cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 258 Documents
 9   10   11   12   13 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TOUR TRAVEL DALAM KASUS PEMBATALAN TIKET OLEH KONSUMEN (Studi Kasus Omega Tour Travel Dikota Bengkulu) Klasdayati, Futri Roza; Marlinah; Sufriadi, Yanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1271

Abstract

Pelaku usaha mengalami kerugian ketika pelanggan membatalkan tiket mereka, sehingga penting untuk melihat perlindungan hukum seperti apa yang tersedia dalam situasi ini. Dengan menggunakan Omega Tour Travel sebagai studi kasus di Kota Bengkulu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku industri perjalanan wisata ketika menghadapi kasus pembatalan tiket oleh pelanggan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris sosio-legal dengan fokus pada hukum dan masyarakat secara keseluruhan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Partisipan penelitian ini adalah tiga orang yang saat ini atau mantan karyawan Omega Tour Travel Kota Bengkulu dan tiga orang yang pernah membatalkan tiket mereka dengan Omega Tour Travel Kota Bengkulu. Temuan penelitian menunjukkan penggunaan perlindungan hukum yang bijaksana dan sesuai dengan peraturan bagi para pelaku industri perjalanan wisata, dengan referensi khusus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan perjanjian tertulis antara para pelaku industri dan pelanggan. Para pelaku usaha memiliki kebijakan pembatalan resmi yang merinci bagaimana mereka akan menangani pengembalian uang dan biaya administrasi. Sayangnya, ketidakpahaman pelanggan akan perjanjian pembatalan dan aturan yang telah disepakati sebelumnya sering kali menghalangi pelaksanaan kebijakan ini. Untuk itu, penting bagi pelaku usaha dan pelanggan untuk berkomunikasi dengan jelas dan bertukar informasi yang akurat.
Perspektif Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi Dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN Oleh TNI Dwi Julica Sari; Lili Sintia; Martinus Alexander Simanjuntak; Ridho Kurniawan; Iskandar; Desi Hafizah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1285

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan penerimaan anggota TNI sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip reformasi birokrasi, khususnya terkait sistem merit dan netralitas birokrasi. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengangkatan TNI/Polri sebagai ASN tanpa melalui mekanisme seleksi terbuka dan berbasis kompetensi berpotensi melanggar prinsip meritokrasi dan menimbulkan ketimpangan dalam sistem birokrasi. Selain itu, masuknya unsur militer ke dalam jabatan sipil dapat mengganggu netralitas ASN dan menciptakan konflik kepentingan dalam kebijakan publik. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan amanat reformasi dan prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan secara komprehensif agar selaras dengan tujuan reformasi birokrasi dan menjamin profesionalisme ASN di Indonesia.
Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Adiatma, Achmad Fahmi; Abid Uais Al-qarni; Ohoiwutun, Y.A. Triana
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1287

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius yang membutuhkan solusi hukum efektif di luar proses peradilan konvensional. Mediasi penal yang berbasis prinsip keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih cepat, ekonomis, dan harmonis dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Kajian ini menguraikan dasar hukum mediasi penal dalam sistem hukum Indonesia, termasuk diskresi kepolisian dan peraturan terkait, sekaligus menegaskan potensinya dalam mengurangi penumpukan perkara dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Pembahasan diperkaya dengan perbandingan praktik di negara lain seperti Austria dan Jerman untuk mengusulkan model mediasi yang ideal—victim-offender mediation—bagi konteks Indonesia. Tantangan implementasi, termasuk belum adanya payung hukum formal dan kebutuhan perubahan paradigma penegak hukum, turut dianalisis. Temuan penelitian merekomendasikan mediasi penal sebagai mekanisme pelengkap peradilan pidana tradisional, khususnya untuk tindak pidana ringan, guna mencapai hasil pemulihan sekaligus menjaga kepastian hukum dan harmoni sosial.
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELKTUAL SECARA ONLINE: MANFAAT HUKUM Pratiwi , Meirina Dewi; Wahyuningrum, Kartika Sasi; Erniwati
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1288

Abstract

Pendaftaran hak cipta yang dilakukan secara online tanpa adanya pemeriksaan secara mendetail mengakibatkan peluang bentuk terjadinya kejahatan terhadap kekayaan intelektual. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Bagiaman Pengaturan Hukum mengenai Pendaftaran Hak Cipta Secara Online? Dan Bagiamana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak kekayaan intekektual yang di daftarkan secara onlien?, Metode penerlitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Pengetauran mengenai pendaftarn hak cipta secra eletronik di atur dalam Pasal 66 ayat (2) menerangkan bahwa permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dilakukan secara elektronik dan/atau non elekronik. Namun baik dalam Pasal 66 maupun bagian penjelasan pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut. Jika dicermati keseluruhan dari Pasal 64 – Pasal 79 UU Hak Cipta hanya mengatur hal-hal pokok mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 70, yakni “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Namun peraturan pemerintah ini nampaknya hingga saat ini belum dilahirkan. Mengenai perlindungan hukum terhadap ppemegang hak yang mendaftarkan hak cipta secara online Berdasarkan ketentuan di atas maka pendaftraan hak cipta dapat dibatalkan demi hukum jika tidak sesuai dengan UU Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan prinsip “Hak Cipta diperoleh bukan karena pencatatan, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang tercatat dan yang tidak tercatat serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat membuktikan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian pencatatan atas ciptaan tersebut.
KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MONEY LAUNDERING DI INDONESIA Indara, Rona; Wahyuningrum , Kartika Sasi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1289

Abstract

Problematik Pencucian uang ini sudah mendapat perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara, Sebagai suatu fenomena kejahatan yang dinamakan “organized crime”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Di Indonesia? dan bagiamana Upaya kebijakan hukum d Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang? , menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian sebagai berikut “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh masing-masing Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedang tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 5 adalah tindak pidana pencucian uang pasif.
Kedudukan Pajak dalam Transaksi Ekspor: Memahami Kewajiban PPN bagi Pengusaha di Indonesia Fredlyna, Aurellia Mirabel; Permatasari, Nian Puspita; Oktasani, Reda; Azzahra, Aisyah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1299

Abstract

This study discusses the position of tax in export transactions with a focus on understanding the Value Added Tax (VAT) obligations for entrepreneurs in Indonesia. This study was conducted to answer various questions related to the implementation and compliance of taxes in export transactions, considering the importance of the export sector in national economic growth. This topic was chosen based on the high relevance between tax regulations and the role of exports in driving the economy. Using the normative legal method approach and literature study, this study aims to understand the implementation of VAT rules for export entrepreneurs. The main findings show that although the VAT policy on exports is classified as goods or services that are not subject to tax, there are still gaps in its implementation due to the low understanding of entrepreneurs regarding tax rules and obligations. This study contributes by providing guidance to improve tax compliance and providing additional insights for regulators to clarify the rules to reduce potential non-compliance. In conclusion, this study highlights the importance of tax education and policy reform to create a more efficient and transparent export tax system.
OPTIMALISASI PERAN HUKUM ADAT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA: REFLEKSI DARI KASUS DI TIMOR TENGAH UTARA Utami, Rahayu Sri; Rezki, Moch. Gufron Fajar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1307

Abstract

Indonesia sebagai negara yang multikultural memiliki sistem hukum yang bersifat pluralistik, di mana hukum adat tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional. Salah satu wilayah yang menampilkan peran signifikan hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana adalah Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi peran hukum adat dapat dilakukan dalam penanganan tindak pidana, dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat di Timor Tengah Utara memiliki mekanisme penyelesaian pidana berbasis rekonsiliasi sosial dan keadilan restoratif. Namun, terdapat tantangan seperti potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap kelompok rentan, dan minimnya integrasi hukum adat dengan sistem hukum formal. Kesimpulannya, optimalisasi peran hukum adat dalam penanganan tindak pidana memerlukan sinergi antara negara dan masyarakat adat melalui pengakuan hukum, pendampingan, dan pengawasan agar prinsip keadilan substantif tetap terjaga.
Implikasi Hukum Daluwarsa Utang Pajak bagi Wajib Pajak dan Negara Pandini, Anindya Intan; Putri, Merliani Riskiana; Patmawati, Nanda
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1324

Abstract

Tax debt is an amount of tax that must still be paid by the Taxpayer to the state and is part of the state's right to be collected in accordance with applicable laws and regulations. In some conditions, tax debt can end due to payment, compensation, exemption, deletion, or expiration. Of the five methods, expiration is an important issue because it concerns the aspect of legal certainty and the temporal limitations of the state's right to collect taxes. This study aims to find out how the legal regulations related to the expiration of tax debt in Indonesia are and what are the legal implications of the expiration of tax debt for taxpayers and the state. The research method we use is a data collection method, namely a normative legal study carried out by collecting various data. In the context of tax debt, expiration means that after a certain period of time, the state loses the right to collect taxes from the party in debt. Through the third amendment to the KUP Law with Law Number 28 of 2007, the expiration period for tax collection which was previously 10 years was shortened again to 5 years. For taxpayers, the expiration of tax debt has a legal impact that is freeing from financial responsibility for tax obligations that have passed the collection deadline. From the perspective of the state, the expiration of tax debt can have a serious impact on the loss of the right to collect state revenue that has been legally determined. Therefore, the expiration of tax debt should not be seen as a legal weakness, but rather as a control mechanism that tests the effectiveness of the state's tax administration function.
Hukum Islam dan Fenomena Pernikahan Kontrak Antara Legalitas dan Moralitas Aulia, Putri; Azizah , Anisa Fitriani; Nia P, Tasya Halimah; Azalia, Maria Benedicta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1325

Abstract

Marriage in Islam is more than just a legal bond between a husband and wife—it also represents deep religious, social, and moral values. This study explores the practice of contractual marriage (nikah mut’ah), a subject that has been debated by Islamic scholars and legal experts for centuries. Using a literature review, the research examines various sources that discuss the differing views of Sunni and Shia scholars on the legality and social impact of this practice. The study reviews classical Islamic law, which views marriage as a permanent union meant to establish a family based on peace (sakinah), love (mawaddah), and compassion (rahmah). In contrast, some Shia interpretations allow temporary marriages under certain conditions that suit social needs. A comparison of regulations in countries such as Iran, Saudi Arabia, and Indonesia shows that temporary marriage contracts have different legal and social effects. For example, in Indonesia such contracts are not recognized because they conflict with national laws and traditional family values. The findings reveal that contractual marriage affects not only legal rights but also has psychological and social consequences, particularly for women and children who may face stigma and discrimination. The research contributes by examining the balance between rights and obligations in such marriages and calls for a reevaluation of Sharia principles in the light of modern social changes to better protect vulnerable groups.
Implementasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) Terhadap Indonesia Menurut Hukum Internasional Ano Dwi Wijaya; Dista Aulia; Naurah Qanitah Dzakirah; Ema Septaria; M. Ilham Adepio
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1330

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership di indonesia menurut hukum internasional, mengetahui pengaturan RCEP menurut konvensi wina 1969 tentang perjanjian internasional. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan ketentuan konvensi internasional dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership berdampak pada ekspor RCEP dapat meningkatkan akses pasar bagi produk-produk Indonesia, mempecepat arus investasi asing langsung, dan memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, di sisi lain, persaingan dengan produk impor yang lebih murah serta ketimpangan daya saing Industri domestik. Peran konvensi wina 1969 memberikan kepastian hukum sebagai acuan untuk memastikan bahwa perjanjian RCEP tersebut sesuai dengan asas pacta sunt servanda dan itikad baik.

Page 11 of 26 | Total Record : 258

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue