cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 370 Documents
 10   11   12   13   14 
Peran Teknologi dalam Mengurangi Pajak di Era Digital Herfita Ayu Nayla; Clara Oktaviana; Desriana, Kurniawati Dwi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1331

Abstract

Tax evasion is an illegal act committed by taxpayers to reduce the amount of tax payment that should be paid according to the prevailing laws and regulations. This act may involve document forgery, inaccurate data reporting, failure to report income, false expense claims, and the use of fake tax invoices. Tax evasion reflects a disregard for formal tax obligations by parties who are supposed to comply with the national tax system. This study aims to describe and analyze the role of information technology in minimizing tax evasion practices in the digital era. Using a descriptive qualitative approach, this study explores how information technology can enhance transparency, efficiency, and accuracy within the tax system and strengthen oversight of taxpayer behavior.
Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan Rayna Putri Juliasari; Aequo, Najwa Yustitia; Wijayanti, Yohana Sandi; Nuraina, Astri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1332

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan di Indonesia. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menekankan pada penghukuman, restorative justice menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara melalui partisipasi aktif pelaku, korban (negara), dan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa restorative justice lebih efektif dalam mempercepat proses pemulihan keuangan negara serta meningkatkan kepatuhan pajak melalui penyelesaian yang bersifat damai dan persuasif. Meski demikian, pendekatan ini memiliki tantangan berupa potensiketidakpastian hukum dan lemahnya efek jera. Oleh karena itu, penerapan restorative justice dalam perpajakan sebaiknya dikombinasikan secara proporsional dengan pendekatan retributif agar tercipta sistem hukum yang adil, efisien, dan berkelanjutan.
Strategi Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Abad 21 Edi Santoso; Bintang M Akbar; Muhammad Vadly; Indah Putri Susanti; ⁠Putra Wira Setiawan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1333

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pembahasan mendalam, ilmiah, dan menyeluruh mengenai strategi peningkatan kesadaran dan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang relevan untuk abad ke-21. Analisis akan mencakup tinjauan strategi peningkatan kesadaran penyalahgunaan narkotika, strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika, tantangan dan solusi pencegahan penyalahgunaan narkotika pada abad 21. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini akan meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif, survei lapangan, serta analisis para ahli di bidang kesehatan masyarakat dan kebijakan narkotika. Hasil penelitian yaitu 1). Strategi Peningkatan Kesadaran Penyalahgunaan Narkotika dengan seminar, lokakarya, dan kampanye informasi yang melibatkan orang tua dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba. 2). Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba termasuk kampanye pendidikan dan kesadaran, program dukungan masyarakat, dan mempromosikan pilihan gaya hidup sehat di antara individu dari segala usia. 3). Tantangan dan Solusi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Abad 21 mencakup pendidikan, keterlibatan masyarakat, dan peningkatan akses ke sumber daya kesehatan mental, solusi kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Studi Kasus PT Panelindo Makmur Sentosa Dwi Julica Sari; Lili Sintia; Ridho Kurniawan; Adibio Ramadinov; Pipi Susanti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1334

Abstract

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi (di luar pengadilan) merupakan instrumen penting dalam menciptakan solusi damai antara pekerja dan pengusaha. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi melalui studi kasus di PT Panelindo Makmur Sentosa, yang mengalami konflik ketenagakerjaan terkait pemenuhan hak normatif pekerja. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan telah mengikuti seluruh prosedur hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Proses ini terbukti mampu menghasilkan kesepakatan tertulis yang sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak. Faktor keberhasilan mediasi dalam kasus ini meliputi netralitas dan kompetensi mediator, itikad baik para pihak, serta adanya pengawasan dalam implementasi kesepakatan. Artikel ini menegaskan bahwa mediasi sebagai mekanisme non-litigasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial terbukti efektif, efisien, serta mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan.
Implementation of Law Number 2 of 2002 on Legal Protection of Traffic Accident Victims Wafiq Zahrani Boulu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1337

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Law Number 2 of 2002 related to legal protection for victims of traffic accidents in the jurisdiction of the Gorontalo City Police Traffic Unit. The method used is an empirical normative approach, with a focus on case studies that combine normative legal data with the reality of practice in the field. Primary data was obtained through direct research at the Sub-Directorate of Law Enforcement of the Gorontalo City Police, while secondary data included primary legal materials such as Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as well as secondary sources in the form of scientific books, legal journals, and the views of experts. The results of the study revealed that legal protection for victims is carried out through two main approaches. The preventive approach is carried out by providing education through socialization in the school environment and vehicle communities, as well as through the installation of billboards on a number of roads. The repressive approach is applied through the restorative justice mechanism before taking the litigation route, and if mediation fails, the case is resolved in court openly. The study also identified two main obstacles in the legal protection process: first, delays in reporting by victims which often occur a few days after the accident; Second, lack of witness participation due to concerns about legal proceedings or personal inconvenience. Therefore, increasing legal understanding among the community and strengthening collaboration between the police and residents is crucial in creating more effective and responsive legal protection in Gorontalo City.
Juridical Review of the Protection of Victims of Domestic Violence Based on Law Number 23 of 2004 Rahma Dita A. Muda
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1338

Abstract

This study aims to examine juridically the form of protection for victims of domestic violence (KDRT) based on the provisions of Law Number 23 of 2004. The approach used in this study is normative-empirical, by utilizing primary and secondary data that are relevant to the study topic. The results of the study show that the forms of legal protection provided to victims of domestic violence include partnerships with related agencies, such as social services and women and child protection institutions, as well as through the mediation process or direct facilitation to victims. However, there are various obstacles that reduce the effectiveness of these protection efforts. One of the main obstacles is the tendency of victims to retract reports and refuse legal proceedings against the perpetrators, which hinders firm action from the police. This phenomenon shows that there is still low legal awareness among victims and emotional dependence on perpetrators. This research emphasizes the importance of increasing education to the public about the dangers and impacts of domestic violence, as well as the need for stronger synergy between the Women and Children Service Unit (PPA), the Women's Empowerment and Child Protection Office (P3A), and the Social Service. In addition, the provision of adequate protection facilities is also considered important to support victims in undergoing legal proceedings. It is hoped that the results of this research can contribute to the formation of more effective and responsive policies for the protection of victims of domestic violence, especially in the Gorontalo City Police area.
KAJIAN HUKUM ATAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN DALAM PRESPEKTIF KEADILAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK Rihadatul Aisya, Alayya; Purwanti, Tasya Halimah Nia; Kusrin, Syahputra Aditya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1339

Abstract

Pajak dipahami sebagai suatu bentuk kontribusi secara wajib bagi warga negara terhadap negara dengan dimilikinya peranan penting dalam menghadirkan hubungan terkait pada keberlangsungan dari pembangunan secara nasional baik dalam kebutuhan infrastruktur, upaya pendidikan, terkait pada kesehatan, maupun terhadap upaya mensejahterakan masyarakat. Satu dari beberapa jenis pajak yang menghadirkan kontribusi secara besar terhadap penerimaan negara yakni pajak penghasilan atau PPh. Pajak tersebut dikenakan terhadap setiap tambahan dari kemampuan secara ekonomis yang diterima atau didapatkan oleh pihak wajib pajak, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dimanfaatkan sebagai konsumsi atau ditambahnya terkait pada kekayaan. Dan ini memiliki tujuan untuk dapat dipahaminya dalam sudut pandang komprehensif terkait pada konsep dasar mengenai pajak penghasilan, mulai dari pemahaman, subjek dan juga objek pajaknya, tarif yang diwajibkan, hingga pada mekanisme upaya pelunasan serta upaya pengecualian yang diberlakukan di Indonesia. Metode yang diaplikasikan dalam kajian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif secara kualitatif yakni dikumpulkannya data yang bersifat sekunder melalui kajian literatur, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, serta terkait pada sumber hukum lain yang terkait. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa PPh merupakan pajak subjektif yang dikenakan atas penghasilan, Subjek pajak terdiri dari Wajib Pajak dalam negeri dan luar negeri, sementara objek pajaknya mencakup seluruh penghasilan.
Implementasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Administrasi Nayla, Aurellia; Cindy Amalia; Vanesa Alexandra Caniago
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) serta dampaknya terhadap efisiensi administrasi di lingkungan pemerintahan daerah. SIPD merupakan inovasi teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan data perpajakan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa pemerintah daerah yang telah mengadopsi sistem ini. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi administrasi, antara lain dengan mengurangi waktu pemrosesan data, menurunkan tingkat kesalahan pencatatan, serta mempermudah monitoring dan pelaporan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Secara keseluruhan, penerapan SIPD terbukti menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.
Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime Batkormbawa, Meylisa Patricia; Tuasikal, Hadi; Rakia, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1358

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Transnasional dalam perspektif hukum positif. dan untuk memahami bagaimana upaya penanganan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan transnasional menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber dan bahan hukum. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi wawancara dan peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan terdiri atas artikel-artikel ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil peneilitian, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Transnasional Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana yang dikenakan bersifat kumulatif dan dapat berupa pidana penjara seumur hidup, pidana mati, serta denda dalam jumlah besar. Penjatuhan sanksi tersebut memperhatikan beratnya perbuatan serta adanya unsur kejahatan terorganisir lintas negara. Hukum positif di Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat dan memberikan efek jera terhadap pelaku, namun implementasinya seringkali dihadapkan pada tantangan penegakan hukum seperti keterbatasan bukti dan keterlibatan jaringan internasional yang kompleks. Upaya Penanganan Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Undang-undang ini memberi kewenangan luas kepada aparat penegak hukum, termasuk penyidikan, penyadapan, dan penggeledahan dalam rangka pemberantasan jaringan narkotika lintas negara. Meski begitu, ketentuan dalam UU tersebut belum secara eksplisit menyebut istilah kejahatan transnasional, namun secara substansial telah mengadopsi prinsip-prinsip dari konvensi internasional seperti UNCATOC. Efektivitas penanganan sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga serta kerja sama internasional yang erat dalam menghadapi sindikat narkotika global
Tinjauan Kritis Sistem Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional dan Dampaknya terhadap Kepentingan Nasional Indonesia Christian, Juan Pahala
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1359

Abstract

Penanaman modal asing (Foreign Direct Investment - FDI) esensial bagi pembangunan Indonesia, namun sistem penyelesaian sengketa investasi internasional (Investor-State Dispute Settlement-ISDS) yang menyertainya menghadapi kritik tajam. Penelitian ini mengkaji secara kritis kelemahan fundamental ISDS terkait arbiter, proses, dan interpretasi hukum. Temuan menunjukkan dampak negatif signifikan terhadap kepentingan nasional Indonesia, meliputi ketidakpastian hukum, beban finansial, dan tergerusnya legitimasi sistem. Lebih lanjut, mekanisme ISDS dalam perjanjian investasi internasional terbukti membatasi kewenangan regulasi Indonesia, khususnya untuk melindungi kepentingan publik dan sektor-sektor strategis, yang berpotensi menciptakan regulatory chill dan mempersempit policy space. Respons Indonesia melalui evaluasi dan reformulasi kebijakan perjanjian investasinya mencerminkan upaya mencari keseimbangan baru dalam menghadapi tantangan ini. Penelitian ini menegaskan perlunya tinjauan berkelanjutan terhadap sistem ISDS guna memastikan keselarasan dengan tujuan pembangunan nasional

Page 12 of 37 | Total Record : 370

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue