Innovative: Journal Of Social Science Research
Innovative: Journal Of Social Science Research is a journal managed by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai which bridges researchers to publish research results in all scientific fields (multidiscipline). This includes the fields of education, health, law, economics, IT (Informatics Engineering), Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Fisheries, Agriculture, Social Humanities and other fields of science. Journal registered E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Articles
14,098 Documents
<![CDATA[Kajian Yuridis Eksekusi Objek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Di Perbankan ]]>
<![CDATA[Cindy Meinike Tingehe]]>;
<![CDATA[Friend Henry Anis]]>;
<![CDATA[Deasy Soeikromo]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2783
<![CDATA[Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis terkait eksekusi objek hak tanggungan sebagai konsekuensi dari kredit macet dalam sektor perbankan. Kredit macet merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan bank dan sistem perbankan secara keseluruhan. Penelitian ini berfokus pada analisis proses eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh pihak bank ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk undang-undang perbankan, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait. Hasil analisis menyoroti prosedur eksekusi hak tanggungan yang sah dan adil serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbankan dalam menghadapi tantangan kredit macet serta memberikan panduan bagi para pihak terkait dalam menghadapi situasi tersebut secara hukum. Studi ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut terkait perbaikan regulasi atau kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam proses eksekusi hak tanggungan akibat kredit macet di perbankan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Papua (Studi Kasus Mayor INF (Purn) Isak Sattu di Kabupaten Paniai, Papua ) ]]>
<![CDATA[Tesalonika Gabriel Walangare]]>;
<![CDATA[Caecilia J.J. Waha]]>;
<![CDATA[Dani R. Pinasang]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2784
<![CDATA[Pelanggaran hak asasi manusia berat adalah tindakan serius dan berat yang melanggar hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak dasar yang diakui oleh hukum internasional. Pelanggaran hak asasi manusia berat mencakup tindakan-tindakan yang sangat merugikan dan sering kali dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia berat adalah pelanggaran serius terhadap martabat dan hak-hak setiap individu sebagai manusia, dan kehadirannya mencerminkan seriusnya pelanggaran hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Upaya yang kuat dilakukan oleh komunitas internasional dan negara-negara untuk menghadapi dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia berat serta menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran semacam itu. Analisis yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat adalah suatu proses penelitian dan evaluasi hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan atau kejadian merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.]]>
<![CDATA[Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara-Perkara Pidana di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Arthur Piri]]>;
<![CDATA[Ronny A. Maramis]]>;
<![CDATA[Friend H. Anis]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2785
<![CDATA[Eksistensi kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara-perkara pidana di bidang perbankan yang berimplikasi tindak pidana korupsi adalah hal yang penting untuk menjaga integritas dan efektivitas penegakan hukum di sektor perbankan. Di bawah hukum Indonesia, penyidikan perkara pidana biasanya merupakan tugas dari kepolisian, namun, terdapat pengecualian dalam beberapa sektor, termasuk sektor perbankan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengecualian bagi jaksa untuk melakukan penyidikan dalam perkara pidana tertentu. Penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan independensi jaksa dalam melaksanakan tugas penyidikan di sektor perbankan yang berimplikasi tindak pidana korupsi. Dengan adanya kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara-perkara pidana di sektor perbankan, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif dan adil. Kewenangan jaksa dalam penyidikan di sektor perbankan juga mencakup tindakan penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan pemanggilan pihak terkait untuk membantu dalam penyelidikan dan proses pengumpulan bukti. Kata Kunci : Penyidikan Perkara Pidana, Tindak Pidana Korupsi, UU No.16 Tahun 2004]]>
<![CDATA[Pengaruh Brand Ambassador OH SE-HUN dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Produk Whitelab di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Rus Parma Swara]]>;
<![CDATA[Siti Aisah]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2787
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Brand Ambassador Oh Se-Hun dan kualitas produk terhadap minat beli produk Whitelab di Kota Surabaya. Polusi udara yang semakin meningkat di daerah perkotaan mendorong beberapa perusahaan kecantikan untuk menciptakan produk perawatan kulit seperti Whitelab. Penyampaian produk Whitelab menggunakan Brand Ambassador sebagai strategi pemasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 132 pengguna produk Whitelab di Kota Surabaya menggunakan teknik nonprobabilitas sampling. Data dianalisis menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Brand Ambassador memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli produk Whitelab di Kota Surabaya. Selain itu, kualitas produk juga berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli produk Whitelab di kota tersebut. Secara bersamaan, Brand Ambassador dan kualitas produk juga berpengaruh terhadap minat beli produk Whitelab di Kota Surabaya.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dengan Masyarakat Pemegang Alas Hak Atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow ]]>
<![CDATA[Fernando Imanuel Kansil]]>;
<![CDATA[Wempie Jh. Kumendong]]>;
<![CDATA[Ralfie Pinasang]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2792
<![CDATA[Konflik agraria di bidang pertambangan merupakan jenis konflik horizontal yang paling eksesif saat ini serta merupakan konflik agraria struktural dimana masyarakat, komunitas, desa, kampung, petani, atau masyarakat adat di dalam satu kelompok berhadapan dengan perusahaan tambang. Konflik berupa tumpang tindih lahan Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat pemegang hak atas tanah, yang masuk atau menjadi bagian dalam satu Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan. Adanya regulasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik agraria di bidang pertambangan. Namun, kenyataan yang ada di lapangan sering terjadi “konflik agraria” antara masyarakat pemegang hak atas tanah dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, seperti yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di lokasi areal Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Desa Mopait, Kecamatan Laloyan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang berkonflik dengan masyarakat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Jestika Erika Lambanon]]>;
<![CDATA[Caecilia J.J. Waha]]>;
<![CDATA[Merry Elisabeth Kalalo]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2794
<![CDATA[Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi Undang-Undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka atau library research. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan ada adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kedua yang terkait dengan tema penelitian, yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian serta sumber-sumber lain, baik sumber tertulis maupun sumber digital yang masih berkaitan dengan tema penelitian. Data sekunder ini juga meliputi berita dan media massa seperti koran maupun media berita online untuk melacak kasus-kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, khususnya yang terkait aplikasi pinjaman online ilegal. Sumber utama dalam buku ini adalah buku dan jurnal hukum, terutama yang tekait perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini adalah, Peraturan terbaru tentang perlindungan data pribadi tertuang dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Undang-undnag ini mengatur tentang bagaimana pengelolaan serta konsekuensi hukum bagi pemerintah maupun swasta. Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi merupakan peraturan terbaru yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi, terutama terkait dengan Tindakan pidana yang terjadi dan dilakukan oleh aplikasi pinjol illegal. Kehadiran undang-undang PDP ini menjadi dasar dan menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap individu agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain. Undang-undang PDP juga menjamin sanksi secara administrasi dan pidana terhadap pelanggaran terhadap data pribadi, termasuk penyalahgunaan data pribadi dan akses tidak sah terhadap data pribadi seperti yang dilakukan oleh aplikasi pinjol illegal. Kata Kunci: Privasi, Data Pribadi, Pinjaman Online]]>
<![CDATA[Pengaruh Penambahan Abu Daun Bambu Sebagai Bahan Pengisi (Filler) Terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Aspal Beton AC-WC ]]>
<![CDATA[Muhammad Ubaidillah]]>;
<![CDATA[Ibnu Sholichin]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2797
<![CDATA[Jalan raya merupakan prasarana penting sebagai akses transportasi bagi masyarakat di Indonesia. Di Indonesia perkerasan jalan yang sering diterapkan adalah perkerasan lentur berupa lapis aspal beton termasuk lapisan AC-WC. Dalam pembuatannya, digunakan bahan berupa aspal, agregat halus dan kasar serta filler. Namun, filler yang sering digunakan seperti semen memiliki harga yang relatif mahal untuk itu diperlukan alternatif bahan pengganti yang lebih ekonomis. Daun bambu cenderung dibiarkan berserakan dan mengering oleh masyarakat padahal memiliki manfaat apabila dijadikan abu. Abu daun bambu memiliki kandungan Silika (SiO2) yang bersifat reaktif sehingga bereaksi menjadi material kaku dan keras. Dalam penelitian ini dilakukan penambahan abu daun bambu sebagai filler pada campuran AC-WC menggunakan metode Marshall pada Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan kadar aspal optimum sebesar 7% dan menggunakan persentase filler abu daun bambu 0%, 2%, 4% dan 6%. Dari hasil Marshall Test dengan penambahan filler abu daun bambu diperoleh nilai campuran optimum filler abu daun bambu sebesar 2% dengan nilai stabilitas sebesar 1127,83 kg, Marshall Quotient sebesar 267,26 kg/mm, flow sebesar 4,29 mm, VIM sebesar 2,87%, VMA sebesar 17,47%, dan VFA sebesar 83,64%. Hasil pengujian Marshall pada nilai stabilitas, Marshall Quotient, VMA dan VFA telah memenuhi persyaratan namun pada nilai flow dan VIM belum memenuhi persyaratan pada Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018.]]>
<![CDATA[Pembelajaran Berdiferensiasi Dengan Model PJBL Materi Bioteknologi Untuk Mengembangkan Ketrampilan Kreativitas Dan Inovasi Siswa SMP ]]>
<![CDATA[Yunita Lema]]>;
<![CDATA[Atip Nurwahyunani]]>;
<![CDATA[Muhammad Syaipul Hayat]]>;
<![CDATA[Febrina Rachmawati]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2798
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran project based learning untuk mengembangkan ketrampilan abad 21 yakni kreativitas dan inovasi pada siswa di sekolah menengah pertama. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Aspek pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konten, proses, produk dan lingkungan belajar yang di implementasikan dalam model pembelajaran project based learning dengan kegiatan perencanaan proyek, pelaksanaan proyek dan kunjung karya (Gallery Walk). Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dengan model project based learning mampu menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta dapat mengembangkan ketrampilan kreativitas dan inovasi siswa SMP yang merupakan salah satu ketrampilan abad 21, hal ini dibuktikan dengan implementasi pembelajaran yang berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan suasana pembelajaran yang memberikan kebebasan bagi siswa dalam mengekspresikan potensi sesuai minat dan kemampuan, serta hasil penilaian ketrampilan kreativitas dan inovasi pada seluruh kegiatan proyek menunjukan kategori kreatif hingga sangat kreatif.]]>
<![CDATA[Pemahaman Konsep Geometri Garis Lurus Pada Bimbingan Belajar Kumon Ayani Megamall Pontianak ]]>
<![CDATA[Syf. Rizekia Zulaikha Assegaf]]>;
<![CDATA[Lukman Nurhakim]]>;
<![CDATA[Bistari]]>;
<![CDATA[Mohamad Rifat]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2799
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep geometri garis lurus pada siswa yang dibimbing oleh Kumon Ayani Megamall Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang melibatkan 3 (tiga) siswa Kumon Ayani Megamall Pontianak dengan tingkat pendidikan dan sekolah yang berbeda. Pertanyaan yang diberikan berupa pertanyaan esai, kemudian data dianalisis untuk mendeskripsikan pemahaman konsep geometri garis lurus pada bimbingan Kumon Ayani Megamall Pontianak, dilihat dari setiap indikator pemahaman konsep siswa. Penelitian ini menguji lima indikator pemahaman konsep siswa, yaito: mengulang kembali konsep yang telah dipelajari, menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematika, mengembangkan syarat-syarat yang diperlukan atau cukup untuk suatu konsep, menerapkan konsep atau algoritma untuk pemecahan masalah, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Hasil penelitian di Kumon Ayani Megamall Pontianak menunjukkan bahwa 2 siswa mengulang kembali konsep yang telah dipelajari, 2 siswa menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematika, tidak ada dari siswa yang mengembangkan syarat-syarat yang diperlukan dan cukup untuk konsep tersebut, hanya 1 siswa yang menerapkan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah, dan hanya satu siswa yang menggunakan, memanfaatkan, serta memilih prosedur atau operasi tertentu.]]>
<![CDATA[Pembaharuan Hukum Pidana Positif Positive Criminal Law Reform ]]>
<![CDATA[Novandi Dwi Putra]]>;
<![CDATA[Ilmi Firdaus Aliyah]]>;
<![CDATA[Dadang Syafudin Yusuf]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2800
<![CDATA[Pengaturan kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Disamping itu, melaksanakan kebijakan hukum pidana dapat pula berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masamasa yang akan datang. Untuk dapat membuat, merumuskan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, maka diperlukan pembaharuan hukum pidana positif yang mengandung tujuan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dituangkan ke dalam pembaruan hukum pidana. Usaha pembaruan hukum pidana, khususnya pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah cukup lama dilakukan. KUHP dianggap tidak dapat mengakomodir permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang sejalan dengan perkembangandan dinamika masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial dalam KUHP yang sangat kental dengan aliran klasik dan barat, walaupun memang tidak selalu yang berbau barat adalah buruk. Dengan demikian, dalam mempelajari hal yang bersifat substansial dalam KUHP hendaklah diiringi dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Artinya, jika hal-hal yangberbau subtansial didalam KUHP digunakan secara kaku (tanpa kebijaksanaan), makaoutput yang dihasilkan tentu saja menghambat tujuan penegakan hukum pidana, bahkan tidak tertutup kemungkinan menghambat ide-ide pembaharuan hukum pidana Indonesia yang selalu dicita-citakan. Sehingga sudah sepantasnya kita menggagas pemikiran pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berasal dari nila-nilai dasar dan nilai-nilai sosio- filosofis, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia.]]>
