Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development adalah jurnal multidisiplin ilmiah yang diterbitkan oleh inasti Research di bawah naungan Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI). Perbitan jurnal ini 4 kali dalam setahun yaitu November, Februari, Mei, dan Agustus. Ruang lingkup dan fokus terkait dengan penelitian dengan pendekatan Multidisipliner, yang meliputi: Ilmu Manajemen, Manajemen SDM, Manajemen Pemasaran & Manajemen Keungan, Ilmu Ekonomi, dan Akuntansi, Ilmu Komputer, Teknologi Informasi Teknik Informatika & Manajemen Informatika, Perdagangan, Manajemen Perhotelan, Pariwisata, Perjalanan, Seni & Budaya, Manjemen Pendidikan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Islam & Pendidikan Olahraga, Ilmu Politik, Ilmu Hukum & Ilmu Sosial, Administrasi public & Administrai Pemerintahan, Ilmu Olah Raga, Sejarah & Humaniora, Sosiologi, Psikologi, Ilmu Kesehatan, Kedoteran & Kebidanan, Media & Komunikasi, Ilmu Lingkungan, Ilmu Perpustakaan, Ilmu Pertanian, Perbankan, Manajemen proyek, Manajemen Portofolio, Analisis Keamanan, Kewiraswastaan & Manajemen Retail, Manajemen Tranportasi, Logistik & Expesdidi, Medis, Kesehatan, Kedokteran, Bilogi, Fisika, Kimia, Agoronomi & Pertambangan, dan Teknik Mesin, Teknik Industi & Teknik Perkapalan.
Articles
1,115 Documents
<![CDATA[Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Terhadap Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Raphaellee Peters Putra Usman]]>;
<![CDATA[Moody Rizqy Syailendra Putra]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202 ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v6i4.960
<![CDATA[Difficulty determining the correct identity on the internet thus affecting the validity of the contract. Therefore, it is known that payment failures are likely to occur in online sales and e-commerce transactions. In online sales and electronic commerce transactions, it cannot be known for certain whether the parties involved have the legal skills as intended in Article 1320 of the Civil Code. Using the approach used in this research is a legal approach, a conceptual approach. The statutory approach method requires an understanding of legal and regulatory hierarchies and principles. The conceptual approach exists as long as it does not deviate from existing legal regulations. The research results show that the legal consequences of transactions by minors in e-commerce that clearly do not fulfill one of the subjective requirements above are the weak legal force of the contract. A contract entered into by an incompetent person can be canceled based on the wishes of the other party who feels disadvantaged. This is due to the validity of electronic contracts involving minors as one or both parties have violated the provisions of the validity of the agreement according to law. However, the contract will remain in effect and the parties remain bound to fulfill it as long as no one objects to one of the legal terms of the agreement not being fulfilled. Parents must be good role models, one word and one action, fair and not discriminate between children in terms of age, gender, strengths or weaknesses and respect children's potential with an attitude of love and affection.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan ]]>
<![CDATA[Martins Izha Mahendra]]>;
<![CDATA[Rasji Rasji]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202 ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v6i4.961
<![CDATA[Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan yang serius dan kompleks. Penyelesaiannya sering kali melalui proses litigasi di pengadilan, di mana hakim memegang peran krusial dalam menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan terhadap anak pelaku. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim terbagi atas dua macam, yakni pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan telah melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan. Majelis hakim menggunakan dasar hukum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa putusan majelis hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
<![CDATA[Penjatuhan Sanksi Pidana yang Meringankan dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Uitlokker ]]>
<![CDATA[Isabella Yappy]]>;
<![CDATA[Rugun Romaida Hutabarat]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202 ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v6i4.962
<![CDATA[Dalam tindak pidana pembunuhan dikenal pasal penyertaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Jenis penelitan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum pidana, penganjur (uitlokker) dalam tindak pidana pembunuhan berencana dikategorikan sebagai pelaku tidak langsung. Pelaku tidak langsung adalah seseorang yang tidak melakukan tindak pidana itu sendiri, tetapi menggerakkan orang lain untuk melakukannya. Seseorang harus memenuhi unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikategorikan sebagai kategori penganjur antara lain adanya niat dan kehendak menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu, perbuatan yang dianjurkan adalah tindak pidana dan perbuatan yang dianjurkan dilakukan oleh orang lain. Penjatuhan sanksi pidana yang meringankan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh uitlokker pada Putusan Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Tng dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: tingkat kesalahan uitlokker. Keadaan yang meringankan dapat dipertimbangkan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh uitlokker adalah terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, terdakwa sopan didalam persidangan dan berkelakuan baik dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa Matum mau membiayai anak korban.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo yang dilakukan Indra Kenz) ]]>
<![CDATA[Matthew Jeremiah]]>;
<![CDATA[Rasji Rasji]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202 ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v6i4.963
<![CDATA[Kasus penipuan melalui aplikasi trading Binomo yang dilakukan oleh Indra Kenz telah mempengaruhi ribuan korban yang mengalami kerugian finansial signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penipuan melalui mekanisme gugatan ganti rugi secara class action di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber tertulis resmi. Data dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui class action diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Class action memungkinkan sekelompok korban yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan secara kolektif, meningkatkan efisiensi proses hukum, dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi korban untuk memperoleh ganti rugi yang layak. Studi ini memfokuskan pada aspek hukum yang relevan, termasuk dasar hukum, prosedur pengajuan, dan tantangan yang dihadapi korban dalam proses class action.Meskipun mekanisme ini memberikan peluang bagi korban untuk mendapatkan keadilan, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat formal dan teknis yang ditetapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pemahaman dan penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan mekanisme class action dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi korban penipuan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Gadai dalam Hal Terjadi Penggelapan Dana yang dilakukan Oleh Karyawan ]]>
<![CDATA[Muhammad Wildan Ichsandi]]>;
<![CDATA[Rasji Rasji]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202 ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v6i4.964
<![CDATA[Perusahaan gadai memainkan peran penting dalam menyediakan pinjaman dengan jaminan barang bagi individu yang membutuhkan dana tunai dengan cepat. Namun, perusahaan ini sering menghadapi masalah penggelapan dana oleh karyawannya, yang menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan gadai dalam menghadapi penggelapan dana oleh karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang melakukan penggelapan dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 486 UU 1/2023 tentang penggelapan, serta Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 UU 1/2023 jika penggelapan dilakukan dalam konteks hubungan kerja dimana perusahaan juga mendapatkan perlindungan hukum dengan melakukan pelaporan karyawan dan mengubah sistem kerja dalam mencegah kasus yang berulang. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perusahaan gadai untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur resmi dalam transaksi keuangan agar dapat melindungi kepentingan perusahaan dan nasabah.]]>
<![CDATA[Pengaruh Teknologi Blockchain Terhadap Kepercayaan Investor dalam Pengambilan Keputusan Investasi ]]>
<![CDATA[Waloyandari, Mustika Jati]]>;
<![CDATA[Tyas, Alvy Mulyaning]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 5 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Juli 20 ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v6i5.978
<![CDATA[Teknologi blockchain telah muncul sebagai inovasi revolusioner dalam sektor keuangan, mengubah cara kita memandang penyimpanan dan pertukaran data. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak substansial teknologi ini terhadap kepercayaan investor serta transparansi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada investor, mengukur persepsi mereka terhadap teknologi blockchain dan tingkat kepercayaan mereka dalam pengambilan keputusan investasi. Hasil analisis yang cermat menggunakan metode statistik seperti uji instrumen, uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis (uji t) menghasilkan temuan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi blockchain berdampak positif dan signifikan terhadap kepercayaan investor, serta bahwa transparansi keuangan yang ditingkatkan oleh blockchain juga memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan investasi. Keamanan yang ditingkatkan, integritas data yang lebih tinggi, dan proses transaksi yang lebih efisien yang ditawarkan oleh blockchain telah membuka pintu untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasi. Dengan demikian, penelitian ini mengkonfirmasi peran penting teknologi blockchain dalam memperkuat ikatan antara investor dan pasar keuangan, serta memberikan dorongan yang jelas bagi penerapannya lebih lanjut dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sektor keuangan secara keseluruhan.]]>
<![CDATA[Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik ]]>
<![CDATA[Andreas Antonio]]>;
<![CDATA[Ade Adhari]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202 ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v6i4.979
<![CDATA[Tindak pidana pencemaran nama baik, atau “defamasi,” adalah masalah hukum serius yang memengaruhi reputasi dan integritas seseorang. Dalam ranah hukum, baik hukum umum maupun hukum perdata, pencemaran nama baik memiliki karakteristik dan penanganan yang unik. Di negara-negara hukum umum seperti Inggris, pencemaran nama baik dibagi menjadi dua jenis utama: Slander (lisan) dan Libel (tertulis). Di sisi lain, dalam sistem hukum perdata seperti Indonesia, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai tindak pidana dengan penekanan pada aspek pidana yang lebih kuat. Di Indonesia, peraturan terkait pencemaran nama baik terdapat dalam berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE. Namun, terdapat ketidakpastian dan kontroversi dalam penerapan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang ITE, terutama Pasal 27 ayat (3) yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial. Perbedaan pendekatan antara hukum umum dan hukum perdata dalam menangani pencemaran nama baik menunjukkan pentingnya parameter yang jelas dalam mendefinisikan dan menangani kasus ini. Dalam konteks hukum Indonesia, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mempertimbangkan kembali ambiguitas dalam Undang-Undang ITE dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Langkah konkret seperti memperbaiki Undang-Undang ITE, menghilangkan pasal-pasal yang memiliki banyak interpretasi, dan menjadikannya pelanggaran perdata dapat diambil untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Upaya-upaya ini akan membantu menjaga keseimbangan antara melindungi reputasi individu dan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Peralihan Kewajiban Kepada Konsumen Setelah Penandatanganan Akta Jual Beli ]]>
<![CDATA[Karen Hana]]>;
<![CDATA[Benny Djaja]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202 ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v6i4.980
<![CDATA[Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kuasa menjual memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi pembeli. Selain sifat pembuktian yang kuat dan sempurna, ada beberapa manfaat khusus yang diberikan oleh PPJB dan Kuasa menjual, terutama terkait dengan aspek perpajakan dan kepemilikan hukum. Proses peralihan hak atas tanah melalui Kuasa untuk Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) menjadi Akta Pembebanan Hak Tanah (APHT) adalah langkah penting dalam transaksi properti yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam pengaturan waktu yang tepat. SKMHT, ketika tidak ditingkatkan menjadi APHT dalam jangka waktu tertentu, akan menjadi batal demi hukum, menyebabkan kerumitan hukum dan potensi risiko bagi pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bentuk dan isi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) dalam transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan. PPJB merupakan bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris, yang memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Namun, masalah muncul ketika batasan waktu antara SKMHT dan APHT terlalu singkat, sementara waktu yang diperlukan untuk mengurus administrasi lainnya melebihi ketentuan aturan perundang- undangan yang ada. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi properti. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya aturan yang membatasi jangka waktu dari SKMHT menjadi APHT dengan lebih bijaksana. Aturan tersebut harus mempertimbangkan kompleksitas administrasi yang terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah, serta memberikan cukup waktu bagi pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan semua persyaratan yang diperlukan.]]>
<![CDATA[Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru dan Pengelolaan Pendidikan di SD Negeri 3 Peukan Pidie ]]>
<![CDATA[Muhammad Yusuf]]>;
<![CDATA[Rita Novita]]>;
<![CDATA[Akmaluddin Akmaluddin]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202 ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v6i4.981
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dan pengelolaan pendidikan di SD Negeri 3 Peukan Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif.. Data penelitian ini dikumpulan menggunakan teknik pengupulan data yang terdiri dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan menggunakan tahapan analisis: pengkodifikasi/reduksi data, penyajian data, penarikan dan pengujian kesimpulan. Hasil analisis membuktikan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 3 Peukan Pidie terdiri dari gaya kepemimpinan yang demokrasi dan gaya otoriter yang digunakan dalam hal pemberian tugas dan mengatur jadwal piket guru. Gaya kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan pengelolaan pendidikan di SD Negeri 3 Peukan Pidie cenderung gaya demokratis dan partisipatif.]]>
<![CDATA[Labelling terhadap Fenomena Remaja Perempuan Married by Accident ]]>
<![CDATA[Iriyanto, Dini Putri]]>;
<![CDATA[Gusnita, Chazizah]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 5 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Juli 20 ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v6i5.982
<![CDATA[Married by Accident merujuk pada situasi pernikahan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang diselenggarakan akibat pihak perempuan telah mengalami kehamilan diluar nikah dengan status belum resmi sebagai suam-istri sah. Fenomena ini menjadi marak di lingkungan remaja Indonesia, salah satunya akibat dampak dari rasa ingin tahu remaja dalam mengeksplorasi berbagai informasi di internet tanpa adanya pendampingan orang dewasa sehingga para remaja belum bisa memilah mana informasi yang baik ataupun buruk. Adanya bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia tentu akan memberikan cap negatif kepada para pelaku menyimpang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta analisis menggunakan teori labelling oleh E. Lemert. Pengumpulan data penelitian dengan cara studi pustaka, wawancara serta observasi. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 3 orang perempuan yang pernah terlibat dalam kehamilan diluar nikah dan married by accident. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu perempuan yang mengalami kehamilan diluar nikah dikategorikan sebagai pelaku menyimpang primer (primary deviation) karena melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dampak dari pelanggaran ini yaitu pemberian cap berkonotasi negatif kepada pelaku menyimpang oleh masyarakat. Dan saat mereka mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan menutup aib keluarga, terutama bagi Subjek MR, ia menjadi pelaku menyimpang sekunder (secondary deviation) karena melangsungkan pernikahan di umur dini. Setelah ketiga subjek melangsungkan pernikahan, label negatif dari masyarakat masih belum bisa lepas dan justru makin memperburuk pandangan masyarakat terhadap ketiga subjek penelitian.]]>
