cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 28   29   30   31   32 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Gultom, Stephanie Angel; Nababan, Roida
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1937

Abstract

Perkembangan cepat dalam bidang teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam komunikasi, tetapi di sisi lain juga menghadirkan masalah hukum baru, salah satunya adalah tindak kejahatan penghinaan yang terjadi di platform media sosial. Kejahatan ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap reputasi, kehormatan, dan martabat seseorang karena informasi yang beredar di dunia digital bisa menyebar secara cepat, luas, dan sulit untuk dihapus. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis jenis-jenis perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban pencemaran nama baik di media sosial serta metode pemulihan citra mereka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif yang berlandaskan hukum dan prinsip-prinsip yang ada, serta melakukan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi korban muncul dalam tiga pendekatan pokok, yaitu langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan. Selain itu, penelitian ini juga membahas berbagai cara untuk mengembalikan reputasi yang terpengaruh akibat pencemaran di media sosial melalui proses pidana (Restorative Justice) dan proses perdata (restitutio in integrum). Dengan demikian, disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi para korban pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya berfokus pada sanksi hukum, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan martabat mereka serta menciptakan keadilan sosial, melibatkan kolaborasi antara pihak penegak hukum, pengacara, dan penyedia layanan digital.
Policy Analysis of Local Government Strategies for Stunting Reduction in South Bolaang Mongondow Regency Kamaru, Zulkarnain; Marwan Djafar; Apriyanto Nusa
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1940

Abstract

Stunting remains a major public health and development challenge in Indonesia, requiring integrated and sustainable policy interventions at both national and local levels. This study analyzes the implementation of local government policies in addressing stunting in South Bolaang Mongondow Regency, with a particular focus on identifying factors that hinder effective policy execution. The research is grounded in an empirical legal approach combined with a sociological juridical perspective, examining how normative legal frameworks are applied in social reality. Data were collected through field observations, in-depth interviews with key stakeholders involved in the Stunting Reduction Acceleration Team at the regency, sub-district, and village levels, as well as documentation studies of relevant regulations and policy instruments. The findings reveal that although the local government has established regulatory and institutional frameworks aligned with national stunting reduction policies, policy implementation has not been fully optimal. Several inhibiting factors were identified, including limited policy communication and understanding at the village level, inadequate human and financial resources, varying levels of commitment among policy implementers, weak inter-sectoral coordination, socio-cultural perceptions within the community, and deficiencies in data management and utilization. These constraints contribute to fragmented interventions and reduce the effectiveness of policy convergence efforts. The study concludes that the success of stunting reduction policies at the local level is not solely determined by regulatory completeness, but also by governance quality, institutional capacity, and community participation. This research contributes to the development of empirical legal studies by providing an integrated analysis of policy implementation challenges and offers insights for strengthening local governance in accelerating stunting reduction.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Belanja Online Melalui Instagram di Indonesia Baston, Muhammad Zidan; Al Qodar Purwo Sulistyo
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1962

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan signifikan dalam aktivitas perdagangan daring, khususnya transaksi yang dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perdagangan online serta mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada dua isu utama, yaitu bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban praktik jual beli online melalui Instagram dan upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi tindak penipuan. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas mekanisme penegakan hukum dalam menangani maraknya kasus penipuan online di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menelaah implikasi hukum dari aktivitas perdagangan berbasis media sosial terhadap keberlangsungan industri dalam negeri, serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah, pelaku industri, dan konsumen untuk memperkuat kepastian hukum dan keamanan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya sistem regulasi yang lebih terintegrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan transaksi daring yang adil, transparan, dan aman. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan analisis komprehensif mengenai kerangka perlindungan hukum bagi korban transaksi daring serta menawarkan rekomendasi praktis untuk mendukung keamanan masyarakat, mendorong pertumbuhan industri digital yang patuh hukum, dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional.
Negara Hukum dalam Masyarakat Komunal Pada Praktik Hukum Indonesia Eunike, Vinne; Catharina Dewi Wulansari
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1965

Abstract

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak komunitas masih beroperasi dengan pola hubungan komunal bercirikan solidaritas mekanis sebagaimana dijelaskan Émile Durkheim. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis, nilai adat, ikatan kolektif, dan otoritas tokoh lokal seringkali lebih dominan dibandingkan mekanisme hukum formal. Akibatnya, penyelesaian persoalan melalui adat, musyawarah damai, tekanan kelompok terhadap korban atau pelaku, hingga tindakan main hakim sendiri masih menjadi praktik umum yang menggeser peran institusi hukum negara. Dominasi mekanisme komunal ini menimbulkan dilema serius: di satu sisi memperkuat identitas budaya lokal, namun di sisi lain berpotensi melemahkan supremasi hukum, mengabaikan hak individu, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Ketegangan antara keadilan sosial versi komunitas dan keadilan legal versi negara memperlihatkan adanya ketidaksinkronan struktural antara ideal negara hukum dan realitas masyarakat komunal. Oleh karena itu, kajian terhadap solidaritas mekanis menjadi penting untuk memahami tantangan dalam mewujudkan negara hukum yang efektif di Indonesia.
Alih Fungsi Lahan Kawasan Bandung Utara: Efektivitas Surat Rekomendasi Gubernur Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Tanuwijaya, Jason Christoff
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1969

Abstract

Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan lingkungan di Cekungan Bandung. Namun dalam praktiknya masih terjadi alih fungsi lahan yang masif akibat pembangunan yang tidak terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Perda Jabar 2/2016 dalam meminimalisir alih fungsi lahan, serta menelaah penerapannya pasca diundangkannya UU 6/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan berfokus pada kajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta data empiris terkait kondisi pemanfaatan ruang di KBU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Jabar 2/2016 belum efektif mengendalikan alih fungsi lahan, yang ditandai dengan masih tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan lemahnya penegakan hukum. Selain penegakkan hukum yang belum maksimal, substansi hukum Perda Jabar 2/2016 pun belum harmonis dengan UU 6/2023. Maka dari itu pemerintah perlu melakukan evaluasi secara bermakna terhadap penegakkan serta substansi hukum dari Perda Jabar 2/2016 untuk meminimalisir terjadinya bencana hidrometeorologi di KBU dan wilayah sekitarnya
Artificial Intelligence Based Halal Compliance Model Civil Law Perspective Rafianti, Fitri; Erika, Winda; Damanik, Rusli Efendi; Harahap, Aswindari
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1971

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the role of the "Artificial Intelligence-Based Halal Compliance Model (AI) from a Civil Law Perspective." Specifically, this study identifies how AI can help ensure product compliance with halal standards in the context of Indonesian civil law. In addition, it also examines the role of contracts and agreements between producers, certification bodies, and consumers in influencing the effectiveness of the halal compliance system. Civil law is used to analyze legal implications, particularly regarding liability, contract validity (smart contract validity), and evidence arising from the application of the Halal Compliance Model based on AI, which plays an important role in ensuring the integrity and traceability of halal products throughout the supply chain. In civil contract law, AI is used to automate, analyze, and even execute contracts through the concept of Smart Contracts. The interconnection between civil law and AI raises new challenges and opportunities, especially in the issues of liability and legal personality.
REVOLUSI INDUSTRI 1.0 SEBAGAI TITIK AWAL PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM PERIKATAN DALAM PERDAGANGAN GLOBAL Indah Ratnanun; Zahrah Khan; Turnip Mega Marta; Khairunnisa Zain Dzakiyah; Aullia Vivi Yulianingrum
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1975

Abstract

Revolusi Industri 1.0 menandai perubahan besar dalam struktur produksi dan ekonomi dunia yang menjadi momentum penting dalam pembentukan sistem hukum perikatan. Sejarah hukum perikatan bermula dari aturan perjanjian bangsa Ibrani dan berkembang pesat melalui hukum Romawi, yang menjadi dasar banyak tradisi hukum perdata modern. Era Revolusi Industri 1.0 membawa mekanisasi dan produksi massal, menciptakan kebutuhan terhadap regulasi kontrak yang lebih kompleks dalam perdagangan global. Artikel ini menggunakan pendekatan historis dan sosiologi hukum untuk menelaah evolusi sistem hukum perikatan dari akar awal hingga pembentukan sistem modern yang mengakomodasi dinamika bisnis internasional. Sistem hukum ini memberikan kepastian hukum yang penting bagi pelaku bisnis dan mendukung perluasan perdagangan lintas negara. Kepastian hukum tersebut memfasilitasi integrasi pasar global dan perkembangan ekonomi internasional. Kesimpulannya, Revolusi Industri 1.0 adalah fondasi utama evolusi hukum kontrak perdagangan modern yang terus beradaptasi dengan globalisasi dan kompleksitas hubungan bisnis internasional.
Integration of UNCAC Anti-Corruption Standards In The Supervision of Private Corporations In Indonesia Muh. Syarif Lamanasa; Suardi Rais; Jupri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1981

Abstract

Private sector corruption has become a critical challenge alongside the growing role of corporations in national economic development. Although Indonesia has ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), the integration of its anti-corruption standards into the supervision of private corporations remains inadequate. This study examines the extent to which UNCAC standards have been incorporated into Indonesia’s national legal framework, particularly in relation to preventive supervision of private corporations, and assesses their effectiveness in addressing private sector corruption. Employing a normative legal research method supported by statutory, conceptual, and limited comparative approaches, this study analyzes international and national legal instruments governing corporate supervision and anti-corruption measures. The findings indicate that Indonesia’s regulatory framework remains predominantly focused on criminalization and punitive enforcement, while preventive mechanisms such as mandatory corporate compliance, beneficial ownership transparency, and inter-agency supervisory coordination are insufficiently regulated and weakly implemented. This study argues that strengthening the integration of UNCAC standards through a supervision-based and preventive approach is essential to enhancing corporate integrity, improving the business climate, and supporting sustainable economic development in Indonesia.
Implikasi KUHP Baru Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia Lena Claudia Angwarmasse
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi berlakunya KUHP Baru terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia melalui pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Pembaruan ini ditandai dengan penguatan prinsip individualisasi pemidanaan, diversifikasi jenis pidana, serta penegasan tujuan pemidanaan yang lebih sistematis. Dalam jangka panjang, KUHP Baru berpotensi menjadi landasan strategis bagi pembaruan hukum pidana nasional yang berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap dinamika sosial.
Analisis Normatif atas Perlindungan Rahasia Dagang dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Prihatin, Lilik; Reza Fitriansyah; Sarengat
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1986

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan rahasia dagang dalam sistem hukum bisnis Indonesia melalui pendekatan normatif. Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi strategis bagi pelaku usaha, terutama dalam menjaga keunggulan kompetitif dan inovasi. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya mekanisme pembuktian dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan dunia usaha. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah substansi hukum positif yang mengatur rahasia dagang, prinsip-prinsip hukum bisnis yang melandasinya, serta relevansi perlindungan hukum tersebut dalam praktik ekonomi modern. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia masih perlu diperkuat melalui penyempurnaan norma hukum dan penegakan yang efektif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum bisnis nasional yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global

Page 30 of 33 | Total Record : 329

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue