cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 486 Documents
 15   16   17   18   19 
Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Akta Kematian yang Ditolak oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 226/Pdt.P/2023/PN TJK) Ramadan, Yudistira Pratama; Rusli, Tami
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1548

Abstract

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Ditolaknya Penetapan Akta Kematian Oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 226/Pdt.P/2023/PN TJK) dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Terhadap Penetapan Akta Kematian Yang Ditolak Oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 226/Pdt.P/2023/PN TJK). Metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini memakai metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab ditolaknya permohonan Terhadap Penetapan Akta Kematian pada putusan ini yaitu karena tidak dipenuhi bukti surat ataupun saksi-saksi yang mendukung, dalam persidangan baik itu bukti surat atau saksi tidak mendukung dalil-dalil permohonan atau dalam kata lain ia tidak dapat membuktikan maka hakim akan menolak permohonan tersebut. Dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Terhadap Penetapan Akta Kematian Yang Ditolak Oleh Kantor Catatan Sipil pada putusan ini yaitu Mengingat dan Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan.
Dampak Konflik Sengketa Laut Cina Selatan Terhadap Keamanan Negara Berdasarkan Hukum Internasional Syailendra Putra, Moody Rizqy; Christian, Rainer; Chandra, Juan Benedict; Kenneth, Nathanael
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2757

Abstract

Pada tahun 1947 negara Cina melakukan klaim sepihak atas Laut Cina Selatan. Akibat dari klaim sepihak ini, negara ASEAN melakukan tuntutan atas wilayahnya di Laut Cina Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada bagaimana sesuatu diatur secara das Sollen pada Undang Undang. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian menggambarkan suatu keadaan faktual yang didapat dari hasil pengumpulan dan analisa data. Konflik di Laut Cina Selatan menimbulkan ancaman serius baik terhadap stabilitas regional dan global, dengan potensi eskalasi konflik menjadi konflik bersenjata yang dapat merugikan perekonomian global dan lingkungan laut. Penentuan batas suatu negara melibatkan berbagai prinsip seperti perjanjian diplomatik, hukum internasional, faktor geografis, sejarah, dan adat istiadat masyarakat terkait. Namun saat ini pedoman landasan pokok dalam penentuan batas laut suatu negara diatur dengan jelas dan lengkap di UNCLOS 1982. Upaya dalam penyelesaian sengketa perbatasan memerlukan langkah-langkah seperti perundingan bilateral, mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional. Upaya untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan damai perlu terus didorong, dengan mempertimbangkan mekanisme arbitrase internasional sebagai langkah penting dalam penyelesaian konflik yang kompleks. Menurut pendapat penulis, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dapat dilakukan dengan cara arbitrase dimana dapat konflik yang berlangsung dapat ditengahi dan diserahkan kepada lembaga-lembaga arbitrase internasional.
Indahnya Keberagaman dan Pentingnya Toleransi Dalam Masyarakat Multikultural di Masjid Agung Banten Lama Lestari, Ria Yuni; Inayah, Rina; Rahmanita, Mayang Arum; Ningsih, Dewi Widya; Hartati, Windi; Andreansyah, Adam; Mubarak, Altharik; Amaya, Solu Nur; Steviana, Shiva; Cahya, Albin Dwi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1950

Abstract

Multikulturalisme merupakan suatu pengertian atau kondisi suatu masyarakat yang terdiri dari banyak kebudayaan. Pengetahuan dimulai dari sikap budaya yang ditemui dalam  situasi apa pun yang melibatkan sekelompok orang dari latar belakang budaya berbeda dan dibangun melalui keterampilan yang mendukung proses komunikasi efektif dengan setiap orang. Masyarakat multikultural merupakan suatu kesatuan sosial dimana kelompok suku, budaya, dan agama yang berbeda hidup berdampingan dalam satu kesatuan. Keberagaman ini menciptakan lingkungan yang penuh perbedaan dan menimbulkan dinamika sosial yang unik. Dalam masyarakat multikultural, interaksi antarbudaya merupakan kunci  pembentukan identitas kolektif. Pertukaran nilai, norma, dan tradisi antar kelompok memperkaya pengalaman hidup komunal. Namun menjaga keharmonisan memiliki tantangan tersendiri, sehingga penting untuk menghormati perbedaan. Pendidikan berperan penting dalam membangun pemahaman dan toleransi dalam masyarakat multikultural. Sekolah adalah tempat di mana keberagaman dirasakan, nilai-nilai budaya dihormati dan sikap inklusif dipromosikan. Dengan demikian, terciptalah masyarakat multikultural sebagai lingkungan yang menerima dan menghormati individualitas setiap orang. Keberhasilan masyarakat multikultural juga didukung oleh langkah-langkah yang mendukung integrasi dan partisipasi semua kelompok di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan masalah sosial. Dengan memberikan ruang bagi partisipasi yang setara, masyarakat multikultural dapat membangun ikatan solidaritas yang kuat, menghadapi perubahan dengan bijak dan menciptakan hidup berdampingan secara harmonis. Multikulturalisme di Indonesia tumbuh dan berkembang dari nasionalisme. Multikulturalisme Indonesia mengakui keberagaman budaya suku bangsa di Indonesia dan bahkan menjadi dasar keberagaman hidup berdampingan di Indonesia. Keberagaman budaya suku bangsa di Indonesia bukan menjadi pemecah belah melainkan menjadi faktor pemersatu bangsa. Multikulturalisme juga dapat  dipahami sebagai pandangan dunia yang  diwujudkan dalam berbagai cara. Sejarah pendidikan multikultural telah melalui beberapa fase, yang paling menonjol adalah upaya standarisasi studi etnis di semua kurikulum. Multikulturalisme  penting karena mempengaruhi pembicaraan dan perilaku sosial antara individu dan masyarakat, serta  kebijakan pemerintah untuk menjaga keadilan dan persatuan nasional.
Pelanggaran Terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan (Hotel Lombok Plaza) Max, Alessandro Christian; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1642

Abstract

Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah karena beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang. Indonesia sebagai negara hukum memberkan jaminan hidup dan bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif. Demikian pula perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, maupun penindakan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Cita hukum dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, pekerja, dan pengusaha dalam hubungan kerja wajib menjamin aspek keadilan, yang pada gilirannya dapat mewujudkan nilai kemanfaatan bagi kepentingan pelaku ekonomi dan pengguna produksi.
Peran Liputan Media Terhadap World Food Programme Dalam Menangani Krisis Pangan yang Terjadi di Suriah Syailendra Putra, Moody Rizqy; Fadloli, Muhammad; Najla, Tengku Amira; Anastasya, Vannya
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3083

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran World Food Programme (WFP) dalam menangani krisis pangan yang menimpa Suriah pada tahun 2018 – 2020. Setelah terjadinya konflik berkepanjangan, Suriah mengalami krisis pangan yang menguras seluruh pendapatannya, sehingga pada tahun 2019 lebih dari 7 juta warga Suriah mengalami krisis pangan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan intervensi kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Latar belakang penelitian ini adalah memahami krisis pangan yang terjadi di Suriah akibat konflik yang berkepanjangan dan peran vital yang dimainkan oleh organisasi internasional seperti WFP dalam merespons situasi darurat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen, laporan resmi WFP, wawancara dengan para ahli dan praktisi, serta observasi lapangan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana WFP berhasil mengatasi masalah krisis pangan di Suriah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas intervensi WFP, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Data dan informasi dianalisis untuk mengevaluasi dampak dari berbagai kegiatan WFP dalam membantu mengurangi tingkat kelaparan dan memperbaiki ketahanan pangan di Suriah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WFP memainkan peran yang signifikan dalam menanggulangi krisis pangan di Suriah melalui berbagai program bantuan pangan, distribusi makanan darurat, dan dukungan nutrisi. Meskipun demikian, efektivitas intervensi WFP dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi keamanan, aksesibilitas ke daerah-daerah terdampak, dan keterbatasan logistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat banyak tantangan, intervensi WFP berhasil memberikan dampak positif dalam mengurangi kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan di Suriah. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran WFP dalam menanggulangi krisis pangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan program-program yang ada, termasuk peningkatan koordinasi dengan pemerintah lokal dan organisasi kemanusiaan lainnya, serta penguatan kapasitas logistik dan keamanan di lapangan.
Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan sebagai Tempat Usaha (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel) Juventia, Donabella; Lie, Gunardi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3007

Abstract

Wanprestasi adalah situasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau ingkar janji yang terjadi baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Wanprestasi sendiri dapat terjadi dalam perjanjian sewa menyewa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dan juga akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan sebagai tempat usaha berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel yaitu Tergugat melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, dimana Tergugat hanya membayar sebagian uang sewa dan tidak melaksanakan kekurangan pembayaran kepada Penggugat. Lalu, akibat hukum bagi Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi berdasarkan putusan pengadilan tersebut yaitu membayar lunas sisa kewajibannya dalam hal sewa menyewa tanah dan bangunan kepada Penggugat secara langsung, tunai dan sekaligus sebesar Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta membayar biaya perkara sebesar Rp.766.000 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Analisis Pengaruh Kurs dan Suku Bunga Terhadap Investasi di Sumatera Utara Periode 2011-2022 Hutasoit, Dedy Harianto; Sitanggang, Enzelina; Sugara, Wira Hadi; Silaban, Putri Sari Margaret Julianty
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1536

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh yang diberikan oleh Variabel Kurs dan Variabel Suku bunga terhadap Investasi di Sumatera Utara Pada tahun penelitian 2011-2022 dimana hasil dari penelitian Pengaruh dua variabel bebas yaitu Kurs dan Suku Bunga terhadap Investasi di Provinsi Sumatera Utara secara parsial atau individu menghasilkan bahwa Kurs Berpengaruh dengan arah positif terhadap Investasi di Provinsi Sumatera Utara Sedangkan Suku Bunga Berpengaruh dengan arah Negatif terhadap investasi di Provinsi Suamtera Utara Penelitian ini  menggunakan alat analisis Uji T.
Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pakpahan, Jun Triono; Sudarti, Elly; Erwin, Erwin
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2540

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menganalisis perbuatan ujaran kebencian yang berkonten SARA sebagai dasar pertanggungjawaban pidana serta untuk memahami dan menganalisis cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana perbuatan ujaran kebencian yang berkonten SARA untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Riset ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang berkonten SARA Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana telah diatur dalam Pasal 156, 157, 310, dan 311 KUHP, Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Cara Menentukan Kesalahan dan Sanksi Pidana Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang berkonten SARA Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana yaitu pembuktian pada sidang pengadilan dengan meneliti dan mencocokan perbuatan pelaku tindak pidana dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan (Unsur yang bersifat obyektif (Actus Reus) dan unsur yang bersifat subyektif (mens rea), serta mempertimbangkan Alasan pembenar seperti rumusan norma Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, dan alasan pemaaf yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 KUHP Merekomendasikan kepada pembuat peraturan Perundang-undangan: 1) Untuk membuat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian secara khusus, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. 2) Kepada penegak hukum hendaknya penuh kehati- hatian dalam menegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian dan terus menerus melakukan sosialisasi sebagai tindakan preventif kepada masyarakat terkait Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2)) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan Hukum Negara Menghadapi Covid 19 Berdasarkan Hukum Tata Negara Putri, Shalwa Octariani; Alif, Alif; Setiawan, Ferdy; Syahputra, Kevin Diti; Aprialdi, Muhammad
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1897

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk bisa mengetahui perkembangan covid nineteen di Indonesia lalu apakah berdampak pada masyarakat bagaimana masyarakat ataupun pemerintah menghadapi pandemi covid pemimpin ini ditinjau berdasarkan hukum tata negara. Adapun penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif di mana hukum tata negara darurat Indonesia membagi dengan dua terminologi yaitu keadaan pada saat bahaya dan apakah ada kepentingan yang memaksa. Jadi terkait dengan pandemic covid 19 memang dianggap darurat oleh hukum tata negara ini jadi kita bisa melihat apakah langkah-langkah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kemudian terutama presiden jadi bisa kita pelajari bersama bahwa presiden ini memberikan keputusan bahwa covid 19 ini bukan masuk dalam terminologi pertama yaitu bahaya tetapi kompetensi ini masuk dalam kategori kedua yaitu kebahagiaan atau kegentingan yang memaksa. Negara Indonesia sudah berada pada kondisi darurat yang memaksa menurut keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 jadi ketika kegentingan tersebut datang maka diperlukan upaya atau respon yang cepat dari pemerintah masyarakat ataupun presiden kita diharapkan bisa menuai respon yang beragam terkait dengan kegentingan tersebut jadi supaya untuk meminimalisir masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ataupun bangsa pada saat itu maka diperlukan pengambilan keputusan yang bijak dan memang pemerintah harus segera mengambil keputusan atau mempertimbangkan tiga hal yaitu perlindungan hak asasi manusia menerapkan hukum darurat dengan prinsip proporsionalitas dan apakah kebijakan yang akan diambil berdasarkan cita-cita negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum tata negara Indonesia ini masuk dalam kondisi darurat nomor 2 yaitu keadaan berbahaya yang memaksa maka dapat disimpulkan presiden memang memasukkan kategori kedua covid naikin dalam kegandengan yang memaksa sesuai pasal 22 UUD 1945 kondisi ini perlu progres dan responsif dari pemerintah ataupun dari masyarakat kebijakan negara yang diambil pada saat itu yaitu bagaimana melindungi dan mensejahterakan masyarakat sebagai hukum tertinggi jadi setiap jiwa setiap warga negara Indonesia itu sangat berharga atau yang paling utama.
Pengaruh Model Self Directed Learning Berbantuan Media Gambar Berseri Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 5 SDN 2 Gobras Materi Suhu dan Kalor Pu’adah, Sri Maulidy; Pratiwi, Anggia Suci; Nurfitriani, Meiliana
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3200

Abstract

Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model self directed learning berbantuan media gambar berseri terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN 2 Gobras pada materi suhu dan kalor. Pembelajaran IPA dikatakan berhasil apabila semua tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai, yang terungkap dalam prestasi belajar IPA. Namun dalam kenyataannya, IPA termasuk salah satu pelajaran yang dianggap sulit sehingga menyebabkan prestasi belajar siswa masih rendah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen dengan desain Nonequivalent Group Pretest Posttest Design. Populasi yang digunakan siswa kelas 5 di SDN 2 Gobras, dan sampel yang diambil dalam penelitian berjumlah 50 siswa. Pada kelas eksperimen berjumlah 26 siswa, sedangkan untuk kelas kontrol berjumlah 24 siswa. Tes yang digunakan adalah pretest dan posttest, dan data yang dianalisis menggunakan SPSS 23. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukan terjadinya perbedaan yang signifikan pada pretest dan posttest, hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai signifikasi sebesar 0,000. Sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan 0,000 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya, model self directed learning berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN 2 Gobras pada materi suhu dan kalor. Kemudian nilai rata-rata posttest kelas eksperimen sebesar 80,38 sedangkan kelas kontrol sebesar 63,33. Terlihat ada perbedaan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model self directed learning berbantuan media gambar berseri berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN 2 Gobras materi suhu dan kalor.

Page 17 of 49 | Total Record : 486

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 3, No 1 (2025): April 2025 Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 2, No 1 (2024): April 2024 Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 1, No 1 (2023): April 2023