cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aslan
Contact Email
aslanbanjary066@gmail.com
Phone
+6285245268806
Journal Mail Official
aslanbanjary066@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Sejangkung Sebayan , Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, 79462
Location
Kab. sambas,
Kalimantan barat
INDONESIA
Cross-border
Published by Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ISSN : 26153165     EISSN : 27762815     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences Other
Mengangkat tema-tema Perbatasan Antar Negara, Diplomasi, Hubungan Internasional, Daerah tertinggal, Studi Desa, Kawasan Perbatasan, Sosial, Ekonomi dan politik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 530 Documents
 49   50   51   52   53 
EFEKTIVITAS PERANGKAT DESA DALAM PELAYANAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (Studi di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas) Alpiandi
Cross-border Vol. 7 No. 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, dengan mengambil studi kasus di Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara komprehensif sejauh mana perangkat desa telah berhasil menerapkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan tersebut dalam konteks pemerintahan desa. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas perangkat desa tengguli dalam pelayanan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal desa. apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat desa dalam pelayanan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal desa. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat, observasi langsung terhadap proses pelayanan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen dan arsip yang relevan dengan pelaksanaan pelayanan di Desa Tengguli. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Kantor Desa Tengguli Kecamatan Sajad sudah mengupayakan memberikan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Namun, Kantor Desa Tengguli Kecamatan Sajad masih memiliki beberapa hal yang belum dilakukan sepenuhnya untuk memaksimalkan manfaat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Ini terlihat pada pasal 5 huruf a, mengenai penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan. Hal tersebut belum maksimalnya mengenai sebuah pemberitahuan di papan informasi di lingkungan masyarakat. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, Teknologi Informasi, dan juga masih belum tersedianya loket pendaftaran administrasi bagi masyarakat yang akan melakukan pengajuan administrasi
EFEKTIVITAS DALAM MENJAGA EKOSISTEM DI SUNGAI DESA MERABUAN PERSPEKTIF PERATURAN DESA MERABUAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN MENYETRUM, MERACUN DAN MENGEBOM IKAN DAN UDANG DI SUNGAI DI WILAYAH DESA MERABUAN Hermawan, Doni; Tamrin; Amaluddin, Zainal
Cross-border Vol. 7 No. 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Desa (Perdes) merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa. Seperti Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan. Dimana Perdes ini terbentuk berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya kegiatan penyetruman di Sungai Desa Merabuan yang menyebabkan sebagian besar masyarakat dirugikan dari kagiatan penyetruman tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana efektivitas dalam menjaga ekosistem di sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menjaga ekosistem di sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan observasi dan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, bahwa efektivitas dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan Perspektif Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan telah berjalan dengan efektif. Dikarenakan dengan berjalannya waktu setelah di tetapkannya Perdes Merabuan ini, sudah tidak ditemukannya masyarakat Desa Merabuan yang melanggar peraturan tersebut, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem terutama ekosistem sungai. Serta meningkatnya hasil tangkapan dari para nelayan di Sungai Desa Merabuan. Dan yang menjadi faktor penghambatnya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan Perdes tersebut dan kebiasaan masyarakat dalam menangkap ikan menggunakan alat setrum. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya yaitu adanya Perdes larangan menyetrum sebagai landasan hukum bagi masyarakat, dukungan yang diberikan oleh masyarakat setelah diterbitkannya Perdes larangan menyetrum, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai, serta kekompakan masyarakat Desa Merabuan dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PADA PASAR TRADISIONAL KARTIASA Fenti, Syalsabila
Cross-border Vol. 7 No. 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi pelaksanaan dalam pengelolaan pasar pada pasar rakyat Kartiasa? Apa peran dan hambatan pemerintah Kabupaten Sambas dalam pemberdayaan pasar rakyat Kartiasa? Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang bersifat Field Research (Penelitian lapangan) penelitian kualitatif ini di gunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua metode ini menyajikan secara langsung hakihat hubungan antara peneliti dan informan, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan pasar sangatlah penting sebagai penanggung jawab lewat Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas sebagai pemeliharaan fasilitas penunjang terhadap berlangsungnya aktitifitas pasar, pemberian subsidi pasar, penunjukan pedagang, pencabutan hak pedagang, memberi penyuluhan dan pembinaan kepada pengelola pasar untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan. hambatan pemerintah dalam mengelola pasar yang dialami adalah persoalan anggaran yang minim, belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas,tidak ada pegawai pengawas khusus untuk mengendaliakan pasar, belum optimalnya pengendalian dan pengawasan barang/ jasa, masih rendahnya tingkatan kesadaran pedagang untuk tertib membay, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan legalitas usaha, belum optimalnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan, Pasar.
ASURANSI DALAM PANDANGAN MUAMALAH KONTEMPORER Yuman Firmansyah; Hafid, Erwin; Kara, Aisyah
Cross-border Vol. 7 No. 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam khazanah fiqih Islam klasik permasalaan asuransi dalam bentuk implementasinya yang sekarang ini memang belum dikenal, karena itu tidak didapatkan status hukumnya dalam kitab-kitab mereka. Namun demikian, kajian tentang asuransi dalam perspektif Islam kontemporer sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh para ahli hukum, baik ahli hukum Islam secara khusus maupun ahli ekonomi Islam secara umum. Mengingat asuransi ini adalah masalah yang relatif baru yang belum pernah ada kejelasan status hukumnya pada masa pra Islam, maka perdebatan yang terjadi sekitar hukum asuransi pun tidak bisa dielakkan. Sebagia ulama ada yang mengharamkannya dengan alasan adanya unsur riba, sama dengan perjudian, mengandung penipuan, ekploitasi dan lain-lainnya.
PERAN MASYARAKAT MENSUKSESKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA 2024 DI DESA LELA KABUPATEN SAMBAS Syahidin, Nelisa; Yuniarti, Desi; Amaluddin, Zainal
Cross-border Vol. 7 No. 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The current problem is that the community still has a minimal role in making Voter Data Updating for General Elections or Pilkada a success. Some of the problems that occur in Lela Village are the lack of public awareness and knowledge of the importance of updating voter data before the regional elections are held, the lack of public trust in the voter data updating officers (pantarlih). The focus of the problem in this research is: How is the Community's Role in Successfully Updating Voter Data Regarding the Implementation of Article 2 paragraph (8) PKPU Number 7 of 2024 concerning the Compilation of Voter Lists in the Implementation of Elections for Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent and Mayor and Deputy Mayor (Study in Lela Village, Teluk Keramat District) and Factors Inhibiting the Success of Updating Voter Data Regarding Article 2 paragraph (8) Concerning Preparation of Voter Lists in the Election of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and Mayor and Deputy Mayor in Lela Village. This research uses empirical juridical research methods, namely reviewing statutory regulations and looking at the conditions of the facts found in the field regarding the Community's Role in Successfully Updating Voter Data in the Implementation of Article 2 paragraph (8) PKPU Number 7 of 2024 in Lela Village. To obtain data, researchers used interview and observation guidelines. Based on the research results, the community's role is very important in the process of updating voter data by inviting the community to play an active role by ensuring that their population data is recorded correctly and reporting any errors or changes to the data. This is in line with the General Election Commission Regulation Number 7 of data, and the inhibiting factors are the lack of awareness of the importance of updating data and the lack of public trust in election monitoring, lack of socialization to the public, as well as incomplete administrative problems.
STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL PERSPEKTIF ISLAM (Strategi Analisis Swot) Miswinda; Jamaluddin Majid; Rika Dwi Ayu Parmatasari
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan tren positif, namun kontribusinya terhadap perekonomian nasional masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi kelembagaan LKS melalui analisis SWOT dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dianalisis menggunakan kerangka SWOT yang dikontekstualisasikan dalam maqāṣid al-sharī‘ah. Hasil penelitian menghasilkan peta strategi yang selaras dengan nilai-nilai syariah untuk memperkuat peran LKS dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional secara adil dan berkelanjutan.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengembalian Barang Di Platform Shopee: Studi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Kazliani; Nashirun; Yuniartik
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengembalian barang di platform Shopee dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan studi kasus pada masyarakat Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya transaksi e-commerce di kalangan masyarakat pedesaan, namun masih dihadapkan pada kendala teknis dan administratif dalam proses retur barang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosiologis-empiris, serta pengumpulan data melalui wawancara terhadap tujuh informan pengguna aktif Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat telah memahami fitur pengembalian barang, prosedur yang berlaku masih dinilai rumit, terutama terkait syarat video unboxing, kurangnya respons penjual, dan keterbatasan layanan ekspedisi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip khiyār, keadilan, kemudahan, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian kebijakan e-commerce agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya bagi konsumen Muslim di daerah terpencil. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan untuk pengembangan kebijakan platform digital yang lebih inklusif dan sesuai syariah.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) ( STUDI KASUS DI KUA KEC. TEBAS KAB. SAMBAS) Sandi Nayoan; Hasiah; Yuniartik
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 diterbitkan sebagai upaya pembaruan dan penguatan sistem pencatatan pernikahan guna mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Tebas pada umumnya telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek prosedur pencatatan pernikahan dan pemanfaatan sistem digital. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pencatatan pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi implementasi kebijakan memerlukan peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan sosialisasi kebijakan.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH PADA TOKO SEMBAKO (STUDI USAHA TOKO SEMBAKO DI DESA KARTIASA) Wafiq Firdani; Zarul Arifin; Azmi
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya dalam menertibkan pembuangan sampah pada usaha toko sembako di Desa Kartiasa. Permasalahan sampah di wilayah ini semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi yang meningkat. Realitanya, meskipun Perda telah mengatur secara tegas, tingkat kepatuhan pelaku usaha toko sembako masih rendah, yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Petugas Kebersihan, pelaku usaha toko sembako, serta masyarakat, dan didukung oleh observasi serta studi dokumentasi. Hasil penelitian, dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa implementasi Perda ini masih belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya meliputi: 1) faktor hukum itu sendiri, di mana sosialisasi isi Perda belum menjangkau seluruh pelaku usaha; 2) faktor penegak hukum, karena penegakan sanksi masih lemah dan belum memberikan efek jera; 3) faktor sarana dan prasarana, karena fasilitas TPS sangat terbatas, tidak layak, dan jadwal pengangkutan tidak konsisten; 4) faktor masyarakat, karena kesadaran dan pemahaman pelaku usaha masih rendah; serta 5) faktor kebudayaan, di mana kebiasaan membuang dan membakar sampah sembarangan masih melekat. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penghambat lebih dominan daripada faktor pendukung. Faktor pendukung seperti adanya payung hukum yang jelas dan niat masyarakat untuk hidup bersih belum mampu mengatasi kendala-kendala fundamental.
PRAKTIK JUAL BELI BAKSO DENGAN LABEL SETAN DI KEDAI BAKSO SE-TAN SELERA TANTANGAN SINGKAWANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Wawan Setiandi; Munadi; Yuniartik
Cross-border Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha kuliner selalu menjadi ide bisnis yang diminati, dengan inovasi dan kreativitas sebagai kunci kesuksesan. Meskipun ada yang hanya merasakan kesuksesan sementara, banyak pelaku bisnis kuliner telah membuktikan bahwa kreativitas dan inovasi dapat membantu usaha bertahan lama. Tren yang populer saat ini adalah jual beli makanan dengan label "setan," yang menarik perhatian masyarakat karena keunikannya. Misalnya, Kedai Bakso Se-Tan Selera Tantangan di Singkawang menggunakan nama "Bakso Setan" untuk menunjukkan tingkat kepedasan yang ekstrem sebagai strategi bisnis untuk menarik pelanggan.Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah praktik jual beli bakso dengan label setan di kedai bakso Se-Tan Selera Tantangan Singkawang? Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap jual beli bakso dengan label setan di kedai bakso Se-Tan Selera Tantangan Singkawang?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah empiris. Penggunaan nama yang tidak sesuai pada produk makanan dan minuman di Kedai Bakso di Kota Singkawang masih belum mematuhi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal, khususnya terkait penggunaan nama dan bahan. Banyak pemilik usaha kuliner belum menaati fatwa ini dengan menamai produk dan restoran mereka menggunakan nama yang dianggap buruk dan bertentangan dengan prinsip halal. Hal ini mengakibatkan produk dengan nama-nama tersebut tidak dapat memperoleh sertifikasi halal.

Page 52 of 53 | Total Record : 530

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER Vol. 7 No. 1 (2024): JANUARI-JUNI Vol. 6 No. 2 (2023): JULI-DESEMBER Vol. 6 No. 1 (2023): Januari-Juni Vol. 5 No. 2 (2022): Juli-Desember Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 2 (2021): Cross-border Vol. 4 No. 1 (2021): Cross-border Vol. 3 No. 2 (2020): Cross-border Vol. 3 No. 1 (2020): Cross-border Vol. 2 No. 2 (2019): Cross-border Vol. 2 No. 1 (2019): Cross-border Vol. 1 No. 2 (2018): Cross-border Vol. 1 No. 1 (2018): Cross-border More Issue