Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kajian Hasil Penelitian Hukum

JMIH
Website

Published by Universitas Janabadra

ISSN : - EISSN : 25982435 DOI : 10.37159

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Welcome to official homepage of Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. As a part of our commitment to publicise legal knowledge, we provide our published journal articles to download for free. As a government-accredited national scientific journal, we are a reference for many legal scholars. Article submission and order for printed edition may be sent to sisca.rh@gmail.com.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 129 Documents

5 6 7 8 9

Perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta Yoga Pratitis; R Murjiyanto; Dyah Permata Budi Asri
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta, mengkaji tanggungjawab penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta sebagai pelaku usaha dalam hal terjadi tindakan malpraktik yang menimbulkan kerugian pada konsumen jasa kesehatan, dan mengkaji upaya konsumen jasa kesehatan apabila terjadi tindakan malpraktik oleh penyedia layanan khitan yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Setelah data diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan cara memberikan penjelasan atas data yang diperoleh dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, diarahkan, diartikan, dan diberi penjelasan kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. Perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan adanya sejumlah aturan dan perangkat hukum yang melindungi hak-hak konsumen serta dengan pemenuhan sejumlah hak konsumen jasa kesehatan oleh penyedia layanan khitan rumahan. Tanggungjawab penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta sebagai pelaku usaha dalam hal terjadi tindakan malpraktik yang menimbulkan kerugian pada konsumen jasa kesehatan secara keperdataan dengan memberikan ganti kerugian, secara pidana menerima pemidanaan, dan secara administratif menerima pencabutan ijin praktik.Upaya yang dilakukan konsumen jasa kesehatan apabila terjadi tindakan malpraktik oleh penyedia layanan khitan yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya adalah melalui upaya di luar lembaga peradilan non litigasi dan melalui lembaga peradilan (litigasi) serta meminta bantuan lembaga perlindungan konsumen, seperti LKY, BPSK, dan LO DIY.

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERBANKAN KHUSUS PENYALURAN KREDIT TANPA AGUNAN UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA Indah Palupi Utaminingtyas; Tomi Suryo Utomo
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Abstract: The objectives of this study are: 1) To identify and analyze the application of the precautionary principle to banking business activities specifically for the distribution of Unsecured Loans for State Civil Apparatus at Bank Sleman; 2) To find out and analyze the opportunities for State Civil Apparatus in applying for Unsecured Loans compared to other customers at Bank Sleman; and 3) To identify and analyze the obstacles faced in the application of the prudential principle to banking business activities specifically for the distribution of Unsecured Loans for State Civil Apparatus at Bank Sleman.This research is an empirical normative legal research using a law approach and a case approach. The nature of this research is descriptive. This research was conducted at the Sleman Bank Office with the resource person Yunisfi Ekasari R as HRD Manager of PT. BPR Bank Sleman (Perseroda). The author uses primary data and secondary data. The secondary data used consists of primary, secondary, and non-legal materials. The data collection technique was carried out in 2 stages, namely Interview, and Document Study. The data analysis technique in this study was carried out by means of qualitative data analysis.The results showed that the implementation of prudence implemented by Bank Sleman was by verifying at the time of initial submission and monitoring every month in the form of invoices taken through the treasurer of insurance that covers life and Termination of Employment (PHK). The chance of passing the application for Unsecured Credit at Bank Sleman is the same between State Civil Apparatus and non-State Civil Apparatus. The obstacle that often occurs in the provision of unsecured loans is the problem of bad loans. Bank Sleman overcomes these obstacles by verifying and always confirming the treasurer and periodically monitoring related to collective invoices

UPAYA HUKUM KREDIT BERMASALAH DAN MACET UNTUK PROPERTI Doni Rusadi; Hendrik Budi Untung
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembankan dalam memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi mengatur mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit perbankan memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat.Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menyebabkan kredit macet yang dapat menyebabkan terganggunya likuiditas bank. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang implementasi upaya revitalisasi dalam penanganan kredit bermasalah pada perbankan, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah yang dilakukan oleh perusahaan properti. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan dalam penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh perusahaan properti.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris kualitatif dengan tipe penelitian preskriptif analisis. Penelitian dilakukan di Bank BTN Cabang Yogyakarta. Metode pengumpulan data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Hasil penelitian menujukan bahwa 1)Upaya hukum yang dilakukan oleh Bank BTN Cabang Magelang, Bank BTN Cabang Yogyakarta dan Bank Mandiri Cabang Yogyakarta untuk menangani kredit bermasalah yang dilakukan oleh perusahaan properti adalah upaya hukum melalui jaur non-litigasi (mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase).2) Perlindungan hukum yang diberikan dalam penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh perusahaan properti adalah rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) dan restructuring (penataan kembali).

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI YOGYAKARTA Miftah Raharjo; Lilik Mulyadi
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 1, No 2 (2017): November
Publisher : Universitas Janabadra

The purpose of this research is to know the factors influencing judges consideration in dropping criminal verdict against the perpetrator of online prostitution and to know and explain about judge decision, have been fair in giving sanction of prostitution crime online in Yogyakarta. The research was conducted in Yogyakarta Special Region with the location of Yogyakarta District Court, the type of research is Normative Juridical Law Research, which is Type of Research which focused to study the application of norm or rule in positive law. Normative research can be interpreted as research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. 1 The materials are arranged systematically, reviewed and then drawn conclusions in relation to the problem under study. The nature of the research is an analytical descriptive research that is a study that describes the situation, the actual facts against the object and the subject studied appropriately. The data have been collected from the research, both literature research and field research, then analyzed descriptively qualitative, that is a method of data analysis by grouping and selecting data obtained from research according to quality and correctness.2 The results of this study indicate that the judge's consideration in imposing criminal sanction on the perpetrators of online crime of prostitution is that the judges have done their best to consider juridically consisting of the indictment of the public prosecutor, the defendant's statements, witness statements, evidence, and articles of criminal law and the judge also consider non juridically consisting of the background and motivation of the defendant's conduct, then the judge takes into account and considers both the report of the investigator and the legal facts revealed in the hearing and the various laws governing the ITE legislation, the trafficking of persons and pornography.

IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN PAILIT DENGAN DASAR CESSIE ATAS SEBAGIAN PIUTANG CEDENT Nanda Chandra Pratama Negara; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan mengenai pengaruh dan akibat hukum atas cessie yang dilakukan hanya sebagian jumlah piutang kreditor dalam pembuktian sederhana kepailitan termasuk juga dalam hal kepastian hukum, perlindungan hukum bagi debitor (cessus) dan kreditor (cedent) atas permohonan pailit oleh kreditor dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang. Berdasarkan hasil penelitain disimpulkan bahwa tindakan kreditor yang mengalihkan sebagian atas jumlah piutangnya (cessie) kepada pihak ketiga mengakibatkan prinsip concursus creditorium dalam syarat permohonan pailit (Pasal 2 Ayat 1) terpenuhi. Bahwasannya debitor yang tadinya hanya mempunyai satu kreditor, setelah adanya cessie atas sebagian jumlah piutang kreditor, maka debitor jadi mempunyai dua kreditor, yaitu kreditor lama (cedent) dan kreditor penerima cessie (cessionaris). Kepastian Hukum dan perlindungan hukum bagi debitor atas permohonan pailit dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang adalah dengan ditolaknya permohonan pailit karena tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana karena mengakibatkan perbedaan jumlah klaim utang

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Warsono Warsono; Francisca Romana Harjiyatni; Takariadinda Diana Ethika
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 2, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PENGADILAN AGAMA MAGELANG (Analisis Terhadap Putusan No. 124/PDT.G/2016/PA.Mgl. Tentang Wanprestasi/Cedera Janji Atas Akad Hak Tanggungan Dan Pembiayaan Murabahah) Foead Kamaludin; R. Murjiyanto; Sunarya Raharja
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyelesaian sengketa akad murabahah terhadap hak tanggungan pada bank syariah di Pengadilan Agama Magelang, demikina juga bagaimana kendala penyelesaian sengketa akad murabahah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menjabarkan hasil pengaturan hukum terkait implementasi penyelesaian sengketa akad murabahah pada KJKS BMT Arta Mandiri di Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan untuk menangani sengketa-sengketa ekonomi syariah diberikan kepada Pengadilan Agama Kewenangan ini selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang disempurnakan dengan Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penyelesaian belum sepenuhnya berjalan sebgaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya kendala, diataranya faktor internal; tumpang tindih aturan, keterbatasan hakim, tidak adanya kesadaran pihak penggugat dan tergugat dalam pesidangan. Faktor eksternal adalah, sumber daya manusia yang kurang memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariahnya secara menyeluruh.

Tinjauan Yuridis Akibat Hukum dari Pecahnya Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Anna Astuti; Eko Nurharyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

This study aims to examine and analyze the factors underlying the breakup of the single forum of advocate organizations in the criminal justice system in Indonesia and the legal consequences of the breakup of a single forum of advocate organizations in the criminal justice system in Indonesia.This type of research is empirical juridical. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection is done by document study and interviews. Data analysis in this study used qualitative analysis.Based on the results of the study, it was concluded that, the things behind the break-up of a single forum of advocate organizations in the criminal justice system in Indonesia, the government slowly passed lawyers' advocates, the role of the government that was inconsistent in implementing law advocates, and the Supreme Court's interference in organizational issues advocate.The legal consequences of the breaking up of a single forum of advocate organizations in the criminal justice system in Indonesia will not have an impact on the justice system but have an impact on justice seekers. This is because Advocates in carrying out their duties aim at upholding law, truth and justice. Thus, the provision of legal assistance to perpetrators of criminal acts is a form of service of Advocates in carrying out their profession as one of the elements of law enforcement officers, not depending on whether advocates are members of advocate organizations or not, as stipulated in Government Regulation Number 38 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Granting Legal Aid.

Kekuatan hukum surat keterangan pemerikasaan urine bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika Kurniawan Sigit Purwanto; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui legalitas kekuatan hukum surat keterangan pemeriksaan urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY pada saat proses pembuktian penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi penyidik Polri dalam melakukan pemeriksaan urine. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yang berasal dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri secara materil dalam proses pembuktian dianggap sah berdasarkan KUHAP. Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine menjadi sah karena dasar landasan bukti Surat Keterangan Urine disamakan dengan bukti otentik yang dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1868, sedangkan terkait dengan hambatan dalam pemeriksaan urine terhadap pelaku yang dianggap meyalahgunakan narkotika yaitu munculnya narkotika jenis baru yang semakin masif, kurangnya aturan yang mengatur terhadap narkotika jenis baru.

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA DISAAT PANDEMI COVID 19 Sediawati Sediawati; Ishviati J Koenthi
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Abstract: The paradigm of governance has undergone a shift from rule government to good governance, and from a centralized to decentralized system. Meanwhile, the implementation of a decentralized system has also caused a shift or transfer of management authority from the (central) government to local governments. In the context of good governance, public service is the main gate of government bureaucratic reform, because in public service it is a space where the government bureaucracy interacts directly with the community. In this new public service era, public services must be more responsive because they will be directly monitored in a transparent manner by the community. The implementation of public services before and after the Covid 19 pandemic and the performance of public service delivery at the Social Service, Manpower and Transmigration during the Covid 19 period. The results of the research obtained are that in meeting the community's needs for services, competent human resources (HR) are needed in providing services, and For changes in the form of services, all of which can be done offline, when the service is provided online, the service provider, in this case the Social Manpower and Transmigration Office, can make new standard operating procedures for services in online form, so that the needs of the community/citizens for services can be fulfilled. And even though public services are in online form, with a limited number of human resources, online services should also have a time limit for receiving services

Page 7 of 13 | Total Record : 129

5 6 7 8 9

Filter by Year

2017 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 8, No 1 (2024): Mei Vol 7, No 2 (2023): November Vol 7, No 1 (2023): Mei Vol 6, No 2 (2022): November Vol 6, No 1 (2022): Mei Vol 5, No 2 (2021): November Vol 5, No 1 (2021): Mei Vol 4, No 2 (2020): November Vol 4, No 1 (2020): Mei Vol 3, No 2 (2019): November Vol 3, No 1 (2019): Mei Vol 2, No 2 (2018): November Vol 2, No 1 (2018): Mei Vol 1, No 2 (2017): November More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti

Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Phone
+6282221447241

Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dwi Oktafia Ariyanti

Contact Email dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Phone +6282221447241

Journal Mail Official dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Editorial Address Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Location Kota yogyakarta, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti

Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Phone
+6282221447241

Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA