cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ali Hamdan
Contact Email
rumahjurnal@unugiri.ac.id
Phone
+6282234444954
Journal Mail Official
almaqashidi@unugiri.ac.id
Editorial Address
https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/about/editorialTeam
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
ISSN : 26205084     EISSN : 26230399     DOI : https://doi.org/10.32665/almaqashidi
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Maqashidi adalah Jurnal Hukum Islam Nusantara berbasis maqashid syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Jurnal ini mengkhususkan pada kajian ilmu hukum Islam dan terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 100 Documents
 5   6   7   8   9 
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS Fauziyah Putri Meilinda
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 1 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v6i2.1856

Abstract

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja. Hak anak ini berlaku baik bagi anak penyandang disabilitas maupun anak pada umumnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui persoalan pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Ngabetan Cerme Gresik dan mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini masuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari wawancara informan para penyandang disabilitas dan sekunder yang diperoleh dari buku, dan Undang-Undang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam mewujudkan hak anak penyandang disabilitas dari segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan serta pendidikan masih kurang maksimal. Sementara di tinjau dengan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sudah jelas jika terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengikat pihak keluarga, pemerintah dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, menjamin terhadap hak anak penyandang disabilitas. Kata Kunci: Pemenuhan hak anak, penyandang disabilitas, Undang-undang penyandang disabilitas
Aplikasi Maqashid Ekonomi Syariah Ibnu Asyur Pada Sistem Penggunaan Iklan Payper Click Melalui Facebook Adsense Nurul Huda; Eko Arif Cahyono
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 1 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v6i2.1951

Abstract

The Pay Per Click (PPC) advertising mechanism indicates that there is an element of gharar because in the transaction there is a ju'alah pillar that is not fulfilled, namely the unclear amount of wages (ju'lu) that the advertiser (ja'il) must give to Facebook Ads (maj'ul-lahu), where the ambiguity is because the PPC system advertising fee is determined based on the number of audiences who click on the ad links, even though any party cannot know how many audiences have been reached before the advertising period ends. Meanwhile, Gharar is one of the elements that can cancel economic transactions. This research method uses descriptive-qualitative data collection using observation, interviews, and documentation. After conducting research, the gharar that occurs in PPC transactions is not significant and tolerance must be given so that maqashid sharia in the economic field in the form of rawaj al-mal is realized so that economic growth becomes high, income distribution in the community and poverty reduction
Menelaah Konsep Radha’ah sebagai Penentu Mahram dalam Perkawinan hamdan, Ali
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 1 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v6i1.1953

Abstract

As a dignified human being and for the sake of protecting offspring/relationships, the implementation of marriage should be carried out in accordance with the rules that have been determined both in Islam and in law. In addition, marriage is a relationship that is recommended by Islam and for those who carry it out it is worth worship in addition to avoiding adultery. however, in the implementation process there are pillars and conditions that must be fulfilled and cannot be abandoned, one of which is the absence of a mahram relationship, whether a mahram due to heredity or because of breastfeeding/radha'ah, so that in this study it leads to the concept of radha'ah as a determination mahram by referring to several opinions, views and perspectives of scholars who explain about radha'ah based on their respective provisions.
CHILDFREE PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH MUHAMMAD AT-THAHIR IBNU ASYUR Moh. Rafiqil Ulum, Moh. Rafiqil Ulum
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 2 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v7i2.2977

Abstract

Perkembangan Childfree yang cukup signifikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia perlu disikapi dan dikaji secara serius. Meskipun di Indonesia sendiri merupakan minoritas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Childfree di Indonesia telah menjadi perhatian beberapa kalangan, terutama kaum perempuan. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran nilai sosial budaya dan spiritual mengenai pentingnya kehadiran seorang anak. Sebelumnya kehadiran anak dianggap sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena childfree yang terjadi di masyarakat dan menganalisis childfree dalam kacamata Maqashid Syariah Muhammad Al-Thahir Ibnu Asyur. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan konseptual. Pengumpulan data menggunakan metode dokumenter. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Fenomena Childfree di Indonesia dapat dilihat dari menurunnya Total Fertility Rate (TFR). Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan wanita yang menunda atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak. Diantaranya karena alasan pribadi dan ekonomi. 2) Maqasid Syariah Ibnu Asyur menekankan adanya kemaslahatan dan tidak adanya kemudharatan. Tidak memiliki anak tanpa alasan yang kuat tidak diperbolehkan karena hal tersebut merusak tujuan syariah (hifdz an-nasl). Di sisi lain, Ibnu Asyur menggagas konsep hukum yang didasarkan pada fitrah manusia. Dalam fenomena childfree seseorang telah menyalahi fitrahnya, yaitu memiliki anak. Meskipun secara fitrah aqliyah, tidak memiliki anak dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat. Kata Kunci: Anak, Chidfree, Maqasid Syariah
PROBLEMATIKA TEMPAT TINGGAL SUAMI ISTRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA TLOGOBENDUNG GRESIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Amelia Wulan Maulida; Zakiyatul Ulya
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 2 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v7i2.3216

Abstract

Hukum Islam menetapkan bahwa penyediaan tempat tinggal merupakan hak istri berupa nafkah yang merupakan kewajiban suami. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya seperti yang terjadi di Desa Tlogobendung Gresik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang serta analisis hukum Islam terkait problematika tempat tinggal suami istri di desa tersebut dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan penggunaan teknik wawancara serta dokumentasi dalam penggalian datanya serta deskriptif analitis sebagai teknik analisanya. Hasil penelitian ini adalah problematika tempat tinggal suami istri di Desa Tlogobendung Gresik dilatarbelakangi oleh kondisi tempat tinggal yang sempit, keterbatasan ruang privasi dan keributan di lingkungan tempat tinggal yang menganggu ketenangan dan kenyamanan suami istri. Dari lima pasangan suami istri yang mengalami problematika tempat tinggal, tiga di antaranya dapat mempertahankan keharmonisan rumah sebab menyelesaikan permasalahan tempat tinggal sesuai dengan hukum Islam, yakni suami memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami tapi tetap memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri serta memenuhi kriteria keluarga sakinah termasuk hak dan kewajiban. Adapun dua lainnya tidak dapat menyelesaikan problematika tempat tinggal sesuai dengan hukum Islam sebab tidak memenuhi kriteria keluarga sakinah terutama hak dan kewajiban suami istri yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga (bercerai). Kata Kunci: Hukum Islam, Keharmonisan Rumah Tangga, Problematika Tempat Tinggal
EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA Kusuma, Kurniawan Putra; Nurnazli, Nurnazli; Abdul Qodir Zaelani
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 2 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v7i2.3388

Abstract

T Artikel ini mengkaji efektivitas penerapan sistem e-court dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kalianda. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi e-court dalam sengketa waris, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta mengusulkan perbaikan untuk optimalisasi sistem e-court di pengadilan. Analisis didasarkan pada teori maslahah mursalah dan teori efektivitas hukum Lawrence Friedman. Penelitian lapangan (field research) dilakukan di Pengadilan Agama Kalianda dengan mengumpulkan data primer melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim, panitera, jurusita, dan advokat. Data sekunder diperoleh dari karya ilmiah relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-court dalam penyelesaian sengketa waris telah berjalan konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibuktikan melalui beberapa putusan perkara terkait. Sistem e-court memberikan kemaslahatan dengan mempermudah proses persidangan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas. Faktor pendukung utama meliputi ketersediaan teknologi yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, dan koneksi internet yang stabil. Hambatan yang muncul dapat diatasi melalui bantuan petugas e-court. Untuk penyempurnaan, disarankan penambahan fitur telekonferensi video dan audio yang lebih baik serta pengembangan mekanisme pembuktian saksi dan peninjauan setempat secara daring guna mewujudkan asas persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas dan efektivitas sistem e-court dalam penyelesaian sengketa waris, mendukung terwujudnya peradilan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.   Kata Kunci: Penerapan, E-court, Sengketa Waris, Pengadilan Agama Kalianda
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 159/K/AG/2018 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MEMPUNYAI ANAK BELUM DEWASA PERSPEKTIF KEMANFAATAN HUKUM Burhan, Rusli; Zuhraini; Abdul Qodir Zaelani
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 2 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v7i2.3389

Abstract

Artikel ini mengkaji perbedaan putusan antara hakim tingkat pertama/banding dengan hakim tingkat kasasi terkait pembagian harta bersama dalam kasus perceraian yang melibatkan anak di bawah umur. Hakim tingkat pertama memutuskan untuk membagi harta bersama berupa rumah setelah perceraian, sementara hakim kasasi menunda pembagian tersebut hingga anak mencapai usia dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah agung nomor: 159/k/Ag/2018 tentang pembagian harta bersama bagi pasangan suami istri yang mempunyai anak belum dewasa perspektif kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan teori maqāșid syariʻah, teori keadilan, dan teori kemanfaatan sebagai kerangka analisis untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian library research. Sumber data utama adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 159/K/Ag/2018, yang dilengkapi dengan sumber data sekunder dari karya ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada teori-teori yang telah disebutkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tingkat kasasi menunda pembagian harta bersama demi memastikan asas kemanfaatan bagi anak yang masih di bawah umur. Penundaan ini dilakukan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, yang sesuai dengan tujuan maqāșid syariʻah dalam menjaga agama, jiwa, akal sehat, keturunan, dan harta anak. Penundaan pembagian harta ini dinilai adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak yang belum dewasa. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum di Indonesia dengan memberikan analisis mendalam terkait pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Hal ini penting untuk memahami bagaimana hukum dapat diimplementasikan dalam konteks perlindungan anak dalam perceraian. Kata Kunci: Pembagian, Harta Bersama, Hukum
HIBAH DAN HAK WARIS: STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) widya, widhy andrian pratama; Juli, Djulya Eka Pusvita; Adis, Adis Nevi Yuliani; Endang , Halimah Endang Widyaningsih
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 2 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v7i2.3458

Abstract

Hibah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari sering kali justru menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Sebagai pemilik harta, ahli waris memiliki hak untuk mengelola harta mereka secara bebas, tetapi sering kali mereka melanggar peraturan yang mengatur hibah di Indonesia, yang dapat memicu perselisihan di dalam keluarga. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketika ahli waris tidak terlibat dalam pembagian harta atau tidak menerima bagian yang pantas, baik karena ingin mendapatkan lebih dari yang diwariskan atau tidak mendapatkan bagian sama sekali. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan memanfaatkan literatur dan buku untuk menganalisis doktrin dari perspektif normatif yuridis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman dan gambaran yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti. Dapat disimpulkan bahwa pemberi hibah memiliki hak untuk memberikan hibah kepada siapa pun. Meskipun undang-undang mengizinkan pengelolaan harta milik secara bebas, KUH Perdata menetapkan bahwa hibah, baik yang berupa hibah maupun wasiat, tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris yang bersifat tidak terbatas. Pemberian hibah dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1666 sampai 1693dan Surat Al-Quran Al-Baqarah ayat:177 , yang menjadi landasan kesepakatan dalam Islam dan dapat diterapkan pada pemberian berikutnya. Pemberian bisa disampaikan secara lisan atau dengan dokumen asli, yang tidak menghilangkan keabsahan akta hibah tersebut. Hibah yang diberikan kepada salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dapat dibatalkan akibat tidak adanya persetujuan tersebut   Kata Kunci: Hibah, Kewarisan, UU Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA TERHADAP PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI Nurul Manzilah; Indah Listyorini; Burhanatut Dyana
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 2 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v7i2.3622

Abstract

Bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada para calon pengantin sebagai bekal sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan mengenai pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas bimbingan perkawinan serta pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, sumber data penelitian ini menggunkan data primer dengan kegiatan observasi, wawancara, analisis, dan dokumentasi. Serta data sekunder dengan hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah, karya tulis akademik seperti skripsi, berbagai landasan hukum yang relevan, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang dapat diakses melalui internet. Pengumpulan data diperoleh dengan tiga metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan data yang diperoleh menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan teori sosialisasi dan teori efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian sosialisasi bimbingan perkawinan di KUA yang berkembang di masyarakat sudah dilakukan dengan prosedural sehingga dapat menjadi calon pengantin dengan baik. Efektivitas bimbingan perkawinan di KUA masih belum efektif. Namun jika dihubungkan dengan pemahaman dan kewajiban suami istri melalui bimbingan perkawinan di KUA menurut 10 responden sudah efektif khususnya materi hak dan kewajiban suami istri. Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan perkawinan, Hak dan kewajiban suami istri
Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di Negara Tunisia dan Yordania ali hamdan
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 2 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v7i2.4081

Abstract

Marriage is a form of worship so there needs to be rules that are able to maintain the existence of a marriage, as in Islamic marriages in various Muslim countries in the world, including the Muslim countries of Tunisia and Jordan, where these countries are two of several other countries that support the rules. in marriage, as an effort carried out by the two countries, namely by reforming and codifying Islamic family law. There are several reforms to marriage regulations that have been implemented, including registration of marriages, where both countries require registration of marriages, such as Tunisia, which states that marriages that are not registered are punished as invalid. Likewise, Jordan, which is slightly different, apart from being illegal, will also be fined, this applies to prospective brides (men and women) as well as officers who do not register the marriage. Apart from the regulations above, the two countries also updated the minimum age limits for marriage, polygamy and procedures for implementing divorce. Apart from that, the research method used by the author is Library Research, which is a data collection technique by reviewing various literature, such as journals, books, scientific works, the internet, etc. Meanwhile, the data analysis technique uses descriptive analytical methods. By looking at several of these regulatory updates, of course the state has thought about the aim of the marriage law reform, which is none other than protecting the rights of married couples, discrimination against child marriage, children's rights, and mental health in carrying out domestic relationships.

Page 7 of 10 | Total Record : 100

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 2 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 1 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 2 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 1 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 2 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 2 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 1 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 3 No. 2 (2020): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 3 No. 1 (2020): AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 2 No. 1 (2019): AL MAQASHIDI : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 1 No. 1 (2018): AL MAQASHIDI : JURNAL HUKUM ISLAM NUSANTARA More Issue