cover
Contact Name
Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo
Contact Email
anggung@iainlhokseumawe.ac.id
Phone
+6282137162679
Journal Mail Official
almabhats.lppm@iainlhokseumawe.ac.id
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IAIN Lhokseumawe Jl. Medan-B.Aceh, Km. 275, No.1 Alue Awe, Kota Lhokseumawe, Aceh. 24352
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Al Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama is a national research journal focusing on socio-religious studies, Islamic traditions, local wisdom, and inter-religious studies.
Articles 80 Documents
Pendekatan Teori Belajar dalam Proses Pembelajaran Akidah Akhlak di MAN Jeuram Kabupaten Nagan Raya Herman, Herman
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 4 No 1 (2019): Al-Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study tested the approach of moral aqidahs teacher in the learning process at MAN Jeuram, Nagan Raya. The results of the study concluded that the more role of aqidah teacher is as the facilitator to increasing the activeness and creativity the students are in constructing their own knowledge, finding meaning from what is being studied, finding new ideas, thoughts and ideas and concepts when constructing learning in their class . This study aims to determine the learning theory approach used by moral aqidah teachers in the learning process. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Then using data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. Furthermore, the data analysis process includes: data reduction, data presentation, and data verification or conclusion drawing.
Jabatan Kepala Sekolah; Antara Jabatan Administrasi Atau Jabatan Politik Kurniawan, Ade
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 4 No 2 (2019): Al-Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principal's position is the highest administrative office in the school. The principal has an important role in coordinating, mobilizing and harmonizing all available educational resources in the school in order to realize the school's vision, mission, goals and objectives through programs that are implemented in a planned and gradual manner. To produce a professional headmaster, the recruitment process is an important stage that must be carried out professionally, transparently and accountably. The stages that must be carried out in the recruitment of principals are: (a) nomination of candidates by the principal / madrasah and / or supervisor of the school / madrasah, (b) administrative selection, (c) academic selection. But in the process in the field, the recruitment stage is often ignored and almost not carried out and even strongly suspected by political interests.
Kedudukan Akal Dalam Istinbath Hukum Menurut Kajian Ushul Fiqh Jafar, M
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 1 No 1 (2016): Al-Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembahasan ushulfiqh adalah seputar hukum, dalil-dalil dan pembagiannya, teori pengambilan hukum dari dalil dan kode etik seorang pengambil hukum. Rukun hukum ada empat, yaitu: hakim; mahkumalayh; mahkumfih, dan hukum itu sendiri. Sebagai salah satu rukun hukum, persoalan tentang hakim adalah penting, sebab berkaitan dengan pembuat hukum dalam syariat Islam. Sementara itu, ketika melihat produk hukum yang telah diciptakan oleh para mujtahid, syarat wajib, atau pun syarat sah dari sebuah perbuatan baik yang bersifat ‘ubudiyah, mu‘amalah ataupun munakahah, sama sekali tidak melepaskan poin ‘aqil (berakal) bagi para pelakunya. Di lain masalah, problematika penentuan sah atau batal, wajib atau haram dan baik atau buruk bagi sebuah perbuatan, terkadang menggunakan ukuran akal, seperti keharamanmengkonsumsi benda-benda yang membahayakan badan atau nyawa, seperti mengonsumsi racun. Setelah penulis melakukan analisis dalam berbagai literatur, ternyata menurut kajian ushulfiqhakal berperan untuk menetapkan ahliyah (kepatutan) dan taklif (pembebanan hukum) pada diri seseorang, akal dan istinbath mempunyai keterkaitan erat karena adanya penggunaan akal maka adanya istinbath, dan yang menjadi hakim dalam hukum syariat adalah Allah Swt. Sedangkan akal hanya berperan untuk menyingkap makna-makna yang tersirat yang terkandung dalam nash untuk menetapkan hukum pada persoalan-persoalan yang tidak ada nashnya, baik dalam Alquran maupun hadis. Akal tidak mengandung kebenaran absolut di dalamnya, tetapi hanya bersifat relatif. Ini menurut pandangan jumhur ulama fikih. Adapun menurut Mu‘tazilah, akal berperan secara absolut dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Akal berperan penting dalam menetapkan hukum-hukum setiap persoalan yang muncul karena di antara dalil hukum adalah dalil akal, yaitu al-qiyas, al-istihsan, al-istishab, al-mashlahahal mursalah, dan saddal-dzara‘i.
Perubahan Status Nabi Dari Makkah ke Madinah Perspektif Tafsir Nuzuli: Telaah Pemikiran Tafsir Izzat Darwazah Permana, Fadhila Sidiq; Rafsanjani, Anugerah Zakya
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 9 No 1 (2024): Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/almabhats.v9i1.3140

Abstract

Abstract: The research aims to investigate the relevance of the implementation of the Qur'an within the framework of daily life. The Qur'an, as a divine revelation delivered to the Prophet Muhammad SAW through the angel Gabriel, serves as a foundational source of knowledge in Islam. This study employs a literature review methodology, analyzing diverse reference materials through keywords such as "the Qur'an and guidance for life," "the Qur'an and humanity," and "the wisdom of the Qur'an for human existence." Findings indicate that the comprehension and application of the Qur'an can function as a critical framework for individual life guidance. The Qur'an is characterized by several roles: it provides guidance (Al Huda), differentiation (Al Furqan), healing (As Syifa), and counsel (Al Mau`izah). Its influence extends beyond mere moral direction; it is also regarded as a miraculous text that delineates human attributes and fortifies the beliefs of adherents to Islam and its jurisprudential principles. Furthermore, the Qur'an is a comprehensive source of knowledge, encompassing various domains such as monotheism, legal frameworks, Sufism, Islamic philosophy, Islamic history, and educational paradigms. It represents a cohesive system of guidance and instruction for the Muslim community. Consequently, as practitioners of Islam, there exists an imperative to integrate the teachings of the Qur'an into daily practices. The failure to engage with and apply these teachings may result in spiritual detriment in the context of the afterlife. Abstrak: Penelitian bertujuan mengeksplorasi mendalami relevansi implementasi Al-Qur'an dalam konteks kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an, sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, merupakan sumber pengetahuan utama dalam Islam. Metodologi penelitian ini berfokus pada kajian literatur, dengan mengeksplorasi berbagai sumber rujukan menggunakan kata kunci seperti 'Al-Qur'an dan petunjuk hidup', 'Al-Qur'an dan Manusia', dan 'Hikmah Al-Qur'an bagi kehidupan manusia'. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai panduan hidup esensial bagi individu. Al-Qur'an berperan sebagai petunjuk (Al Huda), pemisah (Al Furqan), obat-obatan (As Syifa), dan penasehat (Al Mau`izah). Peran Al-Qur'an dalam kehidupan manusia tidak hanya membimbing mereka ke jalan yang lurus, tetapi juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang menjelaskan sifat-sifat manusia, memperkuat keyakinan orang-orang dalam Islam dan hukum-hukumnya. Al-Qur'an juga berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan, mencakup berbagai bidang seperti tauhid, hukum, tasawuf, filsafat Islam, sejarah Islam, dan pendidikan Islam. Al-Qur'an adalah kesatuan petunjuk dan panduan bagi kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakmampuan umat Muslim untuk mempelajari dan menerapkan ajaran Al-Qur'an dapat mengakibatkan kerugian spiritual dalam kehidupan akhirat.
Pengembangan Literasi Digital di Dayah Perbatasan Maha, Mahadi; Fatiya, Namiya
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 9 No 1 (2024): Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/almabhats.v9i1.3208

Abstract

Abstract: The research aims to analyze and find a model of digital literacy development in Islamic boarding schools. The research uses a qualitative paradigm with descriptive survey techniques. Data were obtained from interview results, documentation, and observation. The data were then processed with reduction techniques and analyzed using data triangulation. The study's findings indicate that the digital literacy development carried out by Dayah Perbatasan Darul Amin focuses on the understanding of students and teachers, both implicitly and explicitly. Attention is also directed towards the formation of an information ecosystem in the boarding school related to software (ethics and morals) and hardware (improvement of facilities and infrastructure). The development of literacy is also carried out through the establishment of the boarding school's organizational culture and the expansion of cooperation. Abstrak: Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menemukan sebuah model pengembangan literasi digital di pesantren. Penelitian menggunakan paradigma kualitatif dengan teknik survei deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara dokumentasi dan observasi. Data kemudian diolah dengan teknik reduksi dan dianalisis menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan Pengembangan literasi digital yang dilaksanakan oleh Dayah Perbatasan Darul Amin terfokus kepada pemahaman literasi santri dan guru baik secara implisit maupun eksplisit. Perhatian juga mengarah kepada pembentukan ekosistem informasi di dayah berkaitan dengan software (etika dan moral) dan hardware (peningkatan sarana prasarana). Pengembangan literasi juga dilaksanakan melalui pembentukan budaya organisasi pesantren dan perluasan kerjasama.
Kesatuan Hati dan Diri (KHD) dalam Kurikulum Merdeka: Sebuah Kajian Integratif (Studi Kasus MAN 2 Banjarmasin) Prasetya, Guntur Amanda; Hasan Syahputra
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 9 No 1 (2024): Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/almabhats.v9i1.3387

Abstract

Abstract: This research focuses on the application of the Unity of Heart and Self (UHS) concept in the context of the independent curriculum using action research methods. Through planning, action, observation, and reflection cycles, the researcher designed and implemented UHS-based interventions and evaluated the effects and challenges of this implementation. The action research method was combined with other qualitative methods such as in-depth interviews and case studies to understand the perceptions and experiences of various parties involved. The results of this study are expected to provide valuable insights into how the UHS concept can be integrated in the context of the independent curriculum and the effects of such integration. The study results show that UHS emphasizes a holistic and student-centered approach, through the integration of technology, character education, student well-being support, teacher development, community participation, and respect for children's rights. The implementation of these principles aims to shape independent, virtuous, and contributive individuals. Abstrak: Penelitian ini berfokus pada penerapan konsep Kesatuan Hati dan Diri (KHD) dalam konteks kurikulum merdeka menggunakan metode penelitian tindakan. Melalui siklus perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi, peneliti merancang dan mengimplementasikan intervensi berbasis KHD dan mengevaluasi efek serta tantangan dari implementasi tersebut. Metode penelitian tindakan dikombinasikan dengan metode kualitatif lainnya seperti wawancara mendalam dan studi kasus untuk memahami persepsi dan pengalaman berbagai pihak yang terlibat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana konsep KHD dapat diintegrasikan dalam konteks kurikulum merdeka dan efek dari integrasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan KHD menekankan kepada pendekatan holistik dan berpusat pada siswa, melalui integrasi teknologi, pendidikan karakter, dukungan kesejahteraan siswa, pengembangan guru, partisipasi masyarakat, dan penghormatan hak anak. Implementasi prinsip-prinsip ini bertujuan membentuk individu merdeka, berbudi pekerti, dan kontributif.
Potensi Wakaf sebagai Investasi Sosial Masyarakat di Indonesia Faradia, Hanum; Asyidah, Habsiyah
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 9 No 2 (2024): Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/almabhats.v9i2.3358

Abstract

Abstract: In the context of Islamic law, waqf is defined as a legal act involving the dedication of property by an individual to a person or institution, whereby the property is to be used for charitable purposes, with the core asset being permanent in nature. This concept offers greater flexibility compared to zakat, allowing waqf to evolve in response to contemporary needs while adhering to sharia principles. It is essential that the development of waqf remains within the bounds of sharia to uphold the values of ubudiyah (servitude to God) and iqtishadiyah (economic welfare). Indonesia possesses significant potential for waqf land; however, a considerable portion remains unproductive due to challenges related to funding and management. In response, the Indonesian government introduced sukuk-based waqf innovations in early 2017 to optimize the utilization of waqf land. Nevertheless, the legal framework surrounding sukuk remains a subject of scholarly debate and is characterized by differing opinions within Islamic jurisprudence. To effectively implement sukuk-based waqf, it is crucial to establish clear regulatory frameworks this financial innovation. Additionally, attention must be given to the proper administration of waqf assets, including land and building certificates, as well as waqf certificates. Ensuring compliance with sharia legality is paramount, as it allows the fundamental objectives of waqf to serve the community and enhance social welfare to be achieved without compromising the integrity or value of the waqf assets. Abstrak: Wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Wakaf memiliki fleksibilitas yang lebih dibandingkan zakat sehingga bentuk wakaf akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan wakaf tersebut tetap harus dalam koridor syariat sehingga nilai ubudiyah dan iqtishadiyah nya tetap ada. Potensi tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar, menjadikan banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif diakibatkan terbatasnya aspek pendanaan dan manajemen. Inovasi wakaf berbasis sukuk yang diluncurkan di awal 2017 oleh Pemerintah dalam rangka memaximalkan potensi tanah wakaf di Indonesia, hanya saja aspek hukum sukuk itu sendiri secara hukum masih khilafiah. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam konteks fiqh ini, perlu diperhatikan aspek regulasi yang jelas yang melandasi wakaf berbasis sukuk ini, memperhatikan perapihan administrasi aset wakaf baik sertifi kat tanah dan bangunan maupun sertifi kat wakaf dan perlu diperhatikan aspek legalitas syariah agar tujuan utama wakaf untuk kemaslahatan umat tercapai tanpa mengurasi nilai ataupun wujud dari asset wakaf.
The Rejection of Rohingya Refugees in Aceh: A Scientific Analysis from Human Rights and Public Policy Perspectives Athoillah, Syafiq; Hendra
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 9 No 2 (2024): Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/almabhats.v9i2.3392

Abstract

This scientific analysis critically examines the polemic surrounding the rejection of Rohingya refugees in Aceh, Indonesia. Drawing from the fields of human rights and public policy, the study explores the reasons behind the rejection, including concerns about the behaviour and attitudes of Rohingya people in refugee camps. The analysis provides a comprehensive examination of the issue, considering the ethical implications and socioeconomic considerations from a scientific standpoint. This study aims to Aceh's policy on refugees and asylum seekers, focusing on the legal framework and the country's approach as a transit nation. The analysis includes an exploration of Indonesia's handling of refugees, provisions for interception and rescue, and the absence of long-term resettlement options. The article also discusses the implications of Indonesia's stance on the Rohingya crisis and the sustainability of Aceh's hospitality towards refugees. The article raises questions about the future prospects for greater hospitality and the granting of rights to refugees in Indonesia and neighbouring countries. The research results also show Approaching the rejection of Rohingya refugees in Aceh through a scientific lens allows policymakers to navigate this issue effectively. By integrating human rights principles, ethical considerations, and socioeconomic factors, policies can be formulated to protect refugees' rights while promoting the well-being of the host community
Masa Depan Partai Politik Islam di Kota Medan : (Dinamika Koalisi Dalam Pilkada Medan 2024) Muthahhari, Murtheza; Sahrin, Abu
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 9 No 2 (2024): Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/almabhats.v9i2.6710

Abstract

Abstract: Low voter participation and the shifting strategic role of Islamic political parties in the Medan mayoral election reflect structural problems within local democracy. This study analyzes how coalition pragmatism and a political recruitment crisis create a cycle that systematically erodes public trust. Employing a qualitative methodology with a case study approach in Medan City, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal a "Cycle of Democratic Erosion," wherein the dominance of pragmatic politics and oligarchy triggers a recruitment crisis, resulting in transactional coalitions and low-quality candidates, which in turn foster public apathy. The main finding is that paradoxically, low voter turnout reinforces the elite status quo by reducing accountability, thereby perpetuating this cycle. Improving local democracy requires comprehensive rather than partial interventions, with fundamental reforms in party internal recruitment systems identified as critical steps to break the cycle, improve candidate quality, and restore public trust in the democratic process. Abstrak: Rendahnya partisipasi pemilih dan pergeseran peran strategis partai politik Islam dalam Pemilihan Walikota Medan mencerminkan masalah struktural dalam demokrasi lokal. Penelitian menganalisis bagaimana pragmatisme koalisi dan krisis perekrutan politik menciptakan siklus yang secara sistematis mengikis kepercayaan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kota Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya "Siklus Erosi Demokrasi" di mana dominasi politik pragmatis dan oligarki memicu krisis perekrutan, menghasilkan koalisi transaksional dan kandidat berkualitas rendah, yang kemudian menumbuhkan sikap apatis publik. Temuan utama adalah jumlah pemilih yang rendah secara paradoks memperkuat status quo elit dengan mengurangi akuntabilitas, sehingga melanggengkan siklus tersebut. Perbaikan demokrasi lokal juga memerlukan intervensi komprehensif, bukan parsial, dengan reformasi mendasar pada sistem rekrutmen internal partai sebagai langkah kritis untuk memutus siklus, meningkatkan kualitas kandidat, dan memulihkan kepercayaan publik dalam proses demokrasi.
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penguatan Otonomi Sosial Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara Rambe, Ihsanul Fikri; Paralihan, Hotmatua
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 9 No 2 (2024): Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/almabhats.v9i2.6731

Abstract

Abstract: This study investigates the suboptimal performance of the Regional People's Representative Council (DPRD) in North Labuhanbatu Regency, where ineffective legislative and oversight functions hinder regional social autonomy. Employing a qualitative descriptive methodology, data from in-depth interviews, observation, and document analysis were processed using the Miles, Huberman, and Saldaña framework to identify critical determinants and propose a model for institutional strengthening. The primary finding reveals that the DPRD's ineffectiveness stems not from individual member capabilities but from a fundamental deficiency in institutional capacity, manifested by inadequate operational budget and facilities. This directly compromises legislative productivity and oversight. Conceptually, the research shifts focus from individual to institutional analysis. Policy recommendations emphasize a paradigm shift towards holistic institutional strengthening, advocating for adequate resource allocation and facilities as prerequisites to optimize DPRD functions in fostering social autonomy. Abstrak: Penelitian ini mengkaji kinerja suboptimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang fungsi legislatif dan pengawasannya dinilai tidak efektif sehingga menghambat pencapaian otonomi sosial daerah. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam fungsi-fungsi tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhinya, dan merumuskan suatu model penguatan aplikasi kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis mengikuti kerangka model Miles, Huberman, dan Saldaña. Temuan signifikan bahwa akar permasalahan inefektivitas fungsional DPRD bukan bersumber dari kapabilitas individual anggotanya, melainkan pada defisiensi fundamental dalam kapasitas kelembagaan. Secara konkret termanifestasi dalam keterbatasan dukungan anggaran operasional dan fasilitas penunjang yang tidak memadai, yang secara langsung berdampak pada produktivitas legislatif dan substantivitas fungsi pengawasan. Penelitian berkontribusi konseptual dengan menggeser fokus analisis dari dimensi individual ke level institusional. Hasil juga menunjukkan urgensitas pergeseran paradigma dalam upaya perbaikan, yakni dari penekanan pada pengembangan kompetensi individu anggota menuju penguatan kapasitas institusi secara holistik. Rekomendasi kebijakan adalah peningkatkan alokasi anggaran yang memadai dan ketersediaan fasilitas operasional sebagai prasyarat fundamental dan optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam mendorong terwujudnya otonomi sosial daerah.