cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 370 Documents
 11   12   13   14   15 
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi Nastin, Emo; Syah, Alwiyah Sakti Ramdhon; Tuasikal, Rakia Hadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1361

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik pada perkara korupsi pada Putusan Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst dan Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst dan bagaimana penerapan aturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni penelitian terhadap norma- norma hukum tertulis yang di buat dan di undangkan oleh lembaga- lembaga atau pejabat yang berwenang, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan secara deduktif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hakim dalam memutusakan perkara padaPutusan Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst dan Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst adalah berdasarkan analisis yuridis dan analisis non-yuridis. Adapun penerapan aturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsu di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 KUHP, Pasal 35 ayat (1) KUHP, Pasal 38 KUHP, Pasal 18 huruf d Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsipdasar hak Asasi Manusia.
Konvergensi Hukum Negara dan Syariat: Membaca Ulang Pengaturan Nafkah Anak Setelah Perceraian H. Djuli, Sisinta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1362

Abstract

This study aims to analyze the convergence of state law and sharia in the regulation of child support after divorce in Indonesia through a literature study with a qualitative normative approach. Data were collected from the analysis of primary legal documents such as Law No. 1/1974, KHI, and SEMA of the Supreme Court, as well as secondary sources in the form of journals and court decisions. The results of the study indicate that although there is harmonization between positive law and sharia in the principle of responsibility for support (Article 41 of the Marriage Law in conjunction with Article 80 of the KHI), the absence of a standard for the amount of support in the KHI causes disparities in court decisions. The implementation of the SEMA of the Supreme Court (No. 3/2015, No. 7/2012) as a dynamic reference also often does not take into account inflation and the real needs of children, while the absence of a monitoring mechanism for the execution of support decisions - especially for BUMN employees who are no longer subject to PP No. 10/1983 - is a serious challenge. The study concludes that the convergence of state law and sharia has not been fully effective in guaranteeing legal certainty for child support due to weak enforcement and the absence of a standard formula. For this reason, it is recommended: (1) codification of the KHI by including objective economic parameters, (2) strengthening the capacity of religious judges in assessing children's needs through special training, and (3) cross-sector collaboration between the courts, the Directorate General of Taxes, and social services for ongoing monitoring. These findings highlight the urgency of improving regulations that integrate the principles of economic justice with the protection of children's rights in a more comprehensive manner.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G.S/2018/PN SON) Rahmawati, Widya; Simanjuntak, Kristi W.; Rakia, A. Sakti. R. S.
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1363

Abstract

Kedudukan perjanjian kredit tanpa jaminan hak tanggungan adalah perjanjian sah dalam hukum perdata selama sesuai dengan (Pasal 1320 KUHPerdata), meskipun tidak diatur dalam UU Hak Tanggungan karena tidak melibatkan agunan berupa tanah atau bangunan. Kredit jenis ini tetap diakui oleh Undang-Undang Perbankan, dan pelaksanaannya tunduk pada prinsip kehati-hatian serta penilaian kelayakan debitur. Namun, tanpa hak tanggungan, posisi hukum kreditur menjadi lebih lemah jika terjadi wanprestasi, karena tidak memiliki hak eksekusi langsung terhadap objek jaminan, sehingga penyelesaian harus melalui gugatan perdata di pengadilan. Penyelesaian kredit macet tanpa jaminan hak tanggungan sesuai putusan No.: 11/pdt.g.s/2018/pn son yaitu kredit dengan jaminan hak tanggungan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur karena memungkinkan eksekusi langsung melalui parate eksekusi tanpa perlu putusan pengadilan. Sebaliknya, kredit tanpa hak tanggungan lebih berisiko karena eksekusi hanya dapat dilaksanakan lewta gugatan perdata dan putusan pengadilan yang inkracht, sehingga proses penyelesaiannya lebih lambat dan kompleks. Namun, baik kredit dengan maupun tanpa jaminan tetap sah secara hukum selama sesuai dengan syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata. Bagi debitur, hak tanggungan menciptakan tanggung jawab dan risiko lebih besar, namun memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Kasus Pada Polresta Sorong Kota) Kia, Hajeria; Hidaya, Wahab Aznul; Sahertian, Marthin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1364

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di wilayah hukum Polresta Sorong Kota, serta hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses tersebut dan strategi yang diterapkan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedural, dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap penyerahan tersangka (P-21 dan tahap II). Hambatan yang dihadapi meliputi sulitnya pelacakan situs judi online, kurangnya bukti fisik, perkembangan teknologi yang cepat, serta keterbatasan SDM. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polresta Sorong Kota membentuk unit cyber, bekerja sama dengan Kominfo dan Cyber Mabes Polri, meningkatkan edukasi masyarakat, serta melakukan cyber patrol. Selama periode 2022–2025, sebanyak 13 kasus judi online berhasil ditangani dengan 12 tersangka. Penegakan hukum ini diharapkan dapat menekan tindak pidana judi online di kota sorong.
EFEKTIVITAS MEDIASI DENGAN PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG Astreed S. Lumentung, Imelda; Simanjuntak, Kristi W.; Rakia, A. Sakti. R. S.
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1368

Abstract

Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang berperan utama pada kehidupan manusia, baik sebagai sumber penghidupan maupun tempat tinggal. Nilai tanah tidak hanya bersifat ekonomi, namun juga sosial dan budaya, sehingga sering kali menjadi objek konflik dan sengketa antarindividu, kelompok, atau instansi. Sengketa pertanahan biasanya timbul akibat ketidakjelasan hak kepemilikan, tumpang tindih dokumen, serta kepentingan yang saling berbenturan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah dengan non-litigasi melalui mediasi sebagai alternatif yang diandalkan. Penelitian ini memiliki tujuan dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan sengketa pertanahan dengan mediasi yang diterapkan Kantor Pertanahan Kota Sorong sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif, dengan wawancara bersama pejabat pertanahan dan studi dokumen. Hasilnya menjelaskan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Sorong lebih efisien dibandingkan proses litigasi, baik dari sisi waktu, biaya, maupun efektivitas penyelesaian. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidakhadiran para pihak, kurangnya itikad baik, hingga campur tangan pihak ketiga. Oleh karena itu, mediasi perlu didukung oleh peningkatan kapasitas mediator, pemahaman hukum oleh para pihak, serta komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi kolaboratif menjadi pendekatan yang ideal karena menekankan pada pencapaian solusi bersama dan menjaga hubungan antar pihak.
Interpretasi Hukum Terhadap Frasa Pemeriksaan Calon Tersangka Pada Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Dalam Dinamika Praperadilan di Indonesia Andi Hakim Lubis; Purba, Rismanto J.
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1374

Abstract

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada prinsipnya telah merubah pola penetapan tersangka yang selama ini tanpa didahului pemeriksaan calon tersangka. Meskipun terminologi tersebut tidak dirumuskan secara jelas dalam KUHAP di Indonesia dan juga hanya termuat dalam ratio decendi Mejelis telah menimbulkan multitafsir dan perdebatan panjang dikalangan aparat penegak hukum maupun para ahli hukum. Sehingga terhadap hal yang demikian sering dijadikan alasan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam sidang praperadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni dengan cara meneliti kepustakaan terhadap teks hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil-hasil riset serta dokumen-dokumen hukum lain yang relevan dengan dinamika praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks penelitian ini terhadap ratio decidendi pemeriksaan calon tersangka akan digunakan interpretasi teleologis dan gramatikal sebagai pisau analisis. Terjadap frasa pemeriksaan calon tersangka berdasarkan interpretasi teleologis dimaksudkan antisipasi untuk melindungi kepentingan hak asasi manusia dan potensi kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Namun berdasarkan intrepetasi gramatikal, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Dampak pemeriksaan calon tersangka dalam penegakan hukum tentunya akan megahasilkan proses yang lebih berkualitas, akuntabel serta menghargai hak asasi manusia kedatipun dalam konteks tertentu dapat menggangu proses hukum untuk menekan angka kejahatan.
DAMPAK SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX/2021 DALAM UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PKPU Jufriyadi, Jufriyadi; Purba, Jan Thetuko Syah Putra
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1378

Abstract

The Constitutional Court's Decision No. 23/PUU-XIX/2021, which opens the door for cassation appeals against PKPU decisions, does not provide any benefits to either creditors or debtors in terms of quickly resolving debt obligations. This creates uncertainty for creditors regarding their claims against debtors, especially since, following the Constitutional Court's decision, the legal procedures for cassation remain unclear, and if cassation is granted, creditors will not have clarity on the resolution of their debts. Following the issuance of SEMA No. 1 of 2022, which reinstates the legal norm that PKPU decisions cannot be subject to cassation appeals as per Article 235(1), this provides legal certainty. However, on the other hand, the status of SEMA No. 1 of 2022, which is not part of the legislation, may lead to multiple interpretations among creditors regarding which rules should be applied in implementing the legal provisions of PKPU decisions. The purpose of a PKPU application, whether by the debtor or creditor, is to restructure debts. A PKPU application is not exclusively the domain of the debtor; creditors are also granted the same opportunity to file a PKPU application against the debtor, as stipulated in Article 222(3) of the UUK-PKPU. The PKPU ruling, as stipulated in Article 235(1), is not subject to cassation, as the PKPU proceedings are swift and simple. The granting of a PKPU application benefits both the debtor and the creditor by enabling them to settle their debts through a peace proposal submitted by the debtor
ANALISIS PUTUSAN NO.254/PID.SUS/2014/PN.PTK TERKAIT TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Rizki; Br.Sinaga, Putri Lampita
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1396

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dengan studi kasus Putusan No. 254/Pid.Sus/2014/PN.PTK. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan dan dokumentasi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU SPPA menekankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, dengan pendekatan double track system (pidana dan tindakan). Dalam kasus yang dikaji, hakim menjatuhkan pidana bersyarat dengan mempertimbangkan usia, penyesalan pelaku, serta dampak sosial. Temuan ini menguatkan bahwa peradilan pidana anak menekankan rehabilitasi dibanding penghukuman represif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik hukum pidana anak di Indonesia dan menegaskan pentingnya penerapan pendekatan non-punitif dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
Perlindungan Hukum Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia Naurah, Gladdays; Saragih , Yasmirah Mandasari; Pratiwi, Septi Dwi; Iswahyudi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1415

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap pasien dari tindakan malpraktik dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien telah diatur melalui jalur pidana, perdata, dan administratif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan pembuktian, aksesibilitas hukum, dan ketidakseimbangan posisi antara pasien dan tenaga medis. Hak-hak pasien seperti informed consent, akses informasi, dan perlakuan adil masih sering terabaikan dalam praktik. Perlindungan hukum yang efektif menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, akuntabel, dan berkeadilan.
IMPLEMENTASI PENGATURAN BATAS USIA KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN KARANGASEM Trinaya Dewi, A.A Mas Adi; Anak Agung Linda Cantika; Dharma Pradana, I Made Dwipayana
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1420

Abstract

The number of child marriages in Karangasem Regency has increased, reaching 2,000 couples per year. This is despite the fact that Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage regulates the legal minimum age for marriage in Indonesia. The aim of this study is to examine the implementation of the regulation on the legal minimum age for marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage in Karangasem Regency, and to identify the obstacles in its implementation. This study employs an empirical legal research method with a descriptive approach. The data used in this research consist of primary and secondary data, collected through observation and interviews. The sampling technique applied is non-probability sampling in the form of purposive sampling. The data are processed using qualitative analysis and presented descriptively. The implementation of the legal minimum age for marriage in Karangasem Regency has not been carried out optimally as mandated by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law, particularly regarding the minimum legal age for marriage. This shortcoming is due to several contributing factors. The challenges in implementation include factors related to law enforcement, infrastructure/facilities, societal factors, and cultural or legal culture factors. There is a need for synergy between the local government and the community to conduct outreach and prioritize the equitable implementation of the legal minimum age for marriage in Karangasem Regency.

Page 13 of 37 | Total Record : 370

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue