cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrar Aspia Manurung
Contact Email
asraraspia@umsu.ac.id
Phone
+6281361147192
Journal Mail Official
jurnalilmiahmahasiswa@gmail.com
Editorial Address
http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/pages/view/ed
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : 28086708     EISSN : 28086708     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM ) adalah jurnal Open Access yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) .Pada Fakultas Hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) adalah jurnal yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya ilmiah mahasiswa selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini fokus kepada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Jurnal ini terbit pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli,September, November. Citasi Analisis: Google Scholar
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 239 Documents
 12   13   14   15   16 
Kajian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019) Agus Iptian Dasopang
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.321 KB)

Abstract

Keberadaan DKPP diharapkan dapat mencegah semaksimal mungkin praktik penyelenggaraan pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu yang bebas dan adil adalah tanggung jawab kita semua, khususnya penyelenggara pemilu, oleh karena itu dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, DKPP tidak segan-segan untuk mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu yang jika dalam pemilihan umum proses, terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, untuk mengetahui pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu, dan untuk mengetahui kepastian hukum pelaksanaan pemilu. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah menerima pengaduan yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih. . Dengan demikian, DKPP berwenang memanggil pelapor/pesaing, saksi, dan/atau pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan, termasuk meminta dokumen dan bukti lain terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 2) Dalam menjalankan putusannya, DKPP dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. 3) Kepastian hukum atas putusan Majelis Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada awalnya bersifat final dan mengikat, namun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, final artinya tidak ada upaya hukum lain atau upaya hukum lanjutan setelah berlakunya DKPP keputusan sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum.Kata kunci: Kepastian hukum, dkpp, pemberhentian anggota penyelenggara pemilu. 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional Rizki Pratiwi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.524 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian warga negaranya bekerja sebagai pekerja perikanan. Namun pekerja dibidang  perikanan kerap kali mengalami pelanggaran hak salah satunya diskriminasi yang dialami saat bekerja, hal ini karena pengawasan yang tidak secara langsung dilakukan oleh pemerintah dan regulasi yang tidak memadai terhadap pekerja perikanan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hak-hak pekerja perikanan, untuk mengetahui kasus-kasus pelanggaran hak pekerja perikanan dan relevansi perlindungan hukum hak-hak pekerja perikanan menurut hukum internasional dengan undang-undang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis normatif yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan bersumberkan data pada hukum dan perarturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder. Perlindungan terhadap pekerja perikanan saat ini mengacu pada salah satu konvensi yaitu Maritime Labour Convention (MLC) 2006, namun sebagaimana disebutkan konvensi ini justru tidak ditujukan terhadap pekerja dibidang perikanan, untuk itu dibutuhkan ratifikasi terhadap salah satu konvensi yaitu International Labour Organization Nomor 188 Tahun 2007 tentang Work In Fishing agar pekerja perikanan mempunyai standar-standar bekerja dikapal yang sesuai dengan hukum internasional.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Tanpa Dokumen dan Visa Yang Sah Ega Pratiwi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.995 KB)

Abstract

 Negara Indonesia yang memiliki wilayah dari sabang sampaj merauke merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, dari kekayaan tersebut Indonesia memiliki potensi eksplorasi alam yang dapat mengundang wisatawan mancanegara untuk berkunjung baik sebagai orang asing atau sebagai yang berkerja di Indonesia. Sehingga dalam hal tersebut dapat menimbulkan faktor untuk terjadinya pelanggaran hukum terkait tentang pidana keimigrasian di Indonesia maka timbulah undang-undang yang mengatur tentang warga negara asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini merupakan penelitian normative. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data kewahyuan, sumber data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut yang didapatkan melalui alat pengumpul data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa orang asing yang ingin berkunjung ke Negara Indonesia harus melewati prosedur aturan hukum yang berlaku. Dan setiap orang asing yang ingin keluar masuk wilayah Indonesia wajib memperoleh izin berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sehingga tetap berada dalam pengawasan. Akibat hukum yang terjadi apabila warga Negara asing tidak menjalankan prosedur sesuai yang telah ditentukan oleh Negara Indonesia maka, orang asing tersebut akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrative.Kata Kunci: Penegakan hukum, keimigrasian, warga negara asing. 
Peraturan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Yang Masuk Ke Suatu Negara Menurut Hukum Internasional (Analisis Produk Kosmetik Impor Korea Selatan) Kawila, Anastasya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.221 KB)

Abstract

Kebijakan sertifikasi halal diterapkan dengan maksud agar produk-produk yang masuk dan beredar di negara tersebut adalah produk yang telah teruji kehalalannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang Industri halal secara global, dampak pemberlakuan sertifikasi halal bagi korea selatan dan indonesia, serta bagaimana kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk asing menurut hukum internasional. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum internasional yang sudah ada dan menelaah dan mengkaji litelatur seperti buku, kamus, kamus hukum, ensiklopedia, serta jurnal dan artikel hukum yang berkesinambungan dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pasar halal juga telah berkembang pesat, sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang tidak asing lagi dalam perdagangan internasional. Pengaturan hukum tentang penerapan sertifikasi halal terhadap produk asing di suatu negara tidak perlu dianggap memberikan hambatan atau dampak yang negatif bagi kegiatan ekspor dan impor, dan sama sekali tidak melanggar hukum Internasional. Sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI seharusnya dapat dijadikan acuan dalam persaingan masuknya produk-produk ekspor tersebut ke Indonesia. Korea Selatan harus lebih giat lagi untuk menggunakan bahan-bahan halal untuk produk-produk yang akan mereka pasarkan. MUI juga harus lebih teliti lagi memilah produk- produk lokal yang tidak jelas kehalalannya.
Kajian Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mk Nomor 33/Puu-Xiii/2015) Iqbal Novryansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.914 KB)

Abstract

Dinasti Politik adalah istilah yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan siklus kekuasaan yang hanya melanjutkan kekuasaan sebelumnya Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan  distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokrasi dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 antara lain menyatakan bahwa pertama, Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-undang Pilkada mengenai persyaratan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam penghapusan pasal 7 huruf r UU No.8 Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum di konsekan sebagai apa saja yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Berdasarkan hasil pemelitian, bahwa di hapusannya Pasal 7 huruf r pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengakibatkan banyaknya pilkada di tinggkat daerah yang calonnya merupakan anggota keluarga penguasa dan menutup kesempatan bagi siapapun yang merupakan kader handal dan berkualitas untuk menjadi pimpinan didaerah. Jika tidak diminimalisir dengan adanya norma seperti yang ada di pasal 7 huruf r  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2015 ini,  maka sirkulasi kekuasaan hanya akan berputar  di lingkungan keluarga para pejabat itu saja dan sangat potensial nantinya terjadi penyalahgunaan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara.Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015.Kata Kunci: Larangan, Politik Dinasti, Pemilihan Kepala Daerah
Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra Nasution, Nurhalimah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.328 KB)

Abstract

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra
Analisis Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Chika Irmala Deria
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 4 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.741 KB)

Abstract

Pilkada Serentak Tahun 2020 banyak menuai problematika bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang melanda sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya menjadi menurun. Wabah pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan masyarakat dan memberikan dampak terhadap agenda demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam melakukan penelitian, supaya mengetahui bagaimana pengaturan hak pilih terhadap pilkada di Indonesia dan bagaimana hak pilih masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagai pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Berlandaskan dari hasil penelitian, pengaturan hak pilih masyarakat terhadap pilkada terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pilkada pada saat pandemi merupakan ancaman serius pada ketertarikan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, pada saat Pilkada Serentak, pada umumnya tingkat partisipasi masyarakat tidak mendekati target nasional dan mengarah pada penurunan. Pilkada Serentak Tahun 2020 mengantisipasi bahwa pelaksanaannya tidak dilakukan dalam keadaan yang normal, sehingga harus mempersiapkan pelaksanaan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dengan adanya Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.6 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 itu artinya pemerintah menyokong pelaksanaan Pilkada langsung secara lazim, sehingga dapat diapresiasi bahwa pemerintah berusaha merealisasikan hak konstitusional warga negara dengan penyelenggaraan pilkada. Tetapi, hal yang bisa digaris bawahi adalah terwujudnya hak-hak berupa hak memilih, hak hidup, dan hak memperoleh kesehatan ialah hak asasi manusia (HAM). Untuk mencapai itu semua pemerintah harus menetapkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan UU Covid-19 atau secara tegas pada pelaksanaan Pilkada Serentak.Kata Kunci: Hak pilih, Pilkada serentak tahun 2020, Pandemi covid-19
Kajian Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa (Studi Di Ptpn Iv Unit Kebun Bah Jambi) Amelia Az Zahra
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.565 KB)

Abstract

ABSTRAK       Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) merujuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (suistainable development), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi yang akan datang secara terus menerus. Tanggung Jawab Sosial (CSR) secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (shareholder) dan pemangku kepentingan (stakeholder). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang telah dilaksanakan yaitu memberikan bantuan bea siswa kepada siswa/siswi berprestasi dan tidak mampu tingkat SD yang bersekolah/berdomisili di sekitar Unit Kebun Bah Jambi, pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi keluarga kurang mampu tingkat SD, SMP, SMU atau sederajat, kemudian memberikan bantuan dana perbaikan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Nagori Bah Joga, memberikan bantuan dana perbaikan pondok pesantren Almumtaz yang berada di Nagori Dolok Hataran berbatasan dengan Afdeling V Unit Kebun Bah jambi, kemudian pembuatan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Manfaat yang diperoleh untuk perusahaan yaitu memberikan dampak positif bagi perusahaan, memiliki citra yang baik dimata masyarakat, meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, terlebih terhadap MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) untuk Wilayah Jawa Maraja, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Salak Sidempuan Murtadha Mutahhari Alghifari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.306 KB)

Abstract

Berkaitan idengan ikekayaan ialam iIndonesia, iSalak iSidimpuan imerupakan ikomoditas iunggulan asal Tapanuli iSelatan. iSalak iSidimpuan imemiliki ipotensi iuntuk imendapatkan iperlindungan ihukum melalui pendaftaran ikarena imemiliki ikekhasan iyang iberbeda idengan ijenis isalak ilain. iMaka iperlu tinjauan ilebih lanjut imengenai ipentingnya iupaya iperlindungan ihukum iindikasi igeografis iterhadap salak isidimpuan sebagai ikekayaan ialam iTapanuli iSelatan, idan itinjauan ilebih ilanjut imengenai upaya ipemerintah idaerah dalam imelindungi isalaksidimpuan isebagai ikomoditas iunggulan iyang berpotensi iindikasi igeografis. Tujuan dalam imelaksanakan ipenelitian iini iadalah iUntuk imengetahui faktor-faktor iyang imempengaruhi ihasil pertanian isalak isidempuan isebagai ihukum iindikasi geografis. iUntuk imengetahui iprosedur ipendaftaran hukum iindikasi igeografis iterhadap ihasil pertanian isalak isidempuan idi iKota iPadang iSidempuan. Kabupaten iTapanuli iSelatan. iUntuk mengetahui ihambatan idan iupaya iterhadap ipendaftaran ihukum indikasi geografis iterhadap ihasil pertanian isalak isidempuan idi iKota iPadang iSidempuan iKabupaten iTapanuli Selatan. Jenis-jenis produk ipertanian iyang iberpotensi iuntuk ididaftarkan isebagai iindikasi igeografis idi Kabupaten Tapanuli iSelatan imenurut iUndang-undang iNo. i20 iTahun i2016 itentang iMerek idan iIndikasi Geografis ididasarkan iterhadap ikriteria iadanya isumber idaya ialam, isumber idaya imanusia iatau kombinasi keduanya iyang imemberikan ireputasi, ikualitas idan ikarakteristik itertentu ipada iproduk barang iyang dihasilkan. iBarang iyang idihasilkan iharus imempunyai iciri idan ikualitas itertentu iyang tidak isama idengan barang iyang isama iyang idihasilkan ididaerah ilain. iPeran iPemerintah iDaerah dalam imendaftarkan iproduk pertanian iyang iberpotensi isebagai iindikasi igeografis idi iKabupaten Tapanuli iSelatan imasih ibelum iterfokus dan ikurang iserius. iHal iini iterlihat idari iadanya ikewajiban Pemerintah iDaerah isebagaimana idiatur idalam ketentuan iPasal i70 iUndang-undang iNo i20 iTahun 2016 itentang iMerek idan iIndikasi iGeografis iPemerintah Daerah iKabupaten iTapanuli iSelatan hanya imelakukan isosialisasi idan ipemahaman iatas ipelindungan Indikasi iGeografis iserta  pemetaan idan iinventarisasi ipotensi iproduk iIndikasi iGeografis isaja iitupun ibelum maksimal ikarena pemerintah idalam ihal iini iDinas iPertanian iKabupaten iTapanuli iSelatan. iHambatan iyang dihadapi dalam ipendaftaran iproduk ipertanian iyang iberpotensi isebagai iindikasi igeografis idi iKabupaten Tapanuli iSelatan iadalah: iDari ipihak ipemerintah idaerah, ipihak imasyarakat, iDari iperaturan perundang-undangan.
Hilangnya Responsibilitas Pidana Oleh Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis (Studi Putusan no. 3453/pid. Sus/2017/pn.mdn) Dody Azhandi Harahap
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.757 KB)

Abstract

Sering terjadi dalam praktek, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia dalam UUJF dalam Pasal 36 UUJF yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan tanpa perjanjian tertulis terlebih dahuludari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban Oleh Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian dalam Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn yaitu dikenakan Pasal 23 dan 36 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Serta Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn yaitu melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (onslag  van alles rechtsvervolging), karena menurut majelis Hakim perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa belum tepat, karena perlu diketahui pelanggaran hukum terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia tidak hanya membawa akibat hukum baik yang bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana yang jelas sudah diatur dalam Pasal 36 UUJF. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana,  jaminan fidusia, perjanjian  tertulis

Page 14 of 24 | Total Record : 239

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025) Vol 4, No 3 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2024) Vol 3, No 6 (2023) Vol 3, No 5 (2023) Vol 3, No 4 (2023) Vol 3, No 3 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 6 (2022) Vol 2, No 5 (2022) Vol 2, No 4 (2022) Vol 2, No 3 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 4 (2021) Vol 1, No 3 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) More Issue