Kajian Hasil Penelitian Hukum
Welcome to official homepage of Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. As a part of our commitment to publicise legal knowledge, we provide our published journal articles to download for free. As a government-accredited national scientific journal, we are a reference for many legal scholars. Article submission and order for printed edition may be sent to sisca.rh@gmail.com.
Articles
129 Documents
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KULON PROGO ]]>
<![CDATA[Anggara Reza Mulyawan]]>;
<![CDATA[Fransisca Romana Harjiyatni]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.377 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v5i1.1717
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis, (1) Apakah Pelaksanakaan PTSL di Kabupaten Kulon Progo sudah sesuai target yang telah ditentukan? (2)Bagaimana Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui PTSL Untuk Tanah Yang Sudah Beralih Haknya Kepada Pihak Lain?Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini memiliki hasil, Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kulon Progo Sudah sesuai Target Yang Telah ditentukan, Target PTSL Tahun Anggaran 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sejumlah, Peta bidang Tanah sejumlah 12.370 bidang, terealisasi sebesar 14.026 bidang atau sebesar 113,39 % melebihi target, untuk Peta Bidang Tanah K4 target 1.407 bidang terealisasi sebesar 1.407 bidang atau selesai 100%, Berita Acara Penyuluhan dengan target 18 dapat terealisasi 18 selesai 100% dan Penerbitan sertipikat HAT juga dapat diselesaikan dengan 100% yaitu sejumlaah 6.000 sertipikat.Proses Pendaftaran tanah yang belum bersertipikat dan sudah beralih melalui jual beli maka pemohon cukup melampirkan bukti jual beli tersebut, untuk tanah yang jual belinya sebelum tahun 1984 cukup membuktikan surat jual beli dibaah tangan yang diketahui kepala desa pada watu jual beli dilaksanakan, sedangkan untuk jual beli yang dilakukan setelah tahun 1984 maka dibuktikan dengan Akta PPAT]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BAGI INDUSTRI KREATIF UKM DI KLATEN PADA MASA PENDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Supolo Supolo]]>;
<![CDATA[Dyah Permata Budi Asri]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (594.256 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v4i2.1742
<![CDATA[Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saat ini telah berkembang dengan sangat cepat, namun kesadaran para pelaku bisnis akan suatu merek masih dikatakan cukup kurang. Terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap merek. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, mengapa perlindungan merek sangat penting bagi usaha kecil dan menengah khususnya di Kota Klaten Jawa Tengah. Kedua, bagaimana peran pemerintah khususnya Kota Klaten dalam rangka memberikan perlindungan hukum merek kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer. Hasil menunjukkan bahwa potensi usaha kecil dan menengah akan terus berkembang, terutama di era pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan banyaknya para karyawan yang di PHK sehingga tidak ada alternatif lain kecuali dengan berwirausaha. Kedua, pemerintah harus melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan hukum merek terhadap para pelaku UKM khususnya di kota Klaten. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan serta sosialisasi kepada para pelaku mengenai prosedur pendaftaran merek dan pentingnya merek bagi suatu usaha.]]>
<![CDATA[ASAS STRICT LIABILITY DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fajar Yudi Ariyanto]]>;
<![CDATA[Lilik Mulyadi]]>;
<![CDATA[Sigit Setyadi]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 2, No 1 (2018): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.882 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v2i1.568
<![CDATA[The study aims to examine and analyze: the strict liability principle in the criminal justice system in Indonesia and the ideal concept of strict liability principle in the Criminal Justice System. This type of research is normative research. This study uses secondary data. Data collection was done by document study and interview. Data analysis in this research is qualitative. Based on the result of the research, it is concluded that, Arrangement of strict liability principle in Criminal Justice System in Indonesia one of them can be seen in KUHP and outside KUHP. The Criminal Code does not explicitly mention the system of criminal liability held. Several articles of the Criminal Code only mention errors of intent or negligence. Outside of the Indonesian Criminal Code, the setting of strict liability principles in the Indonesian Criminal Justice System can be seen among others in the Environmental Law and Narcotics Act and the ideal concept of strict liability principle in the Criminal Justice System is explicitly affirmed in positive law, as defined in Article 35 Paragraph 2 The new Draft Penal Code, whose formula is: For certain criminal acts, the law may determine that a person may be criminally solely because of the fulfillment of the elements of the crime without regard to any errors. ]]>
<![CDATA[PERAN DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI DALAM DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Mahfud Suwono Jati]]>;
<![CDATA[Ishviati Joenaini Koenti]]>;
<![CDATA[Sigit Setyadi]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 2, No 2 (2018): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (560.743 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v2i2.789
<![CDATA[Terrorism is considered extraordinary crime, therefore, Indonesian government issued Law No. 15 of 2003 and Law No. 9 of 2013 and formed Detachment 88 Anti-Terror Unit. Terrorism is driven on the basis of ideology so that Densus 88 AT employs de-radicalization in handling the terrorists and former terrorists. De radicalization aims to change radical ideology. Most of the terrorists and former terrorists who have been deradicalized do not change their radical ideologies easily. The former terrorists instead commit to terrorism over and over again by recruiting new members found in correctional institutions. This is juridical empirical research based on social issues. The research specification is analytical descriptive research. The primary data was taken from an interview with de-radicalization officers in the police headquarters. Meanwhile, the secondary data was taken from literature study. The data collection was conducted by applying field research, literature, and interviews. The data analysis employs qualitative descriptive method.The study results the following conclusions: The role of Densus 88 AT in de radicalization of terrorists and former terrorists in Central Java used identification, re-socialization, reeducation and monitoring; The obstacles encountered by Densus 88 AT were that there was no law regulating the de-radicalization so that the terrorists and former terrorists were not obliged to follow the de-radicalization, the number of the de-radicalization officers was not balanced with that of the terrorists and former terrorists and not all of the officers joined the de-radicalization training, the correctional institution for the terrorists was not separated from that for the famous criminals, accordingly they potentially taught radical doctrines to the famous criminals, the views and attitudes of the society despising the former terrorists’ relatives make them rejoin terrorist networks.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA DIY ]]>
<![CDATA[Badruzzaman Hamdani]]>;
<![CDATA[Sigit Herman Binaji]]>;
<![CDATA[Eko Nurharyanto]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (471.483 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v6i2.2105
<![CDATA[AbstrakKeadilan restoratif merupakan filsafat, proses, gagasan, teori atau program dan intervensi yang menekankan pemulihan kerugian akibat perilaku kriminal, setiap mengatasi masalah diutamakan musyawarah dengan jalan mediasi korban dan pelanggar, Sesuai dengan Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum dan selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.Penegakan hukum tindak pidana yang berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY serta Faktor – faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan menggunakan normatif yuridis penelitian hukum ini telah mengidentifikasi hukum dan efektivitas hukum yang mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai 2021, dinamika peningkatan ini menunjukkan faktor pendukung dan penghambatnya, faktor pendukung meningkatnya penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diantaranya mudahnya masyarakat mengakses perkembangan keadilan restoratif melalui media, hal ini merupakan jalan yang membuka pola pikir masyarakat tentang konsep hukum yang mempunyai nilai – nilai keadilan restoratif]]>
<![CDATA[Kedudukan rumah penyimpanan Beanda sitaan negara dalam pengelolaan benda sitaan negara ]]>
<![CDATA[Agus Sugiyadi]]>;
<![CDATA[F R Harjiyatni]]>;
<![CDATA[Hartanti Hartanti]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (589.395 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1214
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam pengelolaan barang sitaan Negara secara yuridis, sehingga kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara mrmpunyai tugas dan fungsi yang jelas, selain itu penelitian ini juga menganalisis terkait keabsahan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan apabila tidak disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penulisan normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Hasil Penelitian ini dapat disimpulakan bahwa kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan undang undang, secara hakikatanya kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam penegakan hukum pidana adalah supporting system, namun dalam pelaksanaan dari penegakan hukum yang masih berjalan kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagai subordinasi dari main system, Proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam suatu tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang undang negatif.]]>
<![CDATA[Gugatan warga melalui citizen lawsuit pada kebakaran hutan dan lahan dalam konsep ekokarsi Tinjauan putusan MA no 3555 kpdt 2018 ]]>
<![CDATA[Wisnu Sapto Nugroho]]>;
<![CDATA[Romana Harjiyatni]]>;
<![CDATA[Sunarya Rahardja]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (629.404 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1230
<![CDATA[The concept of ecocracy in the legal system in Indonesia is contained in the constitution of the Republic of Indonesia, particularly in Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. With this concept nature is protected, citizens obtain the right to the environment and sustainable development is realized. But in practice, the concept is not easy to realize because environmental problems in Indonesia are alarming. One concern related to the environment is forest and land fires that are difficult to control. The government as the organizer of the state, especially in the context of ensuring the protection, enforcement and fulfillment of the right to the environment, fails to realize that concept. The existence of a citizen lawsuit with a citizen lawsuit mechanism in the case of forest and land fires in Central Kalimantan is a form of concern, concern and demands of citizens so that their rights to the environment are guaranteed, protected and enforced. In this paper the authors analyze the Putusan MA Nomor 3555K PDT 2018. The purpose of this study was to determine the position of citizen lawsuit in legal arrangements in Indonesia, how to enforce environmental law, specifically handling forest fires in the presence of citizen claims through citizen lawsuit mechanisms and how to embody the concept of natural sovereignty ecocracy after citizen lawsuits through citizen lawsuit mechanisms from the issuance of Putusan MA Nomor 3555 K PDT 2018. The method used in this study is research with socio legal methods. In accordance with that method, the authors conducted an analysis with legal hermeneutics. The author found the decision of the Putusan MA Nomor 3555 K PDT 2018 showing that the law is in favor of the environment, the acceptance of citizens' claims through a citizen lawsuit mechanism and efforts to uphold the concept of an ecocracy. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM POLSEK SLEMAN ]]>
<![CDATA[sudarno sudarno]]>;
<![CDATA[Suryawan Raharjo]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (538.418 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v6i1.1688
<![CDATA[With the development of the era of the population in the Sleman sub-district, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region, currently experiencing changes in the way of life in society and an increasingly growing economy and the number of immigrants from other regions who are economically capable who live in the Sleman Regency area so that it will affect the lifestyle of children. -children in the mix. As is happening now, there are public reports to the Sleman Sector police for cases of theft and abuse committed by children to find out the application of diversion to children who are perpetrators of the crime of theft by Sleman Police Investigators. The research method is a descriptive empirical juridical approach.The application of diversion is carried out by Sleman Police Investigators in overcoming the problem of diversion in cases of children in the crime of theft at the Sleman Police, which refers to Law Number: 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The implementation of diversion at the Sleman Police has two obstacles, namely; Internal Barriers, and External Barriers and Efforts made by Sleman Police Investigators and Youth Social Rehabilitation and Protection Center (BPRSR) Yogyakarta Social Service to create justice for Sleman Police investigators seek a diversion process between by: Bringing the litigants together for settlement through the diversion process, invites from the Correctional Center, SOCIAL Activists, legal counsel for child offenders and parents of child offenders to accompany, Investigators immediately request the determination of the results of the diversion to the Court.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PENGURUS TERHADAP KEGIATAN USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION DHARMA BAKTI DI DIY ]]>
<![CDATA[Yosep Fortunatus]]>;
<![CDATA[R. Murjiyanto]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.488 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v5i2.1725
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha pada Koperasi Simpan Pinjam dharma bakti Credit Union Daerah Istimewa Yogyakarta. Negara koperasi tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan mendasarkan kegiatannya atas asas koperasi serta sebagai gerakan ekonomi yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa dan Credit union adalah sekelompok orang yang saling percaya dalam menyatukan bon yang setuju untuk menabung banyak, sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan satu sama lain, pada tingkat bunga yang wajar untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.Credit Union termasuk koperasi simpan pinjam, karena usaha utama mereka adalah simpan pinjam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan analisis kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha simpan pinjam adalah mutlak, karena peraturan telah dibuat baku dan baku melalui rapat anggota tahunan, yang harus dilakukan adalah melaksanakan rancangan anggaran yang telah diputuskan dan mempertanggungjawabkannya kepada rapat anggota tahunan berikutnya. Terkait pengawasan, pengawasan internal telah dilakukan setiap bulan dengan memeriksa arus kas dan buku tabungan di bank atas nama koperasi. Dan pengawasan eksternal dilakukan oleh akuntan publik dan dilakukan oleh pejabat dari dinas koperasi setempat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Ziko Ostaki]]>;
<![CDATA[Francisca Romana Harjiyatni]]>;
<![CDATA[Sri Handayani Retna Wardani]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 2, No 1 (2018): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.415 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v2i1.577
<![CDATA[The position of the Governor's Decree in the hierarchy of laws and regulations in Article 7 of Law number 12 of 2011 on the Establishment of Laws and Regulations is not included in it, but the position of the Governor's Decree is a form of Governor's action in exercising administrative authority. This means that the validity of the Decree of the Governor in the conduct of the legal Regional Arrangement insofar as it is governed by law, it is based on Article 87 of Law number30 Year 2014 on Government Administration, however, the cancellation of regional land use using the Governor's Decree shows that the distribution of power in Indonesia is not working, this is because according to Article 251 of Law number23 of 2014 on Regional Government states that if in the process of cancellation of the regional regulation there is an objection, then submitted through the Minister of Home Affairs. The process thus shows that the government is not running properly, then the ideal concept in the cancellation of local regulations in return again to the judicial institution according to its functions and duties under Article 24A of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia.Keywords: Regulation Cancellation, Governor's Decision, Authority]]>
