cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti
Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id
Phone
+6282221447241
Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id
Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Kajian Hasil Penelitian Hukum
Published by Universitas Janabadra
ISSN : -     EISSN : 25982435     DOI : 10.37159
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Welcome to official homepage of Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. As a part of our commitment to publicise legal knowledge, we provide our published journal articles to download for free. As a government-accredited national scientific journal, we are a reference for many legal scholars. Article submission and order for printed edition may be sent to sisca.rh@gmail.com.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 129 Documents
 3   4   5   6   7 
Peran advokat dalam mediasi guna menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversi di Wilayah Hukum Polresta Kota Yogyakarta Karimin Karimin; Suryawan Raharjo; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.814 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1223

Abstract

Diversi adalah penyelesaian perkara pidana anak pada tingkat penyidikan sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana. Penyelenggaran sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia bertumpu pada ketentuan Undang-Undang no 11 Tahun 2012. Dari beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan anak terhadap beberapa fakta yang menimbulkan dampak negatif pada anak. Jenis penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini mengguakan analisa induksi, analisa deduksi, dan verifikasi. Peran advokat dalam melaksanakan diversi yaitu untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi di tingkat penyidikan berjalan dengan baik tanpa ada intimidasai, diskriminasi dan tekanan dari pihak manapun Kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam melaksanakan diversi dapat dibedakan menjadi kendala yang berasal dari penegak hukum kendala dari para pihak dan kendala dari masyarakat. Cara advokat dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan diversi adalah berkoordinasi dari pihak-pihak terkait Undang-Undang No.11 Tahun 20012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menyelenggarakan musyawarah diversi; dan melakukan sosialisasi mengenai diversi sehingga pelaksanaan diversi bisa berjalan efektif, serta memberikan penyuluhan masyarakat tentang diversi.
KAJIAN YURIDIS PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Eksy Puji Rahayu; Sudiyana Sudiyana
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.047 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v6i1.1668

Abstract

Abstract Tender conspiracy is the most serious violation in business competition cases and is contrary to economic democracy, because it does not provide equal opportunities for every citizen to participate in the process of producing and marketing goods/services in a healthy, effective, and efficient business climate. In the KPPU's Decision Number 10/KPPU-I/2017 it is stated that, Reported Parties I to Reported Parties IX have been legally and convincingly proven to have conspired to tender in the procurement of construction work for the construction of the Mandala Krida Stadium. At the appeal level, the Sleman District Court handed down Decision Number 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn which rejected the Petitioners' objection. At the cassation level, the Supreme Court in Decision Number 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 upheld Decision Number 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn and Decision Number 10/KPPU-I/2017. The purpose of this study is to find out, examine, and analyze the suitability of KPPU's handling of the case of conspiracy to tender the procurement of construction work for the construction of the Mandala Krida Stadium in the Province of Yogyakarta with the applicable laws and regulations, as well as those that are considered by judges both at the district court and the Supreme Court. in strengthening the KPPU's decision Number 10/KPPU-I/2017. This type of research includes normative legal research, using qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the KPPU's handling of case Number 10/KPPU-I/2017 and the judges' considerations at the Sleman District Court and the Supreme Court have been in accordance with what is stipulated in the applicable legal provisions. However, the rule of reason approach used by KPPU in this case is considered inappropriate.
IMPLEMENTASI UNDANG –UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM UPAYA MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT ( NTB ) Makmur Ali; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.626 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v5i1.1716

Abstract

Perkembangan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mampu mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  dampak dari Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Membangun Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram, Nusa Tenggara BaratJenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang mengacuh pada studi dokumen, metode Penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aprroach). Penelitian ini akan di lakukan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat khususnya di Kantor Wali Kota Mataram, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Komisi Informasi Publik. Sumber dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara: Pejabat di lingkungan kantor Wali Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T), Pejabat pada Komisi Informasi Propinsi Nusa TenggaraHasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat pelayanan instansi Wali Kota Mataram yang masih belum mampu menunjukan pelayanan yang sempurnan sehingga masyarakat yang ingin mengurus berkas maupun data yang sesuai dengan kepentingannya, Belum mampu secara optimalisasi penerapan prinsip kepemerintahan yang baik melalui perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka, Masih banyak calo dan jalur instan yang belum mampu di atasi atau diselesaikan oleh lembanga, Kurangnya sosialisasi atau pelatihan terhadap pengawai, Masih banyak jabatan tertentu yang masih belum di isi Kekurangan staf dan pegawai untuk menjalankan fungsi dan tugasnya serta, Belum memahami secara keseluruhan tugas dan fungsi komisi informai publik sebagai lembaga pengontro mendorong Reformasi Birokrasi sebagai perwujudan Good Governance.
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PENCURIAN BERMOTIF RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KULONPROGO Febilian Puspa Arningtyas; Lilik Mulyadi
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.342 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i2.1741

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi kualifikasi sehingga tindak pidana pencurian dapat dikatakan sebagai tindak pidana bermotif ringan, mengetahui kendala Polri dalam melakukan penyidikan untuk menyelesaikan kasus pencurian tindak pidana ringan. Pendekatan perundang-undangan (statute appraoach) dan analisa konsep (analytical appraoach), serta kasus (case appraoach).. Hasil Penelitian bahwa pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian bermotif ringan dilaksanakan dengan dua model yang pertama yaitu penyelesaian melalui proses persidangan dengan pemeriksaan cepat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan. Kedua diselesaikan dengan cara Keadilan Restoratif (Restorative Justice) penerapannya berdasarkan surat edaran Kepala Polisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Dalam Perkara Pidana. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam penyelesaian kasus yang ada ternyata tidak memberikan keluasan terhadap hakim untuk menjatuhkan hukuman denda, sehingga penerapannya kadang tidak memberikan keadilan restoratif terhadap pelaku
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS BARU DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Endang Sulistyandini; Lilik Mulyadi; JS Murdomo
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 2, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.191 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v2i1.578

Abstract

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS BARU DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERANAN PENGACARA DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA KASUS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN Raden Gatot Kurniawan; Yanto Yanto; Tasmilan Tasmilan
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 2, No 2 (2018): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.154 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v2i2.788

Abstract

The study aims to examine and analyze the role of attorney on judicial process  in the case of child criminals in Bantul Appellate Court. The obstacles faced  by the lawyers in convincing the judges deal with the fact that children should be protected from punishment that leads to injustice and the way to overcome the obstacles is that the judges are supposed to make a fair decision on the issue. It is Juridical Empirical research. The specification employed in this research is analytical description. This research uses primary and secondary data. The data collection is completed by conducting document analysis and interview through qualitative research. Based on the result of the research, it is concluded that the process of court against child criminals according to Laws No. 11 year 2012 about juvenile court system in Bantul Appellate Court starts from the court’s receiving and analyzing the case. The prosecutor then attends the prosecution in accordance with his conviction, then the lawyer provides convincing defense before the judge that the children considered the future generations should be protected to the maximum extent and make the imprisonment be the last alternative for the them, and the lawyer attempts to convince the judge to make decision on returning the children to their parents  guardians.Keywords: Lawyer, Child Criminals Justice System, Bantul Appellate Court
Kajian Yuridis Peranan Alat Bukti TerhadapPutusan Bebas dalam Tindak Pidana Pemalsuan (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 22 Pid.B 2016 PN.YYK Suparno Suparno; Yanto Yanto; JS. Murdomo
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.107 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v3i1.1015

Abstract

This thesis study aims, to know and examine the role and strength of evidence against free decisions in criminal cases of letter forgery, and to find out what things make legal judgments for judges in making free decisions. This research is a descriptive normative legal research using secondary data types. In this study, the data collection technique used was library research. Then the data obtained isthen studied, classified, and further analyzed according to the objectives and problems and to further strengthen the data in this study, the authors also conducted field research with interview methods with Resource Persons. Based on this research the results obtained to determine the role and strength of evidence. facts at the trial, as well as judges considerations in making free decisions against the accused. Besides that, the minimum requirements for two proofs and judges convictions were also fulfilled, so that the defendant could give a free verdict. That the evidence and evidence is very important from the criminal justice process. The evidence has an important role, both starting from the investigation, investigations in the police, until the Public Prosecutor is forwarded as a basis for making charges and demands. And then the evidence becomes the basis of the Judge judgment in displaying criminal case decisions, but the evidence is not enough if the convictions of the law enforcer will process the crime to continue, as if it were an important factor, both from the beginning by the investigator, by the Prosecutor The Public Prosecutor especially by the Panel of Judges to decide the case. If the evidence is not sufficient and or the judge beliefs do not exist, then the crime cannot be forced to proceed to the trial process. Therefore, in this case the author took a case study of decision No. 225  Pid.B  2016 PN YYK, in a case of fraud. And in the research of this case verdict, the panel of judges in its decision acquitted the defendant, because it was not proven and convinced the panel of judges.
Kebijakan penyidik terhadap tindak pidana dalam pengungkapan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di Polda DIY Joko Hamintoyo; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.121 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v3i2.1201

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan tindak kejahatan transaksi elektronik, selain bertujuan mengatahui hambatan dalam mengambilan kebijakan. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penulisan normatif. Penelitian normatif ini dilakukan penulis untuk menganalisis terkait pengambilan kebijakan penyidikan dalam pengungkapan tindak kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik disebabkan adanya identitas pelaku yang dipalsukan, sehingga menyulitkan prosedur penangkapan. Berdasarkan mekanisme ini penyidik melakukan pengambilan kebijakan dengan merubah identitas pelaku pada saat penangkapan, hal ini di dasarkan dalam Pasal 6 dan 7 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian juga dikuatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Hambatan dalam pengambilan kebijakan hukum pengungkapan kejahatan eletronik dan informatika karena membutuhkan biaya, keberadaan pelaku di tempat yang jauh dari wilayah hukum kejadian dari tempat pelaporan korban. 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMILU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK) Agus Muhammad Yasin; Ishviati Joenaini Koenti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.684 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v5i1.1715

Abstract

Pada pemilu tahun 2019, terdapat 2 (dua) lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, yaitu Bawaslu dan PTUN. Secara normatif, ketika putusan Bawaslu tidak diterima, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN. Dengan kata lain, pengajuan permohonan kepada PTUN dapat diajukan apabila upaya administratif di Bawaslu telah dilakukan. Namun, dalam perkara nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK, pengajuan permohonan kepada PTUN tidak berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu. Ada pertimbangan lain yang digunakan Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi putusan perkara a quo.            Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Ini adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi untuk memecahkan masalah. Penelitian ini mengkaji tentang produk hukum dan putusan PTUN yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi putusan Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK. Pertama, Majelis Hakim yakin bahwa pengajuan meminta penyelesaian sengketa di Bawaslu Gunungkidul yang tidak terdaftar memiliki arti upaya administratif. Kedua, objek konflik adalah prosedur dan substansi yang cacat. Penggugat mengatakan bahwa cacat prosedur dan substansi karena kesalahan ketik kata “2018” hingga “2019”. Ketiga, adanya pelanggaran AAUPB (ketepatan dan kepastian hukum). Hal ini terbukti menurut hukum terdapat cacat prosedur dan substansi dalam putusan objek sengketa akibat tergugat tidak cermat dalam mempelajari dan menerapkan aturan hukum. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap status penggugat sebagai calon anggota DPRD
ANALISIS PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA MARY JANE FIESTA VELOSO Dedi Purwanto; Sigit Herman Binaji
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.8 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i2.1740

Abstract

Eksekusi hukuman mati dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang mengatasnamakan Mary Jane Fiesta Veloso sempat tertunda di detik-detik terakhir saat hendak dieksekusi. Penundaan itu pada prinsipnya hanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Militer. disebutkan bahwa penundaan eksekusi hanya dapat dilakukan jika orang yang akan dieksekusi hamil, maka eksekusi akan dilakukan setelah anak lahir. keinginan terakhir harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun kasus Mary Jane Viesta Veloso tidak ditangguhkan di bawah hukum.Jenis penelitian ini adalah empiris normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Pengambilan data dilakukan secara primer dan sekunder sehingga dapat dilakukan analisis kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang rinci dan jelas.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama alasan penundaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika atas nama Mary Jane Fiesta Veloso terbagi menjadi 2 (dua) yaitu alasan yuridis dan politik, kedua implikasi penundaan eksekusi hukuman mati. hukuman mati atas nama Mary Jane Fiesta Veloso dapat berdampak pada kepastian, kemanfaatan dan keadilan

Page 5 of 13 | Total Record : 129

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024): Mei Vol 7, No 2 (2023): November Vol 7, No 1 (2023): Mei Vol 6, No 2 (2022): November Vol 6, No 1 (2022): Mei Vol 5, No 2 (2021): November Vol 5, No 1 (2021): Mei Vol 4, No 2 (2020): November Vol 4, No 1 (2020): Mei Vol 3, No 2 (2019): November Vol 3, No 1 (2019): Mei Vol 2, No 2 (2018): November Vol 2, No 1 (2018): Mei Vol 1, No 2 (2017): November More Issue