Articles
145 Documents
<![CDATA[Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penanggulangan Bencana Banjir ]]>
<![CDATA[Yusni Rahmayanti]]>;
<![CDATA[Geovani Meiwanda]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 3 (2022): September : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (956.84 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i3.22
<![CDATA[Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu wilayah yang berada di Provinsi Riau dan memiliki potensi bahaya atau rawan bencana cukup tinggi. Banjir menjadi bencana tahunan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga dibutuhkan Kapabilitas Pemerintah yang baik dalam Penanggulangan Bencana Banjir yang terjadi, agar Kabupaten Indragiri Hilir dapat tertata dengan baik sehingga mengurangi resiko bencana banjir kedepannya. Hal ini juga dibantu oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam menanggulangi bencana banjir tersebut dimana terdapat instansi yang bertanggungjawab yaitu BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai koordinator bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, dan Pos SAR Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penanggulangan Bencana Banjir serta hambatan dalam penanggulan Bencana Banjir oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih belum sepenuhnya mampu dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, dikarenakan terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perbaikan sesuai dengan kapabilitas pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Indragiri Hilir.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SOLOK SUMATERA BARAT ]]>
<![CDATA[Chyntia Aulia]]>;
<![CDATA[Geovani Meiwanda]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 3 (2022): September : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (960.953 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i3.23
<![CDATA[Kota Solok merupakan salah satu daerah dataran rendah yang memiliki potensi bencana yang bervariasi, dan keterpaparan penduduk serta budaya yang dapat menimbulkan risiko bencana. Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kota Solok, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk menanggulangi bencana banjir dan didukung dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir melalui peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok Sumatera Barat serta Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kota Solok. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah konsep Strategi dari Hunger & Wheelen 2003 (Praminingtyas, 2015). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penanggulangan bencana banjir pada tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan strategi pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok. Pelaksanaan strategi penanggulangan bencana banjir dinilai telah berjalan dengan cukup baik, dan masyarakat Kota Solok juga telah memiliki kesiapsiagaan yang cukup baik dalam menghadapi bencana banjir. Akan tetapi, masih ditemukan permasalahan di lapangan seperti belum terencananya secara jelas target pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat Kota Solok terhadap bencana banjir.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Mutikah Apriani]]>;
<![CDATA[Abdul Sadad]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 3 (2022): September : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (926.933 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i3.24
<![CDATA[Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan instansi yang menyelenggarakan pelayanan pajak salah satunya adalah pelayanan pajak reklame. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bapenda Kota Pekanbaru masih mengalami beberapa permasalahan seperti kesadaran dan kejujuran masyarakat dalam membayar pajak reklame masih rendah, belum sesuianya jumlah pegawai dengan kemampuan teknis yang dibutuhkan dan belum efektifnya perizinan dan penertiban reklame. Tujuan penelitian untuk menganalisis kualitas pelayanan izin penyelenggaraan reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori Parasuraman yang terdiri dari indikator yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap serta jaminan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan izin penyelenggaraan reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, adapun faktor penghambat dalam pelayanan izin penyelenggaraan reklame adalah kurangnya jumlah pegawai teknis di bidang pajak reklame dan masih terbatasnya sarana penunjang pelayanan izin penyelenggaraan reklame.]]>
<![CDATA[Implementasi Strategi Pengembangan Program Kota Sehat Melalui Kawasan Masyarakat Sehat Yang Mandiri Di Kabupaten Rokan Hulu ]]>
<![CDATA[Delisna Yanti]]>;
<![CDATA[Adianto Adianto]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1175.442 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i4.25
<![CDATA[Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan penghargaan “Kabupaten Sehat” pada tahun 2019. Penilaian Kabupaten Sehat ini terdiri dari 9 bidang, salah satu nya Kawasan Masyarakat Sehat yang Mandiri. Kawasan Padapa sehat ini sangat potensial untuk dikembangkan, karena letak Rokan Hulu yang Strategis. Namun pada kenyataanya masih ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pengembangan dan pelaksanaan untuk mewujudkan Kawasan Masyarakat Sehat yang Mandiri di Rokan Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Strategi Pengembangan Kawasan Masyarakat Sehat yang Mandiri di Kabupaten Rokan Hulu, faktor pendukung dalam Implementasi Strategi dalam Pengembangan Program Kota/Kabupaten Sehat melalui Kawasan Masyarakat Sehat yang mandiri di Kabupaten Rokan Hulu. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif. Informasi peneliti ditentukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data mengunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan Pengimplementasian Strategi pengembangan Program Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan dengan baik meskipun mengalami sedikit kendala. Faktor pendukung Implementasi Strategi Pengembangan Program Kota Sehat di Rokan Hulu adalah peningkatan kesadaran warga masyarakat dalam pola hidup sehat, peran kader kesehatan masyarakat, peran lintas sektor dan adannya dukungan anggaran.]]>
<![CDATA[Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Siak ]]>
<![CDATA[Novita Edelweis]]>;
<![CDATA[Abdul Sadad]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1139.792 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i4.26
<![CDATA[Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki banyak perusahaan industri. Banyaknya perusahaan industri, membuat kabupaten siak terancam akan berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Salah satu pencemaran yang sering terjadi yaitu pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap atau limbah dari hasil kegiatan industri. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait pencemaran akibat kegiatan industri yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara akibat aktivitas industri di Kabupaten Siak merupakan masalah yang dirasakan oleh masyarakat setiap harinya, sehingga banyak keluhan dari masyarakat kepada pemerintah setempat terkait pencemaran udara yang terjadi. Instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Siak yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Siak serta faktor penghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran udara akibat aktivitas industri di Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam pengendalian pencemaran udara akibat aktivitas industri sudah cukup baik namun belum optimal dikarenakan masih ada faktor yang menghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran udara akibat aktivitas industri di kabupaten siak adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM PENCEGAHAN GENERASI STUNTING DI KECAMATAN PULO ACEH KABUPATEN ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[Fikri]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.672 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i4.27
<![CDATA[Stunting which is a condition coinic malnutrision since 1000 day of a child’s lif is still a health problem in indonesia, ranking second in the word. The couses of stunting include poor parenting, inadequate care, barriers to access to nutrition and clean water. As well as infectious diseases. Stunting prevention Plays an importaint rolle intackling the causes of stunting from its roots. One of them is by providing education to cadres about stunting pevention. Training provided to cadres can improve public health from the dissemination of health information. This research want to see how effective stunting education is in increasing cadre knowledge about stunting prevention. This study used a Systematic Literature Review by Systematically Searching for studies using the PRISMA protocol on ten national article portal. Two article were selected to be the main discussion of the research, all of which were studies with a cross- sectional design, with stunting prevention education for cadres. The greatest effectiveness in increasing the knowledge of cadres is through audiovisul media and lecture and discussion methods, namely as much as 70%.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN MAHAR BERUPA SURAT RINCIK TANAH KEC TANRALILI KABUPATEN MAROS ]]>
<![CDATA[Nur Hidayah]]>;
<![CDATA[Istianah Inayah]]>;
<![CDATA[Wahyuni Idrus]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 3 (2022): September : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (695.59 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i3.28
<![CDATA[Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana ikatan tersebut merupakan ikatan yang kuat. Dalam Hukum Islam sendiri saat melaksanakan perkawinan seorang laki-laki di wajibkan memberikan mahar kepada calon mempelai wanita . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian mahar tanah dengan surat rincik dalam pernikahan menurut hukum pertahanan nasional, serta proses peralihan hukum kepemilikan hak atas tanah pemberian mahar dalam pernikahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dan di badan-badan pemerintahan daerah (Kantor BPN Kabupaten Maros, Kantor Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, Kantor KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, dan Kantor Kelurahan Borong). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif dan normatif. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan pemberian mahar dalam pernikahan hukum pertanahan nasional adalah sah atau boleh saja sepanjang kepastian hukum dalam hal sertifikat diserahkan pada saat akad nikah apabila dan menurut hukum pertanahan nasional apabila didaftarkan pada kantor pertanahan nasional dengan terlebih dahulu dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). selanjutnya saran Agar pemberian mahar tanah dalam pernikahan dapat diakui pelaksanaannya menurut hukum pertanahan nasional.]]>
<![CDATA[Implementasi Teori Maqashid sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital ]]>
<![CDATA[Asmuni, Asmuni]]>;
<![CDATA[Arini Indika Arifin]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 3 No. 4 (2024): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (879.271 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i4.29
<![CDATA[Saat ini kegiatan ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan itu diikuti juga dengan Kemajuan pesat teknologi digital di seluruh dunia membawa banyak negara, termasuk Indonesia, ke era teknologi terbarukan atau dikenal sebagai era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri (Revin) 4.0 berbasis cyber physical system dengan ciri digitalisasi di segala aspek kehidupan manusia, termasuk pada sektor ekonomi. Perkembangan tersebut diikuti juga dengan sengketa ekonomi syariah, perkembangan sengketa ini menjadi kewenangan pengadilan agama, sehingga fungsi pengadilan agama diperkuat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analits. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga didukung dengan regulasi yang mengarah pada proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun selain didukung dengan regulasi juga diperlukan startegi juga untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengadilan agamad dan perlu dilakukan sosialisasi fungsi serta mengubah stigma tentang pengadilan agama.]]>
<![CDATA[Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya ]]>
<![CDATA[Yustika Adelia]]>;
<![CDATA[Saktiavia Reza Pahlavi]]>;
<![CDATA[Sapriadi Sapriadi]]>;
<![CDATA[Syamsiah Syamsiah]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.751 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i4.30
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data kualitatif melalui pendekatan ekstrinsik, yaitu pandangan dan penilaian peneliti dari kacamata netral guna mengetahui dan memahami eksistensi dan penerapan hukum adat di Kota Jambi, selain itu juga bertujuan untuk memahami sejarah hukum adat Jambi. Fokus penelitian ini adalah eksistensi dan penerapan hukum adat di kota Jambi. Dengan menggunakan metode deskriptif dalam ranah kebudayaan. Latar belakang dari penelitian ini adalah dimulai dari melihat proses lahirnya sejarah hukum adat Jambi dan apa mendasari hukum adat bagi masyarakat Jambi hingga eksistensi dan penerapannya. Jika hukum negara penerapannya hanya bisa menagati masalah. Maka hukum adat mampu menyelesaikan masalah. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sejak masuknya di Jambi hukum adat Jambi belandaskan pada ajaran Islam. Pucuk induk undang nan lima menjadi dasar hukum adat Jambi. Selain itu dikenal empat ragam adat Jambi. Semua ketentuan adat bersumber pada Al-qur’an dan hadist. Hal ini tercermin pada pepatah adat “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.” Dan seloko adat “syarak mengato, adat memakai.” Simpulannya, Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting bagi mayarakat Jambi sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat di kota Jambi disamping hukum negara. Dengan demikian, dengan adanya kesadaran hukum adat sehingga terciptanya keselarasan dan ketertiban yang terdapat dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN ARSIP DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN ]]>
<![CDATA[Wulan Sulistia Anjany]]>;
<![CDATA[Aldira Lindawati]]>;
<![CDATA[Fatina Ardelia]]>;
<![CDATA[Abdul Rahman]]>;
<![CDATA[Izzatusholekha]]>;
<![CDATA[Nida Handayani]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.31
<![CDATA[Pemerintah Kota merupakan penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan birokrasi. Pemerintah juga bertindak sebagai pengelola dokumentasi , arsip maupun data kependudukan. Maka pentingnya dilakukan pengelolaan arsip dengan baik agar mudah diakses dan dipergunakan oleh yang berhak menggunakannya. Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dibutuhkan sebuah administrasi yang baik untuk menjalankan roda organisasi tersebut. Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di Kota Tangerang Selatan belum berjalan dengan baik. Namun langkah Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melakukan Rapat Koordinasi mengenai pengelolaan arsip merupakan langkah yang tepat.]]>
