas hal tersebut. Maka dari itu, pemerintah diharapkan bersifat solutif terkait perlindungan whistleblower.
Analisis Yuridis Birokrasi dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Industri dan Perdagangan Septian, Muhardani Budi; Hanifah, lda; Sahari, Alpi
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i1.605

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hasil dari sumber daya alam yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam Negeri dan di eskpor ke luar Negeri. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, namun terdapat keterbatasan terhadap bidang sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, meliputi keterbatasan dalam memproduksi barang, merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Seiring dengan itu, adanya perdagangan bebas dan regionalisasi perdagangan (integrasi ekonomi) menyeba bukan perdagangan internasional yang terjadi mensyaratkan adanya produk-produk yang makin kompetitif. Produk-produk yang diperdagangkan antar negara akan cenderung mempunyai kesamaan (berada dalam satu kelompok komoditas) atau intensitas perdagangan intra-industri akan makin meningkat. Banyak studi empiris membuktikan bahwa dengan adanya integrasi ekonomi akan meningkatkan intensitas perdagangan intra. Jenis Penelitian yang ditelaah adalah penelitan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam melakukan pengkajian menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Sifat penelitian yaitu preskriptif analitis dengan menganalisis suatu permasalahan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Analisis Yuridis Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan yaitu problematika sistem birokrasi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana industri dan perdagangan.
Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Atas Tanah: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 k/pdt/2019 Andri, Boy
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i1.606

Abstract

Tanah sering kali menjadi objek persengketaan, perselisihan maupun konflik hingga sampai berakhir di pengadilan. Hal tersebut muncul dengan dasar bahwa tanah memiliki peranan yang amat penting bagi kehidupan masyarakat umum, sehingga masyarakat akan berusaha untuk mendapatkan tanah bahkan rela melakukan segala macam cara untuk memperoleh tanah tersebut meskipun harus mengambil alih tanah milik orang lain dengan mengalihkan hak milik atas tanah tersebut secara tidak sah dan melawan hukum. Permasalahan penelitian adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap sengketa atas tanah akibat perbuatan melawan hukum, bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang menguasai tanah tanpa izin dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 1473 K/Pdt/2019. Utamanya objek sengketa yang merupakan hak penggugat,wajib dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 1473 k/pdt/2019 sudah melalui pertimbangan hukum yang tepat bahwa putusan judex factie/pengadilan tinggi medan yang memperbaiki putusan judex facti/pengadilan negeri sidikalang dengan mengabulkan gugatan penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo,judex factie telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa merupakan boedel waris peninggalan  almarhum kostan simbolon yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya.
Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg) Jafar, M.
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i1.625

Abstract

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan isteri. Ikatan yang terjalin antara suami dan isteri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg. Analisis data menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis. Hak Asuh Anak (Hadhanah) diatur didalam Pasal 105 sampai 109 serta pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dasar pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ibu, dengan memeriksa saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon. Apabila si ibu memiliki latar belakang yang dinyatakan tidak layak atau tidak mampu mengurus anak hendaknya hak asuh diberikan  kepada ayah demi masa depan si anak. 
2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia: (Hambatan Perempuan dalam Budaya Patriarki) Faisal, Muahammad; Fachyuzar, Muhammad Zhuhri; Lumbangaol, Putriani; Sihombing, Andreas
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i1.628

Abstract

Tujuan artikel ini adalah membahas budaya patriarki dan akses perempuan terhadap dunia politik yang dianggap belum cakap terutama dalam ranah legislatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dan jurnal. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa budaya patriarki sudah mengakar kuat di masyarakat dan orang percaya bahwa anak laki-laki khususnya harus dididik. Patriarki dapat menyebabkan pembagian kerja yang tidak adil dalam keluarga, sehingga perempuan sering kali memikul beban lebih besar dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Hal ini dapat menghambat partisipasi perempuan di luar rumah dan kemajuan karir. Selama ini budaya patriarki di Indonesia masih memiliki banyak kelebihan dan kekurangan jika dilihat dari sudut pandang masyarakat yang berbeda. Dari segi pendukung kebudayaan ini, diperkirakan kebudayaan ini merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Dan budaya ini harus dilestarikan dari generasi ke generasi.
Tindakan Anarkis dalam Menyampaikan Aspirasi di Depan Umum Perspektif Hukum Pidana Silangit, Nusantara Tarigan
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i2.804

Abstract

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah datu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Namun demonstrasi terkadang telah menjadi semakin tak berarah, dan merugikan masyarakat apabila terjadi tindak pidana misalnya dengan pengrusakan serta anarkisme. Kegiatan demonstrasi yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan izin kepada Kepolisian sekitar yang akan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan demonstrasi tersebut. Setelah semua persyaratan dalam melakukan demonstrasi terpenuhi maka kegiatan demonstrasi dapat dilangsungkan dengan pengamanan aparat kepolisian sekitar. Apabila terjadi tindakan anarkis dalam kegiatan demonstrasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah koordinator dan pelaku demonstrasi yang melakukan tndakan anarkisme tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut didasarkan pada KUHP.
Menjaga Profesionalisme: Tantangan Etika Bagi Advokat Muda Julaswad, Hapis; Hasibuan, M. Sya’rowi; Putri, Dewi Santika; Azizih, Nurul; Safitri, Rahmi Dela; Nurwandri, Andri
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i2.805

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan tersebut dan memberikan wawasan mengenai cara advokat muda dapat tetap menjaga integritas dan profesionalisme mereka di tengah dinamika dunia hukum yang terus berkembang. Menjaga profesionalisme dalam praktik hukum menjadi tantangan besar, terutama bagi advokat muda yang baru memulai karirnya. Etika profesi menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai pembela keadilan dan memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya pada pemahaman mendalam mengenai tantangan etika yang dihadapi oleh advokat muda dan cara mereka menghadapinya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat membantu advokat muda untuk tetap menjaga integritas dalam setiap langkah karir mereka, serta meningkatkan kualitas profesionalisme mereka dalam praktik hukum yang kompetitif. Dengan demikian, advokat muda diharapkan dapat berkontribusi lebih baik dalam menjaga kredibilitas profesi hukum dan memberikan layanan hukum yang adil dan berkualitas kepada masyarakat.
Peran Gender dalam Pembentukan Norma Etika dan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia Nurwandri, Andri; Harahap, Effnida; Alda, Alda; Siregar, Sarmila; Qamarani, Rasyiqah
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i2.806

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran gender dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum di indonesia, baik dari perspektif laki-laki maupun perempuan, berkontribusi terhadap pembentukan, implementasi, dan evaluasi kode etik profesi hukum. Metode Penelitian ini adalah kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam, Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya dalam profesi hukum, yang sering kali terpinggirkan atau tidak mendapat kesempatan yang setara dalam memperoleh posisi-posisi penting. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran perempuan dalam pembentukan norma etika etika yang responsif terhadap gender dapat membantu mengatasi stereotip dan bias yang kerap terjadi dalam penanganan kasus hukum, terutama yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan. Dengan demikian, penyesuaian norma etika dan kode etik yang mempertimbangkan dimensi gender tidak hanya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia masih terbatas, meskipun semakin banyak perempuan terlibat dalam profesi hukum.
Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia Aminudin, Aminudin; Rokan, Mustapa Kamal; Zulham, Zulham
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i2.807

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan nilai perkawinan dalam konteks hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh dinamika Globalisasi. Hal ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan dalam nilai perkawinan di Indonesia. Di tengah pengaruh budaya dan nilai-nilai asing, hukum keluarga Islam yang menjadi pedoman bagi banyak masyarakat Muslim di Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika yang ada. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber, termasuk tokoh agama, pengacara, dan masyarakat umum. Selain itu, kajian literatur juga dilakukan untuk memahami konteks historis dan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik perkawinan di Indonesia. Terdapat pergeseran nilai, di mana masyarakat semakin mengedepankan aspek kebahagiaan dan kesetaraan dalam pernikahan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas.
Peran BPJS Kesehatan dalam Menanggapi Perubahan Struktur Pekerjaan di Era Globalisasi Ekonomi Rahmadani, Gema; Rokan, Mustafa Kamal; Affan, Ibnu
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i2.808

Abstract

Globalisasi ekonomi telah mengubah struktur pekerjaan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan semakin meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal dan gig economy. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan sosial, terutama terkait dengan akses layanan kesehatan bagi pekerja. BPJS Kesehatan, sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, berperan penting dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Namun, dengan semakin banyaknya pekerja lepas dan pekerja migran yang tidak terdaftar dalam hubungan kerja formal, BPJS Kesehatan dihadapkan pada tantangan dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang adil dan merata. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran BPJS Kesehatan dalam menanggapi perubahan struktur pekerjaan yang dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana BPJS Kesehatan beradaptasi dengan dinamika pasar kerja yang semakin fleksibel dan bagaimana sistem jaminan kesehatan ini dapat memperluas cakupannya untuk melindungi pekerja informal, pekerja lepas, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, tulisan ini juga membahas tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam memperbaiki kualitas layanan dan memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional di tengah perubahan global. Diharapkan, hasil analisis ini dapat memberikan wawasan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan di Indonesia, terutama dalam menghadapi dampak dari globalisasi ekonomi terhadap dunia kerja.

Page 3 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Agustus Vol. 3 No. 2 (2025): Edisi Februari Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Agustus Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Februari Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Agustus Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Februari Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Agustus