cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 359 Documents
 32   33   34   35   36 
Analisis Yuridis Pajak Penghasilan sebagai Instrumen Penerimaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Judijanto, Loso
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3259

Abstract

Studi ini menganalisis peran undang-undang pajak penghasilan sebagai alat strategis untuk pendapatan negara di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum, prinsip-prinsip, dan reformasi regulasi yang mengatur perpajakan penghasilan, serta mengevaluasi fungsinya dalam mendukung keberlanjutan fiskal dan tata kelola ekonomi. Menggunakan pendekatan yuridis dan konseptual, penelitian ini meninjau bahan hukum primer, didukung oleh analisis doktrinal prinsip-prinsip perpajakan seperti keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi administratif. Temuan menunjukkan bahwa amandemen yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mencerminkan upaya pemerintah untuk memodernisasi kebijakan perpajakan, memperluas basis pajak, memperkuat mekanisme kepatuhan, dan meningkatkan transparansi dalam administrasi perpajakan. Selain itu, undang-undang pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai alat penghasil pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen regulasi yang mempengaruhi perilaku ekonomi dan mempromosikan pembangunan yang adil. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas undang-undang pajak penghasilan sebagai alat pendapatan negara bergantung pada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan wajib pajak, dan reformasi regulasi adaptif yang selaras dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber Fraud Berbasis Rekayasa Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Tanwijaya, Patrisia; Chosaf, Najla Azrijal; Marpaung, Michelle Evelyn; Wibowo, Keisha Zahra; Siadari, Dyo Ganda; Rosi Nasution, Dinda Aurelia; Yohanes Simarmata, Boy Gabriel; Alexander, Ariel; Ginting, Yuni Priskila; Raja Sihombing, Andreas Bintang
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3261

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas kejahatan siber berbasis rekayasa sosial yang memanfaatkan manipulasi psikologis untuk memperoleh akses ilegal terhadap data pribadi dan aset digital korban. Cyber fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem elektronik dan ekosistem ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyber fraud berbasis rekayasa sosial dalam sistem hukum Indonesia melalui kajian terhadap penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku cyber fraud berbasis rekayasa sosial telah memenuhi unsur actus reus, mens rea, serta kemampuan bertanggung jawab, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Sistem hukum Indonesia pada prinsipnya telah memiliki dasar normatif yang cukup komprehensif dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Namun, efektivitas penegakan hukum masih bergantung pada peningkatan kapasitas forensik digital, optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan kebijakan preventif melalui literasi digital masyarakat.
Inspannings Verbintenis Dalam Transaksi Terapeutik: Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Dokter Dalam Kasus Kegagalan Pengobatan Febriani, Dinda Putri
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3264

Abstract

Transaksi terapeutik merupakan perjanjian khusus antara dokter dan pasien yang bersifat inspannings verbintenis atau kewajiban berusaha. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang bersifat resultaats verbintenis, dokter tidak berkewajiban untuk menyembuhkan pasien melainkan berusaha maksimal sesuai standar profesi kedokteran. Permasalahan muncul ketika pasien atau keluarganya menggugat dokter karena kegagalan pengobatan, tanpa memahami karakteristik khusus transaksi terapeutik ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat inspannings verbintenis memberikan perlindungan hukum bagi dokter dalam kasus kegagalan pengobatan, sepanjang dokter telah berusaha sesuai standar profesi. Dokter hanya dapat dituntut apabila terbukti melakukan kelalaian atau melanggar standar profesi kedokteran. Parameter utama untuk menilai tanggung jawab dokter adalah standar profesi, bukan hasil pengobatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif tiga putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan pola penerapan inspannings verbintenis secara konsisten dalam praktik peradilan Indonesia.
Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Kebebasan Berpendapat Utama, Andrew Shandy; Herman, Herman
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3271

Abstract

Studi ini mengkaji implikasi hukum penodaan agama di media sosial di Indonesia, dengan fokus pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan interaksinya dengan hak konstitusional kebebasan berekspresi. Dengan menganalisis teks hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik, studi ini mengeksplorasi keseimbangan antara melindungi perasaan keagamaan dan menjaga kebebasan berbicara di era digital. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun UU ITE bertujuan untuk mengatur konten berbahaya di internet, bahasa yang kabur dan penerapan yang luas seringkali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang. Artikel ini juga membandingkan pendekatan Indonesia dengan standar hukum internasional, menyoroti tantangan dalam menerapkan hukum lokal pada platform media sosial global. Penelitian ini menyimpulkan dengan merekomendasikan reformasi hukum untuk memperjelas ketentuan undang-undang dan menyeimbangkan dengan lebih baik kebebasan berekspresi dengan perlindungan harmoni agama di ruang digital.
Ketidakadilan Kebijakan Pengangkatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Implikasinya terhadap Hak Sosial-Ekonomi Guru Honorer di Indonesia Putra Jumantoro, Tegar Raffi; Rahmadani, Firdausi Nuzula
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3277

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Peraturan Presiden No. 115 tahun 2025 serta implikasinya terhadap keadilan prosedural dan redistribusi fiskal di sektor pendidikan, khususnya bagi guru honorer yang masih berjumlah 237.196 orang per 30 Desember 2025. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian norma pengangkatan tersebut dengan prinsip meritokrasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jaminan kesejahteraan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta mengevaluasi implikasinya berdasarkan teori keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi ketidaksinkronan prosedural dan ketimpangan redistributif yang berdampak pada legitimasi kebijakan publik dan perlindungan hak sosial ekonomi guru honorer. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis norma pengangkatan PPPK dengan teori keadilan Rawls dalam konteks kebijakan fiskal MBG. Implikasi penelitian ini mendorong reformulasi norma pengangkatan, pengakuan masa kerja, serta penataan ulang prioritas fiskal untuk menjamin keadilan substantif dan keberlanjutan mutu pendidikan nasional.
Pulau-Pulau Kecil sebagai Kawasan Sensitif: Kewajiban Negara dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Precautionary dalam Hukum Internasional Assidiq Zain, Muh. Fadli; Hakim, Lukman
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3282

Abstract

Pulau-pulau kecil merupakan wilayah ekologis yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, terutama akibat aktivitas pertambangan berskala besar. Dalam hukum lingkungan internasional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kawasan sensitif ini berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), yang mengharuskan tindakan preventif meskipun belum terdapat kepastian ilmiah penuh mengenai risiko lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban negara dalam menerapkan prinsip tersebut melalui pendekatan yuridis normatif, dengan studi kasus pertambangan di Pulau Sangihe dan Pulau Wawonii. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memenuhi standar due diligence dan partisipasi publik yang diatur dalam prinsip precautionary, serta mengabaikan perlindungan kawasan sensitif sebagaimana diamanatkan dalam instrumen hukum internasional. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan hukum nasional agar selaras dengan norma internasional demi menjamin perlindungan ekologi pulau kecil dan hak masyarakat lokal atas lingkungan yang sehat.
Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris dalam Sistem Hukum Perdata, Islam, dan Adat di Indonesia Itaar, Israel Gabriel; Riza, Rivan; Mota, Rafael Alfredo; Nainggolan, Jusup Aprilius; Ginting, Yuni Priskila; Vincent, Vincent
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2892

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme prosedural penyelesaian sengketa waris dalam tiga sistem hukum utama di Indonesia: Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Setiap sistem mewadahi landasan filosofis dan kerangka prosedural yang berbeda, yang mempengaruhi cara persidangan kasus warisan diputus. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan interpretasi doktrin yang relevan dengan sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Hukum Perdata menekankan litigasi formal melalui pengadilan negeri, sementara Hukum Islam mengutamakan prinsip-prinsip keagamaan dan ditangani oleh pengadilan agama. Sebaliknya, Hukum Adat mengandalkan mediasi berbasis musyawarah yang berakar pada adat istiadat dan nilai-nilai kekerabatan setempat. Meskipun terdapat perbedaan, ketiga sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan keadilan dan kerukunan keluarga dalam pengalihan hak waris. Studi ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara ketiga sistem prosedural ini sangat penting untuk mencapai kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang adil dalam konteks hukum pluralistik Indonesia.
Analisis Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Perdata Indonesia Arini, Rani Eka; Bunyamin, Ilham Akbar; Solapar, Nuryati
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2982

Abstract

Penelitian ini mengkaji validitas hukum dan keberlakuan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui platform media sosial dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Seiring dengan semakin dominannya komunikasi digital dalam interaksi komersial, platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp telah menjadi pasar yang luas untuk transaksi informal. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis sumber hukum primer—termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), undang-undang perlindungan konsumen, dan yurisprudensi yang relevan—serta tafsiran doktrinal sekunder. Temuan menunjukkan bahwa transaksi berbasis media sosial dapat dianggap sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum selama unsur-unsur esensial kontrak—persetujuan, kapasitas hukum, objek yang spesifik, dan sebab yang sah—terpenuhi. Pesan elektronik dan catatan digital dari media sosial diperbolehkan sebagai bukti hukum berdasarkan UU ITE, meskipun keandalan mereka bergantung pada dokumentasi yang tepat. Meskipun ada potensi pengakuan hukum, tantangan signifikan tetap ada terkait verifikasi identitas, kekuatan bukti, risiko penipuan, dan kurangnya pertanggungjawaban platform. Mekanisme perlindungan konsumen juga terbatas akibat sifat informal dan desentralisasi transaksi media sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun perdagangan media sosial secara hukum sah, ia kekurangan jaminan yang memadai, sehingga memerlukan kerangka regulasi yang lebih jelas dan peningkatan literasi digital untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan keamanan konsumen di pasar digital Indonesia.
Analisis Hukum Empiris terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Era Digitalisasi Industri Pahrijal, Rival; Fildansyah, Rully; Solapar, Nuryati
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2983

Abstract

Penelitian ini menyajikan analisis hukum empiris dan normatif yang komprehensif mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak di Indonesia pada era digitalisasi industri. Kemajuan teknologi yang pesat—seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan model bisnis berbasis platform—telah mengubah struktur ketenagakerjaan dan menimbulkan tantangan baru terhadap keamanan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung oleh analisis empiris terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), peraturan perundang-undangan, dan kasus pemutusan hubungan kerja di dunia nyata, penelitian ini mengevaluasi kecukupan kerangka hukum Indonesia dalam menangani praktik pemutusan hubungan kerja yang didorong oleh teknologi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 menyediakan jaminan prosedural dasar, mereka tidak cukup mengatur pemicu pemutusan hubungan kerja yang muncul seperti penilaian algoritmik, restrukturisasi digital, dan pemutusan hubungan kerja berbasis otomatisasi. Tren empiris menunjukkan peningkatan sengketa terkait klaim efisiensi, status pekerjaan yang tidak jelas dalam pekerjaan berbasis platform, dan interpretasi yudisial yang tidak konsisten terhadap pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh digitalisasi. Studi ini menyimpulkan bahwa peraturan ketenagakerjaan Indonesia harus diperbarui untuk mengakomodasi realitas era digital, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat perlindungan pekerja. Adaptasi norma hukum, peningkatan transparansi dalam sistem kinerja digital, dan harmonisasi yudisial sangat penting untuk memastikan keadilan dan menyeimbangkan fleksibilitas bisnis dengan hak pekerja dalam lingkungan industri yang terus berkembang.

Page 36 of 36 | Total Record : 359

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue