cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 27   28   29   30   31 
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BINAAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI LPKA Wandari, Widia; Dona Raisa Monica
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1904

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih tingginya anak penyalahguna narkotika yang justru di berikan sanksi pidana penjara bukan pemberian rehabilitsi. Anak sebagai generasi penerus bangsa, wajib dilindungi dari semua dampak negatif kemajuan zaman, termasuk bahaya penyebaran narkoba yang semakin meningkat di era digital. Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwasannya korban penyalahguna narkotika wajib medapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam praktiknya masih banyak anak penyalahguna narkotika yang justru berakhir dengan putusan pidana penjara. Maka penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika. Metode penulisan ini menggunakan yuridis normatif, dengan menggunakan data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika pada anak seharusya adalah pemberian rehabilitasi, namun dalam peraktiknya masih banyak ditemukan adanya pemberian sanksi pidana penjara daripada mengutamakan rehabilitasi, hal ini didasrkan pada stigma social masyarakat yang masih berorientasi pada pemidanaan bukan pemulihan sekligus dengan sarana rehabiltasi yang tidak memadai sehingga perlindungan hukum anak penyalahguna narkotika masih membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah,masyarakat dan negara.
Peranan Advokat Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Sihombing, Sherly Marlina; Manullang, Herlina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1907

Abstract

Peranan advokat dalam mendampingi pelaku penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka berat,bertujuan untuk memastikan hak-hak hukum pelaku terpenuhi. advokat juga melakukan pembelaan yang efektif, serta mengawal proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku sebagai penyeimbang kekuasaan penegak hukum untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan semua tindakan sesuai prosedur dengan Undang-Undang yang tertulis Nomor 18 Tahun 2003. Advokat juga bertanggung jawab melindungi hak-hak asasi klien, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lemah secara hukum, ekonomi dan memegang peran penting dalam memberikan bantuan hukum dan merancang strategi penyelesaian perkara. Efektivitas peran ini dipengaruhi oleh kompetensi advokat, pemahaman kasus, akses sumber daya, dan hubungan dengan klien serta aparat penegak hukum.Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, di mana penulis hanya mendeskripsikan situasi atau kejadian tanpa berusaha menarik kesimpulan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang dihadapi advokat dan klien dalam pengadilan pidana
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk) Suriani, komang; Maroni; Rini Fathonah; TriAndrisman; Fristian BerdianTamza
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1909

Abstract

Seorang Anak pada masa pertumbuhan selalu mencari jati dirinya oleh karena itu tidak jarang dijumpai terdapat penyimpangan dari sikap atau perilaku yang tidak stabil bahkan ada juga anak-anak yang sampai melanggar hukum. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika sebagai pengedar pastinya dikarenakan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pengetahuan terhadap narkotika serta tergoda dengan iming-iming keuntungan yang dijanjikan menjadi pemicu keterlibatan anak dalam aktivitas ilegal yang dalam hal ini menjadikan anak di bawah umur sebagai pengedar dan menjadi sasaran untuk mengedarkan barangnya secara luas. Permasalahan yang diteliti penulis adalah mengenai bagaimakah pemidanaan terhadap Anak Pelaku sebagai pengedar narkotika pada studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan pemidanaan terhadap Anak Pelaku sebagai pengedar narkotika mendapatkan hukuman pidana penjara selama 4 Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dengan Pelatihan Kerja selama 2 bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna di Pesawaran Lampung. Menurut pandangan Penulis hukuman tersebut sudah cukup karena tindakan yang dilakukan Anak Pelaku telah memenuhi segala unsur kesalahan dan pertanggungjawaban. Selama masa persidangan Anak Pelaku mengakui perbuatannya, menyesali dan bersikap sopan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Kemudian dalam Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk., Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Anak Pelaku secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim mempertimbangkan pidana yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa secara sosiologis, dan secara filosofis, hakim mempertimbangkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku sebagai edukasi kepada masyarakat tentang perbuatan yang baik dan tidak abai serta efek jera.
PERANAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERPIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT BANDING Nainggolan, Yedija Martua; Manullang, Herlina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1916

Abstract

Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dengan terpidana menghadapi hukuman berat. Pada praktiknya, banyak terpidana mengalami kesulitan memperoleh bantuan hukum yang optimal, sehingga hak pembelaan mereka kerap tidak terpenuhi secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada terpidana narkotika pada tingkat banding serta hambatan apa yang dihadapi advokat dalam proses pendampingan terpidana narkotika pada tingkat banding. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peranan Advokat dalam proses banding adalah untuk memastikan hak-hak kliennya terlindungi, membantu mengajukan banding, dan memberikan pembelaan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak adil atau salah. Hambatan yang dihadapi Advokat dalam pendampingan proses banding terpidana narkotika dipengaruhi berbagai faktor yaitu: Undang-undang mengatur ancaman hukuman yang lebih berat dan sangat ketat, sehingga hakim bisa memiliki keterbatasan memberikan pertimbangan lebih lanjut. Adanya upaya suap atau intervensi yang dapat menghalangi proses banding yang adil. Stigma masyarakat atau aparat penegak hukum yang beranggapan bahwa pelaku narkotika harus dihukum berat tanpa mempertimbangkan pembelaan atau alasan di balik tindakannya. Komunikasi advokat dan klien terhambat karena masalah teknis. Kendala kondisi ekonomi klien yang tidak mampu menyebabkan Advokat harus rela tidak mendapat uang jasa/transport dari klien.
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY BY THE POLICE IN HANDLING CRIMES Darise, Zulkarnain; Robby Waluyo Amu; Ramdhan Kasim
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1917

Abstract

This study examines the formal education requirements for Assistant Investigators in Government Regulation (GR) No. 58 of 2010 concerning Amendments to GR No. 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and formulates strategies for strengthening formal education to improve the quality of human resources (HR) in the Indonesian National Police's Criminal Investigation Unit. The background of this study stems from the strategic role of the Indonesian National Police in the criminal justice system and the increasing complexity of modern crimes that demand higher legal and technical competence. The research questions include: (1) how is formal education regulated for assistant investigators in PP 58/2010; and (2) what are the strategies for strengthening formal education to improve the quality of the Indonesian National Police's human resources. This study uses a normative legal research method with a descriptive-analytical nature, based on primary legal materials (1945 Constitution, Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002, PP 58/2010, related Perkap), secondary legal materials (books, journals, previous studies), and tertiary legal materials (dictionaries, encyclopaedias, regulation indexes), which were collected through literature studies and analysed qualitatively through a legislative, conceptual, and historical approach. The results of the study show that PP 58/2010 only emphasises technical education and training as well as work experience for assistant investigators without requiring a minimum formal education of a bachelor's degree, thus creating a competency gap compared to lead investigators and potentially reducing the quality and legitimacy of investigations. In the field, some work units have required a bachelor's degree and provided scholarships and distance learning programmes, but implementation has been uneven due to constraints in access, budget, and infrastructure. This study recommends regulatory reform by setting a minimum education standard of a bachelor's degree for assistant investigators, strengthening police education institutions (e.g. through police universities), expanding scholarships and online education, partnerships with universities, and a competency-based career development and certification system to strengthen the professionalism and accountability of the Indonesian National Police's human resources.
PERAN KOMISI D DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Panjaitan, Deby Natasya; Sinaga, Budiman N.P.D
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1918

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran dan fungsi Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan khususnya di sektor pembangunan infrastruktur dan lingkungan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, penelitian ini menggunakan studi dokumen, wawancara kunci, dan observasi Rapat Dengar Pendapat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Komisi D secara formal menjalankan kewenangannya, namun efektivitasnya terbatas oleh kapasitas teknis, keterbatasan sekretariat, hambatan prosedural dalam pembebasan lahan, serta kurangnya mekanisme tindak lanjut rekomendasi yang kuat. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan sekretariat teknis, pembuatan sistem transparansi anggaran berbasis digital, serta pembentukan instrumen hukum provinsi untuk mempercepat implementasi proyek strategis.
Legal Consciousness Publik Terhadap Putusan Pengadilan Berbasis Analisis Media Daring Tiktok Hermawan, Raden Qaulika Shafa; Wulansari , Catharina Dewi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1925

Abstract

Penelitian ini menganalisis legal consciousness atau kesadaran hukum publik terhadap putusan pengadilan pidana melalui media daring TikTok. Pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat, khususnya generasi Z, membentuk persepsi hukum secara kolektif di ruang digital. Data penelitian diperoleh melalui observasi daring terhadap konten TikTok yang membahas putusan pengadilan pidana serta studi literatur terarah terhadap jurnal nasional yang relevan dengan kesadaran hukum, media sosial, dan opini publik. Data dianalisis melalui analisis konten dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok berperan signifikan dalam membentuk opini publik melalui video pendek, kolom komentar, dan interaksi sosial antar pengguna. Fenomena “No Viral No Justice” memperlihatkan bahwa viralitas mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi putusan pengadilan. Namun demikian, penggunaan TikTok sebagai ruang diskursus hukum juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran hoaks, simplifikasi hukum, dan dominasi bias emosional dalam penilaian publik. Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi publik di TikTok mencerminkan evolusi kesadaran hukum dalam masyarakat modern yang dipengaruhi oleh interaksi digital, moral kolektif, dan budaya partisipatif.
Disharmoni Pengaturan Dispensasi Kawin dan Konsekuensi Pidana terhadap Pelaku Hubungan Seksual dengan Anak dalam Perkawinan Benny Murdani; Soni Irawan; Mila Surahmi; Yudi Fahrian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1930

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun. Namun, Pasal 7 ayat (2) tetap mempertahankan mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan (Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019). Fenomena tingginya angka permohonan dan dikabulkannya dispensasi kawin, yang salah satu alasan didasari oleh kehamilan di luar nikah, memunculkan disharmoni hukum serius dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmoni regulasi antara ketentuan mengenai dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan dengan ketentuan pidana terhadap pelaku hubungan seksual dengan anak, termasuk dalam ikatan perkawinan, yang diatur dalam UU TPKS dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin yang mengizinkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, seringkali menciptakan ruang bagi terjadinya hubungan seksual dengan anak yang secara faktual adalah korban kekerasan seksual. Terdapat kontradiksi hukum dimana di satu sisi negara mengizinkan perkawinan anak melalui dispensasi, namun di sisi lain menjatuhkan pidana bagi suami yang melakukan hubungan badan dengan isteri yang masih anak-anak berdasarkan ketentuan pidana yang lebih khusus. Disharmoni ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, menghambat perlindungan maksimal terhadap anak, dan menimbulkan dilema dalam penegakan hukum. Diperlukan harmonisasi hukum substantif untuk mencegah dispensasi kawin menjadi instrumen "pemutihan" tindak pidana, demi menjamin kepentingan terbaik anak
Legal Protection of the Civil Rights of Local Miners in Land Acquisition through Corporate Tali Asih Practices Suroso, Titip; lahaling, Hijrah; Insani, Nur
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1934

Abstract

Mining activities in Pohuwato Regency generate economic benefits while simultaneously giving rise to legal issues, particularly concerning land acquisition carried out through tali asih mechanisms. This practice often places local mining communities in a legally vulnerable position due to unequal power relations with mining companies and the absence of clear legal regulation. This study aims to analyze the legal standing of local mining communities in land acquisition practices conducted through tali asih mechanisms and to formulate forms of civil law protection that are fair, proportional, and grounded in social justice. This research employs a normative–empirical legal method with statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through library research on legal regulations and doctrines, as well as empirical data collected through interviews and field observations. The findings indicate that tali asih practices have not fully complied with the principles of freedom of contract, good faith, and equality of the parties, resulting in the protection of the civil rights of local mining communities being largely formal rather than substantive. Furthermore, normative gaps and the weak role of the state in providing preventive protection exacerbate the legal vulnerability of affected communities. This study concludes that strengthening regulatory frameworks and adopting a legal protection approach oriented toward social justice are necessary to ensure that mining-related land acquisition not only provides legal certainty but also guarantees the protection of rights and the sustainability of the livelihoods of local mining communities.
Reconstruction of Pacta Sunt Servanda in Fiduciary Execution after Constitutional Court Decision No. 18/2019 A. Abdul, Topan; lahaling, Hijrah; Rusmulyadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1935

Abstract

The development of consumer financing agreements secured by fiduciary guarantees in Indonesia has long relied on the principle of pacta sunt servanda as the primary legal foundation for contractual enforcement. Traditionally, this principle was applied in a rigid and formalistic manner, allowing creditors to unilaterally determine default and execute fiduciary collateral based solely on contractual provisions and fiduciary certificates. Such practices often resulted in an imbalance of legal positions between creditors and debtors, particularly due to the dominance of standard-form contracts. The Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 marked a significant shift by asserting that default cannot be determined unilaterally and that fiduciary execution without debtor consent or judicial determination violates constitutional protections. This research aims to analyze the application of the pacta sunt servanda principle in consumer financing agreements before and after the Constitutional Court decision and to reconstruct the principle in order to achieve a fair, balanced, and constitutionally compliant model of fiduciary execution. Employing a normative juridical method, this study examines statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions to identify changes in legal interpretation and enforcement practices. The findings indicate that the Constitutional Court decision has transformed pacta sunt servanda from an absolute principle into a conditional one that must be integrated with principles of justice, proportionality, good faith, and constitutional rights protection. The study concludes that the reconstruction of pacta sunt servanda is essential to harmonize contractual certainty with substantive justice, ensuring that fiduciary execution mechanisms in Indonesia respect both private autonomy and constitutional guarantees.

Page 29 of 33 | Total Record : 329

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue