cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ADE SUDRAJAT
Contact Email
sudrajatade000@gmail.com
Phone
+6285315047900
Journal Mail Official
ojsjimia@unnur.ac.id
Editorial Address
JL CASSA NO. 2 LANUD SULAIMAN BANDUNG 40229
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JIMIA
Published by Universitas Nurtanio Bandung
ISSN : 20857926     EISSN : 26214539     DOI : https://doi.org/10.56244/jimia.v17i1
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of administration public and public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 76 Documents
 1   2   3   4   5 
PELAYANAN PUBLIK : KEWAJIBAN DAN KENDALANYA Suryana Suryana
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus diberikan pemerintah dan aparatnyakepada masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar publik sebagai warga negarayang telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pelayanan publik dilihat darimasyarakat sebagai warga negara adalah “hak”, sedangkan dilihat dari sisi pemerintahdan aparaturnya adalah “kewajiban”. Pelayanan publik dibedakan dalam 3 (bentuk)yaitu dalam bentuk Barang publik, Jasa Publik dan pelayanan Administratif. Pelayanantersebut, melalui desentralisasi otoritas diera reformasi yang melahirkan otonomi daerahini diharapkan dapat lebih mudah memenuhi harapan dan kebutuhan public, karena spanof controllnya lebih pendek, penyelenggara layanan publik (aparaturnya) lebihmemahami kondisi budaya dan kebutuhan masyarakat lokal, sence of bellongingmasyarakat terhadap pemerintahannya lebih kuat karena dipilih langsung darilingkungan masyarakat local. Namun dalam praktek keseharian ternyata pelayananpublic belum dapat dirasakan sebagaimana yang di harapkan.
FAKTOR PRIBADI DAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI PENENTU TERCAPAINYA KINERJA PEGAWAI Aji Komarudin; Wa Ode Zusnita Muizu
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja organisasi dapat terwujud, jika semua unsur dalam organisasi terkordinasi danterintegrasi dengan baik, sesuai fungsi dan peranannya masing-masing. Salah satupenentu tercapainya konerja organisasi adalh terwujudnya kinerja karyawan dalamorganisasi. Elemen – elemen yang mendukung peningkatan kinerja karyawan dalampenelitian ini adalah faktor pribadi dan kepuasan kerja.. Hasil pra survey menunjukanbahwa masih ditemukan sikap pegawai yang tidak memegang teguh amanah dankomitmen dalam melaksanakan tugas, banyaknya sorotan masyarakat terhadapkemampuan pegawai yang kurang responsif, dan banyaknya pegawai yang mangkir.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (i) untuk mengetahui dan menganalisis : (i)gambaran faktor pribadi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai, Dinas-dinasKabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat, (ii) pengaruh faktor pribadi dan kepuasan kerjaterhadap kinerja pegawai Dinas-dinas di Tingkat Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat,baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalahdescriptive survey dan explanatory survey. Hipotesis dalam penelitian ini diuji denganmenggunakan Structural Equation Model (SEM), sedangkan untuk pengolahan datamenggunakan program LISREL 8.72 (Linier Structural Relationship). Hasil pengujianhipotesis pertama menunjukkan bahwa Faktor pribadi dan kepuasan kerja pegawaiberpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja pegawai. Sehingga, semakinbaik kondisi faktor pribadi pegawai, kepuasan kerja pegawai juga meningkat, makaakan semakin optimal pencapaian kinerja pegawai Dinas-Dinas TingkatKabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN TERBATAS YANG BERSIFAT KOLEGIALITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Irwan Saleh Indrapradja
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan direksi dan dewan komisaris sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi suatu perseroan. Namun jika dilihat kecendrungan tanngung jawab organ perseroan saat ini yang bersifat terbatas dan tanggung renteng, khususnya pada perseroan dengan struktur organisasi kolegial, banyaknya terjadi saling lempar tanggung jawab di antara pengurus perseroan. Padahal, kemajuan suatu perseroan tergantung dengan bagaimana organ-organ perseroan dalam mengelola bisnis perseroan mereka. Ada tiga masalah yang dianalisis menyangkut tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam struktur organisasi yang berprinsip kolegial, yaitu Bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang prinsip kolegialitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam struktur organisasi perusahaan yang bersifat kolegialitas pada pihak ketiga atas putusan atau kebijakan yang dibuatnya, penerapan prinsip Piercing the Corporate Veil terhadap Direksi dan Dewan Komisaris pada struktur organisasi perusahaan yang bersifat kolegialitas.Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur prinsip kolegialitas direksi dan dewan komisaris. Kedua, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris terhadap pihak ketiga atas kebijakan yang diambilnya berlaku tanggung jawab secara tanggung renteng, kecuali mereka bisa membuktikan bahwa kerugian, kelalaian atau kesalahan yang ditimbulkan bukan merupakan kesalahan atas tindakan pengurusan mereka. Ketiga, Prinsip Piercing The Corporate Veil dapat diterapkan apabila pada direksi tidak melakukan prosedur hukum dalam proses pendirian perseroan terbatas sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan dan tidak melaksanakan fiduciary duty yang diberikan oleh perseroan. Untuk komisaris dapat diterapkan apabila komisaris telah melanggar ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT, yaitu tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan tugasnya dan atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan komisaris telah melakukan kesalahan.
PERENCANAAN STRATEGIS DAN KOORDINASI SEBAGAI DETERMINAN DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PROGRAM ADIPURA DI KOTA SOREANG KABUPATEN BANDUNG Atih Witartih
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Adipura merupakan salah satu pelayanan publik dalarn mewujudkan tatakelola yang berbasis lingkungan. dimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan kota yang sehat, kota yang bersih. hijau dan rindang sehingga kota tersebut layak sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi masyarakat. Kota yang sehat merupakan dambaan bagi scluruh warga sehingga program Adipura merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan masyarakat berwawasan Iingkungan hidup. Masalah dalam penelitian ini adalah program Adipura di Kota soreang Kabupaten Bandung belum berjalan secara efektif. Hal ini dipengaruhi oleh perencanaan stratrgis dan pelaksanaan fungsi koordinasi yang belum optimal. Tujuan dari pcnelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perencanaan strategis dan koordinasi terhadap efektivitas program Adipura di Kota Sorcang Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah survey eksplanatori. Teknik pengarnbilan sampel untuk variabel babas dan variabel terikat adalah adalah sensus. Teknik pengumpulan data melalui observasi. wawancara dan penyebaran angket. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakart analisis jalur yang didukung oleh teori. Hasil penelitian menunjukkan hahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan strategis terhadap efektivitas Program Adipura sebesar 45.43% dan tcrdapat pengaruh yang signifikan antara variabel koordinasi tcrhadap efektivitas Program Adipura sebesar 31,91%. Berdasarkan perhiturtgan koefisien dcterminasi terdapat pengaruh bersama antara perencanaan strategis dan koordinasi terhadap efektivitas program Adipura sebesar 77.34%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti motivasi, pengawasan dan peran sera masyarakat. Saran sang peneliti ajukan adalah: agar tidak terjadi duplikasi kegiatan khususnya berkaitan dengan anggaran untuk penyediaan fasilitas pcngelolaan sampah dan penghijauan. perlu dilakukan rapat koordinasi agar. setiap pihnk yang terkait terlibat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Adipura,. Selain itu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Adipura ini. sehingga masyarakat lebih paham dan mau terlibat dalam kegiatan Adipura khususnya dalam hal pengeloktan sampah dan penghijauan.Kato kunci: Perencanaan, Strategis, Koordinasi, Efektivitas
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DAN PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR DI INDONESIA Atik Rochaeni
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan tanah terlantar hingga kini masih menjadi persoalan pelik, dan proses penyelesaiannya cenderung berlarut-larut. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai Konstitusi Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai turunannya, tidak memungkinkan terjadinya tanah terlantar di Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Kewenangan Negara berdasarkan ketentuan UUD 1945 lebih dipertegas lagi di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPA. Masalah-masalah yang terjadi dalam kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Indonesia terlihat dalam proses yang dilakukannya. Dalam masalah penelitian ini penulis melihat bahwa semua yang telah dikemukakan berkaitan dengan masalah dalam kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagai suatu hal yang sangat spesifik, sehingga penulis anggap dapat dijadikan penelitian yang menarik karena dapat melakukan analisis pada kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode induktif yang digunakan dalam penelitian kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar skala besar. kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar di Indonesia dalam wujud Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 merupakan suatu tindakan yang maksud awalnya sangat baik dan prosedurnya sudah benar, namun demikian masih ada kelemahannya, dimana tidak semua jenis permasalahan dapat dikan dengan tepat, terutama masalah ganti rugi. Apabila tanah sedang dalam sengketa maka secara hukum statusnya itu harus status quo. Namun, dalam aturan tentang penertiban tanah terlantar hal tersebut tidak muncul. Hal itu tidak terdefinisi dengan baik di dalam kebijakan itu. Sehingga itu akan menimbulkan masalah manakala tidak diberikan penjelasan kepada aparat pelaksana. Kemudian juga perkara tanah yang sudah berakhir haknya serta HPL yang merupakan aset pemerintah. Jika aset pemerintah itu juga dijadikan sebagai tanah terlantar, tentu akan berbenturan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam tata cara penghapusan aset pemerintah itu pasti ada tata caranya. Hal inilah yang belum terdefinisi dengan baik di dalam peraturan mengenai penertiban tanah terlantar. Kata Kunci: Kebijakan, Penertiban Tanah Terlantar, Penggunaan Bekas Tanah Terlantar, Komprehensivitas.
KEBIJAKAN PEMBANGUGANAN DESA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT Ine Agustine
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di tataran implementasi kebijakan, komunikasi di antara para pelaksana kebijakan masih menampakkan ketidakselarasan yang disebabkan oleh belum adanya pola koordinasi di antara para pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia dari aparat desa pun masih terbilang lemah, sehingga program-program pembangunan desa tidak dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan memperhatikan potensi di desa penerima bantuan. Penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan desa yang berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan merupakan tema penting untuk diangkat dalam konteks Ilmu Pemerintahan. Tema ini merefleksikan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah sebagai pelaku dalam pembangunan desa merupakah faktor penting dalam mereduksi kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi berpengaruh terhadap variabel efektivitas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yang ditentukan oleh sub-variabel pencapaian tujuan, sub-variabel integrasi dari kemampuan organisasi dan sub-variabel adaptasi. Setiap variabel (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) menunjukkan kualitas yang rendah. Sehingga mengakibatkan rendahnya efektivitas penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, upaya pembangunan desa yang dilakukan pada saat ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kualitas rendah. Hal ini ditunjukkan oleh tanggapan dari responden dan fakta hasil pembangunan yang menunjukkan rendahnya efektivitas penanggulangan kemiskinan. Hasil yang diperoleh berupa output dari program bukan outcome/benefit. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program pembangunan desa yang dilaksanakan bersifat parsial dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat. Kata Kunci : Desa, Kemiskinan, Jawa Barat
GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG RESIKO PERNIKAHAN DINI DI DESA JATISARI KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG Yohanes Sutarto
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat pengetahuan remaja di Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung mengenai resiko pernikahan dini. Pernikahan dini memiliki tingkat resiko yang sangat mematikan bagi remaja. Hal itu dikarenakan apabila terjadi pernikahan dini pada remaja, tidak dapat dipungkiri pasti terjadi kehamilan. Kehamilan pada remaja sangat beresiko, selain karena mental yang belum siap, hal ini juga disebabkan karena organ reproduksi pada remaja putri masih belum stabil dan dapat memicu terjadinya keguguran. Kegagalan pada kehamilan tidak hanya berdampak pada psikologis seseorang akan tetapi juga sangat berdampak pada kesehatan. Pernikahan dini yang tidak didasari oleh perencanaan yang matang dan kesiapan mental yang mantap akan sangat beresiko terhadap kehidupan seseorang, baik itu secara biologis maupun sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman remaja di Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin mengenai resiko pernikahan dini atau pernikahan yang belum waktunya dinilai masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari masih terdapatnya masyarakat yang melakukan praktek pernikahan dini.Kata Kunci : Pengetahuan Remaja, Resiko Pernikahan Dini.
PERAN PEMUDA DI ERA GLOBALISASI Yudhaswara Januarharyono
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dilihat dari perilaku, tingkah laku pemuda sekarang sudah mulai terlihat apatis, artinya perilaku tidak peduli terhadap suatu kesosialisasian masyarakat, padahal hal tersebut sangat diperlukan untuk meneruskan kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Pemuda terlihat bertindak sesuka hati, artinya tidak peduli kejadian apa yang sedang terjadi dan tidak banyak mendengar apa kata orang asalkan menurutnya baik terus dilakukannya. Golongan pemuda terhadap masyarakat sekarang ini, tidak mendengarkan apa kata orangtua terdahulu, padahal orang terdahulu sangat memerlukan adanya keaktifan, kepedulian, dan kreatifitas dari pemuda sekarang agar mampu terus berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat memimpinnya jika suatu saat orang terdahulu kita sudah tidak ada. Menganut kebebasan pemuda, mengakibatkan pemuda melakukan tindakan anarkis, moral pemuda menjadi rusak oleh karena itu rasa cinta terhadap budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dimasyarakat akan tidak ada artinya sama sekali jika hal tersebut terjadi. Adanya perkembangan zaman yang disertai dengan teknologi ini, kita harus semakin semangat untuk mempertahankan budaya yang telah ada. Dengan adanya jiwa kepedulian dan cinta terhadap lingkungan sendiri hal buruk akan jauh dari kita karena kepedulian memunculkan rasa kebersamaan yang kokoh dan tidak dapat tergoyahkan. Era globalisasi merupakan proses mendunia, dimana untuk menjangkau segala urusan yang mencakup perkembangan zaman yaitu modernisasi sudah semakin meningkat. Baik dalm perkembangan keilmuan, pengetahuan serta dukungan teknologi untuk mencapai proses perkembangan budaya manusia, dengan adanya transportasi dan komunikasi yang menyebabkan manusia fokus terhadap segala kecanggihan teknologi. Dahsyatnya arus informasi akibat kemajuan teknologi informasi ini ternyata tidak dapat di bendung oleh pembatas yang dibangun untuk mencegah masuknya pengaruh dari luar.Kata Kunci : Pemuda, Era Globalisasi
MENGENAL MANAJEMEN MUTU PERGURUAN TINGGI Endah Christianingsih
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2016): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu kenyataan bahwa pada saat ini tingkat persaingan perguruan tinggi semakin ketat. Oleh karenanya untuk menciptakan sustanable perguruan tinggi harus pandai-pandai memahami dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.  Artinya  perguruan tinggi dituntut untuk memperhatikan atribut-atribut mutu perguruan tinggi yang melipuiti relevansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, kreativitas, situasi M-M, penampilan, empati, ketanggapan, produktivitas, dan kemampuan akademik. Dengan memperhatikan atribut-atribut mutu tersebut diharpkan perguruan tinggi sebagai wahana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,  akan tetap mendapat tempat di hati masyarakat (stakehoders).Kata Kunci : Manajemen, Manajemen Mutu, Perguruan Tinggi
PENGARUH PERENCANAAN DAN KOORDINASI TERHADAP EVEKTIVITAS PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Kasus Di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung) Atik Rochaeni; Bambang Somantri
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2016): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada perencanaan dan koordinasi sebagai determinan dalam mencapai efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung yang dirasakan masih belum optimal.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, Populasinya adalah pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung. Ukuran populasi dalam penelitian ini adalah 101 teknik penarikan sampel menggunakan teknik Sample Random Sampling, dengan ukuran sampel sebanyak 81 orang. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, observasi, wawancara serta penyebaran angket.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable perencanaan dan koordinasi baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung.Secara simultan variable perencanaan dan koordinasi memiliki pengaruh sebesar 67,00%, sedangkan secara parsial variabel perencanaan memiliki pengaruh sebesar 56,40% sedangkan variabel koordinasi memiliki pengaruh sebesar 43,70% terhadap efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung.Rekomendasi yang disampaikan adalah agar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung efektif, hendaknya dirumuskan berbagai alternatif program dalam menetapkan kegiatan yang akan dilakukan dan koordinasi yang dilakukan bukan hanya pada penyusunan program tetapijuga perlu dilakukan internalisasi program yang telah ditetapkan kepada para pemangku kepentingan.Kata Kunci : Perencanaan, Koordinasi, Efektivitas

Page 3 of 8 | Total Record : 76

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi - JIMIA Vol. 17 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi - JIMIA Vol. 17 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi - JIMIA Vol. 15 No. 2 (2021): Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi - JIMIA Vol. 15 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi - JIMIA Vol. 14 No. 1 (2020): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 12 No. 2 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 12 No. 1 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 11 No. 2 (2017): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 11 No. 1 (2017): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 10 No. 2 (2016): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 10 No. 1 (2016): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA More Issue