cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurul Azizah
Contact Email
socio.historica@uinjkt.ac.id
Phone
+6282343993508
Journal Mail Official
socio.historica@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Tarumanegara, Pisangan, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Socio Historica: Journal of Islamic Social History
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 29622239     EISSN : 29622255     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
FOCUS Socio Historica: Journal of Social History is to provide readers with a better understanding of Islamic Social History through the publication of articles and book reviews SCOPE Socio Historica: Journal of Social History specializes in disseminating the results of studies on the socio-cultural history of Islam from various places and times. More attention is paid to writing the history of religious practices, expressions, and experiences of both individuals and Muslim communities in their daily lives.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Sejarah
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
PENGARUH KOLONIALISME: KEBIASAAN MANDI MENGGUNAKAN SABUN MASYARAKAT HINDIA BELANDA Maemunah, Maemunah; Halizah, Adinda Nur; Azizah, Sartika Yulandari
Socio Historica: Journal of Islamic Social History Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2, No. 2, Desember 2023
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sh.v2i2.39916

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pengaruh kolonialisme terhadap kebiasaan mandi menggunakan sabun masyarakat Hindia Belanda. Pada masa kolonial, gagasan superioritas Eropa yang dibawa oleh Inggris dan Belanda mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk mandi. Mandi menggunakan air saja menjadi budaya masyarakat Hindia Belanda. Kebiasaan mandi masyarakat Eropa yang awalnya dianggap tidak perlu dan bahkan berbahaya bagi kesehatan, mulai diperkenalkan di Hindia Belanda melalui interaksi dengan para kolonial. Orang Eropa dan blasteran yang tinggal di Hindia Belanda biasanya mandi di ruang tertutup dengan menggunakan sabun, sementara masyarakat pribumi mandi di sungai terbuka tanpa sabun. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan menggunakan sabun mulai menyebar dikalangan masyarakat Hindia Belanda, terutama setelah didirikannya pabrik sabun unilever pada tahun 1930. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana pengaruh kolonialisme terhadap praktik keseharian masayarakat Hindia Belanda.
Kontribusi Gerakan Serikat Perkoempoelan Kaoem Verpleger Indonesia (PKVI) dalam Memperjuangkan Hak Para Perawat Pribumi 1933-1936 Albaradi, Rifaldi
Socio Historica: Journal of Islamic Social History Vol. 3 No. 2 (2024): Vol. 3, No. 2, Desember 2024
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sh.v3i2.35904

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Nasionalisme pada PKVI (Perkoemnpoelan Kaoem Verpleger, Verpleegsters dan Vroedvrouwen Indonesia) dalam upaya memperjuangkan hak para perawat pribumi, baik mulai dari upah maupun sampai keadilan sebagai tenaga kesehatan. PKVI merupakan transformasi dari PKVB (Perkoempoelan Kaoem Verpleger, Verpleegsters dan Vroedvrouwen Boemipoetra) di tahun 1933. Sejak tahun itu hingga 1936, PKVI bergerak di bidang sosial untuk menuntut hak perawat, meningkatkan kesadaran profesi perawat, serta perlawanan terhadap kebijakan kesehatan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada perjuangan PKVI pada periode antara tahun 1931 hingga 1936. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan pendekatan sosiologi yang memfokuskan pada aksi sosial sebuah organisasi atau collective action. Berdasarkan data yang ditemukan penelitian ini menunjukan adanya perjuangan nasionalisme pada organisasi PKVI yang dilakukan secara massal dan terstruktur atau aksi kolektif yang mencakup bidang sosial, politik, dan ekonomi. Tujuan aksi tersebut, semata untuk melawan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku tidak adil kepada perawat asal pribumi. PKVI menjadi media bagi perawat pribumi untuk memperjuangkan hak-hak mereka, mempromosikan identitas nasional, serta berkontribusi pada gerakan kemerdekaan.
Transisi Pemuda Pancasila: Dari Gerakan Politik Ke Gerakan Sosial Di Jakarta (1990-2015) Fadillah, Nur Huda
Socio Historica: Journal of Islamic Social History Vol. 3 No. 2 (2024): Vol. 3, No. 2, Desember 2024
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sh.v3i2.38030

Abstract

Indonesia masih sangat baru mengalami kemerdekaan pada saat itu dan masih mudah terpengaruh oleh budaya orang asing, sehingga situasi setiap daerah di Indonesia seringkali tidak stabil. Proses transisi ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti perubahan politik yang berdampak pada orientasi organisasi, pergeseran ideologi dan misi, dan meningkatnya tuntutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial. Hal ini berdampak pada ideologi Pancasila di Indonesia, yang terus dipertanyakan dan diuji dalam masa-masa yang sulit. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana transisi Pemuda Pancasila terjadi dari Gerakan politik menjadi Gerakan sosial di Jakarta pada tahun 1990-2015. Terdapat beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari sumber primer hingga sekunder. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian Sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau Teknik yang sistematik sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu Sejarah. Metode penelitian sejarah atau metode sejarah digunakan pada skripsi ini untuk menganalisis peristiwa masa lalu untuk melihat hasil dari prinsip umum tentang pola, proses, dan 15 perubahan sosial. Adapun narasumber yang dipilih oleh peneliti yaitu terdiri dari enam orang mulai dari anggota Pemuda Pancasila sampai warga kelurahan Pondok Labu dan kelurahan Cawang. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti transformasi Pemuda Pancasila dari gerakan politik ke gerakan sosial. Temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang perubahan tujuan, dan partisipasi Pemuda Pancasila dalam konteks perubahan menuju gerakan sosial. Meskipun terdapat keterbatasan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif untuk pemahaman adaptasi gerakan sosial dalam menghadapi dinamika sosial-politik Pemuda Pancasila di Jakarta.
Dinamika Keislaman di Korea Selatan : Studi Kasus Komunitas Muslim Indonesia (KMI) 2007-2020 Rachmah, Adinda Nur; Jahroni, Jajang
Socio Historica: Journal of Islamic Social History Vol. 3 No. 2 (2024): Vol. 3, No. 2, Desember 2024
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sh.v3i2.38050

Abstract

Penelitian ini membahas tentang dinamika Komunitas Muslim Indonesia (KMI) di Korea Selatan, dimulai pada awal berdirinya di tahun 2007 hingga perjuangannya pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020. KMI merupakan organisasi WNI muslim terbesar di Korea Selatan yang berfungsi untuk menaungi seluruh WNI muslim dan mewadahi beberapa Masjid dan Mushola serta organisasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dinamika perkembangan Komunitas Muslim Indonesia (KMI) yang didirikan pada tahun 2007 oleh WNI muslim asal Indonesia. Untuk mempertajam analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan teori modal sosial oleh Robert Putnam. KMI berdiri pada 17 Februari 2007 atas usulan para pekerja migran Indonesia yang semakin banyak di Korea Selatan, guna mencukupi kebutuhan rohaniyah mereka. KMI saat ini menaungi sekitar 56 Masjid dan Mushola dan berperan sebagai jembatan penghubung antara KMF (Korea Muslim Federation) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, dengan para WNI muslim di Korea Selatan. Secara organisasi, KMI masih berperan hingga saat ini dan terus berupaya untuk menguatkan keimanan dan persaudaraan para muslim Indonesia yang hidup sebagai minoritas di Korea Selatan.
Urgensi Pendirian Bank Muamalat Indonesia Tahun 1991 Thoriq, Yogie Rizkia
Socio Historica: Journal of Islamic Social History Vol. 3 No. 1 (2024): Vol. 3, No. 1, Juni 2024
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sh.v3i1.38331

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah dan urgensi pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai salah satu refleksi bangkitnya keuangan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah melalui pendekatan ilmu sosial yang menggunakan teori akomodasi sosial. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses pendirian Bank Muamalat Indonesia melibatkan banyak pihak seperti Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta para pengusaha Muslim. Terdapat hambatan dalam mewujudkan ide pendirian perbankan syariah pertama di Indonesia, seperti perbedaan pandangan politik, mencari modal awal, sampai landasan hukum yang belum tersedia. Pada akhirnya hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dengan menyesuaikan pandangan politik, kemudian mencari para investor, dan menerbitkan berbagai kebijakan moneter yang mendukung pendirian bank syariah di Indonesia, sehingga pada 1991 berdirilah perbankan syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pendirian Bank Muamalat Indonesia memiliki urgensi yang sangat penting dan berpengaruh dalam mengembangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia secara syariah.
Dampak Tragedi Mina Tahun 1990 Terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Haji Indonesia Assodiq, Imam; Madjied, M. Dien
Socio Historica: Journal of Islamic Social History Vol. 3 No. 1 (2024): Vol. 3, No. 1, Juni 2024
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sh.v3i1.38340

Abstract

                                                                                   ABSTRACTThis research aims to describe the impact of the 1990 Mina tragedy on Indonesia's Hajj organizing policy in the following Hajj season. The author uses the historical method with a cultural and structural approach, which is a method of approaching problems through the perspective of culture and the structures attached to it. The results of this study show that there was an impact arising from the 1990 Mina tragedy. These impacts are the birth of Siskohat as an administrative system that is faster than the manual data collection system in 1990, the birth of Law No. 17 of 1999 concerning the Implementation of Hajj which was proposed by the PBNU after the 1990 Mina tragedy, the birth of the construction of Hajj Hospitals in four embarkations; Jakarta, Medan, Surabaya, and Ujung Pandang initiated by President Soeharto with financial support from the people of Indonesia and the Government of Saudi Arabia, and the improvement of pilgrims' facilities in Mina, including the construction of a new tunnel and improvement of pilgrims' camp facilities in Mina. The conclusion of this research shows that there is an impact of the 1990 Mina tragedy on Indonesia's Hajj organizing policy in the following Hajj season. This impact can be seen from the improvement of the administrative system, legislation, health facilities in Indonesia and public facilities in Mina.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak tragedi Mina tahun 1990 terhadap kebijakan penyelenggaraan haji Indonesia pada musim haji berikutnya. Penulis menggunakan metode historis dengan pendekatan kultural dan struktural, yaitu sebuah metode mendekati permasalahan melalui perspektif kebudayaan serta struktur yang melekat padanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dampak yang muncul dari tragedi Mina tahun 1990. Dampak tersebut ialah lahirnya Siskohat sebagai sistem administrasi yang lebih cepat dibanding sistem pendataan manual tahun 1990, lahirnya Undang-undang No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjadi usulan PBNU pasca tragedi Mina tahun 1990, lahirnya pembangunan RS Haji di empat embarkasi, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Ujung Pandang yang diinisiasi oleh Presiden Soeharto dengan dukungan dana dari rakyat dan Arab Saudi, serta perbaikan fasilitas jemaah haji di Mina, termasuk pembangunan terowongan baru serta perbaikan fasilitas perkemahan jemaah haji di Mina. Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dampak tragedi Mina tahun 1990 terhadap kebijakan penyelenggaraan haji Indonesia pada musim haji setelahnya. Dampak ini terlihat dari perbaikan sistem administrasi, perundang-undangan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang ada di Mina.
Argumen Keagamaan dalam Perdebatan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko (Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004) Apriyanita, Triana Triana
Socio Historica: Journal of Islamic Social History Vol. 3 No. 1 (2024): Vol. 3, No. 1, Juni 2024
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sh.v3i1.38393

Abstract

Hukum Keluarga merupakan salah satu aspek hukum Islam yang sangat sensitif bagi kaum muslim hampir diseluruh belahan dunia. Selain karena dianggap sebagai jantung keberadaan hukum Islam, hukum keluarga merupakan suatu aspek hukum Islam yang paling banyak digunakan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang ini. Kedudukan hukum keluarga menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, hukum keluarga dianggap sebagai inti syari’ah. Hal ini sangat berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis tidak hanya pendekatan Undang-Undang dan konseptual namun juga menggunakan pendekatan sejarah. Bagaimana pelaksanaannya di negara Maroko yang termasuk negara secara konstitusional Islam, namun sistem hukum modern baik secara format maupun substansinya penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hukum keluarga Islam modern dalam sistem perundang-undangan nasional maroko dapat disimpulkan mampu menjawab tuntutan masyarakat baik internal maupun internasional. Kesimpulan tersebut didasarkan pada berbagai kenyataan positif antara lain kebijakan raja dan rumusan hukum keluarga yang berlaku saat ini sesuai dengan nilai-nilai universalitas HAM, dengan tanpa harus meninggalkan hukum Islam.  
Kemunculan Gerakan Sosial di Surakarta 1912-1924 Sebagai Akibat Kebijakan Restrukturisasi Agraria Aura, Fanisa -; Pandan Alas, Ajar Enggar Waskito
Socio Historica: Journal of Islamic Social History Vol. 3 No. 1 (2024): Vol. 3, No. 1, Juni 2024
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sh.v3i1.38625

Abstract

Penelitian ini membahas kemunculan dampak sosial setelah penerapan kebijakan pemerintah kolonial tentang restrukturisasi agraria dan berakhirnya sistem pembagian tanah lungguh yang dibagikan oleh raja untuk punggawa istana di Surakarta 1912-1924. Penelitian ini merupakan penelitian historis, dengan pendekatan sosiologi dan teori perubahan sosio-ekonomi. Dampak yang terjadi akibat diterapkannya reorganisasi agraria, khususnya wilayah Surakarta, bersamaan dengan adanya pergeseran sistem kebijakan tanah dan diterapkannya sistem persewaan tanah. Sebagai akibatnya, masyarakat tidak mempunyai pendapatan ekonomi yang pasti dan berkurangnya hak kepemilikan tanah. Tanah yang diambil alih oleh pemerintah kolonial dan disewakan kepada pengusaha swasta menyebabkan tidak berfungsinya kebijakan tradisional yang dilakukan oleh Kasunanan dan Mangkunegaran. Banyak sekali pabrik perkebunan yang didirikan oleh pengusaha swasta dengan menggunakan buruh dari kalangan masyarakat pribumi. Walaupun penarikan pajak tanah yang sebelumnya dilakukan oleh bekel (petani pemungut pajak, pengawas keamanan desa, penyedia tanah dan tenaga kerja) hilang akibat diterapkannya restrukturisasi tanah, namun masyarakat merespon sangat keras akibat kebijakan ini. Restrukturisasi ini mengubah pola kepemilikan tanah yang telah merugikan Kasunanan, karena semua tanah di Surakarta kembali kepada kepemilikan komunal atau desa masing-masing. Sebagai dampak yang memuncak adalah munculnya ekspresi yang dilakukan masyarakat atas kerugian dan keresahan yang timbul dari penerapan sistem pengelolaan tanah baru. Ekspresi tersebut dalam bentuk pemberontakan, begal, maling atau kecu sebagai protes yang dilakukan atas berbagai kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Krisis Beras di Pulau Jawa Tahun 1918-1921 Zuhad, Ahmad Ibrahim
Socio Historica: Journal of Islamic Social History Vol. 3 No. 1 (2024): Vol. 3, No. 1, Juni 2024
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sh.v3i1.38725

Abstract

Penelitian ini membahas krisis beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana distribusi beras di masyarakat, dampak yang dirasakan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda saat krisis beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, pendekatan ekonomi dan teori ekonomi kerakyatan oleh Hatta. Krisis beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921 terjadi karena beberapa faktor diantaranya akibat Perang Dunia ke-1, hambatan dalam jalur Ekspor-Impor, serta kondisi alam yang membuat pengelolaan beras terganggu.  Hal  ini  menyebabkan  kenaikan  harga  beras  dan ketidakseimbangan distribusi yang berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Jawa diantaranya kriminalitas seperti pencurian dan praktek penyelundupan serta kemiskinan yang merambah di masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menangani krisis beras, diantaranya adalah pembatasan stok beras, larangan ekspor beras, impor beras, pangan alternatif untuk masyarakat, dan penetapan harga beras. Kebijakan-kebijakan ini nyatanya merugikan masyarakat karena kebijakan yang dibuat hanya untuk kesejahteraan pemerintah saja.
Penetapan Awal Puasa dan 1 Syawal DI Kalangan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Pasca Reformasi Indonesia 1998-2023 Zaini, Shofwat; Jahroni, Jajang; Hasyim, Abdul Wahid; Nurhasan, H
Socio Historica: Journal of Islamic Social History Vol. 3 No. 1 (2024): Vol. 3, No. 1, Juni 2024
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sh.v3i1.38815

Abstract

Penelitian ini membahas perbedaan penetapan awal bulan Hijriyah antara Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dengan Pemerintah yang dalam metode penetapannya sama-sama menggunakan rukyat sebagai dasar penetapan awal bulan. Penelitian ini menggunakan metode historis. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan sumber primer berupa, wawancara dengan tokoh Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah, surat kabar elektronik yang sezaman, dan juga berita acara rukyat hilal. Dari penelitian ini ditemukan terjadi beberapa kali perbedaan hasil penetapan awal bulan Hijriyah antara Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dengan Pemerintah. Perbedaan penetapan awal bulan Hijriah antara Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah dan pemerintah disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan posisi hilal. Perbedaan disebabkan karena Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah menggunakan beberapa metode perhitungan, dan apabila salah satu metode menunjukkan ketinggian hilal minimal 2°, maka rukyat dapat dilakukan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga mensyaratkan ketinggian hilal minimal 2°, tetapi hanya menggunakan metode hisab kontemporer dalam perhitungannya. Walaupun sering terjadi perbedaan akan tetapi hasil rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah tetap digunakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu dalam menjaga supaya kegiatan rukyat hilal ini tetap terjaga dan juga sebagai dakwah Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah membuat program pelatihan baik untuk masyarakat umum ataupun para santri, dan juga rutin melaksanakan rukyat setiap awal bulan Hijriyah tidak terpaku hanya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah saja.

Page 5 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Vol. 4, No. 1, Juni 2025 Vol 4, No 1 (2025): Juni 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Vol. 3, No. 2, Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Vol. 3, No. 1, Juni 2024 Vol 3, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 3, No 1 (2024): Juni 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2, No. 2, Desember 2023 Vol 2, No 1 (2023): Vol. 2, No. 1, Juni 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2, No. 1, Juni 2023 Vol 2, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 1, No 2 (2022): Vol. 1, No. 2, Desember 2022 Vol 1, No 1 (2022): Vol. 1, No. 1, Juni 2022 More Issue