cover
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 397 Documents
Analisis Jenis Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 164 HIR Berdasarkan Putusan No.02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST Rafail Oseli Munthe; Arthur Fang; Jeanlly Andarson Partogi Simanjuntak; Christian Darren Hillep Utomo; Zeno Cardenas Soerachmat; Jusuf Ardiputra Hadinoto; Aurrelia Yulia Shanra
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i03.4013

Abstract

Pembuktian adalah bagian yang sangat penting dalam perkara perdata karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah suatu hubungan hukum benar-benar terjadi. Pasal 164 HIR mengatur lima alat bukti yang bisa dipakai di pengadilan, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana alat bukti tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan aturan Pasal 164 HIR dengan pendapat para ahli serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas actor incumbit probatio, yaitu pihak yang mendalilkan wajib membuktikan, sehingga gugatan penggugat ditolak karena tidak didukung alat bukti yang cukup. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa bukti yang relevan, dalil yang sebenarnya mungkin benar tetap tidak dapat diterima di pengadilan. Kebaruan penelitian ini adalah menghubungkan teori pembuktian dalam HIR dengan contoh penerapannya pada perkara hubungan industrial. Implikasinya, penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pembuktian yang baik bagi pihak yang berperkara agar memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan gugatan.
Kedudukan Alat Bukti Elektronik sebagai Perluasan Alat Bukti Surat Menurut Ketentuan Pasal 164 HIR dan UU No. 11 Tahun 2008 Mengenai ITE Callista Caesaria Lionoro; Yeremia Haganta Kaban; Tricia Laurent Sutanto; Keiser Shanderos Partogi; Jennifer Christina Junycia; Graciela Koyansow; Geby Khusi Manuella; Fadhel Bidha Koto Mulyono; Chrisylla Tanichi; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i03.4014

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perdata yang masih berlandaskan HIR, yang pada prakteknya belum seragam meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti surat. Melalui metode yuridis-normatif dan studi Putusan Pengadilan Agama Kajen No. 977/Pdt.G/2022/PA.Kjn, penelitian ini mengkaji bukti elektronik dapat disetarakan dengan surat jika memenuhi integritas dan otentisitas.Hasil penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi HIR dan UU ITE, serta merekomendasikan pembaruan regulasi, pedoman teknis, dan peningkatan kompetensi hakim untuk mendukung peradilan digital yang lebih adil dan efektif.
Analisis Penerapan Asas Ne Bis in Idem dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata Reyza Reswara; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i03.4015

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan asas *ne bis in idem* dalam hukum acara perdata Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa. Asas ini, yang melarang suatu perkara diadili dua kali setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, berfungsi sebagai perlindungan mendasar terhadap pengulangan proses peradilan yang tidak perlu dan adanya putusan yang saling bertentangan. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering kali memicu perdebatan mengenai batasan terkait identitas para pihak, objek perkara, dan dasar hukum. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analitis, penelitian ini mengevaluasi putusan pengadilan dan doktrin hukum untuk memperjelas ruang lingkup serta pengecualian asas *ne bis in idem* dalam litigasi perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan dalam penafsiran hukum oleh hakim dapat mengganggu kepastian hukum maupun efisiensi prosedural. Oleh karena itu, harmonisasi dalam pertimbangan hukum hakim dan kodifikasi standar prosedur yang lebih jelas sangatlah penting untuk menjamin keadilan, prediktabilitas, dan sifat final dari putusan pengadilan perdata di Indonesia.
Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Perkara Perdata Terkait Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Rianingsi Adiratna Pansariang; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i03.4016

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dalam perkara perdata terkait ganti rugi akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Meskipun banyak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pelaksanaannya sering kali menghadapi hambatan hukum dan administratif, termasuk resistensi korporasi, mekanisme penegakan hukum yang lemah, serta tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait lingkungan hidup di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam HIR/RBg dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum sepenuhnya menjamin pelaksanaan putusan yang efektif terhadap korporasi pencemar. Harmonisasi antara hukum acara perdata dan hukum lingkungan diperlukan untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, khususnya melalui peran aktif lembaga peradilan dalam pengawasan pascaputusan. Studi ini menegaskan pentingnya reformasi sistem eksekusi demi mewujudkan keadilan ekologis dan memastikan akuntabilitas korporasi dalam kasus kerusakan lingkungan.
Menuju Kerangka Kerja Efektif Melalui Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Pedoman Teknis Mengenai Deferred Prosecution Agreement Ahmad Arifin Al-Mubarroq; Rania Tanisha
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i03.4022

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) telah mengakomodasi Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana korporasi. Namun, pengaturan dalam Pasal 328 KUHAP 2025 masih memerlukan ketentuan teknis untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas penerapannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan DPA di Indonesia serta merumuskan kerangka pengaturan yang efektif berdasarkan pembelajaran dari Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran serta perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terperincinya kriteria kelayakan perkara, batas diskresi penuntut umum, standar pemeriksaan Hakim, dan mekanisme pengawasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta disparitas penerapan DPA. Kebaruan penelitian terletak pada usulan kerangka pengaturan terpadu melalui pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai landasan substantif, pembentukan Peraturan Kejaksaan sebagai pedoman teknis PU, dan Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman pemeriksaan yudisial. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk menunjang pemahaman masyarakat mengenai DPA.  Kerangka tersebut diharapkan memperkuat efektivitas penegakan hukum korporasi dengan tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik.
Kriminalisasi Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan Secara Sengaja Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Rabith Madah Khulaili Harsya; Dila Padila Nurhasanah; Sintia Permata Sari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i03.4031

Abstract

Pencemaran lingkungan merupakan persoalan hukum yang memerlukan kepastian dalam menentukan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku, khususnya terhadap pencemaran yang dilakukan secara sengaja. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kriminalisasi pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta implikasi yuridis penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 98 mensyaratkan pembuktian kesengajaan, pelampauan baku mutu atau kriteria kerusakan lingkungan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat pencemaran. Pembuktian memerlukan integrasi bukti ilmiah dan analisis yuridis, terutama dalam perkara yang melibatkan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi harus mempertimbangkan kewenangan, keterlibatan, dan atribusi kesalahan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membawa perubahan struktur sanksi yang berimplikasi terhadap diskresi hakim dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan Pasal 98 bergantung pada konsistensi pembuktian unsur delik, penentuan pertanggungjawaban pidana, dan penerapan sanksi berdasarkan prinsip legalitas, keadilan, serta kepastian hukum.
Fungsi Sosial Hak atas Tanah Berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Onesimus Maray; Salsabila Nur Islami; Salwa Aulia Novitasari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i03.4032

Abstract

Kriminalisasi pencemaran lingkungan merupakan instrumen penting dalam perlindungan kepentingan ekologis, tetapi penerapannya menghadapi persoalan interpretasi unsur kesengajaan, kausalitas, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta implikasi perubahan regulasi terhadap kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pembuktian kumulatif terhadap perbuatan, kesengajaan, akibat pencemaran, dan hubungan kausalitas, termasuk atribusi tanggung jawab dalam struktur korporasi. Penyesuaian sanksi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 memberikan fleksibilitas pemidanaan, tetapi menimbulkan tantangan terhadap efektivitas pencegahan dan proporsionalitas sanksi. Penelitian ini menghasilkan kerangka interpretasi normatif terintegrasi yang mencakup identifikasi dasar hukum, pembuktian unsur objektif dan subjektif, atribusi pertanggungjawaban, serta evaluasi pemidanaan. Kerangka tersebut berkontribusi dalam memperjelas batas kriminalisasi pencemaran lingkungan dan memperkuat konsistensi penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, kesalahan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.