Articles
145 Documents
<![CDATA[PELAYANAN PRIMA (EXCELLENT SERVICE) PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Cucun Supredi]]>;
<![CDATA[Indra Kertati]]>;
<![CDATA[Kunawi]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i1.45
<![CDATA[Pelayanan publik sebagaimana dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berbagai kebijakan yang diluncurkan pemerintah untuk tetap memberikan layanan prima kepada masyarakat terus dilakukan. Inovasi pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi secara (online) menjadi cara penyelenggaraan pelayanan publik tetap dapat berjalan efektif sehingga mengurangi kontak satu sama lain. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal dengan sebutan E-Government menjadi kebutuhan pada semua level birokrasi, sebagai konsekuensi masifnya praktik bekerja dari rumah atau work from home. Beberapa contoh layanan yang telah disediakan oleh pemerintah seperti: webinar, penggunaan aplikasi zoom, microsoft team, e-budgeting, eproject planning, e-perizinan, system delivery, e-controlling, e-reporting hingga emonev, serta masih banyak lagi layanan elektronik yang disediakan oleh pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat]]>
<![CDATA[INOVASI PROGRAM PELAYANAN ANTAR LANGSUNG (PETARUNG) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Weri Ananta]]>;
<![CDATA[Mayarni Mayarni]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.48
<![CDATA[Inovasi dalam suatu instansi pemerintahan pelayanan publik adalah suatu hal penting dalam lingkungan pemerintahan yang menjadi permasalahan publik yang sering terjadi. Inovasi yang diciptakan dapat meningkatkan kualitas dan kepuasan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Inovasi pelayanan antar langsung adalah suatu program yang diciptakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data di peroleh dari hasil observasi dan wawancara. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori Rogers dalam Wuri mengenai atribut inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pelayanan antar langsung di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini secara keseluruhan dari keuntungan, kesesuaian, kerumitan, kemungkinana, dan kemudahan sudah berjalan sesuai dengan program. Faktor penghambat terdapat dalam proses pelaksanaan program inovasi pelayanan antar langsung yaitu kesalahan dalam penginputan data alamat pemohon mengakibatkan para petugas pelayanan antar langsung mengalami kesulitan dalam pengantaran berkas mengakibatkan terjadinya salah pengantaran berkas yang tertukar. Dan kesalahan yang terdapat pada pemohon layanan yang tidak lengkap memeberikan alamat kepada petugas pelayanan antar langsung (Petarung). Rekomendasi dari Pelayanan Antar Langsung ini masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor untuk mengambil berkas atau produk karna para petugas akan mengantar langsung kerumah pemohon. Saran yang dapat penulis berikan mengenai proses pelaksanan inovasi pelayanan antar langsung di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru agar dapat berjalan secara optimal adalah : petugas petarung harus lebih teliti lagi dalam penginputan data alamat pemohon,dan masyarakat harus lebih lengkap lagi memberikat alamat yang akan di antar berkasnya kepada petugas petarung agar petugas pelayanan antar langsung tidak mengalami kesulitan dalam pencarian alamat pemohon.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Maudya Dahniar]]>;
<![CDATA[Febri Yuliani]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.49
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meringankan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat akibat terdampak covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) akibat dampak pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn (2003) dengan enam indikator yaitu: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akibat dampak pandemi covid-19 dinilai belum berjalan maksimal dikarenakan tidak dapat membantu mencapai target wajib pajak yang lapor SPPT dan penerimaan pajak pada tahun berjalan. Kendala dalam pelaksanaan pemberian pengurangan pajak tersebut yaitu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi akibat minim anggaran, dan pemuktahiran database yang kurang lengkap dan akurat. Sehingga hal tersebut berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) akibat dampak pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru.]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN PADA SITUS GEOPARK SILOKEK DI KABUPATEN SIJUNJUNG ]]>
<![CDATA[Willa Oktarina]]>;
<![CDATA[Hasim As’ari]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.50
<![CDATA[Objek Wisata Kawasan Situs Geopark Silokek Merupakan salah satu objek pariwisata yang berada di kabupaten Sijunjung. Dan di pengelolaannya di lakukan oleh Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung. Untuk efektifitas pengelolaannya Dinas Pariwisata, membentuk suatu badan yang diberi nama Badan Pengelola Geopark Silokek. Untuk melihat bagaimana pengembangan pariwisata di Situs Geopark Silokek maka digunakan konsep teori Quality, Continuity, dan Balance. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini yang dapat disimpulkan adalah bahwa konsep pembangunan berkelanjutan Quality, Continuity, dan Balance, belum sepenuhnya terealisasi dalam program pembangunan pada situs Geopark Silokek, masih terdapat hambatan dalam pengelolaannya berupa hambatan dari segi SDM yang memadai, Kejelasan Birokrasi dan Hambatan dari bidang pendanaan dan anggaran.]]>
<![CDATA[Pelayanan Publik Dalam Perspektif New Public Service Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Adelia Puji Gusti]]>;
<![CDATA[Hasim As’ari]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.51
<![CDATA[Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru belum optimal terutama pada ketepatan waktu, sarana dan prasarana, dan kemampuan sumber dayamanusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayanan Publik Dalam Perspektif New Public Service pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian di analisis berdasarkan masalah penelitian dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Publik Dalam Perspektif New Public Service pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung oleh komitmen yang mengutamakan kepentingan masyarakat, pegawai yang memberikan pelayanan dengan ramah serta ada adanya zona integrasi. Fasilitas serta sarana dan prasarana juga sudah memadai. Dalam memberikan pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil memberikan prioritas pada penyandang Disabilitas, wanita hamil maupun orang tua. Adanya kerjasama dengan beberapa pihak dan keterlibatan masyarakat dalam menyusun standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menjadi meningkat. Adapun faktor internal yang menjadi penghambat diantaranya adalah dari sumberdaya manusia yang ada yaitu disiplin pegawai dan sarana dan prasarana. Dari faktor ekternal yang dapat menghambat proses pelaksanaan pemberian pelayanan adalah jaringan internet dan kurangnya kesadaran masyarakat.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyelenggaraan Program Refund Uang Kuliah Tunggal (Ukt) 50% Selama Pandemi Covid-19 Di Universitas Riau ]]>
<![CDATA[Millenni, Siti Nesia]]>;
<![CDATA[Mayarni Mayarni]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.52
<![CDATA[Virus corona merupakan jenis virus yang menyerang dunia saat ini. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Resiko yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga berdampak pada penurunan ekonomi pada masyarakat. Dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh virus corona ini pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Refund UKT 50% terhadap mahasiswa yang terdampak oleh pandemic covid-19 ini. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Namun pada realisasinya program Refund Uang Kuliah Tunggal (UKT) 50% yang dilaksanakan oleh Universitas Riau masih menjadi pertanyaan bagi mahasiswa yang melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana teknik pengumpuan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi daata, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penilitian dilapangan menyatakan program Refund UKT 50% ini sudah berjalan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari tujuan dan manfaat dari program Refund UKT 50% di Universitas Riau. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dialami, salah satunya adalah masih ada mahasiswa yang belum menerima Refund UKT 50% ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan Refund UKT 50% ini adalah sumber daya manusia dan pendanaan.]]>
<![CDATA[WORK FROM HOME (WFH) POLICIES ARE BEING IMPLEMENTED AT THE BANDUNG CITY PUBLIC WORKS DEPARTMENT ]]>
<![CDATA[Aep Saepudin]]>;
<![CDATA[M Dana Prihadi]]>;
<![CDATA[Tuti Asmala]]>;
<![CDATA[Muhammad Yusuf]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i1.53
<![CDATA[National policy is critical to a policy's success. Policy implementation has a broad spectrum of implications and conditions. This study aims to investigate and describe the implementation of work-from-home (WFH) policies at the Bandung Regency Public Work Services Office. In this study, the qualitative research method was used. The findings of this study indicate that the implementation of the Work From Home Policy at the Public Works Services Office of Bandung City has been successful in meeting spatial aspects, specifically in the form of transforming personal space or employee homes in the Public Works Services Office of Bandung City by maximizing various existing devices and technologies that are considered convenient to use. Bandung City Public Work Services Office employees have been able to adapt to two different time situations, cyclical time and linear time. This demonstrates that the office and family support is adequate to meet the time constraints. Meanwhile, the Bandung City Public Work Services Office has been able to provide good work productivity by aligning narrative writing roles as employees, husbands or wives, and family members.]]>
<![CDATA[E-Government Applications In Public Service Innovation: Study Case In Gorontalo ]]>
<![CDATA[Syamsu Rijal]]>;
<![CDATA[Muh. Ihsan Said Ahmad]]>;
<![CDATA[Muhammad Islah Idrus]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 2 (2023): juni : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i2.54
<![CDATA[Using the Gorontalo Smart Service (GSS) programme, the Gorontalo Government is attempting to raise the calibre of public services. The state apparatus's public services still have a lot of flaws, which is the context for this article. Consequently, the community's needs are still not being met to their full potential. On the other hand, many local governments must enhance a number of areas of change, including public services, if bureaucratic reform is to be sustained. In response, the Gorontalo government provided an online service application to make things simpler for the neighbourhood. With an explanation that alludes to the comprehension of the Smart City concept and bureaucratic change, this paper employs a descriptive qualitative methodology. Data is gathered through document analysis, which is then subjected to interpretive methods of analysis. According to this study, the Gorontalo government is committed to modernising public services by launching the Gorontalo Smart Service (GSS) online service application. To satisfy the demands of the bureaucratic reform agenda, which is intended to raise the calibre of public services, application innovation is undertaken. According to this study, the Gorontalo government is committed to modernising public services by launching the Gorontalo Smart Service (GSS) online service application.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non- Tunai (Bpnt) dengan Metode E-Warung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Rupiarsieh Rupiarsieh]]>;
<![CDATA[Musta’ana Musta’ana]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 2 (2023): juni : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i2.55
<![CDATA[The poverty rate in Bojonegoro Regency in 2021 has increased by 166.52 thousand people. Therefore, it is necessary to make efforts to reduce the lives of the poor towards prosperity by means of the government taking sustainable actions to facilitate access to food. Non-Cash Food Assistance is one of the programs issued by the government, but in its implementation there are still many problems that make the program not effective enough.This study aims to find out and describe how to evaluate the implementation of the non-cash food assistance program (BPNT) using the e-shop method in Bojonegoro Regency in 2021.The research methodology uses a qualitative descriptive research method with several informants as research subjects. Data obtained by interview, observation and documentation techniques. Furthermore, the data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.The results of the study show that the Evaluation of the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) using the E-warung Method in Bojonegoro Regency in 2021 has not run optimally and has not been fully effective even though several indicators have been fulfilled quite well, such as the benefits obtained by several informants. However, there are still a number of indicators that have not been fulfilled sufficiently to hinder the success of the Evaluation of the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) using the E-warung Method in Bojonegoro Regency in 2021, namely inaccuracy in targeting aid recipients, inaccuracy in the quality of food ingredients, inaccuracy in the delivery of assistance, shortage of E-warong agents in areas that are quite far from other sub-district agents. Based on the results of the research, the researcher gave advice to the Bojonegoro Regency Social Service in the form of the need to monitor and evaluate the process of implementing assistance, and to increase the number of E-warung in various sub-districts in Bojonegoro.]]>
<![CDATA[Efektivitas Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan dalam Pemberian Vaksin Booster di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Farah Evrila Rahmadi]]>;
<![CDATA[Khairul Amri]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 2 (2023): juni : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i2.56
<![CDATA[Covid-19 is a virus that causes problems in many countries. In Indonesia, the government is making various efforts to overcome the problems caused by Covid-19. In Pekanbaru City the number of people confirmed with Covid-19 is quite high, therefore the Pekanbaru City government continues to accelerate to prevent the spread of the virus. One of the government's efforts to overcome this is to issue a policy of giving booster vaccinations which are useful for achieving a person's herd immunity. This study aims to determine the effectiveness of the Health Office's performance in administering booster vaccines and to find out the inhibiting factors. This study uses the theory of Sedarmayati which consists of 5 indicators namely, Quality of Work, Punctuality, Initiative, Ability and Communication. The method used in this research is a descriptive qualitative research method. With data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The results of this study are that the effectiveness of the performance of the Health Office in administering booster vaccines can be said to be ineffective because the Health Office carries out health promotion or socialization activities only at the beginning of a pandemic. the vaccines available in Pekanbaru City and the lack of community participation in this matter is what makes the achievement of booster vaccines still relatively low.]]>
