Innovative: Journal Of Social Science Research
Innovative: Journal Of Social Science Research is a journal managed by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai which bridges researchers to publish research results in all scientific fields (multidiscipline). This includes the fields of education, health, law, economics, IT (Informatics Engineering), Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Fisheries, Agriculture, Social Humanities and other fields of science. Journal registered E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Articles
14,098 Documents
Perencanaan Program Kegiatan Siswa Kelas Rendah Berbasis Outdoor Learning PKN Yang Inovatif dan Berkarakter Di SD
Afriani, Anggi;
Pratiwi, Andini Dwi;
Mandaita, Icha Nuraini;
Putri, Oriza Sativa;
Ashari, Ibnu Auvin;
Wena, Sandika;
Setiawan, Budi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Perkembangan pendidikan saat ini berjalan satu arah, hal ini cenderung membuat pembelajaran menjadi suatu hal yang membosankan. Tentunya pembelajaran dilakukan haruslah adanya inovasi dan metode-metode yang diberikan agar pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif, efisien dan tentunya menarik bagi peserta didik. Oleh karena itu, Outdoor Learning dihadirkan untuk merancang agar metode pembelajaran bagi peserta didik menjadi lebih menarik. Outdoor Learning melibatkan alam dan lingkungan sekitar yang dapat merubah model pembelajaran konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang: 1) Deskripsi hakekat nilai karakter, 2) Pencapaian nilai karakter pada outdoor learning, 3) Deskripsi langkah-langkah metode outdoor learning, 4) Deskripsi manfaat outdoor learning. Peneliti menggunakan kajian Pustaka dengan metode study literatur dan mengeksplorasi sumber-sumber validasi yang sudah diakui. Analisis data yang digunakan yaitu analisis study literatur dengan menyajikan data yang diambil dari beberapa sumber. Uji keabsahan data dilakukan dengan tringulasi sumber data yang dijelaskan sebagai berikut: 1) Mendeskripsikan hakekat nilai karakter dari peserta didik terhadap metode outdoor learning, 2) Menyajikan pencapaian nilai karakter pada outdoor learning terhadap peserta didik, 3) Mendeskripsikan langkah-langkah untuk memulai metode outdoor learning terhadap peserta didik.
Penguatan Nilai-Nilai Karakter Siswa Melalui Layanan Bimbingan Kelompok di MTSN Kota 4 Padang
Istiqamah, Dewi;
Murisal, Murisal;
Nabihah Salwi, Annisa;
Maiseptian, Fadil
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dalam rangka menuju Indonesia emas 2045, pemerintah mencanangkan pentingnya penguatan nilai-nilai karakter bagi anak bangsa. Untuk itu perlu adanya gerakan secara masif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada siswa sebagai garda terdepan dalam mencapai Indonesia emas nantinya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penguatan nilai-nilai karakter siswa melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa melalui tahapan-tahapan bimbingan kelompok, yang meliputi tahap pembentukan, peralihan, kegiatan pokok, penyimpulan hasil kegiatan, dan pengakhiran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan, sedangkan bentuknya penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK). meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, observasi dan tindak lanjut yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Hasil penelitian dapat disimpulkan; Gambaran tentang penguatan nilai-nilai karakter pada siswa kelas IX MTsN 4 Kota Padang sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok secara umum tergolong sedang, namun setelah dilaksanakan layanan bimbingan kelompok, hasilnya layanan bimbingan kelompok dapat memperkuat nilai-nilai karakter siswa
Kebijakan Pemerintah Kalimantan Barat Dalam Isu Lingkungan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023
Muhammad Fachrurrozi Bafadal;
Adila Puspa Hestiantini
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6785
Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat menjadi isu penting karena provinsi ini berada di wilayah yang rawan terhadap permasalahan lingkungan hidup seperti degradasi hutan. Kalimantan Barat mempunyai permasalahan lingkungan yang signifikan. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan pencemaran udara (kabut asap) di wilayah Kalimantan Barat yang lebih terasa di wilayah Mempawah, Kayong Utara, Kuburaya, Pontianak dan sekitarnya. Kemudian Deforestasi dan Perusakan Habitat, yaitu perambahan hutan dan alih fungsi lahan untuk pengembangan kegiatan pertanian (kelapa sawit) yang mengakibatkan rusaknya habitat satwa liar dan juga memperburuk kualitas lingkungan sekitar. dengan cara ini kita akan mengetahui apa kebijakan pemerintah Kalimantan Barat terkait isu lingkungan hidup (karhutla) kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023.
Profil Ginjal Pasien Prolanis Dengan Riwayat Diabetes Melitus Tipe II Di Kota Pontianak
Feby Ashari, Monica;
Budi Sungkawa, Hendra;
Triana, Linda;
Muhammad Ihsan, Bagus
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Diabetes melitus saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan di dunia. Bila tidak ditangani dengan tepat, penyakit Diabetes Melitus (DM) dapat mengarah kepada kondisi kronis. Kondisi kronis tersebut bisa mengarah pada kerusakan ginjal, sehingga ginjal sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan substansi tubuh. Pemerintah menyelenggarakan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dalam rangka menatalaksana pasien DM. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan jumlah penderita DM serta kadar urea, kreatinin, dan mikroalbumin pada peserta Prolanis. Penelitian dilakukan dengan metode total sampling dengan melihat data rekam medis pasien peserta Prolanis yang memeriksakan diri ke Unit Pelaksana Teknis Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak dari bulan Januari – November 2022 sehingga didapat data dari 60 pasien DM yang terdiri terdiri dari 10 orang lak-laki dan 50 perempuan dengan rentang usia 41 – 80 tahun. Nilai rata-rata profil ginjal berturut-turut adalah: kadar ureum pada perempuan 25,7 mg/dL (12-33 mg/dL) dan pada laki-laki 45,3 mg/dL (14-39 mg/dL); kadar kreatinin pada perempuan 0,9 mg/dL (1,2 mg/dL) dan pada laki-laki 1,6 mg/dL (1,4 mg/dL); kadar microalbumin 76,6 mg (<30 mg). Pada kadar microalbumin mereka cenderung melebihi ambang batas, khususnya jumlah keseluruhan pasien dengan nilai microalbumin yang tinggi jauh lebih banyak daripada yang normal.
Arkeologi Ruang: Pola Pemukiman Pemerintahan Kerajaan Marusu
Akil Ridho, Muhammad;
Naping, Hamka; Yahya, Yahya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kerajaan Marusu terletak serta mencakup beberapa wilayah dalam Kabupaten Maros dan Kota Makassar. Kerajaan Marusu merupakan salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang masih mempertahankan sebagian kebudayaan masa lalunya. Penelitian ini memusatkan perhatian pada kajian arkeologi keruangan dengan menggunakan satuan ruang skala makro. Skala makro yaitu mempelajari hubungan antar situs yang meliputi distribusi, jarak serta hubungan. Adapun pendekatan teoritik yang digunakan adalah pendekatan ekologi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah apa saja situs yang terdapat pada wilayah Kerajaan Marusu dan bagaimana bentuk persebarannya. Selain tujuan tersebut, penelitian ini juga berusaha melihat bagaimana kondisi lingkungan di situs-situs Kerajaan Marusu. Akhir dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 36 situs peninggalan Kerajaan Marusu yaitu 11 Balla Lompoa/Saoraja, 19 Kompleks Makam dan 6 Mesjid. Berdasarkan kepadatan sebaran situs, 11 Kecamatan di kabupaten Maros memiliki situs dan 21 Desa/Kelurahan yang memiliki situs atau 21,63% dari seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Maros. Berdasarkan derajat persebarannya, keseluruhan terdapat pada Kabupaten Maros menghasilkan Nearest Neighbor Ratio/Derajat penyebaran 0.402447, hal tersebut memperlihatkan bentuk persebaran situs berkelompok (Clustered). Selain itu, diketahui bahwa keletakan situs-situs Kerajaan Marusu cukup besar dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya seperti ketinggian, kelerengan, sumber air, jenis tanah dan batuan.
Model Implementasi Tri Hita Karana Pada Finance Department Dalam Mendukung Green Hotel Di The Trans Resort Bali
Aditya Wiguna, I Made;
Darlina, Lien;
Sagitarini, Luh Linna
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6793
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model implementasi Tri Hita Karana pada finance department dalam mendukung green hotel di The Trans Resort Bali. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, kuesioner, dokumentasi, wawancara dan focus group discussion. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan metode deskriptif kuantitatif melalui statistika deskriptif. Hasil analisis menunjukan bahwa finance department sudah mengimplementasikan 3 indikator Tri Hita Karana, diantaranya Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, dengan dibuktikan hasil rata-rata total persentase yaitu sebesar 66.03% yang artinya termasuk dalam kategori nilai yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Tri Hita Karana sudah dilakukan dengan baik. Melalui implementasi tersebut dapat dibuat model implementasi Tri Hita Karana dalam mendukung green hotel dengan menghubungkan indikator Tri Hita Karana dengan indikator green hotel sehingga memperoleh hasil bahwa indikator Tri Hita Karana yang sudah diterapkan di finance department telah mendukung lima indikator green hotel atau 83% mendukung indikator green hotel. Sehingga melalui adanya implementasi Tri Hita Karana di finance department sudah mendukung green hotel di The Trans Resort Bali.
Penerapan Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pembelajaran Matematika Kelas 3 Di SD As-Sunnah Assalafiyyah Suralaga Kecamatan Suralaga
Made Ayu Pransisca;
Syaipul Pahru;
Ziadatul Khair
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6794
Penerapan Model Problem Based Learning adalah penerapan model pembelajaran yang berguna untuk merangsang peserta didik berpikir kritis dalam situasi yang berorientasi pada masalah, mendorong pembelajar (peserta didik) untuk menerapkan berpikir kritis, keterampilan menyelesaikan masalah, menghubungkan pengetahuan mengenai masalah-masalah dan isu-isu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan model Problem Based Learning pada pembelajaran matematika di SD As-sunnah Assalafiyyah Suralaga dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pembelajaran berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan memperpanjang pengamatan, meningkatkan kedisplinan dan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan deskripsi kualitatif. Berdasarkan pembahasan disimpulkan penerapan model Problem Based Learning pada pembelajaran matematika di SD As-sunnah Assaafiyyah Suralaga yang dilakukan guru saat berada di dalam kelas III berjalan dengan baik.
Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Yusuf Daeng;
Nelda Ningsih;
Fatma Khairul;
Sri Winarsih;
Zulaida Zulaida
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6796
Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat bahwa terdapat kurang lebih sekitar 210 kasus dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia setiap tahunnya. Sebagai organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, rumah sakit bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pasien atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas tindakan malpraktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur di dalam Pasal 447 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindakan malpraktik dapat dilihat dari kedudukan pimpinan korporasi (rumah sakit) yang merupakan fungsionaris seharusnya dapat mencegah dan menghentikan tindak pidana tersebut. Secara de jure maupun de facto, pimpinan rumah sakit memliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindakan malprkatik sejalan dengan doktrin Vicarious Liability. Sementara itu pertanggungjawaban pidana tenaga medis dapat dilihat di dalam Pasal 440 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang Kesehatan, membawa pola baru pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana malpraktik. Hal ini tertuang di dalam Pasal 308 ayat (1) ayat (3), ayat (5), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9).
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Klinik Kecantikan Terhadap Kesalahan Diagnosa
Yusuf Daeng;
Ferdinand Ferdinand;
Lia Martilova;
Gandi Gandi;
Mardiansyah Mardiansyah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6798
Dalam konteks pelayanan kesehatan, klinik kecantikan online memiliki kedudukan hukum yang mengacu pada kerangka regulasi tertentu di Indonesia. Meskipun belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur klinik kecantikan, pemerintah masih mengandalkan beberapa peraturan yang sudah ada. Dasar hukum utama untuk pelayanan kesehatan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah direvisi dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus menyinggung klinik kecantikan online, mereka harus tetap mematuhi regulasi tersebut karena mereka beroperasi dalam domain pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga turut berperan dalam mengatur standar pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan yang diberikan oleh klinik kecantikan. Meskipun fokus utama undang-undang ini adalah praktik kedokteran, berbagai aspek terkait kesehatan dan pelayanan kepada pasien diatur di dalamnya. Regulasi yang lebih spesifik terkait pendirian dan perizinan klinik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Meskipun tidak secara eksplisit ditujukan untuk klinik kecantikan online, peraturan ini memberikan kerangka kerja untuk pendirian, operasional, dan standar pelayanan yang berlaku bagi klinik-klinik yang memberikan layanan kesehatan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun klinik kecantikan online belum memiliki undang-undang tersendiri yang secara spesifik mengaturnya, pemerintah menggunakan berbagai peraturan yang ada, yang juga berlaku bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada umumnya. Oleh karena itu, klinik kecantikan online diharapkan untuk mematuhi standar yang diatur oleh regulasi kesehatan yang berlaku serta memperhatikan aspek etika, keamanan, dan kepuasan pasien dalam memberikan pelayanan.
Tanggungjawab Hukum Pidana Pada Pemberian Resep Yang Berakibat Medication Error Dalam Pelayanan Kesehatan
Yusuf Daeng;
Sunanda Naibaho;
Lilia Sarifatamin Damanik;
Sri Wahyuninta Tarigan;
Mega Orceka Depera Senja Belantara
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6799
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pidana yang terkait dengan pemberian resep dalam praktik medis yang berujung pada kesalahan pengobatan (medication error ) dalam konteks pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yang melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan hukum, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta pandangan ahli terkait tanggung jawab pidana dalam kasus-kasus yang melibatkan medication error akibat pemberian resep yang tidak tepat. Studi ini menelaah aspek hukum yang berkaitan dengan tindakan medis, fokus pada pemberian resep obat, dan konsekuensi hukumnya jika terjadi medication error yang dapat membahayakan pasien. Tinjauan normatif ini mencakup kajian terhadap kode etik profesi medis, peraturan hukum yang mengatur praktik medis, serta pertimbangan hukum yang berkaitan dengan kesalahan dalam pengobatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam konteks hukum pidana, terdapat pertanggungjawaban yang mungkin timbul terhadap praktisi medis dalam kasus medication error yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pemberian resep. Hal ini memunculkan implikasi terhadap perlindungan hukum bagi pasien yang menjadi korban dari medication error serta perlunya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar praktik medis yang dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian resep obat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap aspek hukum yang relevan dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam konteks tanggung jawab pidana terkait medication error . Implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembaharuan kebijakan, peningkatan regulasi, dan kesadaran hukum bagi praktisi medis guna meminimalkan risiko kesalahan dalam praktik pemberian resep obat yang dapat mengakibatkan medication error .