cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ADE SUDRAJAT
Contact Email
sudrajatade000@gmail.com
Phone
+6285315047900
Journal Mail Official
ojsjimia@unnur.ac.id
Editorial Address
JL CASSA NO. 2 LANUD SULAIMAN BANDUNG 40229
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JIMIA
Published by Universitas Nurtanio Bandung
ISSN : 20857926     EISSN : 26214539     DOI : https://doi.org/10.56244/jimia.v17i1
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of administration public and public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 76 Documents
 3   4   5   6   7 
PENGARUH MOTIVASI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi Kasus Di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung) Tita Meirina Djuwita; Indra Aditya Prayoga
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 1 (2017): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kinerja pegawai di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung yang cenderung masih rendah, hal ini disebabkan oleh motivasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum optimal. Dengan demikian dilakukan analisis untuk mengukur seberapa besar pengaruh motivasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatori. Adapun alat ukur yang digunakan berupa angket dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Hasil penelitian dapat diketahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai sebesar 32,5%, pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai 46,7% dan pengaruh motivasi dan pengawasan secara simultan terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Pasirjambu adalah sebesar 79,2%. Sedangkan sisanya 20,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kesimpulannya yaitu, motivasi dan pengawasan berdasarkan dimensi-dimensi motivasi dan pengawasan secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.Kata Kunci : Motivasi, Pengawasan, Kinerja pegawai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG Endah Cristianingsih
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung. Secara operasional variabel penelitian dielaborasi dalam beberapa dimensi dan indikator. Variabel implementasi kebijakan administrasi kependudukan dielaborasi menjadi 3 (tiga) dimensi, yaitu : organisasi, interprestasi dan penerapan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Sementara itu analisis tabulasi meupakan teknik yang digunakan dalam  analisis data. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara angket, observasi dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan administrasi kependudukan masuk ke dalam kategori cukup baik. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung belum optimal.  Artinya konsep organisasi, interpretasi dan penerapan belum dipahami sepenuhnya oleh para pegawai.Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain, memberikan sosialisasi, pelatihan, pemahaman tentang implementasi kebijakan administrasi kependudukan.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung) Hidayat Hidayat; Rana Sutrisna
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup yang menjadi sumber pencemaran utama Sungai Citarum di bagian hulu berasal dari industri tekstil di daerah industri Majalaya sebagai akibat sebagian industri tekstil terbiasa membuang limbah ke Sungai. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis  implementasi kebijakan dan peran aparatur Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari indikator, Communication (Komunikasi), Resources (sumber daya), Disposition (disposisi), dan Buraucraticc the Structure (struktur birokrasi) dalam pengelolaan limbah cair industri di Kecamatan Majalaya Kabupaten. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan adalah model analisis Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memiliki hubungan yang strategis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung khususnya proses pengendalian limbah cair. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah cair industri di Wilayah Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung masih banyak dihadapkan dengan hambatan baik teknis dan non teknis berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan/keterampilan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dan kurangnya pemahaman sektor swasta yang menghasilkan limbah cair untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  Nomor 7 tahun 2010 serta struktur kelembagaan yang belum memadai sesuai kebutuhan pembangunan sektor lingkungan.Kata Kunci : Peran, Strategi, Kebijakan, Pembangunan, Pengawasan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANDUNG Tita Meirina Djuwita; Dadang Hermawan
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian tentang peran pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan ormas dan mendeskripsikan pelaksanaan peran pengawasan Badan Kesbangpol terhadap ormas di Kabupaten Bandung dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan keberadaan ormas dan dinamikanya di Kabupaten Bandung. Hasil studi dapat dikemukakan: bahwa harus diakui keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun kenyataan lainnya masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan menganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus didukung oleh peraturan daerah yang lebih spesifik, terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pemberdayaan yang harus dilakukan dengan lebih efektif; hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung.Keywords: authir guidelines; journal; template, manuscript (12pt italic)
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPTAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG (Studi Kasus : Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Baleendah) Ami Priatna
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya setiap daerah memiliki hak dan kewenangan mengatur, menggali sumber daya-sumber daya / potensi-potensi yang di daerahnya secara mandiri, untuk menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing. hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa salah satu sumber-sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini sendiri dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan juga Usaha Milik Daerah (BUMD), atau dari pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam hal ini batasan masalahnya adalah mengenai retribusi daerah, seperti retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi pelayanan pasar ini termasuk ke dalam retribusi jasa umum, hal ini berarti bahwa retribusi pelayanan pasar memiliki peranan potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menghimpun dana sebesar-besarnya, dan menyokong pembangunan di daerah. Selain sumber daya keuangan, dalam pembangunan perlu juga memperhatikan peranan sumber daya manusia, serta pemanfaatan potensi pasar yang ada sehingga penerimaan dapat mencapai target, terlebih lagi dalam hal ini adalah UPTD Pasar Baleendah yang merupakan salah satu pasar besar yang ada di Kabupaten Bandung, dan berada di dekat wilayah pedesaan dan kota, yang memiliki jumlah kios dan lapak pedagang yang relatif banyak.  Kata Kunci : Potensi, Penerimaan, Retribusi, PAD
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT DI KABUPATEN BANDUNG Indra Aditya Prayoga
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perda Kabupaten Bandung no 12 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum merupakan dasar hukum retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung. Pada implementasinya, kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung dinyatakan belum optimal, sehingga menarik untuk diteliti. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan harapan dapat menjelaskan objek penelitian secara memadai. Terlihat dari hasil penelitian bahwa penyebaran informasi masih bersifat parsial kepada masyarakat penyewa alat berat yang datang ke kantor UPTD Alkal dan DPUPR saja. Masyarakat umum tidak begitu mengetahui banyak masalah ketersediaan penyewaan alat berat ini. Ketersediaan alat yang berada di luar karena digunakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan, dan penyewa alat berat masih didominasi para pengusaha kontruksi yang sudah terbiasa menyewa alat berat dari UPTD Alkal DPUPR Kabupaten Bandung. Kesimpulannya adalah Implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pemakaian kekayaan daerah pada penggunaan alat-alat berat di Kabupaten Bandung masih belum optimal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Jasa Umum, Penyelenggaraan Sewa Alat Berat.
PENERAPAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Siti Nuraini
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2020): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56244/jimia.v14i1.352

Abstract

Nilai-nilai etika bukan hanya sekedar suatu keyakinan yang dipegang secara pribadi oleh seseorang / individu, namun etika harus menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak baik dalam bermasyarakat maupun kelembagaan. Dalam etika administrasi publik, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penerapan nilai-nilai etika, seorang administrator publik akan dapat membentuk moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Administrator publik yang memegang nilai-nilai etika yang tinggi, akan senantiasa berupaya menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan yang menyalahi aturan, karena mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjalankan tanggung jawab dan tugas yang diberikan. Etika sangat berkaitan erat dalam rangka pencapaian good governance. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para administrator publik, maka dari itu diperlukan adanya nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dan harus dipegang teguh oleh para administrator publik dalam rangka pencapaian good governance. Hal yang paling terpenting adalah bahwa dengan penerapan etika administrasi publik dengan optimal tidak hanya mempengaruhi satu individu saja tapi juga akan memberikan dapat positif bagi masyarakat luas khususnya dalam rangka mewujudkan good governance.Kata Kunci: Etika Administrasi Publik dan Good Governance
STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA RUMAH ADAT DI KABUPATEN BANDUNG Haryono Sudriamunawar; Yudhaswara Januarharyono; Resty Fauziyah; Meisye Yova Ningsih
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2020): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada masa sekarang dalam perkembangannya suatu wilayah lebih mengedepankan aspek-aspek modern dalam pengembangannya, sehingga bangunan maupun kawasan di suatu wilayah yang mengandung nilai sejarah dan budaya terekspansi akan perkembangan tersebut. Bangunan maupun kawasan Cagar Budaya tersebut terus tergerus eksistensinya dalam perkembangan suatu kota atau wilayah. Bahkan beberapa bangunan tua dibiarkan begitu saja tanpa ada perlindungan dan perawatan. Padahal salah satu tolak ukur tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari peninggalan Cagar Budayanya. Cagar Budaya biasanya merupakan benda, tempat, kawasan dan struktur yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau komunitas yang menyangkut hasil karya budaya sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu pemajuan kebudayaan harus dilakukan untuk kontribusi Indonesia dalam peradaban dunia, sehingga proses modernisasi tidak menjadi halangan dalam pemajuan kebudayaan tetapi semestinya dengan proses modernisasi yang tidak meninggalkan nilai sejarah dan budaya pada suatu tempat itu akan menciptakan nilai tambah yaitu antara aspek sejarah serta budaya dan perkembangan zaman yang saling beriringan. Selain itu mempertahankan nilai sejarah dan budaya pada suatu tempat atau bisa disebut Cagar Budaya dapat berdampak terhadap aspek ekonomi suatu daerah dengan menjaga dan melestarikan kawasan Cagar Budaya tersebut dengan salah satu cara menjadikan kawasan wisata edukasi dan budaya.Salah satu yang dapat dilakukan dalam melestarikan Cagar Budaya yaitu melakukan pengembangan terhadap wisata Rumah Adat. Begitu pula yang dapat dilakukan di Kabupaten Bandung, dengan kehadiran beberapa Rumah Adat di Kabupaten Bandung, maka hal tersebut dapat berpotensi terhadap pengembangan di sektor wisata juga sebagai upaya dalam melestarikan Cagar Budaya di Kabupaten Bandung. Kata kunci : Cagar Budaya, Rumah Adat, Pengembangan 
EVALUASI PROGRAM BANDUNG SERIBU KAMPUNG DI KABUPATEN BANDUNG (STUDI KASUS PADA KAMPUNG JEANS) Waluyo Zulfikar; atih Witartih
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2020): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Masalah dari pelaksanaan program tersebut yakni kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masyarakat yang belum memadai, komunikasi antar organisasi terkait dan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan program sabilulungan Bandung seribu kampung belum terjalin secara optimal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program sabilulungan Bandung seribu kampung dan kurangnya modal bagi pengrajin jeans menengah ke bawah. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran objektif di dalam pelaksanaan implementasi program sabilulungan Bandung seribu kampung di Kabupaten Bandung (terkait dengan keberadaan kampung jeans di Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung), hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.Hasil penelitian ini yaitu implementasi program sabilulungan Bandung seribu Kampung di Kabupaten Bandung (terkait dengan keberadaan kampung jeans di Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung) belum optimal karena masih adanya msyarakat yang belum mengetahui tentang program tersebut terutama bagi pengrajin jeans jarak rumahnya jauh dari Kantor Desa Kutawaringin. Di dalam pelaksanaan implementasi Program sabilulungan Bandung seribu kampung di Kabupaten Bandung terdapat 6 faktor yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan program, sumber-sumber program, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik dan kecenderungan pelaksana (implementors) di mana masing-masing faktor memiliki pengaruhnya masing- masing. Dengan ini penulis memberikan saran yaitu seluruh organisasi terkait dan Desa kutawaringin harus berkomitmen dalam mencapai tujuan dari program tersebut serta seluruh stackholder yang berkaitan pada pelaksanaan program sabilulungan Bandung seribu kampung di Kabupaten Bandung (terkait dengan keberadaan kampung jeans di Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung).Kata Kunci : Implementasi Program, Sabilulungan Bandung Seribu Kampung
KOORDINASI KELEMBAGAAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MARGALUYU KECAMATAN CIPENDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT Yayat Rukayat; Ridha Rahim Al’Libani; Tresi Rivalni Putri; Miftah Ardianto
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2020): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelembagaan Desa memegang peran yang sangat vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, karena kelembagaan desa memiliki fungsi mengakomodir atau menampung aspirasi kepentingan masyarakatnya. Kelembagaan desa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 yentang Desa, menyatakan kelembagaan desa terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa/Tokoh Masyarakat, Lembaga Kerjasama antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa.Koordinasi perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap lembaga yang ada di desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah di desa guna mempermudah proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terutama pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa.Mekanisme koordinasi antar kelembagaan desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diperlihatkan oleh peran dari masing-masing kelembagaan desa dalam menjalankan fungsinya mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat desa setempat maupun pihak ekternal sebagai bahan untuk dibahas pada musrenbangdes. Adapun rencana pembangunan desa meliputi : 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, 3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dengan koordinasi tersebut penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat terlaksana dengan efektif.Kata Kunci : Koordinasi, Kelembagaan Desa, Rencana Pembangunan

Page 5 of 8 | Total Record : 76

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi - JIMIA Vol. 17 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi - JIMIA Vol. 17 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi - JIMIA Vol. 15 No. 2 (2021): Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi - JIMIA Vol. 15 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi - JIMIA Vol. 14 No. 1 (2020): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 12 No. 2 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 12 No. 1 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 11 No. 2 (2017): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 11 No. 1 (2017): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 10 No. 2 (2016): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA Vol. 10 No. 1 (2016): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA More Issue