Articles
100 Documents
<![CDATA[AKURASI ARAH KIBLAT MASJID MENGGUNAKAN ACCURATE TIMES ]]>
<![CDATA[burhana Dyana]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 1 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1080.111 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i1.907
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan arah kiblat dengan menggunakan data dari Accurate Times, mengetahui posisi arah kiblat masjid-masjid yang berada di Kecamatan Mesuji Makmur dan menganalisis tingkat kesesuaian antara arah kiblat masjid di Kecamatan Mesuji Makmur dengan metode bayangan kiblat menggunakan data yang ada dalam aplikasi Accurate Times. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap arah kiblat di Kecamatan Mesuji Makmur dengan metode bayangan tepat mengarah ke kiblat dengan menggunakan data Accurate Times. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif eksploratif. Adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan terhadap masjid yang berada di Kecamatan Mesuji Makmur sejumlah 14 masjid. Pemilihan sampel didasarkan pada jumlah kelurahan yang berada di Kecamatan Mesuji Makmur yaitu sebanyak 14 kelurahan yang ada masjid jamiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi arah kiblat masjid di Kecamatan Mesuji Makmur yang diteliti semuanya menghadap ke barat dengan beberapa variasi kemiringan. Terdapat 2 masjid (14,28%) yang akurat, 1 masjid (7,14%) yang ditoleransi keakuratannya, dan 11 masjid (78,58%)yang kurang akurat dengan nilai deviasi yang beragam. Dengan demikian, hanya ada 2 masjid (14,28%) yang akurat dan sesuai dengan data yang tersaji dalam program Accurate Times, selebihnya 12 masjid (85,72%) tidak sesuai.]]>
<![CDATA[KETENTUAN PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI ]]>
<![CDATA[RIRIN FAUZIYAH]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 1 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (918.376 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i1.908
<![CDATA[Pregnant and breastfeeding women are one of the groups affected by the chitab of the fasting order as mentioned in surah al-Baqarah (02) verse 183. However, in the following verse, verse 184 of surah al-Baqarah (02) it is explained that for people who are sick or on the way (then not fasting), it is obligatory to change (qadha') fasting for as many days as the day left. Meanwhile, people who are hard to fast are obliged to pay fidyah. This difference of opinion is motivated by the view that pregnant and breastfeeding women are legally equal with menstruating women, childbirth, sick people and travelers. So that only obliged to replace the fast (qadha’) the fast only. While some other scholars view that pregnant and breastfeeding women cannot be the same as those who are sick but are equated with people who are hard to fast so that apart from being obliged to change their fast (qadha’), their fasting is also required to pay fidyah. This difference of opinion results in confusion in the community, especially for pregnant and breastfeeding women who are unable to carry out the Ramadan fast regarding the obligation to replace the fast (qadha’) the fast that was left alone or replace the fast (qadha’) fasting and pay fidyah.]]>
<![CDATA[REFLEKSI NALAR FIKIH SOSIAL DALAM KRISIS LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Nurul Huda]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 1 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (901.105 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i1.909
<![CDATA[Social Fiqh based on paradigm that solve a social problem is the most important attention from syariah, so, the social fiqh must be corelated to social problem solving and the public basic requirements fulfillment, not only dharuriyah, hajiyah but also tahsiniyah. Ecology crisis is result from developmentalisme program only based on economic growth. The programs are investment, green revolution, and family planning. The social fiqh doesn't understand that the programs have strong relation, so, only ecology crisis or damaging environment is forbiden but the others aren't forbiden. Finally, the social fiqh and the government united to created imbalance in social order. Where is the maslahah spirit?]]>
<![CDATA[WAKAF UANG (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: ]]>
<![CDATA[M. Syafiqil Umam]]>;
<![CDATA[Hasbi Ash Shiddiqi]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 1 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1017.197 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i1.910
<![CDATA[Wakaf uang merupakan terobosan penting bagi umat Islam yang sesuai dengan prinsip hukum Islam demi menciptakan kesejahteraannya. Hal ini dicermati dengan lahirnya hukum positif seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sebagai bentuk penyempurnaan konsep wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan wakaf produktif bukanlah suatu hal yang baru dilakukan karena dalam berbagai litelatur sejarah Islam sudah termaktub bahwa pada zaman Rasulullah SAW sudah terlaksanakan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sebagaimana contoh wakaf produktif yang dilakukan oleh sahabat „Umar Ibn Khattab ketika mewakafkan sebidang tanah sebagai lahan produktif yang digunakan untuk kepentingan umat Islam pada waktu itu. Kajian dalam tulisan ini merupakan suatu penelitian yang akan diarahkan pada kajian fikih klasik dengan mengambil sejumlah pendapat utama dari ulama‟ empat madzhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hambali bersama para pengikutnya yang termaktub dalam kitab dan buku yang dapat memberikan deskripsi komparatif secara objektif.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PENETAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Yusuf Ridho Billah]]>;
<![CDATA[Abdul Qahar]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 2 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (890.512 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i2.911
<![CDATA[Perdebatan mengenai batas usia perkawinan tidak berhenti dengan disahkannya UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Rekomendasi batas usia perkawinan yang diajukan berbagai kalangan berbeda-beda, baik dikaitkan dengan UU Sisdiknas, BKKBN, maupun UU Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa politik hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terbagai dalam dimensi subyektif dan obyektif. Dalam dimensi subyektif UU No. 16 Tahun 2019 menceminkan produk hukum yang bersifat demokratis dengan membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Sedangkan dalam dimensi obyektif nilai keadilan peraturan batas usia perkawinan diwujudkan dengan menyamakan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita. Nilai kepastian hukum dalam peraturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia belum terwujud karena tidak adanya sanksi bagi pelanggar dan adanya celah dispensasi tanpa persyaratan yang jelas, langkah tersebut diambil dengan memperhatikan norma (living law) di masyarakat, hingga dalam praktiknya masih banyak perkawinan di bawah umur yang diberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama. Dalam nilai kemanfaatan, peraturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia perlu disempurnakan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan resiko perkawinan pada batas minimal usia yang ditetapkan.]]>
<![CDATA[PERILAKU KONSUMEN PADA MARKETPLACE DALAM PERSPEKTIF ISLAM ]]>
<![CDATA[Anis Imelliana Dwi Nugraheni]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 2 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (709.089 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i2.912
<![CDATA[Setiap manusia diberikan hak untuk memiliki sesuatu, tidak terkecuali dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan tersebut memunculkan perilaku konsumen terhadap pembelian suatu produk. Teori perilaku konsumen merupakan teori yang mempelajari bagaimana manusia memilih diantara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Perilaku konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku konsumen secara konvensional dan perilaku konsumen secara Islam. Prinsip yang digunakan dalam perilaku konsumen konvensional menerapkan prinsip utilitarianisme, sedangkan prinsip yang digunakan dalam perilaku konsumen Islam menerapkan prinsip pemenuhan kebutuhan dengan mempertimbangkan konsep maslahah. Pada sekarang ini upaya pemenuhan kebutuhan lebih mudah dilakukan dengan adanya marketplace yang menyediakan layanan jasa berbasis belanja online yang mampu memenuhi semua kebutuhan dan keinginan para konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari buku dan internet. Berdasarkan dari beberapa sumber yang diperoleh nantinya akan diketahui apa yang menjadi motif perilaku konsumen, apakah masyarakat lebih menggunakan teori perilaku konsumsi secara konvensional atau secara Islam, dan pengaruh marketplaceterhadap motif perilaku konsumen.]]>
<![CDATA[ZAKAT BAGI PEMILIK RUMAH KOS DENGAN PENDEKATAN QIYAS SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM ]]>
<![CDATA[Abdul Rozak]]>;
<![CDATA[Diky Faqih Maulana]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 2 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (941.002 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i2.913
<![CDATA[Sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam, qiyas memberi porsi yang sama,baik pada akal maupun teks. Akal digunakan untuk menalar „illat dan teks sebagai landasan dan sandarannya. Qiyas bisa menjadi jalan keluar dalam menentukan kasuskasus hukum kontemporer yang belum ada dalil nashnya. Operasionalisasi Qiyas bisa dilihat dari keharaman sabu-sabu karena diqiyaskan dengan khamr dengan „illatmemabukkan. Kemudian keharaman memukul orang tua karena diqiyaskan dengan larangan berkata kasar atau uf kepada orang tua dengan „illat menyakiti orang tua.Adapun zakat bagi pemilik rumah kos dihukumi wajib karena diqiyaskan dengan māl zakawiy (harta yang wajib dizakati). Karena aṣl-nya disamakan dengan tijārah(dagangan), atau dengan ṡimār (buah-buahan) yang memiliki „illat al-namā‟ (tumbuh atau berkembang). Disamakan dengan dagangan karena rumah kos termasuk bentuk muamalat dengan akad ijarah (sewa-menyewa) yang memiliki nilai ekonomis dan memberi penghasilan kepada pemiliknya. Disamakan dengan buah-buahan karena pendapatan yang didapat bisa berkali-kali dalam setahun, diibaratkan memiliki tanah lalu menanaminya dengan rumah atau deretan kamar-kamar. Adapun ukuran zakat yang dikeluarkan disamakan dengan ketentuan zakat perdagangan atau buah-buahan.]]>
<![CDATA[HAK PERWALIAN ANAK DARI PERNIKAHAN YANG DIPERBAHARUI : (Analisis Fikih Terhadap Praktik Tajdidun Nikah di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Agus Sholahudin S]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 2 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1061.294 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i2.914
<![CDATA[Praktik tajdidun nikah atau pengulangan akad nikah yang dilakukan lebih dari satu kali biasa dilakukan oleh masyarakat suku Jawa. Praktik perkawinan semacam ini tentu berimplikasi pada kehidupan berikutnya, salah satunya adalah hak perwalian anak dari perkawinan tersebut. Secara garis besar, praktik tajdidun nikah di masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu: tajdidun nikah untuk mendapatkan buku nikah dan tajdidun nikah yang dilakukan untuk kedamaian rumah tangga. Objek penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan tajdidun nikah di desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Temuan penelitian ini adalah, bahwasanya praktik akad ulang atau memperbarui nikah (tajdidun nikah) adalah sah menurut syara' karena syarat dan rukun nikah terpenuhi, sehingga anak hasil praktik tajdidun nikah memiliki nasab kepada ayah kandungnya, berhak mendapatkan hak perwalian, termasuk perwalian jiwa dan harta benda.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PRAKTIK GIVEAWAY SEBAGAI DAYA TARIK KONSUMEN DI INSTAGRAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM ]]>
<![CDATA[EKO ARIEF CAHYONO]]>;
<![CDATA[Zahrotul Ni’mah]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 2 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1129.49 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i2.915
<![CDATA[Praktik giveaway saat ini cukup viral dilakukan oleh online shop salah satunya dilakukan di Instagram. Giveaway merupakan suatu bentuk promosi yang dikemas dengan cara kompetisi, dimana pemenang akan mendapatkan hadiah gratis sesuai dengan yang dijanjikan oleh sponsor setelah memenuhi beberapa persyaratan, seperti melakukan spamlike, coment atau tag akun seseorang di setiap postingan Instagram.Objek penelitian ini adalah akun Instagram @qk17cellular yang mengadakan giveawaydengan ketentuan bahwa ongkos kirim dan pajak ditangggung pemenang, tetapi setelah pemenang memenuhi ketentuan tersebut hadiah tidak kunjung diberikan sehingga dianggap sebagai wanprestasi. Penelitian ini dianlisis dengan mrnggunakan perspektif hukum bisnis Islam. Hasil dari penelitian ini diantaranya (1) Wanprestasi dalam praktik giveaway pada akun Instagram @qk17cellular, ketika mengikuti giveaway peserta harus memenuhi syarat dan ketentuan, seperti follow, like, comment, serta ongkos kirim dan pajak ditanggung pemenang. Penentuan pemenang dilakukan secara acak oleh @qk17cellular. Tetapi setelah pemenang memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, hadiahnya tidak kunjung diberikan oleh @qk17cellular. (2) Ditinjau dari teori wa‟ad, praktik giveaway yang dilakukan oleh @qk17celular merupakan janji dan terjadi pengkhiyanatan kepada pihak pemenang giveaway, karena pihak @qk17cellular tidak memberikan hadiah sesuai apa yang sudah dijanjikan setelah memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. Sehingga dalam hal ini merugikan salah satu pihak]]>
<![CDATA[POTRET DINAMIKA RELASI USHUL FIKIH DENGAN TEOLOGI ASY’ARIYAH DALAM BINGKAI TASWIB AL-GHAZALI ]]>
<![CDATA[Nurul Huda]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 2 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (918.99 KB)
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v4i2.916
<![CDATA[Ibnu Thufayl mengatakan bahwa Al-Ghazali merupakan salah satu sosok pemikir Islam yang kontroversial, kontradiktif; melontarkan pendapat dan melontarkan kebalikannya, kemudian mengafirmasi keduanya. Dinamika pemikiran Al-Ghazali juga terkonfirmasi dalam teorisasi tashwib yang berhubungan dengan basis teologinya. Penelitian pustaka ini mengambil kesimpulan bahwa teori taswib berkesesuaian dengan dasar teologinya yang menyatakan bahwa ilmu Allah bisa dikorelasikan dengan persoalan-persoalan partikular karena hukum Allah mengikuti dugaan kuat mujtahid sedangkan al-Ghazali meyakini tidak ada kasus apa pun yang terjadi dalam dunia ini tanpa liputan pengetahuan Allah. Sedangkan salah satu basis teori adanya tashwib/pluralitas kebenaran yang disandarkan pada tidak diperbolehkannya syariat memberikan taklif kepada mujtahid untuk mencari kebenaran tunggal karena dianggap mustahil dilakukan tentu tidak sesuai dengan teologi Asy‟ariyah terkait diperbolehkannya syariat memberikan taklif di luar kemampuan mukallaf.]]>
