cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Swastiani Dunggio
Contact Email
redaksijipik@gmail.com
Phone
+6282195003200
Journal Mail Official
redaksijipik@gmail.com
Editorial Address
Jl. Drs. Achmad Nadjamudin No 10, Dulalowo Timur Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96115 - Indonesia
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu komunikasi (JIPIK)
Published by Universitas Ichsan Gorontalo
ISSN : 28071123     EISSN : 27989879     DOI : https://doi.org/10.37915/jipik.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Public Health Social Sciences
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi (JIPIK), is a journal of Governmental, Political, Public Administration, Communication and Social Sciences, for information and communication resources for academics, and observers of Governance Sciences, Social Sciences, Political Sciences, Public Administration Sciences, Communication Sciences, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of Governmental, Political, Public Administration, Communication, and Social Sciences, All papers are peer-reviewed by at least two referees. The scope of Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi (JIPIK) is the Governmental, Political, Administration and Communication Sciences. Published twice a year (January and July) and first published for printed edition since Volume 1 No. 1 January 2022.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 128 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis Resepsi Stuart Hall terhadap Edukasi MPASI di Instagram @drtanshotyen Esanora Ayu Arinda; Farikha Rachmawati
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 5 No 2 (2026): Juli - Desember 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/1qefr368

Abstract

Instagram menjadi ruang penting bagi ibu untuk memperoleh informasi pengasuhan dan kesehatan anak, termasuk edukasi Makanan Pendamping ASI (MPASI). Penelitian ini bertujuan menganalisis resepsi ibu terhadap pesan edukasi MPASI pada akun Instagram @drtanshotyen dengan menggunakan teori resepsi Stuart Hall. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam paradigma konstruktivisme. Data diperoleh melalui observasi terhadap sembilan konten Instagram @drtanshotyen dan wawancara mendalam dengan delapan ibu yang memiliki anak usia 6-24 bulan, aktif menggunakan Instagram, dan pernah mengakses konten MPASI akun tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga informan berada pada posisi dominant-hegemonic karena menerima pesan utama tentang real food, pembatasan ultra-processed food (UPF), dan evaluasi GTM secara kuat. Lima informan berada pada posisi negotiated karena menerima prinsip edukasi dr. Tan, tetapi menyesuaikannya dengan pekerjaan, waktu, respons anak, biaya, dukungan keluarga, dan saran dokter anak. Tidak ditemukan informan yang berada pada posisi oppositional penuh, meskipun tiga informan menunjukkan oposisi parsial terhadap pesan yang dianggap terlalu kaku. Temuan ini menunjukkan bahwa resepsi ibu tidak hanya dibentuk oleh kredibilitas dokter, tetapi juga oleh beban pengasuhan, budaya keluarga, algoritma platform, dan pengalaman anak. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kajian parenting digital dengan memperlihatkan ibu sebagai audiens aktif yang menyeleksi, membandingkan, dan menegosiasikan pesan kesehatan sebelum menerapkannya dalam praktik MPASI.
Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Karawang: Analisis Teori Peran Biddle & Thomas dan Logic Model Yin Vierra Pramuliawati; Evi Priyanti; Haura Atthahara
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 5 No 2 (2026): Juli - Desember 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/ht6xzy52

Abstract

Penelitian kualitatif studi kasus ini menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam penanganan lansia terlantar melalui teori peran Biddle & Thomas (harapan, norma, penampilan, dan sanksi). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara Terstruktur menggunakan teknik logic model.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis fondasi pelayanan telah kuat, namun implementasinya di lapangan masih mengalami kesenjangan dan polarisasi output. Pada dimensi harapan dan norma, terjadi asimetri informasi dan diskoneksi ekspektasi di mana panti swasta mitra belum menerima stimulasi anggaran atau logistik secara merata. Pada dimensi penampilan peran, program advokasi hak sipil dan jaminan kesehatan sudah berjalan, tetapi efektivitasnya terhambat oleh kendala klasik birokrasi, seperti keterbatasan anggaran, pemutakhiran data terpadu yang belum akurat, dan minimnya armada penjangkauan wilayah pelosok. Akibatnya, pada dimensi sanksi, mekanisme pengawasan bulanan dinilai masih mandek pada tataran administratif di atas meja. Dinas Sosial Karawang perlu mereformasi strategi dari pendekatan pasif birokratis menjadi proaktif melalui gerakan jemput bola bersama pengurus RT/RW, mengonversi skema bantuan triwulanan menjadi bulanan, serta membangun transparansi regulasi demi mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lansia terlantar. Kebaruan ilmiah (novelty) dari riset ini terletak pada integrasi teoretis antara Teori Peran Biddle & Thomas dengan kerangka kausalitas Logic Model Robert K. Yin yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam konteks tata kelola birokrasi sosial di Kabupaten Karawang.
Kepemimpinan Demokratis dan Kinerja Organisasi Sektor Publik: Sebuah Kajian Konseptual Berbasis Literatur Mawar Riddini Nurul Anggraeni; Lukmanul Hakim; Kariena Febriantin
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 5 No 2 (2026): Juli - Desember 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/hyfhet77

Abstract

Kajian ini membahas peran kepemimpinan demokratis dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Topik ini penting karena organisasi publik dituntut untuk bekerja responsif, transparan, kolaboratif, dan akuntabel di tengah kompleksitas kebutuhan masyarakat. Tujuan artikel ini adalah memperjelas penerapan kepemimpinan demokratis, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, menganalisis kontribusi partisipasi anggota organisasi terhadap efektivitas keputusan dan kualitas pelayanan publik, serta merumuskan strategi penerapan yang lebih adaptif. Artikel ini memberikan kontribusi konseptual dengan menyintesiskan hubungan antara kepemimpinan demokratis, partisipasi aparatur, akuntabilitas, dan kinerja organisasi sektor publik dalam perspektif administrasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka dengan menelaah buku, e-book, jurnal ilmiah, dan artikel akademik terkait kepemimpinan, administrasi publik, kinerja organisasi, serta pelayanan publik. Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tema, sintesis konsep, dan interpretasi kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis berpotensi meningkatkan kinerja sektor publik melalui partisipasi aktif, komunikasi terbuka, pendengaran aktif, pengambilan keputusan kolektif, dan pemecahan masalah kolaboratif. Kebaruan artikel ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas kepemimpinan demokratis dalam sektor publik tidak hanya ditentukan oleh keterbukaan pemimpin, tetapi juga oleh kejelasan mekanisme partisipasi, delegasi kewenangan, akuntabilitas keputusan, dan dukungan teknologi partisipatif. Namun, penerapannya dapat terhambat oleh budaya birokrasi hierarkis, proses pengambilan keputusan yang lambat, ketidakjelasan akuntabilitas, keterbatasan kompetensi anggota, dan situasi krisis yang membutuhkan respons cepat. Artikel ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan demokratis tetap relevan bagi organisasi publik apabila dipadukan dengan mekanisme delegasi yang jelas, manajemen konflik, pemanfaatan teknologi partisipatif, dan indikator kinerja yang terukur.
Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Anjar Nur Syahri; Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 5 No 1 (2026): Januari - Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/jipik.v5i1.1648

Abstract

Regional head elections in Indonesia are regulated through Law No. 7 of 2017, PKPU No. 3 of 2022, and Bawaslu Regulation No. 6 of 2024 which is the legal basis for Bawaslu supervision at various levels. This study uses a qualitative approach with a case study method to explore in depth the role of Bawaslu in the Regional Elections, especially in Karawang Regency. Bawaslu together with the District Supervisory Committee supervise all stages, from voter data collection, campaigns, voting, to recapitulation of results. Supervision is carried out through two dimensions: direct and indirect. Direct supervision includes vulnerability mapping, early detection of violations, and field monitoring to ensure the integrity of the election process. Meanwhile, indirect supervision is carried out by public education, inter-institutional coordination, and encouraging community participation. Based on Imron's supervision theory, the role of direct supervision of the Karawang Bawaslu has proven to be crucial in maintaining the credibility, transparency, and integrity of local democracy. On the other hand, indirect supervision strengthens the synergy between Bawaslu, stakeholders, and the community in creating honest, fair, and accountable elections. The combination of these two strategies not only suppresses potential violations, but also strengthens the legitimacy and trust of the public in the results of the 2024 Regional Elections in Karawang.
Dari Moralitas ke Teknokrasi: Pergeseran Narasi Teknopolitik Presiden Prabowo Subianto dalam Pemberitaan Google News Andika Sanjaya; Intan Triadini; Agustia Landra Nugraha
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 5 No 2 (2026): Juli - Desember 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/xthgvj43

Abstract

This research aims to analyse how the technopolitical communication of President Prabowo Subianto's administration during the first 200 days was framed by the media through the Google News aggregator platform. Current research on presidential political communication strategies in Indonesia is only directed towards the context of social media and artificial intelligence. This research fills the gap in studies on political communication strategies mediated by aggregator platforms. Using Robert M. Entman's framing analysis with a qualitative descriptive approach, this research examines how the media frames the government's use of technology. The Entman model divides the framing process into four stages: defining the problem, diagnosing the cause, making a moral judgement, and suggesting a remedy. Data were obtained from a collection of news articles about Prabowo Subianto's administration indexed on Google News within the first 200 days of his administration. The number of news articles analysed in the study was 144 articles. The researchers divided the news into two phases: the first 0-100 days with six relevant articles and the 100-200 days phase with nine articles. The results of this study dissect the shift in Prabowo's administration narrative from a focus on morality in the first 100 days to ambitions of nuclear and digital technocracy in the following 100 days. This research underscores the narrative of the government's rise in high-level technology within the global technopolitical regime. The President has a sociotechnical imagination for various solutions to the nation's problems, even though he must face the threat of new extractivism and false reification.
Konstruksi Identitas Diplomatik Indonesia dalam Pertemuan Virtual Pemimpin BRICS Ina Primasari; Zamroatul Fuaddah; Aryo Prakoso Wibowo; Syurya Muhammad Nur
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 5 No 2 (2026): Juli - Desember 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/vzzkbz59

Abstract

BRICS mewakili kekuatan global alternatif yang menantang dominasi Negara Barat dengan menekankan multipolaritas, yaitu kerja sama antar negara-negara besar untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih seimbang dan tidak hanya dikendalikan oleh kekuatan Barat. Studi ini menganalisis partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam Pertemuan Virtual Pemimpin BRICS pada 8 September 2025, dengan fokus pada bagaimana identitas diplomatik Indonesia dibangun melalui pidato kenegaraan resmi. Menggunakan Analisis Wacana Kritis (CDA) Fairclough dan perspektif konstruktivis dalam Hubungan Internasional (Wendt, 1992), penelitian ini mengkaji dimensi tekstual, diskursif, dan sosial dari pidato tersebut. Pada tingkat tekstual, temuan menyoroti citra Indonesia sebagai mitra kerja sama sekaligus menyuarakan kritik implisit terhadap hegemoni global. Pada tingkat diskursif, pidato tersebut diproduksi oleh Sekretariat Presiden dan disebarluaskan melalui media nasional dan internasional, sehingga memperkuat citra diplomatik Indonesia di hadapan khalayak global dan domestik. Pada tingkat praktik sosial, wacana tersebut mencerminkan dukungan terhadap multipolaritas, penolakan terhadap standar ganda, dan solidaritas internasional. Studi ini menunjukkan bahwa bahkan pernyataan multilateral singkat oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk pembangunan identitas dan kekuatan lunak Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memperluas penerapan CDA ke ranah diplomasi internasional.
Membangun Desa Berbasis Data: Penerapan Evidence Based Policy dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal di Kecamatan Batudaa Fenti Prihatini Tui; Juriko Abdussamad; Rahmatiah Rahmatiah; Riskawaty Ma’ruf
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 5 No 2 (2026): Juli - Desember 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/k45hj875

Abstract

Di tengah keterbatasan anggaran publik, model pengambilan keputusan yang bersifat spekulatif tersebut tidak lagi dapat ditoleransi. Di sinilah pentingnya adopsi paradigma baru melalui Evidence-Based Policy (kebijakan berbasis bukti) dengan lima indikator yakni: (1) Program assessment, (2) Budget development, (3) Implementation oversight, (4) Outcome monitoring, dan (5) Targeted evaluation. Pendekatan ini menuntut agar setiap kebijakan, strategi, dan alokasi anggaran pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada data yang valid, hasil riset yang kuat, serta fakta-fakta empiris di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan evidence-based policy dalam Percanaan Pembangunan Ekonomi Lokal di Kecamatan Batudaa. Dengan Menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses perencanaan pembangunan ekonomi lokal di Kecamatan Batudaa sudah sesuai dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), namun dalam hal substansi dokumen perencanaan pembangunan RPJM dan RKP Desa belum didukung sepenuhnya dengan (analisis) data dan informasi yang memadai. Substansi dokumen perencanaan pembangunan desa masih cenderung sama dengan isi dokumen perencanaan periode sebelumnya. Selain itu kurangnya inovasi perangkat desa dalam proses perencanaan sehingga membutuhkan dukungan dari pemimpin perangkat daerah, perlunya penguatan sistem (tata kelola) perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis pada bukti (evidence).
Penyertaan Modal Daerah Sebagai Arena Politik Anggaran: Perspektif Political Economy of Accounting (PEA) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Bala Bakri
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 5 No 2 (2026): Juli - Desember 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/ccdzhh62

Abstract

Studi penyertaan modal daerah umumnya menilai kelayakan investasi, dividen, dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah, tetapi belum banyak menjelaskan bagaimana angka-angka tersebut diproduksi dan digunakan dalam politik anggaran. Penelitian ini menganalisis pembentukan dan perubahan kebijakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Bank SulutGo serta fungsi angka akuntansi dalam distribusi sumber daya dan legitimasi kebijakan. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif berpusat pada dokumen, yang diperkuat wawancara semi-terstruktur dengan dua informan kunci dari Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dan Bank SulutGo. Dokumen anggaran, laporan keuangan, regulasi, laporan perusahaan, dan keterangan wawancara dikodekan secara tematik berdasarkan dimensi distribusi, legitimasi, relasi kekuasaan, dan nilai publik. Temuan menunjukkan bahwa perubahan besaran modal dan keputusan menunda penambahan modal bukan semata hasil kalkulasi teknis, melainkan keluaran dari pertemuan kebutuhan permodalan bank, kapasitas fiskal, persetujuan politik, dan prioritas Pilkada. Angka modal, dividen, dan ruang fiskal dapat melegitimasi pilihan kebijakan yang berlawanan. Artikel ini memperluas Political Economy of Accounting ke konteks bank pembangunan daerah lintas provinsi dan menawarkan evaluasi yang memisahkan imbal hasil pemegang saham, kualitas layanan pemerintah, serta kontribusi pembangunan daerah sebagai dimensi nilai publik.

Page 13 of 13 | Total Record : 128

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2026): Juli - Desember 2026 Vol 5 No 1 (2026): Januari - Juni 2026 Vol 4 No 2 (2025): Juli - Desember 2025 Vol 4 No 1 (2025): Januari - Juni 2025 Vol 3 No 2 (2024): Juli - Desember 2024 Vol 3 No 1 (2024): Januari - Juni 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Juli - Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Januari - Juli 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Juli - Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Januari - Juni 2022