cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 51   52   53   54   55 
Peran Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kemandirian Sosial Masyarakat melalui Pemberdayaan Berbasis Lingkungan Aleina Putri Wizar; Moch. Ilham Noer Sunan; Zidan Husnullabib 'Izzy; Dito Hasta Krisandy; Adinda Annisa Zahra; Oktaviani Annisa Khasan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4206

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi terbatas pada aktivitas filantropi, tetapi berkembang sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang dapat mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran CSR dalam meningkatkan kemandirian sosial masyarakat melalui pemberdayaan berbasis lingkungan pada Program Kamojang Bersih PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang di Kawasan Kamojang, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 10 informan yang terdiri atas pihak CSR dan humas perusahaan, pengurus Kamojang Bersih, stakeholder, serta masyarakat penerima manfaat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kamojang Bersih berperan tidak hanya dalam memperbaiki pengelolaan sampah, tetapi juga dalam memperkuat partisipasi, pengetahuan, keterampilan, kapasitas kelembagaan, dan kerja sama sosial masyarakat. Perusahaan berperan sebagai fasilitator, pendamping, motivator, dan penghubung dalam proses pemberdayaan. Program juga menghasilkan manfaat ekonomi melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna dan bernilai jual. Namun, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan berupa belum meratanya partisipasi dan perubahan kebiasaan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa CSR berbasis pemberdayaan lingkungan dapat memperkuat kemandirian sosial apabila didukung partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, pendampingan berkelanjutan, dan pengel]olaan sumber daya lokal secara mandiri.
Studi Collaborative Governance Dalam Layanan Pelintas Batas Ilegal Rdtl Dengan Republik Indonesia João António Soares; Aloysius Liliweri; Frans Gana; Petrus Emanuel de Rozari
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4214

Abstract

Pelintasan batas secara ilegal di daerah perbatasan antara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Republik Indonesia adalah masalah pengelolaan yang tidak hanya terkait dengan pengawasan dan penerapan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya, hubungan keluarga, serta keterbatasan akses terhadap dokumen resmi yang sah. Penelitian ini bertujuan mengteliti bagaimana pemerintah dan berbagai pihak bekerja sama dalam mencegah orang yang melintasi batas secara tidak sah di daerah perbatasan Batu Gade Mota Ain Silawan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan di lapangan, dan analisis dokumen dari delapan sumber informasi yang berasal dari berbagai pihak, yaitu unsur imigrasi Indonesia, instansi imigrasi Timor Leste, aparat keamanan UPF, pemerintah setempat, serta masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan kerja sama melalui tiga aspek, yaitu antar pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, serta antar masyarakat, namun belum berjalan dengan baik. Hambatan utama terdiri dari koordinasi yang masih dilakukan secara sektoral, perbedaan dalam aturan dan prosedur, keterbatasan sumber daya dan teknologi, partisipasi masyarakat adat yang belum maksimal, serta akses yang terbatas terhadap dokumen perjalanan. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan keluarga dan budaya masyarakat perbatasan yang selama ini memengaruhi orang untuk melakukan perjalanan ilegal dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial untuk mencegah aksi illegal crossing. Temuan itu mengarah pada model pemerintahan perbatasan kolaboratif yang berbasis tiga dimensi kerja sama, yaitu keamanan, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.
Analisis Yuridis Pembagian Tanggung Jawab Hukum pada Proyek Strategis Nasional LRT Jabodebek Angga Christian; Wicipto Setiadi; Irsyaf Marsal
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4216

Abstract

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) LRT Jabodebek memunculkan tumpang tindih kewenangan dan mengaburkan batas tanggung jawab hukum antara pemerintah sebagai pemberi penugasan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana. Keterbatasan fiskal negara memaksa pergeseran beban pembiayaan prasarana publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke dalam neraca PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengevaluasi keabsahan skema pembagian tanggung jawab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni vertikal peraturan perundang-undangan, di mana Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 menerapkan instrumen penugasan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Praktik ini menyalahi teori hierarki norma dan teori tanggung jawab hukum karena menggunakan instrumen diskresi yang membebani entitas korporasi tanpa alokasi risiko finansial yang proporsional. Konstruksi model yang ideal mensyaratkan adanya Perjanjian Induk Pembagian Risiko (Master Risk Allocation Agreement/MRAA) yang mengikat secara hukum publik antara kementerian teknis, kementerian keuangan, dan BUMN pelaksana sebelum proyek dimulai agar tidak membebani keuangan negara.
Dinamika Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Alam (Studi Pada Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Kabupaten Lumajang) Dhea Vanny Andarista; Hadi Prayitno; Selfi Budi Helpiastuti
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4218

Abstract

Pengelolaan destinasi wisata melibatkan berbagai pihak dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Kabupaten Lumajang merupakan destinasi yang berkembang pesat dan telah dikenal secara internasional. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media dalam suatu kolaborasi penta-helix. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika collaborative governance dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi antarpihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berlangsung melalui lima tahapan, yaitu dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara. Kolaborasi telah menghasilkan berbagai capaian, salah satunya penghargaan sebagai wisata terbaik dari Gubernur. Meskipun seluruh pihak memiliki peran penting, media menjadi aktor yang paling berpengaruh dalam memperluas promosi destinasi melalui konten digital hingga tingkat internasional. Dengan demikian, collaborative governance melalui pendekatan penta-helix berperan penting dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan Wisata Air Terjun Tumpak Sewu secara lebih luas dan berkelanjutan.
Genealogi Kebijakan Penanganan Prostitusi Di Kota Kupang Susana C.L Pellu; Aloysius Liliweri; Petrus Kase; Wiliam Djani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4220

Abstract

Prostitusi sering dinilai melalui regulasi, penertiban, atau efektivitas program, padahal persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana prostitusi dibentuk sebagai masalah publik yang dapat diketahui dan diintervensi pemerintah. Penelitian ini menganalisis genealogi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Kupang dengan menelusuri perubahan problematisasi, diskursus, produksi pengetahuan, relasi kuasa, governmentality, dan teknologi pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif genealogis melalui analisis dokumen dan arsip kebijakan, wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi kontekstual, kritik sumber, serta perbandingan antarkurun waktu. Informan dipilih secara purposive dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, aktor kesehatan atau sosial, dan akademisi atau aktivis perempuan. Temuan menunjukkan tiga transformasi utama. Pertama, periode 1999–2017 menginstitusionalisasikan prostitusi sebagai objek yang dapat dikelola melalui konsentrasi ruang, pendataan, dan penertiban. Kedua, penutupan Karang Dempel pada 2018–2019 menggeser orientasi dari pengaturan ruang menuju penghapusan lokalisasi, disertai pemulangan, bantuan, dan pembinaan. Ketiga, sejak 2019 praktik prostitusi semakin tersebar dan sebagian dimediasi teknologi digital, sehingga pemerintah menghadapi objek yang lebih sulit terlihat dan memerlukan informasi, koordinasi, pengawasan, serta kapasitas siber yang lebih luas. Penelitian menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan bukan pergantian rezim secara linear, melainkan sedimentasi rasionalitas lama dan baru dalam konfigurasi genealogis yang bersifat rekursif.
Legal Status and Implications of Prenuptial Agreements Under Hand in the Indonesian Legal System Ahmad Haris Muizzuddin; Marwiyah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4223

Abstract

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memungkinkan calon suami dan istri mengatur hubungan hukum, khususnya mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Persoalan muncul ketika perjanjian tersebut dibuat secara bawah tangan tanpa dituangkan dalam akta notaris dan/atau tidak dicatatkan kepada pejabat pencatat perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum, implikasi terhadap para pihak, serta perlindungan hukum atas perjanjian pranikah bawah tangan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi sistematis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bawah tangan tidak serta-merta kehilangan keabsahannya apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, tetapi kedudukan tersebut berbeda dari daya berlaku formal perjanjian perkawinan menurut rezim hukum perkawinan. Persoalan paling signifikan terletak pada pembuktian dan daya ikat terhadap pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi kebutuhan pencatatan dan publisitas tetap penting untuk memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi mengenai bentuk, pencatatan, dan akibat hukum perjanjian perkawinan bawah tangan
Normalisasi Risiko dan Kepatuhan Situasional: Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Kalangan Mahasiswa saraswati; M. Khoirur Rofiq
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4225

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengapa mahasiswa pengendara sepeda motor tetap merokok saat berkendara meskipun mengetahui norma keselamatan dan risiko perilaku tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal empiris dengan orientasi kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 25 informan, observasi langsung, analisis dokumen, serta kuesioner pendukung terhadap 62 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku: Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 62 responden, sebanyak 57 responden (91,9%) mengetahui adanya aturan yang melarang aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara, dan 60 responden (96,8%) memahami bahwa merokok saat berkendara termasuk aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi. Selain itu, 59 responden (95,2%) menyatakan bahwa merokok saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi pengendara. Namun, di tengah tingginya pengetahuan tersebut, sebanyak 22 responden (35,5%) mengaku pernah merokok saat berkendara.Temuan kualitatif menunjukkan bahwa keterpaparan berulang, lingkungan sebaya, rasionalisasi sehari-hari, dan respons sosial yang permisif membuat risiko yang telah diketahui menjadi semakin biasa dan dapat ditoleransi. Pada saat yang sama, kepatuhan menguat ketika pengawasan, teguran, atau konsekuensi menjadi nyata, tetapi dapat melemah ketika kontrol eksternal berkurang. Penelitian ini mengidentifikasi pola tersebut sebagai kepatuhan situasional, yang menunjukkan belum sempurnanya internalisasi norma, bukan ketiadaan pengetahuan hukum. Normalisasi risiko dan kepatuhan situasional bekerja secara rekursif: normalisasi mengurangi daya mengikat praktis norma keselamatan ketika kontrol eksternal lemah, sedangkan penegakan yang tidak konsisten cenderung menghasilkan kepatuhan sesaat tanpa memutus kondisi sosial yang mereproduksi perilaku berisiko. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan keselamatan berkendara memerlukan respons institusional yang konsisten dan lingkungan sosial yang mampu mencegah normalisasi perilaku berisiko.
Kapitalisme dan Politik Kesetaraan Gender di Indonesia: Antara Emansipasi Ekonomi dan Reproduksi Patriarki Khulfi M. Khalwani; Shaghi Ratu Sa'bani; Herlina Juni Risma Saragih; Yusuf Ali
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4231

Abstract

Partisipasi ekonomi perempuan di Indonesia terus berkembang melalui pasar kerja, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kewirausahaan, serta ekonomi digital. Namun, peningkatan partisipasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kesetaraan gender substantif karena perempuan masih menghadapi pembagian kerja reproduktif yang tidak setara dan norma patriarkal. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kapitalisme dan politik kesetaraan gender di Indonesia dengan menempatkan emansipasi ekonomi dan reproduksi patriarki sebagai dua proses yang berlangsung secara simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis tematik terhadap literatur mengenai kapitalisme, ekonomi politik gender, kerja reproduktif, pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, dan pembangunan gender di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kapitalisme memiliki karakter ambivalen terhadap emansipasi perempuan. Di satu sisi, kapitalisme membuka ruang bagi perempuan untuk memperoleh pendapatan, membangun usaha, dan memperluas partisipasi publik. Di sisi lain, integrasi perempuan ke dalam pasar berlangsung bersamaan dengan keberlanjutan kerja reproduktif yang sebagian besar diprivatisasi dalam rumah tangga dan dibebankan kepada perempuan. Kondisi tersebut menghasilkan paradoks ketika emansipasi ekonomi berjalan bersamaan dengan reproduksi patriarki. Kesetaraan gender substantif karena itu membutuhkan transformasi relasi kuasa, pengakuan dan redistribusi kerja reproduktif, penguatan care economy, serta kebijakan pemberdayaan yang melampaui sekadar integrasi perempuan ke dalam pasar.
Plea Bargaining Pasca-UU Nomor 20 Tahun 2025: Voluntariness, Due Process, dan Perlindungan Hak Terdakwa F.A. Novlindo Jayadi; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4232

Abstract

Penerapan plea bargaining melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menimbulkan persoalan mengenai kesukarelaan pengakuan, due process, dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi perlindungan dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHAP serta merumuskan standar konstitusional pengakuan bersalah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat perlindungan prosedural dalam ketiga mekanisme pengakuan bersalah. Pasal 78 dan Pasal 205 menyediakan kontrol lebih kuat terhadap voluntariness, bantuan hukum, dan proses pembentukan pengakuan, sedangkan Pasal 234 memiliki pengaturan yang lebih terbatas. Putusan MK Nomor 213/PUU-XXIV/2026 belum memberikan penilaian substantif karena permohonan tidak dapat diterima. Penelitian ini menawarkan lima standar minimum berupa free and voluntary plea, knowing and intelligent waiver, effective assistance of counsel, factual basis requirement, dan substantive judicial scrutiny. Standar tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan efisiensi peradilan dengan perlindungan konstitusional terdakwa
Konstitusionalisasi Politik Hukum Pidana Pasca-Putusan MK Nomor 27/PUU-XXIV/2026: Batas Kriminalisasi Penggunaan Lambang Negara Lilis Yohana Nababan; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4233

Abstract

Penelitian ini menganalisis batas konstitusional kewenangan legislator dalam mengkriminalisasi penggunaan Lambang Negara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, konseptual, dan konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan konstitusional Garuda Pancasila tidak serta-merta membenarkan setiap bentuk kriminalisasi terhadap penggunaannya. Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 yang membatalkan Pasal 237 huruf c KUHP memperlihatkan bahwa legislator tidak dapat menghidupkan kembali substansi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tanpa mengatasi ratio decidendi putusan sebelumnya. Penelitian ini menawarkan konsep beban justifikasi konstitusional legislator yang mencakup legitimasi kepentingan hukum, keseriusan bahaya, kebutuhan dan subsidiaritas, proporsionalitas, kepastian norma, serta konsistensi terhadap preseden konstitusional. Rekriminalisasi terhadap substansi yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi memerlukan justifikasi konstitusional yang lebih tinggi. Konstitusionalisasi politik hukum pidana diperlukan untuk memastikan kebijakan kriminalisasi tetap berada dalam batas supremasi konstitusi dan perlindungan hak warga negara.

Page 53 of 61 | Total Record : 604

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue