Articles
100 Documents
<![CDATA[KOMPARASI IJARAH DAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Lisa Aminatul Mukaromah]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 2 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (829.423 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i2.917
<![CDATA[Pembahasan tentang konsep leasing atau sewa guna usaha dalam Islam pada dasarnya bukanlah hal yang mudah, mengingat di Indonesia hingga sekarang belum ada landasan hukum yang mengatur tentang konsep leasing Islam. Akan tetapi konsep leasing Islam bukannya tidak mungkin dapat dikembangkan, mengingat berbagai produk yang keluar dari sistem ekonomi Islam pada dasarnya mengacu pada berbagai akad yang dibenarkan secara Islam dan juga memiliki landasan Islam Al-Qur’an dan Hadist. Adapun berbagai akad yang dapat digunakan sebagai pengembangan konsep leasing Islam adalah akad-akad bagi hasil seperti mudharabah yang berupa perjanjian antara pihak pemilik modal untuk membiayai sepenuhnya suatu proyek ataupun usaha dengan adanya pembagian keuntungan yang disepakati secara bersama. Banyak yang menyamakan leasing dengan ijarah, hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-ikhwal sewa-menyewa. Menyamakan ijarah dengan leasing tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar pula. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara ijarah dan leasing, tetapi ada beberapa karakteristik yang membedakanya. Persamaan antara ijarah dan leasing terletak pada perannya, yaitu keduanya berperan dalam hal sewa-menyewa. Persamaan keduanya bukanlah sesuatu yang salah dan juga tidak dibenarkan pula karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara leasing dan ijarah, tetapi dapat beberapa karakteristik yang membedakan keduanya]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA SECARA MEDIASI NON LITIGASI DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Robi Awaludin]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 2 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (830.192 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i2.918
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konstruksi mediasi non litigasi dalam penyelesaian sengketa keluarga perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta relevansi mediasi non litigasi dalam penyelesaian sengketa keluarga terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Metode yang digunakan menganalisa data dengan metode komparatif antara hukum Islam dan hukum positif (perundang-undangan) di Indonesia, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini bahwa mediasi non litigasi sengketa keluarga sangat sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana disebut dalam ayat Al-Qur’an dan Hadits Rasulallah Saw dengan dasar persaudaraan dan kemaslahatan. Pelaksanaan mediasi di luar pengadilan sangat kuat dan mengakar dalam tatanan hukum kehidupan masyarakat Indonesia terbukti dengan berbagai peraturan yang mendukung pelaksanaannya, namun belum terfokus pada penguatannya dalam menyelesaikan perkara perselisihan keluarga, untuk itu diperlukan pembaharuan hukum keluarga dengan mengakomodasikan pelaksanaan mediasi non litigasi.]]>
<![CDATA[ADVOKASI ORGANISASI AISYIYAH JAWA TIMUR TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Datin, Rafiliah]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (848.193 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v5i1.919
<![CDATA[Kekerasan dalam berbagai bentuk sejatinya tidak mengenal latar belakang, siapapun bisa menjadi korban. Namun daripada itu, yang rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak. Akibatnya, perempuan korban kekerasan terus menghadapi diskriminasi, disalahkan atas kekerasan yang terjadi. Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan terus dilakukan baik oleh kelembagaan formal (pemerintah) maupun kelembagaan informal seperti LSM maupun Organisasi Masyarakat lainnya.Salah satunya adalah organisasi Aisyiyah, upaya ini dilakukan melalui jalur hukum maupun non hukum dimana dengan kerjasama dari tiga lembaga yang berada di bawah payung Aisyiyah Jawa Timur, yakni Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) dan Klinik Keluarga Sakinah dengan didasarkan pada pandangan utama Aisyiyah yang tak lain adalah mewujudkan kondisi adil dan setara tanpa melihat apapun latar belakang masyarakat. Sebagaimana teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni advokasi koalisi dimana teori ini menunjukkan bahwa antara satu lembaga dengan lembaga yang lain di dalam Aisyiyah tidaklah pasif. Mereka saling berfikir, berbagi tugas juga bekerja satu sama lain. Keseluruhan ini dilaksanakan dengan didorong sumber daya yang dimilik oleh Aisyiyah. Dalam teori ACF mengasumsikan bahwa individu atau kelompok menggunakan berbagai sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai tempat. Adapun metode dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh merupakan gabungan dari hasil wawancara melalui media WhatsApp dan studi dokumentasi yang tentunya dari berbagai sumber yang berada pada bidangnya.]]>
<![CDATA[FEKTIVITAS BIMBINGAN CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS DI KUA KECAMATAN DUKUN ]]>
<![CDATA[Aminah, Siti]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (811.499 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v5i1.920
<![CDATA[Keluarga merupakan institusi terkecil didalam masyarakat yang bertujuan membentuk terwujudnya kehidupan yang harmonis, damai dan sejahterah. antar suami dan istri. Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbentuk kualitatif dengan pendekatan fenomologi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah pegawai teras KUA Kecamatan Dukun, beberapa pasangan calon pengantin, dan pasangan pengantin yang sudah bercerai yang pernah ikut bimbingan calon pengantin. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Dukun sudah dilaksanakan dengan sempurna karena alokasi yang ditentukan oleh edaran pemerintah adalah minimal 16 jam, tetapi dalam praktik di KUA Dukun sudah 24 Jam bahkan lebih. Proses pelaksanaan bimbingan calon pengantin dilakukan dengan memberi materi tentang UU Perkawinan, kesehatan reproduksi, materi penyuluhan KB dan materi kiat-kiat membentuk keluarga sakinah. Faktor penghambat dari kursus calon pengantin ini adalah kurangnya tenaga pembimbing yang profesional, perbedaan kondisi masyarakat dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, serta kurangnya sosialisai mengenai keberadaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Dukun]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM FLUKTUASI BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN QARD AL-HASAN DI BMT AL ROSYID BERKAH BERSAMA BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[CAHYONO, EKO ARIEF]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (831.171 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v5i1.921
<![CDATA[Fluktuasi biaya administrasi merupakan naik turunnya suatu keadaan ekonomi padabiaya administrasi. Fluktuasi biaya administrasi disini terjadi karenaperbedaan nominal biaya administrasi pada setiap pembiayaan dengan sistem akad qard al hasan di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama. Dimana pembiayaan yang nominalnya sedikit dengan nominal banyak berbeda biaya administrasinya, padahal kebutuhan administasinya sama, selain itu rincian penggunaan dari biaya administrasi tersebut tidak dijelaskan.Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana praktik fluktuasi biaya administrasi padapembiayaan qard al hasan di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaanqard al hasan di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama. Hasil penelitian ini bahwa: (1) dalam praktik biaya administrasi pada pembiayaan qard al hasan tidak menyebutkan secara riil kegunaan biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh nasabah. (2) fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan qard al hasan terjadi karenabiaya administrasinya berbeda pada setiap nominal pembiayaan yang berbeda juga, inimenujukkan adanya pengambilan manfaat dari kepengurusan biaya administrasi pada pembiayaan yang berbeda. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah ini tidak sesuaidengan syarat-syarat biaya administrasi yang seharusnya biaya administrasi didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk kegunaan biaya administrasi.]]>
<![CDATA[PANDEMI COVID-19 DAN RELEVANSINYA TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[Ririn Fauziyah]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (905.682 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v5i1.922
<![CDATA[Masa pandemi covid-19 yang terjadi belakangan ini menambah tinggi angka perceraian yang terjadi khususnya di Bojonegoro. Banyak sekali pasangan yang melakukan perceraian baik karena faktor ekonomi, KDRT, faktor psikologis, biologis, pandangan hidup, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh adanya pandemi covid19. Pandemi covid-19 merubah berbagai aspek kehidupan. Terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk menekan penyebaran virus covid-19 yang berdampak pada penurunan sektor perekonomian keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di Bojonegoro dan untuk mengetahui relevansi pandemi covid-19 terhadap tingginya angka perceraian di Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, sedang metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan atau field research dengan melakukan interview dan observasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, selama masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bojonegoro mencatatkan bahwa kasus perceraian mengalami peningkatan. Kedua, kasus perceraian selama masa pandemi covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor utama yang mendominasi adalah faktor ekonomi dan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan.]]>
<![CDATA[BANK ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mukaromah, Lisa Aminatul]]>;
<![CDATA[Khurul Anam]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (800.204 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v5i1.923
<![CDATA[Perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip non ribawi pada akhirnya berpengaruh ke Indonesia. Masyarakat muslim Indonesia di era tahun 1970-an telah diliputi pengharapan untuk dapat melakukan transaksi yang berbasis syariah, sejak di beberapa negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah mendirikan perbankan yang berbasis Syariah. Pengharapan masyarakat untuk melakukan transaksi yang berbasis non ribawi telah didukung oleh keputusan organisasi masyarakat Islam perihal penerapan kaidah Islam dalam kegiatan perbankan. Organisasi masyarakat Islam yang berpengaruh di Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang membahas masalah riba. Kedua organisasi masyarakat Islam tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa?il Nahdlatul Ulama. Menurut Majlis Tarjih Muhammadiyah juga menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khusunya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Begitupun dengan Lajnah, memandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, antara lain menyetujui berdirinya bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga. Selain itu, beberapa kalangan yang menjadi penggiat ekonomi yang berbasis syariah mulai berupaya untuk mendirikan perbankan yang berbasis non ribawi di Indonesia. Kegiatan berbasis non ribawi tersebut pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan meghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar bagi hasil atau jual beli sebagaimana digariskan oleh syariat Islam. Kebutuhan untuk melakukan perubahan sistem keuangan perbankan menjadi penting, mengingat sistem perbankan dalam kehidupan ekonomi modern memegang peranan yang cukup dominan, khususnya bagi negara yang berpenduduk muslim, terlebih di Indonesia. Perubahan sistem dilakukan dengan konseptualisasi sistem perbankan yang bersumber dari interpretasi terhadap konsep dasar Islam]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA KRUI LAMPUNG BARAT ]]>
<![CDATA[priyatama, agung handi]]>;
<![CDATA[Yusron Rofi?i, Hilmi]]>;
<![CDATA[Qohar, Abd]]>;
<![CDATA[Dyana, Burhanatut]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (830.664 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v5i1.924
<![CDATA[Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan ataumufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenanganmemutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam realitasnya pemberlakuanmediasi masih kurang begitu efektif dalam penyelesaian perkara, terbukti darisedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Tercatat hanya 2 perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019 dan Tahun 2020. Oleh sebab itu pembahasana efektivitas mediasi serta peran hakim mediator sebagai upaya meminimalisir perceraian menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi belum efektif yang disebabkan oleh pelbagai faktor serta peran mediator yang kurang maksimal akibat dualisme fungsi, yaitu selain menjadi mediator juga merangkap menjadi hakim. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi diperlukan mediator non hakim atau mediator bersertifikasi]]>
<![CDATA[HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM KEKERABATAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF ?URF ]]>
<![CDATA[Harsya, Muhammad Ilham]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1160.577 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v5i1.925
<![CDATA[Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sejatinya tidaklah mendapatkan waris dari kedua orang tuanya, namun hal ini berbeda dengan kewarisan yang ada di Lampung yang menggunakan adat sebagai prinsip pembagian waris. Penelitian ini merupakan kualitatif, dengan melakukan perkajian mengenai local wisdom di daerah adat Lampung, dengan pembahasan topik hak waris anak luar kawin dalam system kekerabaatan Adat Lampung. Penelitian ini ditinjau dari segi teori ?urf. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak waris dari anak yang lahir di luar perkawinan tidak diatur secara khusus di dalam Adat Lampung, akan tetapi dengan menganut prinsip piil pesenggiri dalam kehidupan bermasyarakat adat di Lampung, maka anak yang lahir di luar perkawinan status keberadaannya tidak diungkap atau disebarluaskan dan dalam permasalahan pewarisan anak yang lahir diluar nikah tetap mendapatkan harta warisan baik dari jalur ayah ataupun ibu, hal tersebut dikarena pada sistem kewarisan di Indonesia menganut asas kekeluargaan dan perdamaian. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, ?urf yang berlaku dalam masyarakat adat Lampung terkait kewarisan anak di luar nikah sesuai dengan hukum positif yaitu yang menganjurkan untuk diberikannya wasiat wajibah kepada anak yang terlahir di luar ikatan perkawinan]]>
<![CDATA[MASLAHAH IBN ASYUR: URGENSI SOCIO-LEGAL APPROACH DAN Al-SABR WA-Al-TAQSIM METHOD DALAM FATWA ]]>
<![CDATA[Huda, Nurul]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1007.674 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v5i1.926
<![CDATA[Urgensi socio-legal approach dan al-sabr wa-al-taqsi>m method dalam bingkai teori Maslahah Ibnu Asyur yang diterapkan dalam fatwa akan memberikan perspektif baru terkait pembacaan ulang hukum. Yakni ketentuan hukum Islam bukan ditentukan oleh fakta dan realita sosial namun seorang mufti harus memahami proses hukum Islam yang didasarkan atas pertimbangan fakta dan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat serta logika hukum yang berlaku walaupun fatwa masih sering terkungkung dalam formalisme hukum. Perspektif hukum baru dapat melahirkan simpulan bahwa status bunga bank konvensional patut diduga mempunyai status hukum muba>h dan tidak bertentangan dengan argumentasi agama. Dikarenakan bunga bank tidak mengandung mas}lah}ah la>zimah; mas}lah}ah yang menjadi kekhususan (properia substansial) perkara tersebut; manfaat yang ditumbulkan dari simpan-pinjam dengan skema bunga walaupun dapat memutus mata rantai kemiskinan, dapat dicarikan alternatif lain yang misalnya dengan skema bagi hasil dan sebagainya. Namun, bunga bank juga tidak mengandung mafsadah mu?tabarah; mafsadah yang ditimbulkan dikarenakan tidak terealisasinya maqa>s}id al-shari>?ah yang bersifat pasti (tha>bit), jelas (wa>d}ih), konsisten (mut}t}arid), terukur (mund}abit); yakni mafsadah yang ditimbulkan oleh bunga bank tidak tergolong mu?tabarah.]]>
