cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mu'adil Faizin
Contact Email
muadilfaizin27@gmail.com
Phone
+6285783356289
Journal Mail Official
muamalah@metrouniv.ac.id
Editorial Address
St. Ki Hajar Dewantara 15A Iring Mulyo, East Metro, Metro City, Lampung Province, Indonesia, Postcode 34111. Phone : 0725-41507, Fax: 0725-47296
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
ISSN : -     EISSN : 29864712     DOI : https://doi.org/10.32332/muamalah
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mu`amalah specializes in the study of sharia economic law, as well as conducting scientific publications containing research articles on sharia economic law to support the development of Islamic jurisprudence. This journal is published twice a year in the January-June period and the July-December period by the Metro State Islamic Institute.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 4   5   6   7   8 
PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG TEBASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Mustaghfiroh, Siti; Widiastuti, Mila
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.v1i2.5112

Abstract

Jual beli dengan cara tebasan sudah ada sejak zaman dahulu. Sistem jual beli ini biasanya digunakan untuk memudahkan para penebas. Penentuan harga jual beli tebasan sekarang banyak terjadi dikalangan masyarakat yang menjual dengan cara tebasan dan menjadi permasalahan para petani dalam penentuan harganya. Terkadang petani memilih memanen hasil panen nya sendiri dibandingkan dengan sistem tebasan, karena harga yang menjadi penentuan jual beli.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga jual beli tebasan menurut hukum ekonomi syariah di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penentuan harga dalam jual beli jagung tebasan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Giriklopomulyo ini tidak mengandung unsur gharar yang ada hanyalah resiko kerugian kecil. Resiko merupakan hal yang lumprah dalam jual beli karena resiko datang di luar kehendak manusia. Dalam jual beli tersebut baik penebas maupun pemilik lahan juga mengaku saling ridha. Penebas merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekalin salah. Jual beli jagung dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Giriklopomulyo sah menurut hukum Islam karena sesuai dengan rukun dan syarat pembeli. Kesesuain jual beli tebasan jagung jika dilihat sudut pandang hukum ekonomi telah sesuai. Jual beli tebasan jagung yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar. Untuk pembayarannya porsekot diperbolehkan dengan tujuan agar terjadi perikatan, tapi dilarang apabila terjadi pembatalan jual beli porsekot hangus oleh penjual. Jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen ini merupakan jual beli yang paling sah diantara ketiga bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.
AKAD JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: (STUDI DI KAMPUNG KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH) Nazar, Taufiq Hidayat; Bahari, Raha
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.v1i2.5172

Abstract

Akad jual beli akun game online mobile legends merupakan model perdagangan baru yang aspek-aspek hukumnya perlu dikaji secara mendalam. Praktik jual beli akun game online mobile legends berada di dunia maya sama seperti jual beli online lainnya. Secara umum mekanismenya sama dengan jual beli bang yang nyata namun berbentuk asbtrak berupa Id dan Password untuk login atau masuk ke permainanya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana akad jual beli akun game online mobile legends? Kemudian, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis secara mendalam mengenai akad jual beli akun game online mobile legends tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama jenis akad yang digunakan, para subjek hukum, objek hukum, dan akad perjanjiannya (ijab dan qabul). Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian ini dideskripsikan dan menganalisa untuk menarik kesimpulan dan status hukum tentang akad jual beli akun game online mobile legends. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli akun game online mobile legends dapat dikategorikan sebagai jual beli salam, karena dalam mekanismenya barang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan diawal. Kemudian implikasi hukum atas akad jual beli akun game online mobile legends ini adalah sah dan merupakan jual beli yang hukumnya boleh (Mubah), karena memenuhi syarat dalam jual beli. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif, bahkan bisa mendatangkan mudharat yang dapat merugikan pembeli dan masyarakat umum.
PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SHARIA ECONOMIC LAW METHODOLOGY:: An Integrative Approach to Ontology, Epistemology, and Axiology Suaidi, Suaidi; Nasrudin, Muhamad
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.j35g5g18

Abstract

This study examines the philosophical dimensions in the development of Sharia economic law methodology by highlighting three main aspects: ontological, epistemological, and axiological. The purpose of this research is to formulate a methodological framework capable of integrating the normative Islamic sources based on divine revelation with scientific rationality and empirical perspectives within the discipline of economics. Methodologically, this normative-legal study employs a qualitative approach through a philosophical–integrative library research method. This approach involves a critical analysis of classical and contemporary literature on Islamic law, economic theory, and the philosophy of science, to formulate the relationship between spiritual and material realities, as well as between transcendental values and the empirical realities of the economy. Through this approach, the research is not only descriptive of the methodology of Sharia economic law but also constructive in formulating the direction for developing an adaptive Sharia economic law methodology in response to modern socio-economic dynamics. The findings show that, ontologically, Sharia economic law is rooted in the integration of spiritual and material realities; epistemologically, it combines revelation, rationality, and empirical understanding as the foundation of legal knowledge; and axiologically, it emphasizes justice, balance, and public benefit (maṣlaḥah) as its normative orientation. Thus, this study contributes to strengthening the philosophical foundation while providing a conceptual direction for the development of Sharia economic law methodology that is holistic, adaptive, and grounded in Islamic ethical values consistent with the maqāṣid al-sharī‘ah, ensuring its continued relevance to contemporary global economic challenges.
URGENCY OF FINANCIAL RATIO SCREENING REGULATION FOR MSMEs CO-FUNDING ON SECURITIES CROWDFUNDING SERVICE Ulum, Kefi Miftachul; Adi Surya Fathoni; Lia, Lia Wilda Izzati
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.e38hmp88

Abstract

As of May 7, 2024, the securities crowdfunding cycle has facilitated the funding of 356 securities, comprising 231 equity securities, 20 debt securities, and 105 sukuk securities. Sukuk experienced an increase in the share of sharia securities funding with a percentage of 30%, up from 22% in 2023. This increase in funding was not accompanied by a specific, legally binding screening standard for sharia securities issuers in the securities offering mechanism. Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation Number 35 of 2017 cannot be legally applied as a screening standard for this funding. This research employs a library research methodology with a socio-legal approach to examine this regulatory void. Primary data consists of OJK Regulation No. 35 of 2017 and OJK Regulation No. 57 of 2020, supported by secondary data on offering mechanisms, funding growth, and relevant literature. The study found a lack of specific regulations governing screening standards (core business and financial ratio) for Sharia securities in the SCF cycle. Currently, guidelines are often informally drawn from OJK Regulation No. 35 of 2017, which is legally inappropriate as it is intended for the public-company setting of the Indonesia Stock Exchange. The findings highlight the need for a specific regulation governing screening standards for securities crowdfunding funding. Adopting an economic approach to legal science, this study proposes the development of a specific OJK Regulation (POJK) that provides clear screening criteria and permanent legal consequences for issuers or publishers who violate the Sharia securities criteria.
RELABELING BY INFLUENCERS IN THE DIGITAL MARKETPLACE: A Legal Analysis Under Indonesian Law, Islamic Commercial Ethics, and FTC Regulations Robbani, Shofa; Fitriani, Dinda Oktavia Bulan; Alias, Muhammad Nazir; Laili, Dwi Nur; Maulana, M. Iqbal; Afida, Yuni Salma Nur; Sholihah, Amaliatus
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.ebst5p68

Abstract

This research is a normative legal study using a case study approach that analyzes the legal and ethical implications of relabeling practices conducted by influencers in Indonesia. The problem arises from the case of Shella Saukia and Umama Scarf, in which original hijab products were resold after their brand labels were replaced with a private “SS” label without authorization. This practice poses serious legal concerns regarding consumer deception, violation of trademark rights, and unfair business competition in digital commerce. The study relies entirely on secondary data through library research, using primary legal materials such as Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, and Regulation of the Minister of Trade Number 73 of 2015 on Mandatory Labeling on Goods. The analysis applies a normative qualitative method by correlating Indonesian positive law with principles of fiqh muamalah—particularly ṣidq (honesty), bayān (transparency), and ‘adālah (justice). The findings show that unauthorized relabeling violates consumers’ rights to accurate information, infringes trademark protection, and distorts fair market competition. From an Islamic legal perspective, such practices constitute tadlīs (deception), gharar (uncertainty), and ghasb (unlawful appropriation), all of which are categorically prohibited. As a comparative framework, this study also refers to the United States Federal Trade Commission (FTC) regulations, which strictly mandate truth-in-labeling and prohibit deceptive or unfair marketing practices. These standards provide valuable insight for strengthening Indonesia’s regulatory safeguards. The study concludes that harmonizing positive law, Islamic legal principles, and international best practices is essential to ensuring a fair, transparent, and ethical digital trade ecosystem.      
FROM FATWA TO COMPLIANCE IN ISLAMIC FINANCIAL ENFORCEMENT: Designing Governance and Supervision Frameworks for Sharia Fintech in Indonesia Purnama, Noer; Sulistiani, Lies; Muttaqin, Zainal
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.jg4ese80

Abstract

This study examines how DSN-MUI fatwas can be transformed into operational and binding legal norms within the governance of Sharia fintech in Indonesia. The main problem identified is the absence of an integration mechanism between fatwas and OJK regulations, resulting in a dualistic supervisory framework that creates legal uncertainty and weakens the enforcement of Sharia compliance. Using a normative legal research method with legislative, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes regulatory gaps, supervisory structures, and governance practices across several countries. The findings indicate that the dual authority model hampers regulatory effectiveness and undermines public trust in Sharia fintech. This study recommends an integrated governance framework through normative harmonization, the establishment of an OJK-DSN-MUI coordination platform, and the incorporation of fatwa provisions into formal regulations to strengthen legal legitimacy, ensure Sharia compliance, and enhance consumer protection. Study analyzes the transformation of fatwas into enforceable legal frameworks within the governance of Sharia fintech in Indonesia. Using a normative and comparative legal approach, this study examines the relationship between the regulations of the Financial Services Authority (OJK) and the fatwas issued by the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN–MUI).
LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS IN MURABAHAH TRANSACTIONS WITHIN ISLAMIC BANKING Choliza, Tia; Zakiruddin, Muhammad Aziz
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.z28svr77

Abstract

The rapid development of Islamic banking in Indonesia reflects the increasing public demand for financial services that comply with sharia principles. Among the most widely used financing instruments is the murabahah contract, a cost-plus sale agreement practiced by Islamic financial institutions. Although conceptually simple, the implementation of murabahah in banking frequently encounters legal and practical challenges that may reduce the effectiveness of customer protection. This research analyzes the legal protection mechanisms embedded in murabahah financing as regulated in Islamic law, the Sharia Banking Act, and DSN-MUI Fatwas. Using a normative juridical approach supported by statutory analysis and conceptual interpretation, the study examines how murabahah regulates asymmetric contractual relations in which banks possess superior information, technical capacity, and bargaining power compared to customers. The findings indicate that, in practice, several aspects of murabahah—such as transparency of cost and margin, ownership transfer, risk allocation, and default handling—do not always align with sharia principles and consumer protection standards. Strengthening regulatory enforcement, improving contract literacy, and ensuring compliance with sharia governance are essential to optimize legal protection for customers in murabahah transactions. This study contributes to the discourse on sharia-compliant financing by offering a comprehensive evaluation of existing legal frameworks and their practical implications.      

Page 8 of 8 | Total Record : 77

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 2 (2024) Vol. 3 No. 1 (2024) Vol. 2 No. 2 (2023) Vol. 2 No. 1 (2023) Vol 2 No 1 (2023): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2022) Vol 1 No 2 (2022): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2022)