cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 7   8   9   10   11 
PENEGAKAN KODE ETIK TANGGUNG JAWAB PROFESI TENAGA KESEHATAN Irvani Faizzah; Ceri Febila Sari; Ade Intan Rahmawati; Anggita Norma Diwanti; Farah Adiba Nuraini; Febryana Ratnasari; Ika Firhandini; Irvani Faizzah Nadhif; , Nadila Rahmawati; Nevine Viara; Rahmani Dewi Kuncorowati; Faiq Fadhil Dzulfiqar Bariq
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i07.476

Abstract

Permasalahan etika di dunia rumah sakit seperti halnya fenomena gunung es. Di lndonesia banyak permasalahan yang tidak terungkap. Mulai dari kasus dugaan malpraktik, kelalaian dalam penanganan pasien, diskriminasi terhadap pasien, sampai tindak kriminal lainnya. Tenaga medis memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Di antaranya dalam menerapkan budaya keselamatan pasien. Saat ini keselamatan pasien belum sepenuhnya menjadi budaya dalam pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus seperti malpraktik, diskriminasi, dan lainnya. Setiap profesi kesehatan memiliki kode etik masing-masing. Keberadaan kode etik seharusnya menjadi aspek dalam penerapan budaya keselamatan pasien. Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 sudah jelas mengatakan bahwa keselamatan pasien adalah faktor yang harus diutamakan oleh petugas kesehatan dibandingkan faktor yang lain. Metode yang digunakan yaitu menelaah dari berbagai sumber publikasi ilmiah secara online. Dari hasil pencarian kemudian diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah pembahasan dan kesimpulan dari topik yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian kode etik yang dimiliki oleh profesi tenaga kesehatan harus selalu diterapkan sebagai upaya untuk menerapkan budaya keselamatan pasien. Pasien akan merasa puas apabila terlayani dengan baik oleh tenaga kesehatan. Untuk menerapkan budaya keselamatan pasien dan menjalankan kode etik profesi diperlukan iklim berorganisasi yang baik. Aspek etika menjadi bagian penting dalam melakukan pelayanan kepada pasien
Praktik Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Kesehatan (Studi Kasus di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur) Rose Dina Fitriyah; Irvan Iswandi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i07.480

Abstract

Zakat merupakan jalinan ikatan antara yang miskin dan yang kaya. Melalui zakat, ikatan tersebut diperbarui setiap tahun, terus menerus. Zakat, infak, dan sedekah pada hakikatnya akan berdampak positif apabila ditunaikan oleh pribadi muslim sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan Allah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program kesehatan yang ada di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur yang akan ditinjau dalam hukum positif dan hukum Islam dengan menganalisis kegiatan-kegiatan pada program kesehatan di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur sehingga mengetahui program yang ada benar-benar telah dirasakan oleh para mustahik zakat dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ditemukan bahwa pendayagunaan program kesehatan ini termasuk yang mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan program kesehatan yang dilaksanakan karena hanya dapat diikuti oleh anak yatim, piatu, yatim piatu, duafa binaan Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur, dan para civitas nya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hal ini belum memenuhi seluruh mustahik yaitu delapan asnaf seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an, namun sudah mencakup empat asnaf yaitu fakir, miskin, amil zakat dan sabilillah. Sehingga hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam praktik pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program kesehatan secara keseluruhan telah sesuai dengan hukum positif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan hukum Islam dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan dan Al-Qur’an.
Manifestasi Negara Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State): Penerapan Sistem Electronic Recap (E-Recap) Berbasis Teknologi Blockchain Dalam Pemilu Serentak Indonesia Caroline Gabriela Pakpahan; Thariq Qudsi Al-Fahd
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i08.513

Abstract

Pemilu merupakan wujud prinsip negara demokrasi dan instrumen utama yang memiliki dimensi universal di dalamnya. Seiring dengan semakin berkembangnya sistem pemilu yang ada saat ini, hakim majelis Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi hal tersebut melalui  putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 memerintahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dan presiden untuk dilaksanakan secara serentak. Namun dalam implementasinya, nyatanya pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu masih memiliki banyak kekurangan dan mengakibatkan banyak kerugian. Pemerintah sebelumnya tentu telah menawarkan solusi dengan menerapkan sistem e-recap (rekapitulasi elektronik) di Pilkada Serentak 2020 lalu. Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020, pemerintah menerapkan sistem e-recap bernama Sirekap. Namun, pada kenyataannya sistem Sirekap masih memiliki banyak kekurangan. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana blockchain dapat diimplementasikan dalam e-recap di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif.  Penulis mendasarkan tulisan ini pada inti argumen bahwa karakteristik blockchain yang sifatnya rigid dan tak dapat dimanipulasi oleh pihak ketiga. Kesimpulan dari tulisan ini nantinya akan membahas terkait bagaimana pembentukan sistem e-recap yang ideal sebagai sarana dalam perwujudan negara kesejahteraan dan bagaimana penerapan pemilu serentak yang optimal dalam suatu negara kesejahteraan
Implementasi Akad Tabarru’ pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Prucinta di PT Prudential Sharia Life Assurance) Mar'atus Soliha; Irvan Iswandi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i08.529

Abstract

Akad tabarru’ merupakan akad berfokus pada kebajikan dan tolong menolong antar peserta asuransi. Akad tabarru’ dalam menanggung risiko menggunakan sharing risk yaitu antar peserta asuransi saling menanggung risiko terhadap kejadian tidak terduga yang dialami peserta asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad tabarru’ serta mengetahui perspektif hukum islam tentang akad tabarru’ pada produk PRUCinta di PT Prudential Sharia Life Assurance. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu peneliti mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung data-data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian dilakukan di Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) FutureInc. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad tabarru’ pada produk PRUCinta di PT Prudential Sharia Life Assurance bertujuan untuk saling tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan. Kontribusi produk PRUCinta dari para peserta asuransi terbagi ke dalam beberapa rekening, yaitu: rekening perusahaan, rekening dana tabarru’ dan rekening dana nilai tunai. Dana tabarru’ diberikan oleh peserta kepada perusahaan sebagai pengelola dana tersebut secara ikhlas untuk diberikan kepada peserta yang mengalami musibah meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Perspektif hukum islam tentang akad tabarru’ pada produk PRUCinta PT Prudential Sharia Life Assurance, tidak mengandung tiga unsur yang dilarang dalam praktik asuransi syariah, yaitu gharar, maysir, dan riba.
Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang Ujang Badru Jaman; Yana Priyana; Mursyidin Ar-Rahmany
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i07.545

Abstract

This research investigates the impact of legal policies on human rights protection in developing countries, focusing on the case of Indonesia. By employing a mixed-method approach, this study combines qualitative and quantitative data to assess the effectiveness of legal measures and their implementation in protecting human rights in Indonesia. The research identifies key human rights challenges, barriers to policy implementation, as well as the roles of civil society and international support in advancing human rights. The findings reveal the positive effects of legal policies and significant challenges in their implementation. Proposed recommendations aim to strengthen human rights protection through legal policies, contributing to a more just and equal society in Indonesia and other developing countries.
Perkembangan Penelitian Hukum Pidana: Menyingkap Pola dan Dampaknya dalam Sistem Peradilan (Criminal Law) Hudjolly; Ujang Badru Jaman; Yana Priyana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i07.546

Abstract

This research uses bibliometric analysis to explore the development of criminal law research, revealing patterns and impacts within the justice system. By analyzing scientific literature in this field, the research identifies main trends, influential authors, and emerging topics. The results of co-citation analysis, citation network analysis, and keyword analysis provide insights into the evolution of criminal law research. These findings enhance our understanding of this field, inform future research directions, and contribute to improving the justice system.
Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Reza Azurma
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.555

Abstract

Penelitian ini berjudul “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah” Di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah keterlambatan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Permasalahan pertama yang ingin dijawab dengan penelitian ini ialah, faktor apakah yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak dan bagaimana kah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan. Hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di antaranya kelalaian dari wajib pajak sendiri, syarat pembayaran pajak berbelit-belit, proses pembayaran yang lama, terbatasnya kantor pelayanan pendapatan, perekonomian yang sulit. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah keterlambatan yaitu dengan melakukan sosialisasi, razia dan penertiban oleh tim verifikasi dibentuk berdasarkan tiga instansi pemerintah yaitu Polisi Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja.
Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana Dan Prasarana, Dan Dokumen (P3d) Berdasarkan Undang-Undang No 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: (Studi Kasus Pengambil Alihan Aset Blok J Pemkot Tegal Oleh Provinsi Jawa Tengah) Hudjolly
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i07.559

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang mengakibatkan pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat atau otonomi daerah (Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kajian ini hendak menelaah tentang (a) kedudukan hukum dalam tinjauan Legal audit atas penyerahan aset daerah Kota Tegal dengan alas kebijakan pelaksanaan P3D (b) perspektif teori desentralisasi dan resentralisasi yang muncul akibat UU23/2014 menggunakan metode kajian normatif dan menghasilkan pembahasan bahwasanya berdasarkan kajian telah dilakukan sangat direkomendasikan untuk tidak melanjutkan eksekusi pengalihan kekayaan daerah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Blok J Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan pemerintah Jawa tengah untuk menjaga martabatnya dengan menyatakan menolak serah terima tersebut, sehingga secara otomatis akan kembali ke Pemkot Tegal. Kemudian Pemkot Tegal patut untuk menetapkan kembali, memasukan dan mencatatkan kembali Blok J sebagai bagian dari kekayaan daerah Pemerintah Kota Tegal. Bagi para Pemegang kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tegal, Yakni Walikota Selaku Kepala Daerah dan Pemenang kekuasaan pengelolaan kekayaan daerah beserta Legislatif untuk: - Pertama, memiliki keberanian berdasarkan rasio legal prinsip otonomi untuk mengaktifkan tetap menyatakan sebagai pemilik dari aset yang penyerahannya telah dibatalkan oleh walikota Tegal. Dan melalui kewenangannya pada UPT TPI dapat meletakkan posisi Pengelolaan Blok J sebagai bagian integral dari penopang kelancaran aktivitas Pelelangan Ikan, – Kedua, sepatutnya pemerintah Kota Tegal untuk melakukan penataan, pembinaan pengelolaan Lahan Blok J agar dapat memberikan kontribusi PAD yang lebih baik, dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat di kementerian kelautan untuk melakukan pendampingan unsur pengelolaan dan pemasaran Ikan serta peningkatan SDM, – Ketiga, meminta pendampingan melalui SKPD terkait agar usaha perikanan Kelompok Ikan Asin cahaya Semesta yang saat ini mengantongi SIUP Perikanan dari SKPD Dinas perikanan dan Kelautan Kota Tegal, akan meningkat mendapatkan legalitas perizinan dari Pusat sebagaimana diamanatkan UU No 23 Tahun 2014. Sehingga kontribusi ekonomi lokal akan lebih baik.
Dampak “The Death of Expertise” Pasca Sosial Media terhadap Perubahan Paradigma dalam Pengambilan Keputusan Hukum Abraham Ethan Martupa Sahat Marune
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i08.585

Abstract

Fenomena "The Death of Expertise" memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan hukum. Matinya kepakaran telah menghasilkan dampak yang signifikan pada perilaku masyarakat dalam konteks pengambilan keputusan hukum. Seiring dengan kemajuan teknologi sosial media, paradigma dalam mengambil keputusan hukum telah mengalami perubahan. Sosial media memicu masyarakat untuk mencari informasi hukum secara instan dan gratis di internet daripada berkonsultasi dengan ahli hukum berbayar. Penelitian ini meneliti pengaruh penyebaran informasi tidak akurat di media sosial, terutama di platform TikTok. Banyak kreator non-ahli hukum berbagi informasi hukum yang salah, diperparah oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap ahli hukum. Namun, terdapat juga kreator ahli hukum yang memberikan konten kompeten, memberikan pemahaman yang akurat. Namun, konten edukasi semacam ini sering kurang populer dan tidak mendapat perhatian algoritma TikTok. Oleh karena itu, masyarakat perlu memverifikasi informasi sebelum mengambil keputusan hukum.
Union Busting; Pemutusan Hubungan Kerja dan Penegakan Hukum Rr. Halimatu Hira; Satria Prayoga; Hieronymus Soerjatisnanta
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i08.586

Abstract

Tindakan Union Busting (penghalang-halangan) serikat pekerja/buruh di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang cukup krusial. Praktik Union Busting yang dilakukan pengusaha atau majikan telah memberikan dampak yang serius bagi hak-hak normatif pekerja. Tidak hanya itu, mekanisme Union Busting semakin sulit untuk dibuktikan karena para pengusaha atau pihak perusahaan yang memiliki taktik tertentu. Hal ini terjadi pada tindakan penghalang-halangan serikat pekerja yang menggunakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai instrumennya. Permasalahan yang terjadi selain terkait upaya tersembunyi yang dilakukan pengusaha, hal demikian juga terkait dengan peran aparat penegak hukum khususnya pengawasan karena belum optimalnya pengawasan pada bidang perburuhan khususnya perkara Union Busting. Oleh karena itu, melalui artikel ini akan dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif (pendekatan peraturan perundang-undangan) mulai dari PHK dan mekanismenya sebagai instrumen Union Busting hingga penegakan hukumnya.

Page 9 of 33 | Total Record : 328

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue