cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 52   53   54   55   56 
Kekosongan Regulasi Lex Specialis dalam Penerapan Restorative justice Tindak Pidana Perusakan Hutan Aura Syafitri; M. Ronald Pamungkas; Ichwan Firmansyah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4240

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi Lex Specialis dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, ditinjau dari perspektif Cost-Benefit Analysis serta implikasinya terhadap penggunaan diskresi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terbatas, penelitian ini menemukan bahwa meskipun restorative justice telah memiliki landasan normatif yang semakin kokoh melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional), belum terdapat satu pun regulasi yang secara Lex Specialis mengatur penerapannya dalam tindak pidana perusakan hutan. Kekosongan ini menempatkan PPNS Kehutanan dalam posisi bergantung pada diskresi individual tanpa standar tertulis yang mengikat, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penanganan perkara yang secara material serupa. Kerangka Cost-Benefit Analysis sebagaimana dikembangkan oleh Gary S Becker memberikan justifikasi ilmiah bagi penyelesaian restoratif terhadap perkara pencurian kayu berskala kecil yang secara ekonomi tidak efisien diproses melalui jalur pidana formal, namun pendekatan ini harus dibatasi secara konseptual agar tidak mereduksi nilai ekologis hutan semata-mata ke dalam ukuran moneter. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi sektoral yang memuat parameter substantif dan prosedural kumulatif sebagai standar diskresi PPNS berbasis prinsip green restorative justice.
Integrasi Nilai-Nilai Humanistik Dalam Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Eka Setiana; Nurullita Sari; Angga Youhanda; Ibnu Sabillilah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4258

Abstract

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moralitas, dan kesadaran sosial masyarakat. Namun, perkembangan pendidikan yang cenderung berorientasi pada aspek akademik dan pencapaian kognitif menyebabkan nilai-nilai kemanusiaan belum terinternalisasi secara optimal dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai persoalan sosial dan hukum, seperti rendahnya kesadaran hukum, meningkatnya perilaku intoleransi, penyalahgunaan kewenangan, serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang relevan dengan pendidikan humanistik dan penegakan hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara pendidikan humanistik dan penegakan hukum
A The Legal Force Of Evidence Legal Force Of Evidence Of Electronic Medical Records In Resolution Of Civil Medical Disputes In Court: - Tenih Pitriyanah; Trinas Dewi Hariyana; David Novan Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4260

Abstract

The transition from conventional medical records to Electronic Medical Records (EMR) raises legal issues regarding its status and evidentiary strength in medical civil disputes. This normative legal research, using statutory and conceptual approaches, examines EMR's legal standing, evidentiary value, and influencing factors. Key references include Law No. 17/2023, Law No. 1/2024 (ITE Law), Minister of Health Regulation No. 24/2022, and civil procedure regulations. The findings confirm that while EMR is a legally valid electronic document, its evidentiary force is not automatically absolute. In civil medical disputes, EMR may establish the chronology of healthcare services, medical actions, diagnoses, treatments, examination results, informed consent, and other relevant information. Nevertheless, EMR alone does not establish medical negligence or malpractice because compliance with professional standards and causation must generally be assessed through other evidence, particularly expert testimony. Therefore, stronger EMR governance, authentication, audit trails, data security, and procedures for examining electronic evidence are necessary to provide legal certainty in resolving civil medical disputes before courts. Keywords : Electronic Medical Records, evidence, civil medical disputes, electronic evidence, courts.
Perlindungan Hak Lama atas Tanah Pasca-Putusan MK Nomor 64/PUU-XXIV/2026: Rekonstruksi Kekuatan Pembuktian Sertipikat dan Penguasaan Fisik Muhammad Fadhil; Emelia Kontesa
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4263

Abstract

Penelitian ini menganalisis kekuatan pembuktian sertipikat, hak lama, dan penguasaan fisik pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK mempertahankan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, tetapi tidak menjadikannya bukti absolut. Hak lama tetap memperoleh perlindungan sepanjang dapat dibuktikan melalui riwayat perolehan, alas hak, penguasaan fisik, itikad baik, kesaksian, dan bukti pendukung lainnya. Persoalan utama pascaputusan terletak pada belum adanya parameter yang sistematis untuk menentukan bobot pembuktian ketika sertipikat berhadapan dengan hak historis. Penelitian ini menawarkan model pembuktian berlapis-integratif yang mencakup validitas administratif sertipikat, genealogi hak, kontinuitas penguasaan fisik, itikad baik, dan pembagian beban pembuktian secara dinamis. Model tersebut ditujukan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan terhadap kebenaran materiil dalam sengketa pertanahan.
Dualisme Kelembagaan HAM Pasca-Pembentukan Kementerian HAM: Rekonstruksi Independensi dan Kewenangan Konstitusional Komnas HAM dalam Perkara MK 322/PUU-XXIV/2026 M. Alif Deka Alsyati; M. Yamani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4267

Abstract

Penelitian ini menganalisis dualisme kelembagaan HAM pasca-pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia serta implikasinya terhadap independensi dan kewenangan Komnas HAM dalam Perkara MK Nomor 322/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian HAM memperkuat kapasitas eksekutif dalam pelaksanaan kewajiban konstitusional di bidang HAM, tetapi sekaligus menimbulkan irisan fungsi dengan Komnas HAM, khususnya pada pelayanan pengaduan, pemantauan, penilaian kepatuhan, dan tindak lanjut permasalahan HAM. Kondisi tersebut berpotensi mengaburkan batas antara pemerintah sebagai duty bearer dan Komnas HAM sebagai lembaga pengawas independen. Penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama tidak terletak pada keberadaan dua lembaga, tetapi pada ketidakjelasan diferensiasi fungsi dan garis pertanggungjawaban. Sebagai pembaruan konseptual, penelitian menawarkan model institutional differentiation yang memisahkan fungsi implementatif Kementerian HAM dari fungsi pengawasan independen Komnas HAM. Rekonstruksi juga mencakup penguatan tindak lanjut rekomendasi, independensi struktural, akuntabilitas, dan koordinasi tanpa subordinasi untuk memperkuat perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Analisis Yuridis terhadap Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) dalam Penindakan Penyalahgunaan Nitrous Oxide atau Gas Tertawa di Indonesia Jeni Putri Helvini; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kekosongan hukum atau rechtsvacuum dalam pengaturan penyalahgunaan nitrous oxide terhadap penerapan sanksi pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum terkait nitrous oxide tidak bersifat absolut, karena zat tersebut telah diatur secara sektoral dalam bidang kesehatan dan pangan. Namun, belum terdapat norma pidana yang secara khusus mengatur penggunaan nitrous oxide untuk tujuan rekreasional dan zat tersebut belum termasuk dalam penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya. Kondisi tersebut menyebabkan ketentuan pidana narkotika tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap pelaku penyalahgunaan nitrous oxide karena bertentangan dengan asas legalitas dan larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang membedakan penggunaan yang sah dengan penyalahgunaan rekreasional serta menetapkan mekanisme pengawasan dan sanksi yang proporsional.
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Penipuan Modus Lelang Fiktif: Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm Aji Maulana Akbar; Candra Irawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4272

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong pergeseran transaksi dari konvensional ke platform digital, yang diiringi dengan peningkatan risiko kejahatan siber seperti penipuan online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan transaksi elektronik dengan modus lelang fiktif serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE dan KUHAP, dengan fokus studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyebarkan informasi bohong tentang penawaran lelang mobil KPKNL melalui WhatsApp dengan profil palsu serta manipulasi dokumen STNK dan BPKB telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Kekuatan hukum pembuktian alat bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan WhatsApp, log transaksi, dan handphone diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE guna membentuk keyakinan hakim. Namun, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi kendala teknis pelacakan jejak digital serta maraknya praktik jual beli rekening penampung oleh pihak ketiga yang digunakan pelaku untuk menyamarkan hasil kejahatan. Perlunya penguatan regulasi, prosedur chain of custody bukti digital yang ketat, dan koordinasi antarlembaga siber untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen.
Analisis Yuridis dan Kebijakan Fiskal Pengangkatan PPPK Terhadap Postur Belanja APBD Kabupaten Donggala Irzha Friskanov. S; Ananda Siti Nurbaiti
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4279

Abstract

Kebijakan pengangkatan PPPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN bertujuan memberikan kepastian status hukum bagi tenaga honorer. Namun, kebijakan ini memicu benturan pada beberapa aturan hukum dengan Pasal 146 UU HKPD yang membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis benturan regulasi tersebut serta implikasinya terhadap postur belanja APBD Kabupaten Donggala. Metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis dengan memanfaatkan studi kasus dinamika fiskal Kabupaten Donggala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan massal PPPK di Kabupaten Donggala mengakibatkan rasio belanja pegawai membengkak hingga 53,1% yang melampaui batas toleransi UU HKPD dan menimbulkan risiko sanksi pemotongan DTU. Kondisi ini memicu yang menggerus alokasi belanja modal dan pelayanan publik, serta menciptakan ketergantungan ekstrem pada DAU. Penelitian ini menyimpulkan perlunya Pemerintah Kabupaten Donggala menyusun roadmap penyesuaian belanja pegawai pada masa transisi UU HKPD, serta mendesak Pemerintah Pusat merevisi regulasi turunan penggajian PPPK agar ditanggung penuh melalui APBN tanpa membebani persentase batas belanja pegawai daerah.
Rekonstruksi Yurisdiksi Peradilan Militer terhadap Tindak Pidana Umum Prajurit dengan Korban Sipil: Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman Astrid Ika Ayu Pramiswari
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4281

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi yurisdiksi peradilan koneksitas terhadap tindak pidana umum yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan korban warga sipil serta merumuskan model rekonstruksinya melalui perbandingan hukum. Permasalahan utama terletak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang masih bertumpu pada yurisdiksi personal dan menggunakan frasa titik berat kerugian tanpa indikator objektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian forum dan berpotensi mengabaikan kepentingan korban. Penelitian menggunakan metode perbandingan hukum dengan pendekatan fungsional sebagai metode utama, didukung pendekatan law in context dan historis terbatas. Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mempertahankan court-martial melalui Uniform Code of Military Justice disertai penguatan hak korban dan independensi penuntutan, serta Jerman yang pada masa damai menempatkan pertanggungjawaban pidana prajurit pada peradilan umum dan memisahkannya dari mekanisme disiplin militer. Hasil penelitian menunjukkan perlunya model campuran yang menjadikan jenis tindak pidana dan status korban sebagai dasar penentuan forum. Peradilan umum harus menjadi forum utama bagi tindak pidana umum oleh prajurit terhadap warga sipil, sedangkan yurisdiksi militer dibatasi pada tindak pidana militer murni atau perkara yang berkaitan langsung dengan tugas operasi militer yang sah. Rekonstruksi juga harus menjamin penentuan forum yang independen, perlindungan korban, transparansi proses, serta pemisahan pertanggungjawaban pidana dari sanksi disipliner dan administratif militer guna memperkuat akuntabilitas hukum dan kepercayaan publik.
Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Tingkat Pusat dan Daerah Wahyu Adi Mudiparwanto
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4284

Abstract

Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap pengaturan serta keabsahan dan implementasi perjanjian kerja sama pada BLU tingkat pusat dan BLUD tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan keadaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan kerja sama. Secara yuridis, keabsahan perjanjian kerja sama (PKS) yang dilakukan BLU/BLUD tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Undang-undang serta memiliki kejelasan kewenangan administratif agar tidak cacat hukum. Namun, dalam implementasinya, ditemukan kendala harmonisasi regulasi, terutama larangan penggunaan barang milik daerah dalam kerja sama operasional BLUD yang sulit dihindari di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan internal guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan aset publik.

Page 54 of 61 | Total Record : 604

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue