cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Hasan Rumlus
Contact Email
muhamadhasanrumlus@unimudasorong.ac.id
Phone
+6285232483790
Journal Mail Official
muhamadhasanrumlus@unimudasorong.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Maryiat Pantai, Aimas – Sorong Papua Barat Daya
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
Equality Before The Law
Published by Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
ISSN : -     EISSN : 28080998     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
hasil -hasil penelitian atau pendapat yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik secara dogmatis hukum, teori hukum maupun filsafat hukum yang disusun oleh akademisi, peneliti atau praktisi hukum. khususnya hasil penelitian atau pendapat yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum islam
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
MOTIF KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TINJAUAN DINAMIKA PSIKOLOGI Ashari, Ashari; Wahyuni, Nengsih Sri; Kusmadi, Moh Ery
Equality Before The Law Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.613 KB)

Abstract

Meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang mengakibatkan kematian terbukti sangat menghambat pertumbuhan keharmonisan bangsa. Menghilangkan nyawa orang lain jika ditinjau dari berbagai norma tidaklah dibolehkan, terlepas dari bermacam-macamnya motif dari pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan ranah psikologi dari tinjauan teoritis yang menjadi aspek konstruktif sebagai dasar lahirnya motif pelaku melakukan hal tersebut, Metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan (library reseach) yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian yang dikaji peneliti. Kajian Pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis Pada kasus FS (49), Motif emosi yang muncul adalah emosi negatif yakni marah sehingga mendorong sebuah perilaku. Pendapat Nativistik menyatakan bahwa macam emosi tersebut pada dasarnya merupakan bawaan sejak lahir. Kedua, pendapat Empiristik mengatakan bahwa emosi dibentuk oleh pengalaman dan proses belajar, dapat pula dijelaskan dengan teori “Law of Effects” serta teori transfer eksitasi (Excitation Transfer Theory). Pada kasus WE (60), motif utama yakni ekonomi, membunuh karena faktor ekonomi dapat dijabarkan menggunakan teori Agresi Instrumental (Instrumental Aggression) yang menjelaskan agresi yang tujuan utamanya bukan untuk menyakiti korban tetapi untuk mencapai tujuan lain tertentu seperti akses pada sumber daya yang berharga.
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAPBUKTI SURAT KEPEMILIKAN TANAH NON SERTIFIKAT (STUDI KASUS KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN SORONG) Fikri, Rizal Haedar; Sutikno, Aldilla Yulia Wiellys; Azis, Mariya
Equality Before The Law Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.269 KB)

Abstract

Kepastian hukum peralihan hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Kebijakan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat tidak dapat terlepas dari eksistensi, dan peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi yang merupakan perwakilan dari masyarakat adat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum mengenai pemberlakuan serta implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai salah satu bentuk syarat pelengkap dalam pendaftaran tanah. Setelah diterbitkannya sertifkat maka pemegang sertifikat wajib mengelola dan mandayagunakan tanah tersebut agar tanah yang dihakinya terpelihara dan meminimalisir adanya klaim dari pihak lain atau tetangga batas, karena sistem hukum tanah di Papua sini khususnya dikabupaten sorong mensyaratkan adanya kebenaran materil dan formil dalam kepemilikan tanah, bukti materilnya adalah penguasaan fisik, sedangkan bukti formilnya adalah sertifikat tanah, sehingga terjadi kepastian hukum.
Obstruction Of Justice dalam Kasus Binomo Indra Kenz (Obstruction Of Justice in the Indra Kenz Binomo Case) Fitri, Deswita; Febrina, Innes; Rumlus, Muhamad Hasan
Equality Before The Law Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.926 KB)

Abstract

Kasus mengenai Obstruction of Justice menjadi perbin cangan hangat di tengah masyarakat. Kini permasalahan yang menyangkut yakni pertanggung jawaban pelaku Obstruction of Justice yang terus menjadi sorotan masyarakat dan membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana penegakan hukum yang menjadi salah satu delik terjadinya Obstruction of Justice di dalam kasus binomo Indra Kenz ini. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk menganalisis serta mengetahui adanya permasalahan penghilangan terhadap alat bukti . Hasil penulisan ini menegaskan bahwa perlu adanya ketegasan dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku Obstruction of Justice.
TINJAUAN YURIDIS DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI JURIDICAL REVIEW IN STATE RETURN OF LOSSES IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION Virgin, Ocha; Azarin, Innes Febrina
Equality Before The Law Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.263 KB)

Abstract

Korupsi merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang dengan tugas dan kewajiban untuk mendapat keuntungan yang bertentangan dengan kebenaran sesuai dengan hukum. Korupsi dapat kita katakan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Mekanisme pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan jalur pidana, perdata dan administratif. Pengembalian Kerugian negara melalui jalur pidana dengan prosedur (1) Penelusuran harta kekayaan, (2) Penyitaan asset/harta kekayaan, (3) Penuntutan uang pengganti, dan (4) eksekusi dalam putusan hakim. Pengembalian kerugian Negara melalui jalur perdata dapat dilakukan apabila tersangka kasus pidana korupsi meninggal dunia dan dilakukan penuntutan terhadap ahli waris melalui jalur perdata. Pengembalian kerugian negara melalui jalur administrated dilakukan kepada pegawai negeri sipil dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan mekanisme tertentu. Banyak kendala yang menghambat proses pengembalian kerugian negara diantaranya (1) sanksi tuntutan uang pengganti yang dapat digantikan dengan pidana penjara, (2) ketimpangan yang berkaitan dengan undang-undang dalam pemberantasan korupsi.
PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW) WIDIYANTI, WIDIYANTI
Equality Before The Law Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rezim hukuman mati masih menjadi topik pembahasan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial, yang menentang penggunaan hukuman mati di Indonesia, yang peneliti harapkan dapat digunakan untuk menentukan organisasi mana yang mendorong Imparsial untuk melakukan gerakan tersebut. Rekomendasi Organisasi Imparsial untuk menangani akibat dari penghapusan hukuman mati. Penelitian lapangan kualitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Sumber informasi yang digunakan adalah primer apabila informasi tersebut berasal dari sumber LSM yang tidak memihak, maupun undang-undang, artikel dan majalah menggunakan sumber informasi lain yaitu informasi sekunder yang diperoleh dari buku-buku sebagai informasi pelengkap sumber informasi primer. Studi ini menemukan bahwa motivasi LSM Imparsial untuk menghapus hukuman mati berasal dari keyakinan bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan tidak hanya itu LSM Imparsial menilai ada masalah dalam penerapannyadari hukuman mati. amnesti pidana, dan penggunaan hukuman mati tidak memiliki efek jera yang terbukti secara ilmiah. Sebagai solusinya, Lembaga Swadaya Masyarakat non partisan mengusulkan eksekusi hukuman mati, moratorium kerja sosial dan penggantinya dengan pidana penjara atau denda. Sedangkan dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan Al-Qur'an, seperti hukum pidana Islam, hukum Islam memiliki metode atau cara pelaksanaan hukuman dalam gerakan penghapusan hukuman mati yang dipimpin oleh LSM yang tidak memihak. hukuman bagi pelakunya, seperti rajam atau pengasingan.
Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hukum Adat Kedang Lembata Rahayu, Denada Galuh Thampyana
Equality Before The Law Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (jarimah) yang dikatagorikan hukuman hudud. Yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Hukum pidana positif yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan yang secara selektif ditetapkan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana. perzinaan menurut hukum positif dan menurut Hukum Islam, tampak adanya perbedaan yang cukup jelas, yaitu di dalam hukum positif, tindak pidana perzinaan hanya untuk orang yang sudah ada ikatan perkawinan baik salah satu atau pun kedua- duanya dan hanya mendapatkan hukuman yang ringan serta hanya dapat diancam hukuman penjara kalau ada yang melaporkan perbuatan zina tersebut. Hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana zina adalah dengan membayar denda atau sesuai hukum atau aturan yang berlaku di suatu daerah tertentu. Dalam artikel ini penyelesaian tindak pidana zina yang terjadi di kabupaten Lembata (NTT) sesuai Hukum adat kedang. Kata kunci: Zina, Hukum, Islam, NTT, Adat.
Kebijakan Penangguangan Tindak Pidana Cyberstalking pada Media Elektronik Rumlus, Muhamad Hasan; Kusmiadi, Moh Ery; Rajab, Adirandi M; Pamungkas, Agfajrina Cindra
Equality Before The Law Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In this article, will answer the importance of establishing a firm and comprehensive law in tackling cyberstalking crimes in Indonesia. This problem arises from the lack of clarity in the current regulation regarding the protection of everyone from stalking. So far, Indonesia does not have a law specifically dealing with cyberstalking crimes. The research used by the author in this study is a normative juridical research method, which is a research method with a focus on the study of the application of norms in positive law. in Indonesia the handling of stalking acts carried out by stalkers is still unclear, or explicit, the rules used to tackle stalking acts still use Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code, Article 29 jo. Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law, Article 27 paragraph (3), and Article 115 j.o. 12 Copyright Law. Nevertheless, the Article is still felt to be ineffective. So it is deemed necessary to immediately ratify a law related to protection from stalker actions so that it can provide security and a sense of security in carrying out life in a society. Keywords: Crime, Cyberstalking, Policy
Mawaris dan Pembagian Harta Bersama: Solusi Untuk Menghindari Konflik Keluarga Pratiwi, Amanda Nur; Muddin, Ahmad Ali
Equality Before The Law Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan upaya penyelesaian konflik terkait pembagian harta yang tidak dibagi oleh para ahli waris. Faktor-faktor yang sering menimbulkan konflik dalam pembagian harta dan berbagai permasalahan yang memerlukan penjelasan. Dalam menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga juga harus diperhatikan bahwa pembagian warisan yang adil dan terbuka dapat membantu mencegah terjadinya konflik. Selain itu, penting untuk memahami hukum yang berlaku dan memilih jenis warisan menurut adat dan tradisi dalam keluarga. Metode penelitian menggunakan teknologi analisis jurnal, yaitu metode pengkajian dan analisis isi jurnal secara sistematis. Tujuan dari teknologi analisis jurnal adalah untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam jurnal dan juga dapat menggunakan metode analisis hukum untuk menghadapi peraturan yang berkaitan dengan mawaris, di perlukan peraturan hukum dan landasan hukum yang menglengkapi landasan hukum lainnya.Pemicu permasalahan harta warisan tidak jauh dari keserakahan manusia, anggota keluarga cenderung tidak saling berbagi hal inilah harus kita hindari untuk mencegah konflik dalam keluarga. Kata Kunci: Konflik keluarga; pembagian harta; warisan.
Eksistensi Anak Angkat Dalam Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam. Wicaksono, Arif Dwi; kemon, Inggrid Devi Yuniar
Equality Before The Law Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksistensi anak angkat dalam hukum waris merupakan isu yang kompleks dan perlu ada pembahasan lebih lanjut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan hukum terhadap anak angkat dalam konteks warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. 1) artikel ini mengidentifikasi konsep dan pengertian anak angkat dalam hukum Islam. 2). artikel ini menganalisis eksistensi anak angkat dalam hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Menurut hukum Islam, pewarisan didasarkan pada prinsip kesinambungan keturunan. Dalam konteks ini, anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya dan oleh karena itu tidak memiliki hak waris secara otomatis. Namun, Kompilasi Hukum Islam memberikan kemungkinan bagi orang tua angkat untuk mewariskan sebagian harta kepada anak angkatnya melalui wasiat. Singkatnya eksistensi anak angkat dalam hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam masih menjadi isu yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Diperlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai pendekatan yang adil bagi anak angkat.
Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong Syafaat, Musdalifah Asiyatum; Sutikno, Aldilla Yulia Wiellys; Asiz, Mariya
Equality Before The Law Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris, bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong di awali dengan surat permohonan dari instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD yang memerlukan bantuan hukum terlebih dahulu. Selanjutnya permohonan bantuan hukum tersebut dilakukan telaahan oleh jaksa pengacara negara. Setelah telaah dilakukan dan disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukumya kepada pemohon, maka pelaksanaan permohonan dapat dilakukan. Selanjutnya Permohonan Bantuan Hukum disampaikan secara tertulis dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Pemerintah, BUMN/BUMD kepada Jaksa Pengacara Negara dan tim Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan tugas dan kewenangannya. Kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong yaitu kurangnya Jaksa yang ditugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sorong kurangnya penyiapan alat bukti oleh pemberi kuasa (klien) sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaian bantuan hukum. Kata Kunci: Kejaksaan ; Jaksa Pengacara Negara ; Bantuan Hukum.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 2 No 1 (2022): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW