Articles
757 Documents
<![CDATA[Pengaturan Hukum e-Court bagi Pengguna Non-Advokat: Mekanisme, Tantangan, dan Solusi (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun2022) ]]>
<![CDATA[Aunur Romadlon]]>;
<![CDATA[Prihatin Effendi]]>;
<![CDATA[Dwi Wachidiyah Ningsih]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.1992
<![CDATA[Persidangan elektronik (e-Court) sebagai inovasi digital Mahkamah Agung bertujuan meningkatkan efisiensi akses keadilan, namun menimbulkan tantangan bagi Pengguna Non-Advokat yang tidak didampingi pengacara. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji rumusan masalah utama: Sejauh mana korelasi definisi normatif Pengguna Non-Advokat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 7 Tahun 2022 dengan mekanisme verifikasi dan partisipasi e-Court, serta gap normatifnya dengan UU No. 48/2009, dalam menjamin equality before the law bagi non-advokat. Rumusan masalah: (1) Bagaimana definisi normatif Pengguna Non-Advokat (Pasal 1 angka 6 PERMA 1/2019) berkorelasi dengan verifikasi identitas digital dan partisipasi virtual (Pasal 4 ayat 2 & Pasal 17 PERMA 7/2022) untuk menjamin equality before the law? (2) Bagaimana gap normatif PERMA 1/2019 jo. 7/2022 dengan UU No. 48/2009 yang menghambat Pengguna Non-Advokat, serta solusi rekonstruksi normatifnya? Analisis menunjukkan definisi tersebut memadai secara formal, tetapi memerlukan harmonisasi dengan asas due process untuk menghindari diskriminasi akses. Gap utama meliputi ketidakjelasan lex clara tentang tanda tangan elektronik dan bantuan teknis, yang melanggar asas lex certa terhadap UU No. 48/2009 Pasal 4-5. Solusi rekonstruksi normatif diusulkan melalui amandemen PERMA: penambahan pasal helpdesk digital wajib, integrasi verifikasi INA Pass, dan sosialisasi literasi hukum digital untuk keadilan inklusif.]]>
<![CDATA[REFORMULASI HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN SKCK DALAM PROSES REKRUTMEN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF HAM ]]>
<![CDATA[Ririn Arianti]]>;
<![CDATA[Dinda Hediyuan Agustalita]]>;
<![CDATA[Yati Vitria]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.1995
<![CDATA[Penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat dalam penerimaan pegawai di Indonesia diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014. SKCK ini sering kali menjadi salah satu kelengkapan administratif yang tidak wajib, menyebabkan adanya diskriminasi sistemik kepada mantan narapidana yang menghalangi akses mereka terhadap pekerjaan dan reintegrasi sosial. Hal ini dianalisis dengan metode yuridis normatif yang menginventarisasi peraturan utama seperti UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan serta prinsip non-diskriminasi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi ILO Nomor 111. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana regulasi hukum yang berkaitan dengan penggunaan SKCK dalam rekrutmen tenaga kerja, yang seringkali disalahartikan sebagai syarat yang mutlak meskipun sebenarnya bersifat diskresioner? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi mantan narapidana dalam konteks penggunaan SKCK, di mana catatan kriminal sebelumnya melanggar hak asasi manusia dan reintegrasi, serta usulan dari Kemenkumham 2025 untuk membatasi atau menghapusnya? Hasil analisis normatif menunjukkan ketidaksesuaian dalam regulasi yang memerlukan reformulasi, termasuk penetapan batas waktu relevansi catatan kriminal (5-10 tahun setelah pembebasan), verifikasi proporsional yang berlandaskan risiko jabatan, serta harmonisasi dengan UU Cipta Kerja guna mencapai keadilan restoratif yang sejalan dengan SDGs 8 tentang pekerjaan yang layak, tanpa mengesampingkan kepentingan publik.]]>
<![CDATA[Hak Kewarisan Anak Angkat Tercatat sebagai Anak Kandung dalam Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Liana Liana]]>;
<![CDATA[Yati Vitria]]>;
<![CDATA[Zakiah Noer]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.1996
<![CDATA[Pencatatan anak angkat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga masih kerap ditemukan dalam praktik administrasi kependudukan di Indonesia. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan penentuan kedudukan hukum dan hak kewarisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan anak angkat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga bersifat administratif dan tidak mengubah kedudukan hukum anak menurut hukum keluarga Islam. Anak angkat tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya dan tidak berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan sistem kewarisan Islam. Akibat hukum pencatatan tersebut terhadap hak kewarisan bersifat terbatas, karena hak anak angkat hanya dapat diberikan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara aspek administratif dan aspek keperdataan guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum kewarisan Islam.]]>
<![CDATA[Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Due Process of Law ]]>
<![CDATA[Petir Dahsyat]]>;
<![CDATA[Dwi Wachidiyah]]>;
<![CDATA[Suyanto]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i07.1997
<![CDATA[Penanganan korupsi di Indonesia masih menghadapi persoalan tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan. Tidak adanya batas kewenangan dan mekanisme koordinasi yang jelas berpotensi menimbulkan disharmonisasi kewenangan serta mengganggu kepastian hukum dan keadilan proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kepolisian dan Kejaksaan serta mengkaji dampak tumpang tindih kewenangan tersebut terhadap asas kepastian hukum dan prinsip due process of law. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi disebabkan oleh ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan. Disharmonisasi norma tersebut berdampak pada terganggunya asas kepastian hukum karena subjek hukum tidak memperoleh kejelasan mengenai lembaga yang berwenang menangani suatu perkara. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi melanggar prinsip due process of law, khususnya terkait kepastian prosedur, perlindungan hak tersangka, dan pencegahan tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah terhadap Jalan Rusak (Studi Pasal 1365 KUHPerdata) ]]>
<![CDATA[Ika Ayudyanti]]>;
<![CDATA[Zakiah Noer]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i09.1998
<![CDATA[The escalation of road infrastructure dysfunction in Indonesia represents a systemic failure that implicates public safety degradation and multidimensional losses for road users. This research aims to analyze the qualification of Tort (Perbuatan Melawan Hukum) by Regional Governments based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code and examine the limitations of their liability within the framework of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport (UU LLAJ). Employing a normative legal research method with a statutory approach and a case approach, the results indicate that the neglect of road maintenance is qualified as an administrative omission that satisfies the cumulative constitutive elements of a tort, including fault, damage, and a causal relationship characterized as conditio sine qua non. The legal accountability of Regional Governments is complementary, wherein the penal sanctions in Article 273 of the UU LLAJ synergize with civil restitution instruments to guarantee restorative justice. Although constrained by the principle of proportionality and the potential for force majeure defenses, this regulatory synchronization affirms that budgetary restrictions cannot negate the legal obligation of regional authorities to conduct risk mitigation and accelerative infrastructure rehabilitation. As a strategic solution, this study recommends the digitalization of road monitoring systems and the establishment of a Road Infrastructure Guarantee Fund to optimize legal certainty and the protection of subjective public rights to high-integrity public services.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OLAHRAGAWAN (KAJIAN PASAL 1365 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN) ]]>
<![CDATA[Amelia Dwisari]]>;
<![CDATA[Zakiah Noer]]>;
<![CDATA[Prihatin Effendi]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.2000
<![CDATA[This study analyzes the urgency of legal protection for athletes in Indonesia who frequently encounter risks of permanent injury, identity discrepancies, and economic exploitation without adequate compensation. Employing a normative legal research method with statutory and case approaches, this study examines the qualification of Tort (Perbuatan Melawan Hukum) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code and its synchronization with Law Number 11 of 2022 concerning Sports. The results indicate that fulfilling the elements of a tort in a sporting context requires the integration of federations' reasonable care standards with the subjective rights of athletes. The synchronization of repressive-administrative and restorative-civil laws allows federative sanctions to be positioned as prima facie evidence to accelerate compensation claims while mitigating doctrinal hurdles such as volenti non fit injuria. The research recommends the formulation of derivative regulations regarding sport-specific safety standards, the utilization of the reversal of the burden of proof mechanism (omkering van het bewijslast), and the initiation of a National Sports Guarantee Fund to realize holistic and sustainable restitution for athletes' rights, in alignment with the vision of the Great Design of National Sports (DBON).]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMALSUAN IDENTITAS GENDER PADA ATLET VOLI (ANALISIS PASAL 1365 KUHPERDATA) ]]>
<![CDATA[Khoirun Nisak]]>;
<![CDATA[Ika Ayudyanti]]>;
<![CDATA[Abdul Basid]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.2001
<![CDATA[This study analyzes the polemics of gender identity discrepancy among volleyball athletes from the perspective of Indonesian civil law, focusing primarily on the implementation of Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Employing a normative legal research method with a statutory and case-based approach, this study examines the qualification of identity inconsistency as a Tort (Perbuatan Melawan Hukum) that infringes upon the subjective rights of the federation and the principle of fairness in competition. The results indicate that an athlete's civil liability is predicated on the cumulative fulfillment of the elements of tort: fault (opzet or culpa), material damages (damnum emergens and lucrum cessans) and immaterial damages (reputational degradation), and a causal relationship satisfying the conditio sine qua non parameter. The implications of applying this norm introduce an extra-contractual restorative obligation for the perpetrator to perform restitutio in integrum, including the restitution of economic benefits (unjust enrichment). To mitigate systemic risks, this research recommends accelerating regulatory reform through amendments to the National Sports Law to mandate compulsory biometric verification and interoperable integration of civil registry databases. Furthermore, the establishment of a federation guarantee fund and the formulation of specific sports-related loss valuation guidelines are proposed as legal protection instruments to maintain the integrity and dignity of the national sports ecosystem sustainably.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN NO 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG ]]>
<![CDATA[Komang Urip Sidi Maharta]]>;
<![CDATA[I Wayan Landrawan]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.2003
<![CDATA[This study aims to investigate and improve the implementation of Law No. 15 of 2020. Using qualitative legal research methodology, this study applies data collection techniques such as document review and analysis, field observation, and in-depth interviews. This study has a qualitative case study design and uses document review and analysis, observation, and in-depth interviews as data collection methods. Targeted sampling was used to identify sources of information and key informants. The findings show that the implementation of the Attorney General's Circular Regulation No. 15 of 2020 (regarding Article 5 in the Buleleng District Attorney's Office) has yielded positive results. However, to further develop this procedure, public awareness and legal aid functions must be strengthened. A number of challenges arose during implementation, including the defensive attitude of defendants and compensation claims from prosecutors that often exceeded actual losses, which hindered the effective implementation of restorative justice.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN BUZZER POLITIK DAN IMPILKASINYA TERHARADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM DEMOKRASI DIGITAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Asyraf Al Kholis]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.2017
<![CDATA[Perkembangan demokrasi digital di Indonesia melahirkan fenomena buzzer politik sebagai aktor non-negara yang berperan dalam pembentukan opini publik, khususnya pada momentum elektoral. Pada awalnya buzzer dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, namun dalam praktiknya kerap bertransformasi menjadi instrumen propaganda terorganisasi melalui penyebaran disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum serius karena berdampak langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi yang benar, serta hak berpartisipasi secara bebas dan adil dalam demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan buzzer politik dalam perspektif hukum dan HAM serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat instrumen hukum terkait, pengaturan dan penegakan hukum terhadap buzzer politik masih belum efektif dan menimbulkan pelanggaran HAM yang bersifat struktural. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum kampanye digital yang berperspektif HAM guna menjaga keadilan pemilu dan keberlanjutan demokrasi.]]>
<![CDATA[Peran Perwira Seksi Penuntutan (Pasitut) dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Oditurat Militer I-02 Medan ]]>
<![CDATA[Naomi Christine Naibaho]]>;
<![CDATA[July Esther]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.2019
<![CDATA[Sistem peradilan militer menempatkan Oditur militer sebagai salah satu bagian penegakan hukum dalam yurisdiksi militer dalam fungsi penuntutan. Dalam pelaksanaan tugas penuntutan tersebut dibantu oleh Perwira Seksi Penuntutan agar berjalan maksimal. Tujuan penelitian ini guna memahami peran Pasitut dalam proses penyelesaian tindak pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sekaligus mengidentifikasi kendala serta upaya penanggulangannya dalam proses penuntutan. Menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di kantor Oditur Militer I-02 Medan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data mencakup data primer dan sekunder yang dihimpun dari hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, dan studi literatur. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penuntuan Oditurat I-02 Medan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa peran Perwira Seksi Penuntutan dalam proses penyelesaian tindak pidana mencakup persiapan kegiatan terkait penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi), mengawasi narapidana militer, menyelesaikan administrasi keuangan, sampai pengamanan dan pengawalan terhadap terdakwa dan barang bukti.]]>
