cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aslan
Contact Email
aslanbanjary066@gmail.com
Phone
+6285245268806
Journal Mail Official
aslanbanjary066@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Sejangkung Sebayan , Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, 79462
Location
Kab. sambas,
Kalimantan barat
INDONESIA
Cross-border
Published by Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ISSN : 26153165     EISSN : 27762815     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences Other
Mengangkat tema-tema Perbatasan Antar Negara, Diplomasi, Hubungan Internasional, Daerah tertinggal, Studi Desa, Kawasan Perbatasan, Sosial, Ekonomi dan politik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 530 Documents
 49   50   51   52   53 
GURU SEBAGAI PENDIDIK DALAM SISTEM PENDIDIKAN (TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KOMPETENSI GURU) Sera Yuliantini; Aili Liila; Sriliza
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Guru Sebagai Pendidik Dalam Sistem Pendidikan (Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban serta Kompetensi Guru) menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan sebagai pendidik yang berfungsi bukan hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentuk karakter, nilai, dan kepribadian peserta didik. Kedudukan guru sebagai pendidik mencakup sejumlah aspek penting, antara lain tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta kompetensi profesional yang harus dimiliki. Dalam menjalankan tugasnya, guru bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di sisi lain, guru juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, penghargaan, serta kesempatan pengembangan diri, seiring dengan kewajiban untuk menjalankan profesinya secara profesional dan beretika. Kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, menjadi syarat mutlak untuk menjamin kualitas proses dan hasil pendidikan. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan guru sebagai pendidik, diharapkan akan terbentuk tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan zaman dan membangun masa depan generasi bangsa secara berkelanjutan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2023 PASAL 17 AYAT 1 SAMPAI 4 TERHADAP KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA KARTIASA KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 Fadillah; Asman; Apriati
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat 1 sampai 4 mengenai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat miskin di Desa Kartiasa, Kabupaten Sambas, Tahun Anggaran 2024. Program BLT-DD bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, Ketua RT/RW, pendamping desa, dan masyarakat (penerima dan non-penerima), serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 telah dilakukan secara terstruktur melalui tahapan sosialisasi, verifikasi data DTKS (desil 1–4) yang ketat, dan penetapan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang transparan, didukung oleh komitmen multi-aktor desa dan kepatuhan administratif (Siskeudes). Meskipun demikian, program menghadapi hambatan signifikan, yaitu ketidakakuratan dan ketidakmutakhiran data DTKS dari pusat, keterbatasan kuota anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah keluarga miskin, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang cepat berubah, yang memicu kecemburuan sosial dan tantangan dalam memastikan keadilan distribusi. Secara keseluruhan, BLT-DD di Desa Kartiasa efektif membantu penerima namun masih perlu perbaikan pada sistem pemutakhiran data terpadu dan penambahan alokasi kuota.
PERANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS Tri Wahyu Santoso Suharyono; Zainal Amaluddin; Wiwin Guanti
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang Peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas menggunakan teori Peranan atau role menurut Bruce J. Cohen yakni Peranan nyata (Anacted Role), Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan Aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Wajib Pajak dan Pihak yang terkait. hasil penelitian menunjukan Peranan Badan Keuangan Daerah diaplikasikan kedalam beberapa kegiatan yakni melalui Sosialisasi Pajak Daerah, Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah, Pemberian Insentif dan Penghargaan, Pemanfataan Teknologi Informasi (TI) serta Digitalisasi dan Perluasan Kanal Pembayaran. Sedangkan kendala dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sisi internal yang meliputi Tupoksi Organisasi yang sangat berat, Sumber Daya Aparatur yang masih minim dan belum kompeten, Kegiatan Pengawasan Pajak Daerah masih kurang, Sanksi yang kurang tegas, dan Masih terdapat data pajak daerah yang belum valid sedangkan sisi eksternal meliputi Kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah, Rendahnya literasi tentang pajak daerah serta Masyarakat masih kurang familiar menggunakan teknologi digital dalam transaksi perpajakan.
NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia) Nilhakim
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nikah sirri merupakan praktik perkawinan yang dilakukan sesuai rukun dan syarat fiqh Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Praktik ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nikah sirri dalam perspektif maqasid syariah serta relevansinya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan keharaman nikah sirri apabila menimbulkan mudarat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah sirri sah secara fiqh, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), serta jiwa dan martabat manusia (hifz al-nafs wa al-‘ird). Oleh karena itu, fatwa MUI tentang pengharaman nikah sirri sejalan dengan maqasid syariah dan hukum perkawinan nasional yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial.
BUDAYA HUKUM, IDENTITAS ETNIS DAN PEMULIHAN KONFLIK DI KABUPATEN SAMBAS Karman
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik etnis antara masyarakat Madura dan Melayu Sambas tahun 1999 menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan trauma sosial yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum kedua etnis dalam memahami simbol budaya, mengidentifikasi faktor penyebab konflik, serta menawarkan rekonstruksi budaya hukum sebagai basis pemulihan pasca konflik. Menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan socio-legal, penelitian ini memadukan kajian hukum dengan dimensi sosial melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan simbol budaya hukum, lemahnya penegakan hukum, serta kecemburuan sosial menjadi faktor utama pemicu konflik. Pasca konflik, reposisi nilai budaya dilakukan melalui peran tokoh agama, tokoh adat, dan upaya negosiasi damai, meskipun trauma kolektif masyarakat masih kuat. Rekonstruksi budaya hukum yang mengintegrasikan nilai marwah Melayu Sambas dengan etos kerja keras Madura dinilai dapat membangun harmoni sosial yang lebih adil. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan multikultural, penguatan supremasi hukum, dan ruang dialog antaretnis untuk mencegah konflik berulang. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan teori konflik dan hukum dalam masyarakat multikultural serta menjadi rujukan kebijakan rekonsiliasi sosial di Indonesia.
KONSEP NEGARA HUKUM: ANALISIS KOMPARATIF DAULAH MADANIYYAH DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MODERN DAN RULE OF LAW Wiwin Guanti
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep "Negara Hukum" merupakan ideal modern yang diakui secara universal sebagai pilar demokrasi, namun implementasinya memunculkan perdebatan sengit di negara- negara berpenduduk mayoritas Muslim mengenai kompatibilitasnya dengan warisan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pilar-pilar konseptual Daulah Madaniyyah menurut pemikir Islam modern dengan prinsip-prinsip fundamental Rule of Law dalam tradisi hukum Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kualitatif) dengan pendekatan studi pustaka, pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Ditemukan bahwa meskipun memiliki landasan filosofis yang berbeda secara fundamental (teosentris vs. antroposentris), kedua konsep menunjukkan konvergensi fungsional yang signifikan pada prinsip-prinsip operasional seperti supremasi hukum, keadilan prosedural, kesetaraan di hadapan hukum, dan pembatasan kekuasaan arbitrer. Daulah Madaniyyah dan Rule of Law tidak seharusnya dipandang sebagai konsep yang saling menafikan, melainkan sebagai kerangka kerja yang dapat disintesiskan, di mana mekanisme prosedural Rule of Law dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan keadilan substantif (Maqashid al-Shariah) yang menjadi jiwa dari Daulah Madaniyyah.
PERAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR DESA DI DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT Budiman
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan profesionalisme aparatur desa dalam mengelola tata kelola pemerintahan desa yang semakin kompleks di era digitalisasi dimana Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan dana desa masih menghadapi tantangan terkait kapasitas SDM yang belum merata. Meskipun berbagai program pengembangan telah dilakukan, fluktuasi kinerja pegawai dalam penguasaan sistem informasi desa dan administrasi kewilayahan masih menjadi kendala utama. Kesenjangan kompetensi ini berdampak langsung pada kecepatan pelayanan masyarakat dan akurasi pelaporan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap peningkatan kinerja pegawai kantor desa, dengan studi kasus di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan, seperti pelatihan komputer, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik, berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi teknis dan perubahan sikap pegawai. Pegawai menjadi lebih mandiri, responsif, dan mampu menjalankan tugas dengan profesional. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan belum adanya sistem evaluasi pelatihan yang terstruktur. Secara keseluruhan, pelatihan dan pengembangan SDM terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Oleh karena itu, program ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terencana guna mendukung pemerintahan desa yang modern dan adaptif.
ISLAMIC KNOWLEDGE ECOLOGY : REKONSTRUKSI EKOLOGI PENGETAHUAN ISLAM DI ERA DISINFORMASI DIGITAL MELALUI PERSPEKTIF MANAJEMEN PENGETAHUAN Zulfikar Ghazali
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara pengetahuan Islam diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Pergeseran dari sistem keilmuan klasik berbasis sanad dan otoritas ulama menuju ekosistem digital yang ditopang oleh algoritma, viralitas, dan logika platform memunculkan berbagai persoalan epistemik, seperti fragmentasi otoritas keagamaan, disinformasi dan misinformasi keagamaan, komodifikasi dakwah, polarisasi digital, serta melemahnya mekanisme validasi pengetahuan. Artikel ini bertujuan untuk (1) menganalisis karakteristik ekologi pengetahuan Islam di ruang digital, (2) mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan distorsi validitas pengetahuan keagamaan digital, dan (3) merumuskan model konseptual Islamic Knowledge Ecology (IKE) sebagai kerangka pengelolaan pengetahuan Islam digital yang sistemik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan pendekatan critical integrative review terhadap literatur akademik yang relevan dengan studi Islam digital, ekologi pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, analisis tematik, dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis pengetahuan Islam digital bersifat struktural-ekologis, bukan semata persoalan individu atau teknologi. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menghasilkan Model Konseptual Islamic Knowledge Ecology (IKE) yang terdiri atas lima komponen utama: knowledge input, knowledge process, knowledge flow, knowledge governance, dan knowledge outcome. Model ini menegaskan pentingnya pengelolaan pengetahuan Islam yang terintegrasi, beretika, dan berbasis epistemologi Islam untuk menjaga validitas, otoritas, dan keberlanjutan pengetahuan keagamaan di era digital.
INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM PRAKTIK MANAJEMEN BISNIS SYARIAH: STUDI KASUS PADA CV ARLI SINGKAWANG Munawir
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji integrasi kearifan lokal ke dalam praktik manajemen bisnis Islami di CV Arli, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kearifan lokal mewakili seperangkat nilai budaya dan norma sosial yang membimbing perilaku masyarakat, sementara manajemen bisnis Islami menekankan praktik yang etis, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Integrasi kedua aspek ini dianggap penting dalam memperkuat praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial di masyarakat mayoritas Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemilik usaha, karyawan, dan pemangku kepentingan masyarakat lokal yang terkait dengan CV Arli. Data dianalisis menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis juga mencakup perspektif maqashid al-shariah, yang meliputi perlindungan agama (hifz al-din), kehidupan (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Arli telah mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial ke dalam praktik manajemen bisnisnya. Nilai-nilai ini selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, termasuk keadilan (‘adl), amanah, dan transparansi. Lebih lanjut, penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis berkontribusi pada penguatan kesejahteraan karyawan, hubungan perdagangan yang adil, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan bisnis. Dari perspektif maqashid al-shariah, praktik bisnis di CV Arli mendukung perlindungan kekayaan melalui transaksi yang adil, perlindungan agama melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dan etika, dan perlindungan kesejahteraan sosial melalui kegiatan yang berorientasi pada masyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi kearifan lokal dan prinsip-prinsip manajemen bisnis Islam dapat menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan berlandaskan etika. Temuan ini menyoroti pentingnya konteks budaya dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di tingkat usaha mikro dan berkontribusi pada pengembangan studi manajemen bisnis Islam di Indonesia.
ANALISIS RUANG DISKRESI APARATUR: TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERDA SAMBAS NO. 4 TAHUN 2020 DALAM MENDORONG INOVASI PELAYANAN PUBLIK Zainal Amaluddin
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Administrasi Negara (HAN) modern dihadapkan pada tensi fundamental antara tuntutan kepatuhan hukum (legalitas) dan kebutuhan akan pelayanan publik yang fleksibel dan inovatif (doelmatigheid). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik hadir sebagai instrumen normatif untuk mengatur pelayanan publik di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana formulasi norma dalam teks Perda tersebut mengatur (atau gagal mengatur) ruang diskresi aparatur yang diperlukan untuk mendorong inovasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil analisis teks menemukan adanya paradoks normatif yang signifikan: Perda ini secara eksplisit mendedikasikan satu bab (Bab XIII) untuk mendorong "Inovasi" , namun pada saat yang sama, muatan Perda didominasi oleh norma-norma prosedural yang kaku dan mandatory, khususnya terkait Standar Pelayanan. Lebih jauh lagi, analisis content analysis menemukan ketiadaan total (nol) klausul yang secara eksplisit memberikan payung hukum "Diskresi" bagi aparatur. Kesimpulannya, desain normatif Perda Sambas No. 4 Tahun 2020 gagal menyediakan ruang diskresi yang memadai. Orientasi Perda yang terlalu berat pada kepatuhan prosedural (legalitas) dan mengabaikan fleksibilitas (diskresi) secara teoretis berpotensi kontra-produktif dan justru menghambat semangat inovasi yang ingin didorongnya, menempatkan aparatur dalam posisi rentan secara hukum.

Page 53 of 53 | Total Record : 530

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER Vol. 7 No. 1 (2024): JANUARI-JUNI Vol. 6 No. 2 (2023): JULI-DESEMBER Vol. 6 No. 1 (2023): Januari-Juni Vol. 5 No. 2 (2022): Juli-Desember Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 2 (2021): Cross-border Vol. 4 No. 1 (2021): Cross-border Vol. 3 No. 2 (2020): Cross-border Vol. 3 No. 1 (2020): Cross-border Vol. 2 No. 2 (2019): Cross-border Vol. 2 No. 1 (2019): Cross-border Vol. 1 No. 2 (2018): Cross-border Vol. 1 No. 1 (2018): Cross-border More Issue