Innovative: Journal Of Social Science Research
Innovative: Journal Of Social Science Research is a journal managed by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai which bridges researchers to publish research results in all scientific fields (multidiscipline). This includes the fields of education, health, law, economics, IT (Informatics Engineering), Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Fisheries, Agriculture, Social Humanities and other fields of science. Journal registered E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Articles
14,071 Documents
<![CDATA[Analisis Tingkat Kunjungan Wisatawan dan Hunian Kamar Hotel Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Datuk Sazli Daffa Yudha Erza]]>;
<![CDATA[Noni Rozaini]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.505
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekspor, impor dan nilai tukar terhadap neraca perdagangan di Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan ekonomi tidak pernah lepas dari pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan memudahkan proses pembangunan ekonomi. Fenomena globalisasi menyebabkan interaksi antar negara di berbagai belahan dunia semakin intensif. Intensitas hubungan terutama sangat dipengaruhi oleh kepentingan antar negara untuk melengkapi kebutuhan satu negara dengan negara lain. Cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara tergantung pada kegiatan perdagangan internasional mereka. Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekspor dan impor. Adanya pengaruh dari ekspor dan impor secara tidak langsung mempengaruhi baik dari neraca perdagangan dan juga nilai tukar. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dari ekspor, impor, dan nilai tukar terhadap neraca perdagangan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan serta tidak signifikan dan juga positif serta negatif dari pengaruh ekspor, impor, dan nilai tukar terhadap neraca perdagangan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara (2011 –2022) ]]>
<![CDATA[Defprin Sinaga]]>;
<![CDATA[Noni Rozaini]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.506
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent yaitu PDRB provinsi sumatera utara tahun 2011 – 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variable Produk domestik regional bruto.]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Minerba terhadap Perizinan Pembangunan Proyek Strategis Nasional ]]>
<![CDATA[Bintang Maha Putra]]>;
<![CDATA[Naura Amalia]]>;
<![CDATA[Haryo Laksono Bimo]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.507
<![CDATA[Indonesia is a country with rich and abundant natural resources, so proper regulations are needed to determine how the allocation and management of natural resources are owned, especially in the mining sector. This is because the resources available from mining from the past until now often have difficulties in management and permits. Thus, in order to increase the downstream mining products, a new law was formed, namely the Minerba Law. This study aims to describe how the Minerba Law applies to national strategic project development permits. The method used in this study is a descriptive research method with analysis and approaches to normative juridical methods and empirical juridical methods to explain the implementation of the Minerba Law. Based on the research results, it is known that the Minerba Law has had a significant impact on the licensing of national strategic project development.]]>
<![CDATA[Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN ]]>
<![CDATA[Dea Risti Aulia]]>;
<![CDATA[Herjuno Putro]]>;
<![CDATA[Laras Dwi Mufidah]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.508
<![CDATA[Setidaknya dibutuhkan lahan seluas 262.814 hektar di Pulau Kalimantan yang diperlukan untuk agenda pemerintah republik Indonesia dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dibangun di daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Beberapa tempat ini berada di tanah masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi terkini terkait pengalihan hak atas tanah masyarakat adat. Masalahnya adalah bahwa masyarakat adat memiliki kepemilikan tanah di daerah tersebut dan khawatir pembangunan IKN akan memaksa mereka keluar dari properti mereka. Kepastian penguasaan tanah sangat penting bagi masyarakat adat dan suku karena hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan identitas komunal dan budaya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis cara-cara bagaimana masalah tanah masyarakat adat dapat dikurangi selama fase pembentukan IKN. Temuan studi menyoroti perlunya melindungi Masyarakat Adat melalui metodologi analitik deskriptif untuk penelitian kualitatif. Kekayaan Masyarakat adat harus diatur sempurna dalam Rancangan Undang-Undang masyarakat adat, pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi akan adanya peraturan daerah yang mengatur bagaimana kelanjutan tumpang tindih hak-hak masyarakat dengan kebijakan pemerintah.]]>
<![CDATA[Penerapan Digital Marketing Pada UMKM Bakso Arek Malang ]]>
<![CDATA[Fendy Cuandra]]>;
<![CDATA[Indah Novitasari]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.509
<![CDATA[Bakso Arek Malang merupakan tempat makan yang menjual aneka bakso yang berlokasi di Tiban Koperasi Blok U No. 05. Usaha Bakso Arek Malang memiliki permasalahan yaitu tidak memiliki strategi pemasaran yang tepat untuk usahanya dan lokasi usaha yang sulit dijangkau oleh pihak lain. orang, dan lokasi bisnis yang tidak banyak diketahui orang. Solusi untuk masalah ini adalah merancang pemasaran digital, membuat akun media sosial, dan mendaftarkan lokasi bisnis di Google Maps. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengimplementasikan digital marketing untuk usaha bakso dan memudahkan konsumen mengetahui lokasi Bakso Arek Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dari pemilik usaha Bakso Arek Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil dari kegiatan ini adalah usaha Bakso Arek Malang memiliki akun di media sosial untuk digital marketing dan lokasi usaha Bakso Arek Malang sudah masuk ke Google Maps]]>
<![CDATA[Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Ibu Kota Jakarta ]]>
<![CDATA[Wildan Adli]]>;
<![CDATA[Hafied Cangara]]>;
<![CDATA[Umaimah Wahid]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.510
<![CDATA[Penggunaan media sosial saat ini tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi, berteman, atau bertukar informasi, tetapi telah meningkat fungsinya sebagai alat untuk bertransaksi, sehingga banyak pihak yang menjalankan bisnis dan jasa melalui media sosial. Kemudahan bertransaksi yang diberikan oleh media sosial seringkali dijadikan sebagai sarana untuk melancarkan bisnis prostitusi yang selanjutnya disebut prostitusi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses komunikasi yang digunakan dalam aplikasi MiChat, penyalahgunaan MiChat sebagai sarana prostitusi online, dan kasus prostitusi online di Jakarta menggunakan MiChat. Penelitian ini menggunakan analisis komunikasi dan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan eksplorasi literatur berita online. Data pendukung berasal dari buku dan artikel ilmiah. Hasil dari penelitian menunjukkan fakta bahwa menjadi pelacur dianggap pekerjaan yang menjanjikan bagi para pelaku karena mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah. Faktor ekonomi dan gaya hidup menjadi alasan para pelaku menjadi PSK. Penggunaan aplikasi MiChat untuk prostitusi merupakan penggunaan media sosial yang negatif, karena keamanan aplikasi ini dinilai lebih terjamin. Oleh karena itu, diperlukan tindakan serius dari pemerintah daerah dan pusat untuk mengkaji izin operasional media sosial yang berpotensi dijadikan sarana prostitusi online. Penegak hukum harus serius mengawasi dan mengatur kegiatan prostitusi di Jakarta yang dilakukan secara offline dan online. Perlu perhatian serius dari orang tua kepada anak. Pendidikan akhlak dan pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini agar anak tumbuh dengan bekal agama yang baik agar tidak terjerumus ke dalam kegiatan yang negatif.]]>
<![CDATA[Analisis Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Pajak Terhadap Keseimbangan Pasar ]]>
<![CDATA[Tiur Malasari Siregar]]>;
<![CDATA[Agryani Rosmaida Sitompul]]>;
<![CDATA[Alya Fadhilla]]>;
<![CDATA[Angelica Dameria Sitinjak]]>;
<![CDATA[Fiqri Subhan]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.511
<![CDATA[Matematika adalah alat analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah, dan umumnya ditemui dalam ekonomi bisnis.Kompleksitas permasalahan ekonomi semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat menyebabkan limpahan kesulitan dari memecahkan masalah ekonomi menjadi memecahkan masalah matematika. Perpajakan merupakan aspek ekonomi yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Jika pajak dikenakan, produsen kemungkinan akan menaikkan harga jual mereka sebagai kompensasi. Akibatnya, harga ekuilibrium pasar yang baru terbentuk akan lebih tinggi daripada harga ekuilibrium sebelum pajak, dan jumlah ekuilibrium akan lebih rendah. Pemeliharaan keseimbangan pasar sangat dipengaruhi oleh pajak dan distribusi subsidi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang pengaruh peningkatan penggunaan matematika dalam studi ekonomi terhadap fluktuasi pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah murni kuantitatif. Berdasarkan temuan penelitian yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa dampak pajak terhadap ekuilibrium pasar bersifat countervailing atau netral. Hal ini menjadi jelas ketika variabel konstanta yang dianggap mengalami perubahan, menyebabkan ekuilibrium pasar bergeser lokasi atau melemah..]]>
<![CDATA[Rancangan Intervensi: Psikoedukasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Kesehatan Mental ]]>
<![CDATA[Getry Febriani]]>;
<![CDATA[Zulian Fikry]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.512
<![CDATA[Psikoedukasi yang dilakukan yaitu untuk menambah informasi kepada masyarakat khususnya untuk memperkenalkan serta mengedukasi masyarakat umum dan pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan psikologi seperti, pola asuh, bagaimana mengelola dan tips menjaga kesehatan mental, dampak penggunaan narkotika, perilaku menyimpang, bahaya body shaming, dan lain-lain. Sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih memperhatikan aspek-aspek psikologi dan kesehatan mental. Psikoedukasi dilakukan dengan cara membuat pojok psikologi dalam bentuk mading yang berisi informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan psikologi dan kesehatan mental yang akan diletakkan pada tempat yang biasa memuat mengenai informasi lainnya di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. Hasil dari pelaksanaan psikoedukasi ini yaitu menambah wawasan dan informasi serta memahami pentingnya kesehatan mental dan edukasi psikologi yang diberikan serta mendapat manfaat dari informasi dan akan menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Kerja Australia – Indonesia Partnership for Gender Equality (MAMPU) dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2018 – 2020 ]]>
<![CDATA[Rizka Kumala Sari]]>;
<![CDATA[Umi Oktyari Retnaningsih]]>;
<![CDATA[Yusnarida Eka Nizmi]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.513
<![CDATA[Praktik perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, hampir seluruh negara di dunia sepakat bahwa perkawinan anak mengacu pada perkawinan yang dilakukan antara anak yang masih berada dibawah usia 18 tahun dengan orang dewasa atau anak lainnya. Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) menjadi salah satu kerjasama antara pemerintah Australia - DFAT (The Australian Department of Foreign Affairs & Trade) dengan pemerintah Indonesia – BAPPENAS yang bertujuan salah satunya mengurangi kekerasan terhadap perempuan, termasuk didalamnya isu perkawinan anak dengan mendukung strategi nasional pemerintah dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia.Menggunakan teknik analisis dokumen (document analysis) dengan cara mencari data dengan menggunakan sumber tertulis yang mencerminkan pemakaian bahasa sinkronis. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan serta menguraikan secara sistematis dan mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan program kerja Australia – Indonesia Partnership for Gender Equality (MAMPU) dalam mengurangi angka Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2018 – 2020.Terlepas adanya perbedaan pandangan mengenai perkawinan anak, pelaksanaan program kerja MAMPU dalam mengurangi angka perkawinan anak tetap berjalan dengan melibatkan pemangku kebijakan, masyarakat dan para mitra yang terlibat.]]>
<![CDATA[Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi ]]>
<![CDATA[Evaline Suhunan]]>;
<![CDATA[Purba Made Aubrey]]>;
<![CDATA[Rasji Rasji]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.514
<![CDATA[Seperti yang diketahui bahwa masa jabatan Kepala Desa pada umumnya hanya 6 Tahun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu pada Rabu 25 Januari 2023 dalam aksi penuntutan perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan. Sebelumnya dikarenakan pada hari selasa tanggal 17 januari 2023 kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) ramai-ramai datang ke Jakarta tepat nya di depan Gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa meminta masa jabatan mereka diperpanjang. Aturan mengenai masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 UU Desa, yang berbunyi (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.]]>
