cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 11   12   13   14   15 
Pentingnya Regulasi Khusus Tentang Pemanfaatan Sistem Face Recognition Technology Dalam Peningkatan Keamanan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia Sarimah Yemima Br Girsang
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i10.725

Abstract

Melihat banyaknya penyalahgunaan data pribadi melalui Face Recognition Technology, dibutuhkan perlindungan informasi setiap pribadi. Sampai saat ini, negara Indonesia sudah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini dinilai masih kurang untuk memberi perlindungan terhadap penggunaan face recognition. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan regulasi hukum pemanfaatan FRT serta upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan data pribadi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan keadaan dimana Indonesia belum memiliki regulasi khusus tentang penggunaan face recognition. Pengaturannya dimasukkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memberi spesifikasi pengaturan terhadap penggunaan teknologi FRT dan perlindungan data pribadi yang lebih baik.
Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 Raden Ajeng Diah Puspa Sari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.730

Abstract

Pasal 18 B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, Negara mengakui dan menghormat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pada Pasal tersebut telah menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dengan pengakuan bersyarat. Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan dengan kelengkapan sendiri penguasa dan kesatuan lingkungan hidup semua anggotanya. Artikel ini membahas hak-hak dari masyarakat hukum adat terkait dengan Pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan artikel ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman terhadap gejalagejala. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh masyarakat hukum adat masih memperoleh hak-haknya yang diatur dalam dasar negara republik Indonesia. Aturan tersebut hidup secara berdampingan dalam tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat telah diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adat dan hukum nasional hidup berdampingan dengan pemerintah tetap memperhatikan dan memberi perlindungan terhadap hukum adat.
Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang Dalam Kajian Aspek Hukum dan Budaya Lidya Imelda Rachmat
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.734

Abstract

Masyarakat Dayak, yang mendiami wilayah tertentu, eksis dalam suatu konteks dengan sistem sosial, institusi, adat istiadat, dan hukum adat yang beragam. Hukum adat Dayak Mualang terdiri dari berbagai jenis atau hierarki, yang mencakup peraturan-peraturan yang mengatur perilaku manusia serta pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Bagi masyarakat Dayak Mualang, hukum adat memiliki karakter sakral yang tinggi. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, semua pelanggar harus tunduk pada hukuman biasa yang melibatkan "ekor" sebagai bentuk sanksi. Dalam perspektif Dayak Mualang, istilah "Saba" digunakan untuk merujuk pada sanksi adat tersebut.
Staycation Dikaitkan dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Akbar Sanjaya
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.745

Abstract

Ajakan staycation atau ajakan untuk tidur bareng bos demi memperpanjang kontrak kerja merupakan kasus yang rancu dan memunculkan ketidakjelasan unsur pidana di dalam perbuatannya. Ajakan Staycation termasuk perbuatan kekerasan seksual karena ada unsur paksaan untuk melakukan persetubuhan dengan si korban yang notabene adalah Wanita, namun perbuatan ini masuk kedalam delik formal yaitu perbuatan dianggap telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tindak pidana Ajakan Staycation dikaitkan dengan percobaan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami kapan sebuah ajakan staycation baru bisa diperkarakan secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa delik formil, yang dimana kekerasan seksual dianggap sudah terjadi apabila telah terjadi persetubuhan/ hubungan badan antara majikan dengan korban, apabila pelaku hanya mengajak saja namun hubungan intim tidak pernah terjadi maka eksploitasi seksual belum dianggap selesai dan pelaku tidak dapat.
Analisis Pengenaan Denda Pengembalian Produk di Bea Cukai Dalam Proses Ekspor-Impor Indonesia Cindy Cintya Lauren; Nabila Fuzain; Lewiandy
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.768

Abstract

Penelitian ini membahas pengenaan denda bea cukai dalam proses ekspor dan impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi oleh produsen, konsumen, eksportir, dan importir ketika melakukan ekspor dan impor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif  artinya penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana konsep denda dalam implementasi ekspor dan impor dan mengkaji bagaimana pengenaan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Jenis dan Besaran Pajak Dalam Impor dan Cukai, dan Peraturan Bea Cukai No. PER-02/BC/2017 tentang Penerbitan, Pengelolaan dan Penggunaan Jaminan untuk Menjamin Barang Ekspor.
Pembuangan Limbah Nuklir Jepang Terhadap Regulasi Hukum Allya Putri Yuliyani; Bella Fitria Ariyanti; Ranissa Sekar Elaies
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.774

Abstract

Lebih dari satu juta metrik ton air radioaktif yang telah diolah dari PLTN dialirkan ke laut Pasifik. Air tersebut disuling setelah terkontaminasi akibat kontak dengan batang bahan bakar di reaktor, yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami tahun 2011.Tangki di lokasi tersebut menampung sekitar 1,3 juta ton air. Oleh karena itu beberapa negara mengutarakan keresahan nya atas apa yang mereka lakukan, beberapa negara lain bahkan mengancam akan berhenti menjalin hubungan dengan jepang dan memboikot seluruh makanan yang berasal dari jepang. Jepang menyatakan air yang akan dilepaskan ke Samudra Pasifik dan telah bercampur dengan air laut memiliki kadar tritium dan karbon 14 yang memenuhi standar keamanan. Pihaknya mengaku telah mendapat persetujuan dari badan pengawas nuklir PBB mengenai rencana tersebut. Dengan begitu jepang sudah mengantongi perizinan dari PBB dan berhak membuang limbah ke laut, jepang menjelaskan bahwa dalam proses pembuangan limbah ke laut di klaim aman setelah melalui penyaringan untuk menghilangkan zat radioaktifnya. Dalam menyusun artikel ini penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap dengan tujuan mencari kebenaran ilmiah. Untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis data sekunder, yang meliputi bahan hukum permen (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder, jurnal. artikel dan sebagainya.
Implikasi Hukum Lingkungan Terhadap Urgensi Polusi Udara di Jakarta Della Kristiana; Ielien Risey Junia; Cindy Cindy
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.794

Abstract

Ajakan staycation atau ajakan untuk tidur bareng bos demi memperpanjang kontrak kerja merupakan kasus yang rancu dan memunculkan ketidakjelasan unsur pidana di dalam perbuatannya. Ajakan Staycation termasuk perbuatan kekerasan seksual karena ada unsur paksaan untuk melakukan persetubuhan dengan si korban yang notabene adalah Wanita, namun perbuatan ini masuk kedalam delik formal yaitu perbuatan dianggap telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tindak pidana Ajakan Staycation dikaitkan dengan percobaan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami kapan sebuah ajakan staycation baru bisa diperkarakan secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa delik formil, yang dimana kekerasan seksual dianggap sudah terjadi apabila telah terjadi persetubuhan/ hubungan badan antara majikan dengan korban, apabila pelaku hanya mengajak saja namun hubungan intim tidak pernah terjadi maka eksploitasi seksual belum dianggap selesai dan pelaku tidak dapat.
Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Gaza Trisna Agus Brata; Eko Sudarmanto; Arief Fahmi Lubis; Kalijunjung Hasibuan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.795

Abstract

Penelitian ini menyelidiki kesadaran, opini, dan persepsi masyarakat Indonesia mengenai konflik Israel-Palestina dan peran keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sampel yang terdiri dari 1.200 partisipan disurvei, mewakili berbagai kelompok usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan lokasi geografis. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan populasi dengan kesadaran yang tinggi (65%) dan pemahaman yang bernuansa tentang konflik, yang menampilkan beragam pendapat tentang isu-isu utama seperti penentuan nasib sendiri, klaim teritorial, dan kelangsungan solusi dua negara. Persepsi terhadap keputusan DK PBB menunjukkan spektrum pengaruh, dengan variasi kesadaran yang menonjol terhadap resolusi-resolusi tertentu. Opini mengenai status hukum wilayah di Tepi Barat mencerminkan lanskap yang kompleks. Analisis korelasi mengeksplorasi hubungan antara faktor demografis dan opini, yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Perbandingan dengan literatur yang ada menyoroti kesesuaian global dan perspektif Indonesia yang unik. Implikasi untuk kebijakan dan diplomasi menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan strategi untuk menyelaraskan dengan sentimen publik. Dengan mengakui adanya keterbatasan dan menyarankan arah penelitian di masa depan, penelitian ini memberikan kontribusi wawasan yang bernuansa pada wacana konflik internasional dalam konteks budaya yang beragam.
Analisis Peran Keputusan Dewan Keamanan PBB dalam Menentukan Status Hukum Teritorial di Tepi Barat Shohib Muslim; Arief Fahmi Lubis; Sahrul Sahrul
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.796

Abstract

Penelitian ini menyelidiki hubungan yang rumit antara keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan status hukum suatu wilayah, dengan fokus khusus pada Tepi Barat dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dengan menggunakan metodologi analisis dokumen kualitatif, penelitian ini mengkaji resolusi-resolusi DK PBB, instrumen hukum, perjanjian bilateral, dan pernyataan-pernyataan para pemangku kepentingan untuk mengurai dinamika yang membentuk lanskap hukum di Tepi Barat. Analisis kronologis resolusi-resolusi DK PBB mengungkapkan fase-fase yang berbeda, menyoroti pergeseran dalam pendekatan Dewan dan memberikan wawasan ke dalam narasi hukum yang berkembang. Pemeriksaan terhadap instrumen-instrumen hukum, terutama Kesepakatan Oslo dan perjanjian KTT Camp David, menggarisbawahi keseimbangan antara norma-norma internasional dan negosiasi bilateral. Perspektif para pemangku kepentingan menawarkan pemahaman yang bernuansa tentang interpretasi yang diperdebatkan, yang menekankan kompleksitas penentuan hukum di wilayah tersebut. Sintesis temuan-temuan ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas mengenai hukum internasional, resolusi konflik, dan kompleksitas konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung.
Efektivitas Peran Penegak Hukum dalam Penanggulangan Korupsi di Provinsi Jawa Barat Tora Yuliana; Eko Sudarmanto; Yana Priyana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.797

Abstract

Penelitian ini menyelidiki hubungan yang kompleks antara penegakan hukum dan korupsi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, kami menggabungkan tanggapan survei dan data wawancara untuk melakukan analisis deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang sedang hingga tinggi, ditambah dengan kesenjangan dalam hal efektivitas investigasi, kerangka hukum, dan strategi pencegahan di berbagai daerah. Analisis inferensial, melalui pemodelan regresi, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi tingkat korupsi. Efektivitas investigasi muncul sebagai faktor penting, dengan peningkatan yang berkorelasi dengan penurunan korupsi. Kerangka kerja hukum menunjukkan dampak positif, bertindak sebagai pencegah, sementara strategi pencegahan menunjukkan hubungan yang berbeda. Faktor-faktor sosial-ekonomi terlibat dalam membentuk dinamika antara penegakan hukum dan korupsi. Rekomendasi yang diberikan disesuaikan dengan temuan-temuan ini, dengan menekankan perlunya intervensi yang ditargetkan dalam kapasitas investigasi, penyempurnaan kerangka hukum secara terus menerus, dan integrasi strategi antikorupsi yang komprehensif.

Page 13 of 33 | Total Record : 328

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue