cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 29   30   31   32   33 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK RESTRUKTURISASI KREDIT PASCA PANDEMI Fitrianto, Bambang; Manulang, Dewi Fortuna; Dharmawan, Andhika Tri; Batubara, Luthfi Alghifari; Sianturi, Sinta Grace Ika; Lestari, Suntya Indah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1990

Abstract

The COVID-19 pandemic has caused a decline in economic activity and increased the risk of problematic credit, thereby endangering the stability of the financial sector, especially banking. To maintain the availability of cash in banks and help affected debtors, the government through the Financial Services Authority (OJK) is implementing a credit restructuring policy. This research uses a normative juridical approach and literature study to evaluate the legal basis, implementation, and impact of credit restructuring policies after the pandemic. The research results show that the restructuring policy has a strong legal basis. This is indicated by POJK No. 11/POJK.03/2020 and its derivative regulations, the Banking Law, and civil law principles (Article 1338 of the Civil Code). Although restructuring increases the stability of the financial system and benefits debtors economically, it also raises problems such as the risk of moral hazard and debtors' dependence on payment slack. Therefore, to ensure that this policy is successful in the long term, consistent monitoring and application of the precautionary principle is essential.
Pengaturan Hukum e-Court bagi Pengguna Non-Advokat: Mekanisme, Tantangan, dan Solusi (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun2022) Romadlon, Aunur; Effendi, Prihatin; Wachidiyah Ningsih, Dwi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1992

Abstract

Persidangan elektronik (e-Court) sebagai inovasi digital Mahkamah Agung bertujuan meningkatkan efisiensi akses keadilan, namun menimbulkan tantangan bagi Pengguna Non-Advokat yang tidak didampingi pengacara. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji rumusan masalah utama: Sejauh mana korelasi definisi normatif Pengguna Non-Advokat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 7 Tahun 2022 dengan mekanisme verifikasi dan partisipasi e-Court, serta gap normatifnya dengan UU No. 48/2009, dalam menjamin equality before the law bagi non-advokat. Rumusan masalah: (1) Bagaimana definisi normatif Pengguna Non-Advokat (Pasal 1 angka 6 PERMA 1/2019) berkorelasi dengan verifikasi identitas digital dan partisipasi virtual (Pasal 4 ayat 2 & Pasal 17 PERMA 7/2022) untuk menjamin equality before the law? (2) Bagaimana gap normatif PERMA 1/2019 jo. 7/2022 dengan UU No. 48/2009 yang menghambat Pengguna Non-Advokat, serta solusi rekonstruksi normatifnya? Analisis menunjukkan definisi tersebut memadai secara formal, tetapi memerlukan harmonisasi dengan asas due process untuk menghindari diskriminasi akses. Gap utama meliputi ketidakjelasan lex clara tentang tanda tangan elektronik dan bantuan teknis, yang melanggar asas lex certa terhadap UU No. 48/2009 Pasal 4-5. Solusi rekonstruksi normatif diusulkan melalui amandemen PERMA: penambahan pasal helpdesk digital wajib, integrasi verifikasi INA Pass, dan sosialisasi literasi hukum digital untuk keadilan inklusif.
REFORMULASI HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN SKCK DALAM PROSES REKRUTMEN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF HAM Arianti, Ririn; Agustalita , Dinda Hediyuan; Vitria, Yati
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1995

Abstract

Penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat dalam penerimaan pegawai di Indonesia diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014. SKCK ini sering kali menjadi salah satu kelengkapan administratif yang tidak wajib, menyebabkan adanya diskriminasi sistemik kepada mantan narapidana yang menghalangi akses mereka terhadap pekerjaan dan reintegrasi sosial. Hal ini dianalisis dengan metode yuridis normatif yang menginventarisasi peraturan utama seperti UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan serta prinsip non-diskriminasi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi ILO Nomor 111. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana regulasi hukum yang berkaitan dengan penggunaan SKCK dalam rekrutmen tenaga kerja, yang seringkali disalahartikan sebagai syarat yang mutlak meskipun sebenarnya bersifat diskresioner? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi mantan narapidana dalam konteks penggunaan SKCK, di mana catatan kriminal sebelumnya melanggar hak asasi manusia dan reintegrasi, serta usulan dari Kemenkumham 2025 untuk membatasi atau menghapusnya? Hasil analisis normatif menunjukkan ketidaksesuaian dalam regulasi yang memerlukan reformulasi, termasuk penetapan batas waktu relevansi catatan kriminal (5-10 tahun setelah pembebasan), verifikasi proporsional yang berlandaskan risiko jabatan, serta harmonisasi dengan UU Cipta Kerja guna mencapai keadilan restoratif yang sejalan dengan SDGs 8 tentang pekerjaan yang layak, tanpa mengesampingkan kepentingan publik.
Hak Kewarisan Anak Angkat Tercatat sebagai Anak Kandung dalam Kompilasi Hukum Islam Liana, Liana; Vitria, Yati; Noer, Zakiah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1996

Abstract

Pencatatan anak angkat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga masih kerap ditemukan dalam praktik administrasi kependudukan di Indonesia. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan penentuan kedudukan hukum dan hak kewarisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan anak angkat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga bersifat administratif dan tidak mengubah kedudukan hukum anak menurut hukum keluarga Islam. Anak angkat tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya dan tidak berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan sistem kewarisan Islam. Akibat hukum pencatatan tersebut terhadap hak kewarisan bersifat terbatas, karena hak anak angkat hanya dapat diberikan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara aspek administratif dan aspek keperdataan guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum kewarisan Islam.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OLAHRAGAWAN (KAJIAN PASAL 1365 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN) Dwisari, Amelia; Noer, Zakiah; Effendi, Prihatin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2000

Abstract

This study analyzes the urgency of legal protection for athletes in Indonesia who frequently encounter risks of permanent injury, identity discrepancies, and economic exploitation without adequate compensation. Employing a normative legal research method with statutory and case approaches, this study examines the qualification of Tort (Perbuatan Melawan Hukum) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code and its synchronization with Law Number 11 of 2022 concerning Sports. The results indicate that fulfilling the elements of a tort in a sporting context requires the integration of federations' reasonable care standards with the subjective rights of athletes. The synchronization of repressive-administrative and restorative-civil laws allows federative sanctions to be positioned as prima facie evidence to accelerate compensation claims while mitigating doctrinal hurdles such as volenti non fit injuria. The research recommends the formulation of derivative regulations regarding sport-specific safety standards, the utilization of the reversal of the burden of proof mechanism (omkering van het bewijslast), and the initiation of a National Sports Guarantee Fund to realize holistic and sustainable restitution for athletes' rights, in alignment with the vision of the Great Design of National Sports (DBON).
TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMALSUAN IDENTITAS GENDER PADA ATLET VOLI (ANALISIS PASAL 1365 KUHPERDATA) Nisak, Khoirun; Ayudyanti, Ika; Basid, Abdul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2001

Abstract

This study analyzes the polemics of gender identity discrepancy among volleyball athletes from the perspective of Indonesian civil law, focusing primarily on the implementation of Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Employing a normative legal research method with a statutory and case-based approach, this study examines the qualification of identity inconsistency as a Tort (Perbuatan Melawan Hukum) that infringes upon the subjective rights of the federation and the principle of fairness in competition. The results indicate that an athlete's civil liability is predicated on the cumulative fulfillment of the elements of tort: fault (opzet or culpa), material damages (damnum emergens and lucrum cessans) and immaterial damages (reputational degradation), and a causal relationship satisfying the conditio sine qua non parameter. The implications of applying this norm introduce an extra-contractual restorative obligation for the perpetrator to perform restitutio in integrum, including the restitution of economic benefits (unjust enrichment). To mitigate systemic risks, this research recommends accelerating regulatory reform through amendments to the National Sports Law to mandate compulsory biometric verification and interoperable integration of civil registry databases. Furthermore, the establishment of a federation guarantee fund and the formulation of specific sports-related loss valuation guidelines are proposed as legal protection instruments to maintain the integrity and dignity of the national sports ecosystem sustainably.
PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN NO 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG Maharta, Komang Urip Sidi; Landrawan, I Wayan; Hartono, Made Sugi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2003

Abstract

This study aims to investigate and improve the implementation of Law No. 15 of 2020. Using qualitative legal research methodology, this study applies data collection techniques such as document review and analysis, field observation, and in-depth interviews. This study has a qualitative case study design and uses document review and analysis, observation, and in-depth interviews as data collection methods. Targeted sampling was used to identify sources of information and key informants. The findings show that the implementation of the Attorney General's Circular Regulation No. 15 of 2020 (regarding Article 5 in the Buleleng District Attorney's Office) has yielded positive results. However, to further develop this procedure, public awareness and legal aid functions must be strengthened. A number of challenges arose during implementation, including the defensive attitude of defendants and compensation claims from prosecutors that often exceeded actual losses, which hindered the effective implementation of restorative justice.
ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN BUZZER POLITIK DAN IMPILKASINYA TERHARADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM DEMOKRASI DIGITAL INDONESIA Kholis, Muhammad Asyraf Al
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2017

Abstract

Perkembangan demokrasi digital di Indonesia melahirkan fenomena buzzer politik sebagai aktor non-negara yang berperan dalam pembentukan opini publik, khususnya pada momentum elektoral. Pada awalnya buzzer dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, namun dalam praktiknya kerap bertransformasi menjadi instrumen propaganda terorganisasi melalui penyebaran disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum serius karena berdampak langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi yang benar, serta hak berpartisipasi secara bebas dan adil dalam demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan buzzer politik dalam perspektif hukum dan HAM serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat instrumen hukum terkait, pengaturan dan penegakan hukum terhadap buzzer politik masih belum efektif dan menimbulkan pelanggaran HAM yang bersifat struktural. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum kampanye digital yang berperspektif HAM guna menjaga keadilan pemilu dan keberlanjutan demokrasi.
Peran Perwira Seksi Penuntutan (Pasitut) dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Oditurat Militer I-02 Medan Naibaho, Naomi Christine; Esther, July
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2019

Abstract

Sistem peradilan militer menempatkan Oditur militer sebagai salah satu bagian penegakan hukum dalam yurisdiksi militer dalam fungsi penuntutan. Dalam pelaksanaan tugas penuntutan tersebut dibantu oleh Perwira Seksi Penuntutan agar berjalan maksimal. Tujuan penelitian ini guna memahami peran Pasitut dalam proses penyelesaian tindak pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sekaligus mengidentifikasi kendala serta upaya penanggulangannya dalam proses penuntutan. Menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di kantor Oditur Militer I-02 Medan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data mencakup data primer dan sekunder yang dihimpun dari hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, dan studi literatur. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penuntuan Oditurat I-02 Medan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa peran Perwira Seksi Penuntutan dalam proses penyelesaian tindak pidana mencakup persiapan kegiatan terkait penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi), mengawasi narapidana militer, menyelesaikan administrasi keuangan, sampai pengamanan dan pengawalan terhadap terdakwa dan barang bukti.
Analisis Penalaran Hukum Petugas Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai Hasibuan, Nadia Novitri; Siregar, Abdul Rahman Maulana; Darmawan, Dio Dera; Musannif
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2029

Abstract

Pemenuhan hak narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut tidak hanya ditentukan oleh norma hukum tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh penalaran hukum petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hukum petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip sistem pemasyarakatan dan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pemenuhan hak narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran hukum petugas pemasyarakatan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan administratif, keamanan lembaga, dan pengalaman praktis petugas. Variasi dalam penafsiran dan penggunaan diskresi berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pemenuhan hak narapidana, yang berdampak pada kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kualitas penalaran hukum petugas pemasyarakatan agar pemenuhan hak narapidana dapat dilaksanakan secara lebih konsisten, objektif, dan selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Page 31 of 33 | Total Record : 329

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue