cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 53   54   55   56   57 
Analisis Hukum Tata Negara terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Jangka Panjang yang Bersifat Lintas Periode Pemerintahan Revi Rahmawati1; Aryo Salasa
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4288

Abstract

Artikel ini mengkaji perspektif Hukum Tata Negara terhadap efektivitas pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang dirancang berlangsung lintas periode pemerintahan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 beserta perubahannya, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Hasil kajian menunjukkan bahwa karena PSN diatur pada tingkat Peraturan Presiden dan bukan undang-undang, kesinambungan hukumnya lintas pemerintahan sangat bergantung pada diskresi politik masing-masing presiden sehingga rentan dibatalkan melalui asas contrarius actus. Transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana 48 dari 77 PSN dalam RPJMN 2025-2029 merupakan proyek lanjutan (carry over), memperlihatkan sekaligus praktik keberlanjutan dan kerapuhan konstitusionalnya. Artikel ini merekomendasikan penguatan hierarki hukum program strategis jangka panjang serta pelembagaan mekanisme keberlanjutan yang mengikat guna menjamin kepastian hukum lintas pemerintahan.
Implikasi Hukum Koperasi Merah Putih Berbasis Kewilayahan Terhadap Pembangunan Daerah Kota Depok Taufiqurrohman Syahuri; Diani Sadiawati; Wicipto Setiadi; Jordan Fahran Brelian; Abdu El-Aziz Attamimi; Muhammad Fauzan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4297

Abstract

Kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 memicu ketegangan normatif terhadap prinsip kemandirian serta demokrasi ekonomi perkoperasian nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum Koperasi Merah Putih berbasis kewilayahan secara komprehensif dalam sistem hukum nasional serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap pembangunan daerah di Kota Depok. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan, yang dikonfirmasi menggunakan data wawancara pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok serta Koperasi Merah Putih Kelurahan Serua. Hasil penelitian menunjukkan adanya anomali hierarki perundang-undangan akibat penggunaan instrumen instruksi presiden sebagai peraturan kebijakan intern yang dijadikan landasan pembentukan berbagai peraturan menteri pengatur hak keperdataan masyarakat. Pembatasan keanggotaan berbasis domisili kelurahan juga bertentangan dengan asas keanggotaan terbuka dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di tingkat daerah, pelaksanaan program nasional ini menimbulkan tantangan pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, belum optimalnya koordinasi lintas sektoral, hambatan integrasi rantai pasok perkotaan, serta kerancuan status hukum kepemilikan aset gerai dan pergudangan yang didanai melalui skema transfer daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penataan ulang regulasi melalui pengangkatan bentuk hukum kebijakan ke tingkat undang-undang atau peraturan presiden. Pemerintah Kota Depok disarankan menerapkan model fasilitasi berjenjang yang adaptif terhadap kesiapan usaha koperasi tanpa mengorbankan otonomi rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, memisahkan pertanggungjawaban aset publik dari risiko usaha privat, serta memperkuat kemitraan pasokan guna mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Distribution of Benefits and Burdens of the Sanitation Service Fee Policy from the Perspective of Local Populism in Makassar City Irwan Alim; Muhammad; Gustiana A. Kombo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4317

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi manfaat dan beban dalam kebijakan pembebasan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Makassar dengan menggunakan perspektif populisme lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara semiterstruktur, analisis dokumen, dan observasi lapangan yang melibatkan aktor pemerintah daerah, pelaksana kebijakan, anggota DPRD, serta masyarakat penerima dan pembayar retribusi. Analisis dilakukan melalui pengorganisasian tema yang berfokus pada distribusi manfaat dan beban, responsivitas kebijakan, kepentingan politik, serta konstruksi populisme lokal. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan retribusi merupakan kebijakan distributif yang terbentuk melalui proses politik dari janji elektoral, penetapan agenda pemerintah, pelembagaan kebijakan, hingga penentuan kelompok penerima manfaat. Pembebasan retribusi memberikan manfaat ekonomi kepada rumah tangga sasaran, terutama kelompok dengan kapasitas ekonomi terbatas, tetapi secara bersamaan mengalihkan sebagian beban pembiayaan dan operasional pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah dan pekerja kebersihan. Dimensi populisme lokal terlihat melalui konstruksi kelompok penerima manfaat, pemenuhan komitmen elektoral, dan representasi pemerintah sebagai aktor yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemilahan sampah dari sumber menjadi mekanisme timbal balik yang dapat mengurangi volume sampah residu, kebutuhan pengangkutan, biaya operasional, dan beban kerja petugas. Kebijakan tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak hanya bergantung pada pemberian manfaat ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan fiskal, kualitas pelayanan, efektivitas operasional, dan partisipasi masyarakat.
Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Dan Mekanisme Pelindungan Dan Pelestarian Ubi Banggai Sulasmi Sondongi; Leli Tibaka; Adiesty P. S. Syamsuddin; Muhammad Ridwan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4326

Abstract

Ubi Banggai (Dioscorea sp.) merupakan pangan endemik yang berfungsi sebagai pangan pokok lokal, memiliki nilai penting bagi ketahanan pangan, serta menjadi sumber daya genetik (plasma nutfah) yang melekat pada identitas budaya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Keberlanjutannya Ubi Banggai  menghadapi ancaman hilangnya keanekaragaman genetik akibat peralihan sebagian petani ke komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan cepat. Kondisi tersebut diperkuat oleh belum adanya pengaturan khusus mengenai pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem dan mekanisme pelindungan serta pelestarian Ubi Banggai. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan berdasarkan tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum, serta didukung hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan Ubi Banggai belum didukung sepenuhnya dari aspek substansi, struktur, dan pendanaan, sehingga pelaksanaannya masih belum merata dan masing-masing pihak masih berjalan sendiri-sendiri. Mekanisme pelindungan dan pelestarian meliputi delapan tahapan fungsional, mulai dari inventarisasi hingga pengawasan, tetapi belum berjalan berkelanjutan, khususnya konservasi ex situ dan pengajuan Indikasi Geografis. Penelitian ini menawarkan model integrasi tiga fase, yaitu perencanaan, pelaksanaan terpadu, dan pengawasan partisipatif untuk memperkuat kebijakan daerah dalam mewujudkan pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai secara berkelanjutan.
Transformasi Hukum Pidana Adat dalam Politik Hukum Pidana Nasional Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 rendi_s-123 Rendi Saputra et al.; Herlita Eryke; Arie Elcaputera
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4330

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 has transformed the position of customary criminal law within Indonesia’s national legal system by recognizing living law as a basis for criminal liability. This study analyzes the transformation of customary criminal law within national criminal law policy and formulates an appropriate model for its integration with legality, legal certainty, and human rights. This research applies a normative legal method using statutory, conceptual, historical, and case approaches. The findings demonstrate four stages of transformation: recognition through Article 2 of the Criminal Code, institutionalization through Government Regulation Number 55 of 2025, formalization through regional regulations, and constitutional contestation through constitutional review. Although this transformation strengthens legal pluralism, it also creates risks of positivization, bureaucratization, and subordination of customary law to state law. This study proposes a protected legal pluralism model that preserves customary communities as the primary source of normative legitimacy while requiring the state to safeguard legality, proportionality, human rights, legal certainty, and constitutional protection. Keywords: Customary criminal law; Living law; Criminal law policy; Legal pluralism; Indonesian Criminal Code.
Student Activism And Civil Resistance Against The 2025 Indonesian Military Bill (Ruu Tni 2025) In Bengkulu City alpan pratama; Lesti Heriyanti; Linda Safitra
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4350

Abstract

Abstract: This study examines student activism and civil resistance against the Indonesian Armed Forces Bill (RUU TNI 2025), which revises Law No. 34/2005, among campus activists in Bengkulu City. Using an instrumental case-study design within an interpretive-constructivist paradigm, the research combines symbolic interactionism with political sociology to understand how student activists construct political meaning. Data were gathered through semi-structured in-depth interviews, participatory observation, and documentation analysis with thirteen key informants from BEM, HMI, PMII, GMNI, IMM, and HIMA, then analyzed thematically. RUU TNI 2025 provoked controversy due to the expansion of Military Operations Other Than War, the extension of officers' retirement age, and the adjustment of institutional relations among the Armed Forces, the President, and the Ministry of Defense, which are seen as shifting civilian control. Findings show that all informants consistently framed the bill as a threat to civilian supremacy; nine of thirteen participated directly in street demonstrations; and all engaged in academic study and digital campaigns. Three key drivers emerged: organizational ideology, cross-organizational solidarity, and prior activism experience. Theoretically, the findings affirm that students act as political-sociological agents producing symbolic resistance against the expansion of state power, contributing to the literature on regional student movements in Indonesia.  
Analisis Pelayanan Publik Puskesmas Taman Kabupaten Sidoarjo Pada Program Pengantaran Obat Bagi Pasien Prioritas Muhammad Hafidhul Anwar Hafid; Susi Ratnawati Ratnawati; Fierda Nurany Nurany
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4351

Abstract

Antrean panjang di loket farmasi puskesmas menjadi hambatan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan balita. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Pengantaran Obat Pasien Prioritas di Puskesmas Taman, Kabupaten Sidoarjo, menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada empat kategori informan (penanggung jawab program, petugas kefarmasian, kurir, dan pasien prioritas), observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman berdasarkan lima dimensi Servqual dan kerangka inovasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berkinerja baik pada dimensi bukti fisik, jaminan, keandalan, daya tanggap, dan empati, ditandai kelengkapan informasi obat, ketepatan waktu pengiriman, serta integritas dan fleksibilitas kurir di lapangan. Program ini merupakan adaptasi lokal dari konsep home pharmacy care yang berhasil dijalankan tanpa hambatan anggaran maupun sumber daya manusia melalui realokasi tugas internal. Namun demikian, program masih menghadapi kendala komunikasi dengan pasien lansia tanpa telepon genggam, serta belum memiliki instrumen evaluasi formal dan pengarsipan regulasi tertulis yang terbuka. Penelitian merekomendasikan penguatan mekanisme komunikasi alternatif, penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi berkala, serta transparansi dokumen regulasi guna menjamin keberlanjutan program.
Kekosongan Hukum Izin Perceraian PPPK dan Penggunaan Analogi Hukum oleh PPK: Studi Empiris di Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Fauzan; Lahaji; Hamdan Ladiku
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4370

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pemberian izin perceraian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), praktik penerapannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta implikasi penggunaan analogi hukum terhadap PPPK. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data empiris diperoleh melalui angket, wawancara, dan dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur izin perceraian PPPK, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 secara normatif mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dalam praktiknya, beberapa Kantor Kementerian Agama telah memproses dan menetapkan izin perceraian PPPK dengan menggunakan ketentuan tersebut sebagai rujukan analogis. Praktik ini dapat dipahami sebagai upaya mengisi kekosongan norma melalui analogia legis dan diskresi administratif. Namun, penerapan analogi memiliki batas karena PNS dan PPPK tidak identik dalam seluruh aspek kepegawaian. Penggunaan analogi tidak dapat menjadi dasar untuk memperluas kewenangan PPK, membatasi hak, atau membebankan kewajiban dan sanksi kepada PPPK tanpa dasar hukum yang jelas. Jika terus diterapkan tanpa regulasi khusus, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas pelayanan, perluasan diskresi, dan risiko pertanggungjawaban hukum bagi PPK maupun instansi. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus mengenai izin perkawinan dan perceraian PPPK untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman administrasi, dan perlindungan hak PPPK
Efektivitas Online Dispute Resolution sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perjanjian Digital Suhaila Zulkifli; Tajuddin Noor; Marlina Elisabeth Pakpahan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4371

Abstract

Perkembangan perdagangan digital telah meningkatkan penggunaan perjanjian elektronik sekaligus menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Online Dispute Resolution (ODR) menawarkan penyelesaian sengketa melalui teknologi komunikasi elektronik, tetapi keberadaannya belum secara otomatis menjamin efektivitas perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian digital serta menguji efektivitasnya dalam perspektif hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif dengan menggunakan lima parameter, yaitu aksesibilitas, efisiensi waktu dan biaya, keadilan dan independensi proses, kepastian hukum, serta kekuatan mengikat dan pelaksanaan hasil penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODR memiliki dasar normatif dan relevan digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen digital, terutama karena mampu mengurangi hambatan geografis serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Namun, efektivitasnya masih bersifat kondisional karena belum terdapat standar yang komprehensif mengenai prosedur, independensi penyelenggara, transparansi, perlindungan konsumen, dan pelaksanaan hasil penyelesaian. Oleh karena itu, penguatan ODR perlu diarahkan pada pembentukan standar minimum yang mengintegrasikan aksesibilitas, transparansi, imparsialitas, procedural fairness, kepastian hukum, dan enforceability agar ODR mampu memberikan consumer redress yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Efektivitas Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Perempuan Tindak Pidana Kekerasan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mona Novella; Rio Armanda Agustian; Audia Rusalifia; Pendra Ariozi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4373

Abstract

Pemenuhan hak restitusi merupakan bentuk perlindungan dan pemulihan bagi korban perempuan tindak pidana kekerasan. Meskipun hak restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kenyataannya pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan hak restitusi terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai mitra penelitian serta pihak-pihak terkait lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi masih belum efektif di daerah Bangka Belitung akibat belum optimalnya kantor penghubung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaku yang tidak mampu membayar restitusi, kurangnya informasi bagi masyarakat, dan miskoordinasi antar lembaga dalam penanganan restitusi. Solusi yang ditawarkan oleh studi ini yaitu memperkuat lembaga terkait dan daya paksa putusan, meningkatkan kesadaran masyarakat, hingga mengembangkan alternatif dana bantuan korban.

Page 55 of 61 | Total Record : 604

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue