cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 258 Documents
 8   9   10   11   12 
JERAT PIDANA PENCURIAN HEWAN DALAM BENTUK PEMBERATAN PIDANA DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE 1 KUHPIDANA Najeges, Adillah; Tamza, Fristia Berdian; Monica, Dona Raisa
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1110

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam menangani pencurian hewan ternak di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, serta mengidentifikasi hambatan penegakan hukumnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis hukum tertulis dan yuridis empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian ternak berdampak signifikan pada ekonomi dan sosial masyarakat agraris. Penerapan pasal ini memberikan pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan pencurian secara terorganisir atau dengan modus operandi canggih. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala berupa keterbatasan teknologi, rendahnya pelaporan masyarakat, dan kesulitan pembuktian. Upaya yang dilakukan meliputi langkah preventif, seperti sosialisasi dan edukasi hukum, serta langkah represif berupa penangkapan pelaku dan pengungkapan jaringan kriminal. Kesimpulannya, efektivitas penerapan pasal ini membutuhkan peningkatan kapasitas aparat, kolaborasi antar lembaga, dan kesadaran hukum masyarakat.
Strengthening Bhinneka Tunggal Ika in Addressing Intolerance Issues in Indonesia Langingi, Sony; Yani, Achmad; Hadja, Yeheskiel Teju
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1170

Abstract

Indonesia is a country with ethnic, religious, racial, and cultural diversity that is a strength in national and state life. However, in recent years, the issue of intolerance has increased, marked by discrimination against minority groups, hate speech based on SARA, and the spread of hoaxes through social media. This phenomenon has the potential to threaten national unity if not addressed with an effective strategy. Therefore, this study aims to examine the role of Bhinneka Tunggal Ika as the main principle in dealing with intolerance in Indonesia. This study uses a qualitative approach with literature study and policy analysis methods. Data were collected from various academic sources, government policies, and media studies related to the issue of intolerance. The results of the study show that strengthening the value of Bhinneka Tunggal Ika can be a strategic solution in overcoming intolerance, especially through three main aspects, namely multicultural education, strict government regulations, and the role of the media in building a positive narrative about diversity. In addition, the role of civil society, religious figures, and educational institutions are also crucial factors in maintaining social harmony. This study offers novelty by integrating various approaches in strengthening Bhinneka Tunggal Ika as the main foundation in facing the challenges of intolerance. With synergy between the government, educational institutions, media, and society, the value of diversity can continue to be maintained to strengthen national unity. The results of this study are expected to be a reference for policy makers and academics in designing more effective strategies to create a harmonious and inclusive social life in Indonesia.
ANALISIS EFEKTIVITAS DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANGKA STUNTING DI KECAMATAN TILANGO KABUPATEN GORONTALO Djenaan, Fildzah Muzdalifah; Kasim, Nur Mohammad; Sarson, Mohammad Taufiq Zulfikar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 - Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di bidang perkawinan, khususnya Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan tentang dispensasi perkawinan. Fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi dampak undang-undang tersebut terhadap angka stunting di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, analisis dokumen hukum, serta data statistik kesehatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas kesehatan anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti pemahaman masyarakat mengenai undang-undang, akses pendidikan, dan dukungan pemerintah lokal sangat mempengaruhi efektivitasnya. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai undang-undang serta program-program yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak untuk menekan angka stunting di daerah tersebut.
Transformasi Digital dan Keamanan Siber: Upaya Penanggulangan Kejahatan di Era Teknologi di Indonesia Djibu, Maudy A.
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penggunaan teknologi dalam penanggulangan kejahatan cybercrime di Indonesia. Di era digital yang semakin berkembang, kejahatan siber menjadi ancaman serius bagi keamanan informasi dan data pribadi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memungkinkan pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan melawan hukum dengan cara yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mengadopsi teknologi terbaru dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber. Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menunjukkan komitmen Indonesia dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengguna teknologi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pembuktian kesalahan di pengadilan. Literasi digital yang rendah di masyarakat juga menjadi kendala, mengingat banyak orang belum sepenuhnya memahami peraturan terkait kejahatan siber. Strategi yang dapat diterapkan mencakup peningkatan pendidikan tentang keamanan siber, penerapan teknologi keamanan seperti kriptografi, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat terhadap risiko kejahatan siber.
Relevansi Sanksi Pidana Dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion Di Indonesia Sri Wahyuni S. Moha; Arif Mahfudin Ibrahim; Sri Olawati Suaib; Melki T. Tunggati
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1199

Abstract

Tindak pidana tax evasion atau penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan sistem perpajakan yang adil. Di Indonesia, upaya penegakan hukum terhadap tax evasion dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu hukuman pidana dan denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah mengalami beberapa perubahan. Meskipun regulasi perpajakan telah mengatur sanksi bagi pelaku penggelapan pajak, masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas dan relevansi penerapan hukuman pidana dibandingkan dengan denda administratif dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tax evasion. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) guna menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, seperti UU KUP dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal, buku, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai sejauh mana penerapan sanksi pidana dan administratif mampu memberikan efek jera serta memastikan pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum positif di Indonesia telah cukup jelas dalam mengatur penerapan hukuman pidana dan denda administratif terhadap tax evasion, namun implementasinya masih menghadapi kendala. Denda administratif lebih sering digunakan karena dinilai lebih efisien dalam mengembalikan kerugian negara, sementara hukuman pidana diterapkan secara selektif untuk kasus yang dianggap serius. Perbandingan antara kedua sanksi ini menunjukkan bahwa denda administratif sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku dengan kapasitas finansial besar, sedangkan hukuman pidana menghadapi tantangan dalam pembuktian unsur kesengajaan dan proses hukum yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih proporsional dalam menyeimbangkan kedua jenis sanksi guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH DIPLOMAT DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN EMAS OLEH PEJABAT DIPLOMATIK AFGHANISTAN DI MUMBAI) Siagian, Afny Azzahra; Julianda, Adela; Fauzi, Rizka Amanda; Septaria, Ema; Adepio, Ilham
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1226

Abstract

Hubungan antarnegara yang semakin kompleks, karena hal itu diplomasi memainkan peran penting dalam membangun hubungan internasional. Namun, kekebalan diplomatik yang diberikan oleh Konvensi Wina 1961 sering kali menimbulkan pertanyaan tentang batasannya, terutama ketika ada potensi penyalahgunaan. Kasus diplomat Afghanistan, Zakia Wardak, yang terlibat dalam penyelundupan emas di Mumbai pada tahun 2024, meskipun Wardak memiliki kekebalan diplomatik, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum bagi negara penerima (India) dan negara pengirim (Afghanistan). Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif yang digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang relevan, termasuk Konvensi Wina 1961. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pasal 36 ayat 2 Konvensi Wina 1961, India berhak memeriksa barang bawaan diplomat, tetapi tidak dapat menahan atau menuntutnya kecuali Afghanistan mencabut kekebalan tersebut Kekebalan diplomatik yang diberikan untuk melindungi tugas diplomatik tetap memiliki batasan, terutama ketika menyangkut penyalahgunaan hak tersebut. Meskipun India tidak dapat menuntut Zakia Wardak karena kekebalan diplomatiknya, Afghanistan tetap bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekebalan tersebut. Tindakan hukum hanya dapat diambil jika Afghanistan mencabut kekebalan diplomatnya kemudian baik melalui pengakuan kesalahan, penyitaan barang, pengambilan tindakan penyelesaian atau tindakan diplomatik lainnya untuk menjaga hubungan bilateral yang baik.
STRATEGI KEHUMASAN DALAM MENDORONG REALISASI UU NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI GORONTALO Umar, Sri Rahayu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1250

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kehumasan Dinas Pariwisata Gorontalo dalam merealisasikan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasca pandemi Covid-19. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini mengkaji peran ganda humas sebagai: (1) komunikator yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan destinasi wisata dan membangun hubungan dengan audiens potensial; serta (2) pembangun citra yang mendukung manajemen pariwisata melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk menciptakan reputasi positif destinasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran kehumasan sangat vital, implementasinya belum optimal akibat dampak berat pandemi, termasuk penurunan kunjungan wisatawan hingga 70-80%, penutupan hotel, dan ketidakpastian kebijakan new normal. Kendala utama meliputi keterbatasan eksposur destinasi baru, trauma psikologis wisatawan, dan tantangan adaptasi digital. Studi ini merekomendasikan: (a) pemerataan promosi semua objek wisata, (b) penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan (c) inovasi konten media sosial untuk mengatasi hambatan psikologis dan ekonomi pasca pandemi. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi penyusunan strategi komunikasi pariwisata yang resilien berbasis kerangka hukum UU Kepariwisataan.
BETWEEN MERCY AND JUSTICE: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Percobaan Bunuh Diri di Indonesia Abdul, Siti Adelia Eka Putri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1251

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam kasus percobaan bunuh diri di Indonesia melalui perspektif hukum dan kesehatan mental. Fokus penelitian adalah menganalisis kesenjangan antara pendekatan hukum pidana yang ada dengan kebutuhan perlindungan kesehatan jiwa korban. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan teknik analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kasus-kasus terkait. Hasil penelitian mengungkap tiga temuan utama. Pertama, KUHP Indonesia (Pasal 345) hanya mengkriminalisasi pihak yang membantu atau memfasilitasi bunuh diri dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara, sementara pelaku percobaan bunuh diri sendiri tidak dapat dipidana. Kedua, terdapat paradoks dalam implementasi hukum dimana bunuh diri diakui sebagai masalah kesehatan mental tetapi tidak didukung kebijakan pencegahan yang memadai. Ketiga, faktor pemicu seperti depresi, tekanan ekonomi, dan trauma psikologis memerlukan pendekatan multidisiplin yang melampaui kerangka hukum pidana. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana saat ini belum efektif dalam menangani akar masalah percobaan bunuh diri. Untuk itu, penelitian merekomendasikan: penguatan sistem kesehatan mental berbasis komunitas; harmonisasi antara UU Kesehatan Jiwa No. 18/2014 dengan ketentuan KUHP; serta (3) program edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma. Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pendekatan yang lebih seimbang antara aspek keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Pembagian Royalti Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Siregar, Bismar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1256

Abstract

Divorce often triggers joint property division issues, including copyright royalties which have high economic value. Intellectual property rights (IPRs), including copyrights, play a role in protecting innovation, driving the economy and knowledge transfer in the modern era. Copyright, as part of IPR, protects and encourages creativity by providing economic incentives through royalties and joint property. This research is a library research, which is done by collecting, analyzing, and interpreting narratives comprehensively on document data to obtain a complete, comprehensive and holistic insight into intellectual property rights as an object of joint property. The results of this study found that according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 35 states that intellectual property rights obtained during marriage can become joint property. In addition, each spouse continues to control the innate property of each husband and wife as well as the property they each obtain as a gift or inheritance, as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. This is also clarified in Article 119 BW Burgelijk Wetboek, which says that the husband and wife's property is immediately united at the time of the formation of the marriage bond. The enactment of KHI, which is based on the legal instrument of Presidential Instruction Number 1 of 1991, is considered no longer relevant to follow the development of applicable law in Indonesia. The provisions regarding joint property, IPRs has not explicitly explained the status of IPRs as joint property.
ANALISIS KEADILAN SUBTANTIF PADA PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan No 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw) Putri, Reza; Fathonah, Rini; Cemerlang, Aisyah Muda
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1259

Abstract

Penganiayaan merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan seseorang untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap orang lain. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, penyelidikan menjadi kunci dalam peradilan untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan substantif dalam putusan bebas perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kasus, penelitian ini mengkaji penerapan keadilan subtantif dalam sistem peradilan pidana anak dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan hakim memutuskan putusan bebas karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan Anak Pelaku dalam tindak pidana tersebut. Keputusan ini mencerminkan prinsip keadilan substantif, dengan memastikan hak-hak anak tetap terlindungi serta mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang terungkap. Karena unsur penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak terpenuhi, putusan ini dianggap tepat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Evaluasi dan pemantauan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan hak-hak Anak Pelaku tetap terlindungi dan keadilan subtantif ditegakkan.

Page 10 of 26 | Total Record : 258

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue