cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 10   11   12   13   14 
Pengaturan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang di Bali Cindy Cindy
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.671

Abstract

Bahwa proses pelaksanaan perkawinan pada gelahang sama dengan perkawinan biasa dan perkawinan nyentana, tetapi yang membedakan adalah pada tata pelaksanaan upacaranya pada perkawinan pada gelahang pelaksanaan upacaranya dilaksanakan dua kali dalam waktu sehari yaitu dirumah lakilaki dan dirumah perempuan dan pelaksanaannya tergantung kesepakatan para pihak dan keluarganya masing-masing. Kedudukan anak sebagai penerus keturunan yang lahir dari perkawinan pada gelahang akan mengikuti status masing-masing apakah anak yang dilahirkan ikut status ibunya ataukah ikut status bapaknya, kalau anaknya ikut status ibunya maka hak warisnya ada pada ibunya dan bila mengikuti status bapaknya hak warisnya ikut bapaknya, hal ini disebabkan karena dalam perkawinan pada gelahang bapak dan ibunya sama-sama berstatus sebagai purusa.
Peran Hukum dalam Mengatasi Serangan Cyber yang Mengancam Keamanan Nasional Herni Ramayanti; Arief Fahmi Lubis
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.672

Abstract

Dalam lanskap digital Indonesia yang berkembang pesat, persinggungan antara hukum dan keamanan siber menjadi arena penting dalam menjaga keamanan nasional. Penelitian ini mempelajari peran kerangka hukum yang ada dalam melawan ancaman siber, menguji efektivitasnya melalui analisis kuantitatif dan wawasan kualitatif. Para peserta yang beragam secara demografis, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, dan pakar individu, memberikan pemahaman yang bernuansa tentang persepsi, pengalaman, dan tantangan yang terkait dengan lanskap hukum saat ini. Hasil kuantitatif menunjukkan korelasi positif antara efektivitas penegakan hukum yang dirasakan dan tingkat keparahan ancaman siber. Analisis regresi menggarisbawahi dampak signifikan dari penegakan hukum terhadap pengurangan ancaman siber, dengan model komprehensif yang menekankan kontribusi kerja sama internasional dan pembaruan legislatif. Diskusi mengintegrasikan temuan-temuan ini, menawarkan implikasi untuk kebijakan dan praktik, dan kesimpulan selanjutnya menarik wawasan menyeluruh untuk memajukan ketahanan keamanan siber Indonesia.
Kebebasan Berekspresi dan Regulasi Konten Online: Tantangan Saat Ini dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Vina Karina Putri; Yana Priyana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.673

Abstract

Ekspansi platform digital yang cepat telah merevolusi dinamika kebebasan berekspresi, terutama di negara-negara seperti Indonesia di mana lanskap online berkembang dengan cepat. Penelitian ini menyelidiki tantangan-tantangan yang ada dalam mempertahankan kebebasan berekspresi di tengah-tengah kompleksitas regulasi konten online di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara kualitatif, analisis konten, dan studi kasus dengan survei kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan yang rumit antara langkah-langkah regulasi dan pelestarian kebebasan berpendapat. Temuan-temuannya menyoroti ambiguitas dalam kerangka kerja regulasi, contoh-contoh penegakan hukum yang selektif, dan dampak nyata dari regulasi terhadap para pembuat konten. Sintesis dari data kualitatif dan kuantitatif memberikan rekomendasi yang bernuansa untuk pendekatan yang lebih seimbang dan transparan terhadap regulasi konten online di Indonesia.
Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis di Era Teknologi Kecerdasan Buatan: Perlindungan Pengguna dan Tanggung Jawab Perusahaan Muhamad Ammar Muhtadi; Sahrul Sahrul
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.674

Abstract

Kemunculan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengantarkan era transformatif bagi bisnis di seluruh dunia, menghadirkan peluang dan tantangan yang tak tertandingi. Dalam konteks Indonesia, negara dengan perekonomian yang berkembang pesat, penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara Hukum Perlindungan Konsumen, Etika Bisnis, dan ranah AI yang sedang berkembang. Melalui lensa multidisiplin, penelitian ini meneliti kerangka hukum yang ada, pertimbangan etika, dan tanggung jawab perusahaan yang terkait dengan teknologi AI. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, termasuk analisis hukum, wawancara kualitatif, dan survei, penelitian ini bertujuan untuk mengajukan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan pengguna dan tanggung jawab perusahaan dalam lanskap AI di Indonesia. Temuan ini berkontribusi pada wacana global tentang penyelarasan dimensi hukum, etika, dan perusahaan di era AI.
Analisis Tantangan Dalam Menghadapi Pelecehan Seksual Terhadap Generasi Millenial dan Gen Z Rival Pahrijal; Kalijunjung Hasibuan; Supriandi Supriandi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i10.706

Abstract

Pelecehan seksual adalah masalah yang meluas dan mempengaruhi orang-orang dari segala usia, dan hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Generasi Milenial dan Generasi Z di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi pengalaman, prevalensi, faktor penyebab, dan konsekuensi dari pelecehan seksual dalam konteks generasi muda di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, penelitian ini menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah ini. Hasilnya menunjukkan prevalensi pelecehan seksual yang signifikan, dengan berbagai bentuk, seperti pelecehan verbal, pelecehan online, dan distribusi konten eksplisit tanpa persetujuan. Ketidaksetaraan gender, kemajuan teknologi, dan norma-norma budaya diidentifikasi sebagai kontributor utama terhadap masalah ini. Konsekuensi psikologis dan sosio-ekonomi dari pelecehan menekankan urgensi untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Studi ini mengusulkan strategi dan rekomendasi kebijakan, termasuk program pendidikan dan kesadaran, intervensi pengamat, literasi digital, dan reformasi hukum, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi Generasi Milenial dan Gen Z di Indonesia.
Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia Kalijunjung Hasibuan; Adnani MA; Yana Priyana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i10.707

Abstract

Koeksistensi hukum Syariah dengan sistem hukum sekuler di negara-negara Asia telah menjadi topik yang semakin menarik dan penting. Penelitian ini melakukan studi kasus di enam negara Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi, untuk menyelidiki kompleksitas, kesamaan, dan variasi penegakan hukum Syariah dalam kerangka hukum masing-masing. Hasilnya menunjukkan adanya pluralisme hukum, ketegangan hukum, adaptasi, dan tema-tema umum di berbagai konteks ini. Temuan ini menawarkan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi yang ingin menavigasi dinamika yang rumit dalam mengintegrasikan hukum Syariah ke dalam sistem hukum multikultural. Penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi hukum, perlindungan hak-hak minoritas, adaptasi, dan keseimbangan yang cermat antara prinsip-prinsip agama dan hak asasi manusia untuk memastikan koeksistensi yang lebih harmonis dari sistem hukum ini di Asia.
Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Arief Fahmi Lubis; Kalijunjung Hasibuan; Paramita Andiani
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i10.708

Abstract

Dengan dampak yang mendunia, kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk di antara pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Perundang-undangan hak asasi manusia internasional telah berkembang untuk menawarkan struktur untuk mencegah dan menuntut pelanggaran-pelanggaran ini, tetapi ada banyak hambatan yang harus diatasi dalam penerapannya. Penelitian ini mengeksplorasi fungsi dan kesulitan penerapan hukum hak asasi manusia internasional terhadap masalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang subjek ini, penelitian ini mengintegrasikan informasi dari literatur yang ada dengan wawancara dengan para ahli dan praktisi di bidang hukum. Temuan-temuannya menyoroti pentingnya norma-norma dan institusi hukum internasional dalam menuntut pertanggungjawaban para pelaku. Temuan ini juga menarik perhatian pada kesulitan-kesulitan penting yang berkaitan dengan masalah politik, aspek budaya, masalah hukum dan yurisdiksi, dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa untuk mengatasi masalah-masalah ini diperlukan upaya bersama yang mencakup peningkatan kolaborasi internasional, mengalokasikan lebih banyak sumber daya, meningkatkan pengetahuan tentang hukum hak asasi manusia, dan mempertimbangkan perbedaan budaya regional. Studi ini menekankan pentingnya untuk terus memperkuat penerapan undang-undang hak asasi manusia internasional agar berhasil memerangi kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Sistem Hukum dan Kebijakan Penggunaan Dalam Teknologi di Indonesia Herwantono Herwantono; Kalijunjung Hasibuan; Loso Judijanto
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i10.709

Abstract

Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0) membentuk kembali ekonomi, masyarakat, dan sistem tata kelola secara global. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang pesat, tidak luput dari transformasi ini. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk mengeksplorasi pengaruh Industri 4.0 terhadap sistem hukum dan kebijakan penggunaan teknologi di Indonesia. Survei dilakukan di antara pejabat pemerintah, ahli hukum, profesional industri teknologi, dan pengguna teknologi untuk mengumpulkan data. Temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari berbagai kelompok mengakui dampak signifikan Industri 4.0 terhadap kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia. Tantangan regulasi terkait privasi data, kekayaan intelektual, dan keamanan siber secara umum diakui. Para pejabat pemerintah menekankan perlunya pendekatan yang seimbang, di mana adaptasi regulasi mendorong inovasi. Pakar hukum menekankan pentingnya mengembangkan keahlian dalam hukum teknologi, dan pengguna teknologi mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang privasi data. Temuan-temuan ini memiliki implikasi penting bagi masa depan lanskap hukum dan kebijakan Indonesia di era digital.  
Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia Shohib Muslim; Muktar Muktar; Supena Diansah
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i10.713

Abstract

Penutupan TikTok Shop, sebuah platform perdagangan sosial, di Indonesia telah memicu kekhawatiran hukum dan mengganggu lanskap e-commerce. Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari penutupan TikTok Shop terhadap regulasi hukum bisnis di Indonesia. Melalui pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara, survei, analisis dokumen, dan data arsip, penelitian ini mengidentifikasi isu-isu hukum utama yang berkontribusi terhadap penutupan platform tersebut, termasuk privasi data, tantangan perpajakan, dan perlindungan konsumen. Dampak penutupan terhadap bisnis, yang ditandai dengan konsekuensi keuangan dan sengketa hukum, terungkap melalui data survei. Studi ini menggarisbawahi ketidakcukupan kerangka kerja regulasi yang ada dalam menangani sifat dinamis platform perdagangan sosial. Seruan untuk reformasi regulasi, terutama di bidang perpajakan, privasi data, dan perlindungan konsumen, muncul ketika para pemangku kepentingan menyadari perlunya regulasi yang dapat beradaptasi di era digital. Implikasi hukum dari penutupan TikTok Shop menjadi studi kasus yang signifikan, yang menjadi bahan diskusi mengenai bagaimana peraturan hukum bisnis dapat berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan dalam perdagangan elektronik di Indonesia.
Dinamika Sistem Peradilan Hukum Aceh Melalui Lembaga Peradilan Adat Yahya Abdi Nugroho
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i10.722

Abstract

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui eksistensinya berdasarkan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, dalam pasal ini, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti hukum yang mengatur masyarakat tersebut merupakan satu kesatuan dengan masyarakat adat itu sendiri. Salah satu wilayah di Indonesia yang masih menerapkan hukum adat sebagai hukum daerah ialah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberlakukan syari’at islam sebagai hukum yang mengatur masyarakat. Kewenangan Aceh untuk mengatur hukum yang berlaku di wilayahnya merupakan bentuk dari hak istimewa yang dimiliki Provinsi Aceh yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Selain itu, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Oleh karenanya sistem hukum yang berlaku di Aceh berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di provinsi lain. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh ialah qanun. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Dalam sistem pemerintahan dikenal dengan istilah gampong dan mukim dimana apabila terjadi perselisihan/sengketa di dalam masyarakat terlebih dahulu akan diadili melalui gampong/mukim.

Page 12 of 33 | Total Record : 328

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue