Articles
145 Documents
<![CDATA[PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SIADEK DI SUBBAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN ]]>
<![CDATA[Fatina Ardelia]]>;
<![CDATA[Wulan Sulistia Anjany]]>;
<![CDATA[Aldira Lindawati]]>;
<![CDATA[Abdul Rahman]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.32
<![CDATA[Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan telah mempraktikkan E-Government dalam pendataan sarana peribadatan melalui Sistem Administrasi Data Sektoral Keagamaan (SIADEK) yang berupa aplikasi berbasis web. SIADEK diresmikan pada tahun 2022 oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengelola data sektoral keagamaan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan e-government melalui SIADEK di Subbagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. Tujuan pada penelitian dalam rangka mengetahui penerapan e-government melalui SIADEK di Subbagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. Metode pada penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa dokumentasi dalam buku, jurnal, atau arsip serta perundang-undangan yang behubungan dengan topik penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui Sistem Administrasi Data Sektoral Keagamaan (SIADEK) telah baik diterapkan. Hal ini ditunjukkan pada stabilnya server SIADEK serta kesiapan SDM di Subbagian Bina Mental Spiritual dalam menggunakan SIADEK. Akan tetapi masih terdapat kendala pada kesiapan pemerintah dalam menerapkan e-government, yang ditandai oleh belum tersedianya dana dan anggaran untuk pengembangan aplikasi SIADEK serta masih terdapat pegawai kelurahan yang kurang memahami teknologi informasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERSEROAN PADA PT ANGKASA PURA II (STUDI KASUS PADA DIVISI AIRPORT LEARNING CENTER) ]]>
<![CDATA[Siti Bunga Nurjanah]]>;
<![CDATA[Nida Handayani]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.33
<![CDATA[Salah satu bisnis milik negara Indonesia adalah PT Angkasa Pura II. Bagi PT Angkasa Pura II, Komitmen Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan hal yang tidak dapat dipecahkan. Untuk melakukan ini, infrastruktur harus diperkuat, dan sistem serta proses harus secara otomatis ditingkatkan untuk mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG). Sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja perseroan, Angkasa Pura II berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi, Independensi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan seberapa kuat tata kelola perusahaan yang diterapkan di PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning Center. Metode penelitian deskriptif kualitatif diadopsi dalam penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Angkasa Pura II Divisi Airport Learning Center telah berhasil menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.]]>
<![CDATA[Perbandingan Sistem Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Jepang dan Indonesia ]]>
<![CDATA[Novi Alviani]]>;
<![CDATA[Savira Fajar Meyriyanih]]>;
<![CDATA[Sulistia Sulistia]]>;
<![CDATA[Widodo Widodo]]>;
<![CDATA[Wijoyo Hartono]]>;
<![CDATA[Siti Khopipah]]>;
<![CDATA[Irvan Arif Kurniawan]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.34
<![CDATA[Comparing the civil service system is a topic of discussion in comparative public administration. This article compares the civil service systems in Japan and Indonesia in order to draw some useful conclusions for the latter. The Indonesian civil service's total staff, independent institution in charge of the civil system, merit-based hiring, performance-based promotions, and salary structure based on workload, responsibility, and work complexity are all beneficial lessons. Workplace culture is a means of constructing good governance, specifically, a solid and responsible development management that adheres to democratic principles. Efficient market, avoidance of erroneous investment fund allocation, good political and administrative practices in the fight against corruption, implementation of budgetary restraint, and development of a legal and a political framework for expanding the scope of work.]]>
<![CDATA[INVENTARISASI ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI OLEH BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ]]>
<![CDATA[Nurul Jannatul Putri]]>;
<![CDATA[Mimin Sundari Nst]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 3 No. 4 (2024): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i3.35
<![CDATA[Aset memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah. Ada pun rumusan permasalahan pada penelitian adalah Bagaimanakah inventarisasi aset daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ? Apakah hambatan dalam inventarisasi aset daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inventarisasi aset daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui hambatan dalam inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya terkait dengan inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, diambil kesimpulan yaitu kegiatan inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui bahwa masih belum terlaksananya dengan baik kegiatan inventarisasi aset serta terdapat hambatan terkait inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Sumber daya manusia dan Kinerja yang rendah.]]>
<![CDATA[STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH TERKAIT PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI ]]>
<![CDATA[Retno Wahyuni]]>;
<![CDATA[Aisyah Nur Rahma]]>;
<![CDATA[Andri Andri]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.36
<![CDATA[Banyak kasus dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus COVID-19. Salah satu dari empat strategi pemerintah yang disampaikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk memperkuat physical distancing sebagai strategi inti penanggulangan penyebaran COVID-19 adalah pelacakan kasus positif. Menelusuri siapa saja yang pernah kontak dengan pasien, jika dilakukan secara manual, membutuhkan waktu, dan selama itu penyebaran virus bisa sangat cepat. Aplikasi PeduliLindungi yang dikeluarkan pemerintah melalui KOMINFO dapat melakukan tracing dengan cepat melalui pencatatan GPS dan Bluetooth yang aktif di perangkat android. Aplikasi PeduliLindungi melihat bagaimana kondisi zona lingkungan sekitar sehingga bisa melakukan tindakan antisipasi dan pencegahan. Hasil dari strategi pemerintah terkait penggunaan Aplikasi PenduliLindungi penelusuran kontak sangat membantu untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SOSIALISASI FASILITAS LAMPU MERAH PENYEBERANGAN (PELICAN CROSSING) DI KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Raisya Yasmine Putri Qusyairi]]>;
<![CDATA[Nur Laila Meilan]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 3 No. 4 (2024): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i3.38
<![CDATA[Perkembangan kota yang pesat akan memunculkan kenaikan dari kegiatan masyarakat, hal ini membuat terjadinya pergerakan di jalan raya akan menjadi tinggi. Kegiatan perkotaan yang sibuk dan juga padat menuntut masyarakatnya untuk bertindak cepat bahkan cenderung ceroboh saat melintasi jalan raya, hal ini tentu saja mengamcam keselamatan pejalan kaki. Maka masyarakat pejalan kaki diharuskan untuk menggunakan jalur jalan dan melakukan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia. Pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat pemerintah semakin gencar dalam memfasilitasi masyarakat dengan fasilitas yan canggih pula. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengurangan kecelakaan lalu lintas antara pengendara bermotor dengan pejalan kaki. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memasang beberapa fasilitas lampu penyeberangan yang disebut dengan nama Pelican Crossing di beberapa sudut kota. Pedesterian Light Controlled Crossing (Pelican Crossing) sendiri merupakan fasilitas lampu penyeberangan yang mengadaptasi dari fungsi lampu merah biasa. Yang membedakannya adalah Pelican Crossing ini dilengkapi tombol yang bisa ditekan langsung oleh pejalan kaki jika hendak menyebrang. Demi terlaksananya sebuah program dengan efektif maka sangat diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Seksi Manajemen Rekayasa Fasiltas dan Lalu Lintas Jalan dan Perairan merupakan satu diantara instansi yang memegang peran penting pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi fasilitas Pelican Crossing di Kota Pekanbaru. Penelitian ini memakai metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang mana teknik dalam mengumpulkan data yang dipakai yakni melalui cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan. Hasil penelitian dilapangan memberikan pernyataan dimana sosialisasi yang dilaksanakan Seksi Manajemen Rekayasa Fasilitas dan Lalu Lintas dan Perairan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum optimal, hal tersebut disebabkan masih banyak masyarakat yang belum tahu dan paham akan Pelican Crossing tersebut. Apabila sosialisasi dilaksanakan dengan cara yang optimal akan menyumbangkan pengaruh yang baik dan turut akan mewujudkan budaya tertib lalu lintas dari masyarakat yang memakai jalan terkhusus di Kota Pekanbaru melalui tersedianya fasilitas Pelican Crossing ini.]]>
<![CDATA[Upaya Peningkatan Kualitas Mahasiswa Melalui Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia) ]]>
<![CDATA[Reza Rizkynata]]>;
<![CDATA[Muhammad Khoirul Anwar]]>;
<![CDATA[Febry Renaldi]]>;
<![CDATA[Nurlita Purnama]]>;
<![CDATA[Annisa Miskiyah]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.40
<![CDATA[Efforts have been made to improve the quality of students through an apprenticeship program from the Merdeka Learning Campus policy which can be used as a forum for all students at Indonesian state and private universities to develop competencies in various fields of interest. Before accepting a job and carrying out the various programs that will be provided, all apprentices are given briefing in advance by each apprentice partner. The briefing received is in the form of a more in-depth explanation of the intended internship location so that all apprentices get a more in-depth picture of the main tasks and functions of each work unit they will choose later. After that, all apprentices chose the work unit to go to and were introduced to the person in charge of each work unit to be followed up afterwards. The certified apprenticeship program aims to improve the quality and competency capacity of students through work and programs provided by apprentice partners during this Certified Internship activity. Apart from that, through this activity it is hoped that students can re-sharpen their hard skills and soft skills so that they are able to compete when pursuing their careers in this globalization era.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI INOVASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SIMPEL-PBB) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Agus Satrio Utomo]]>;
<![CDATA[Pratiwi Tedjo]]>;
<![CDATA[Suyanti]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i1.42
<![CDATA[Pengelolaan data dan pelayanan informasi data tentang pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu tugas dari Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan yang sepenuhnya harus berorientasi pada kepentingan wajib pajak, sehingga dari waktu ke waktu harus selalu ditingkatkan. Berkaitan dengan kualitas pelayanan maka sangat dirasa penting untuk membuat terobosan dengan menggunakan teknologi informasi dimana dibuat suatu sistem yang dapat mengelola data sekaligus memberi informasi yang bisa diakses langsung secara interaktif oleh wajib pajak.System tersebut adalah Sistem Infromasi Manajemen Pelayanan PBB atau disebut juga SIMPEL-PBB, diharapakan akan mempermudah dan mempercepat proses pelayana data dan Infromasi Pajak Bumi dan Bangunan. Lokus Penelitian pada BPKB Kabupaten Pekalongan dengan hasil penelitian menunjukkan dengan adanya SIMPEL PBB dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada wajib pajak yang efisien, efektif dan meningkatkan kinerja operasional pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi wajib pajak.]]>
<![CDATA[INOVASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENEKAN KKN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Anggit Saputro]]>;
<![CDATA[Karningsih]]>;
<![CDATA[Bambang Martono]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i1.43
<![CDATA[Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menekan Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga memberikan kepuasan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat yang mudah, murah dan cepat. Fokus penelitian ini meliputi inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menekan Korupsi di linkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lokus penelitian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukan berbagai manfaat baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan kewajiban penyediaan pelayanan publik yang prima. Manfaat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah indeks kepuasan masyarakat, menciptakan pola kerja yang Clean Government dan Good Government.]]>
<![CDATA[PERAN SISTEM INFORMASI MANAJAMEN APLIKASI SADASBOR DALAM MENUNJANG REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Wilianto]]>;
<![CDATA[Christine Diah]]>;
<![CDATA[Rini Werdiningsih]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i1.44
<![CDATA[Beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai aktifitasnya, di antaranya dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi telah mendapat perhatian. Pemerintah melalui penerapan e- goverment dan telah memeperoleh komitmen atau dukungan yang kuat melalui Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan e-government.. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan instansi yang sudah memiliki sistem informasi untuk kepegawaian yang mencakup pendaftaran CPNS, layanan mutasi pegawai yang mencakup pengadaan NIP, kenaikan pangkat pensiun, dan e- PUPNS. e-PUPNS merupakan sistem pendataan ulang PNS elektronik untuk memeperoleh data yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang mendukung pengelolaan manajemen yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. Penggunan tekhnologi kepegawaian yang terbaru dari BKN ada pemutakhiran data base seluruh Aparatur Sipil Negara yaitu Updateng data pegawai melalui aplikasi My SAPK BKN. Proses penerapan tekhnologi pada administrasi kepegawaian merupakan cara pemerintah dalam hal membangun dan menunjang reformasi birokrasi pada Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di era digitalisasi 4.0 serta mendukung sistem pemerintahan yang good governance dan penerapan e governance adalah penerapan Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR). Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR) merupakan suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak. Perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kedisiplinan Pegawai.]]>
