cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 486 Documents
 17   18   19   20   21 
Analisis Dampak Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Bisnis di Indonesia Kansil, Christine S. T.; Chang, Yiupy
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1603

Abstract

PMDN menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) mimiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat Probabilitas penanaman modal dalam negeri yang kecil dari 0,05. Tidak signifikannya pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan dengan naik turunnya pertumbuhan ekonomi ditentukan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Jumlah investasi penanaman modal dalam negeri yang ditanamankan oleh perusahan akan dapat menambah atau mengurangi jumlah kesempatan kerja yang tersedia yang juga akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dimana investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indoensia. Artinya semakin tinggi PMDN maka semakin meningkat juga Pertumbuhan ekonomi.
Efektivitas Prosedur Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syahfitri, Meilany Dwi; Sitorus, Hannisa Novita Sari; Tobing, Putri Yohana; Lesmana, Rizsa Nabillah; Hasyim, Hasyim
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2840

Abstract

Salah satu metode yang populer dan diminati saat ini adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bahkan, pihak-pihak dari negara-negara maju saat ini cenderung untuk tidak menjalin hubungan bisnis tanpa memasukkan klausul arbitrase ke dalam perjanjian mereka. Apabila sengketa dianggap relatif sederhana, maka satu arbiter tunggal akan ditunjuk untuk menangani dan memutuskan perkara tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa di luar lingkup pengadilan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan jenis penelitiannya, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan normatif atau dogmatik hukum sebagai pendekatan utama. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder.
Pengaruh Kenaikan Harga Tiket Pesawat Terhadap Minat Beli Penumpang Maskapai Wings Air di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang Auliya, Erina; Frisnawati, Elnia
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3222

Abstract

Transportasi merupakan aspek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik itu transportasi darat, laut maupun udara.Transportasi sangat membantu karena tidak hanya dapat meringankan barang bawaan yang dibawa tetapi juga masalah kecepatan waktu untuk mencapai tujuan. Wings Air merupakan salah satu maskapai penerbangan yang dikenal murah. Cukup banyak orang indonesia yang berminat menggunakan maskapai penerbagan ini. Faktor yang membuat Wings Air sangat diminati penumpang salah satunya adalah harga awal tiket dengan harga rendah yang dapat menyebabkan kenaikan jumlah konsumen, karena konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah utuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kenaikan harga tiket terhadap minat beli penumpang maskapai Wings Air di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang. Penelitan ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan penyebaran kuesioner kepada 100 responden kepada penumpang maskapai Wings Air di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang. Data kemudian dianalisis dengan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian yang didapatkan dengan uji t menunjukkan bahwa dari harga tiket yang ditawarkan oleh maskapai Wings Air di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terdapat minat penumpang. Dalam uji koefisien determinasi didapatkan hasil data sebesar 79,0% variabel minat pengguna jasa dapat dijelaskan oleh variabel kenaikan harga. Sedangkan sisanya 21% dapat dijelaskan oleh variabel- variabel yang lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Pelindungan Makanan Tradisional Cimpa Sebagai Indikasi Geografis Hutagalung, Febrianti; Pinem, Octa Vioni; Sembiring, Julianti; Perangin-angin, Reh Bungana Beru; Siahaan, Parlaungan Gabriel
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1647

Abstract

Salah satu bagian dari HKI yang masih jarang dikenal masyarakat adalah Indikasi Geografis. Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, diharapkan mampu terlaksana sesuai dengan UU yang telah disahkan. Penelitian ini berjudul: “Pelindungan Makanan Tradisional Cimpa Sebagai Indikasi Geografis”.Penelitian ini meneliti tentang Bagaimana Pelindungan Indikasi Geografis terhadap cimpa makanan khas Karo. Adapun tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui apakah cimpa dapat mendapatkan pelindungan indikasi geografis .Mini Riset ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian Hukum Normatif (Empiris). Teknik Pengumpulan data Melalui wawancara, dokumentasi dan sumber data yang diambil dari masyarakat Karo untuk mengetahui mengenai makanan khas Karo yaitu cimpa. Hasil Penelitian yang penulis dapatkan bahwa makanan tradisional Karo yaitu memiliki ciri khas tersendiri yaitu bungkus dari cimpa yaitu daun marasi(dalam bahasa Karo disebut daun singkut),dimana daun marasi banyak ditemukan di tanah karo.Dan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa cimpa makanan tradisional Karo belum mendapatkan perlindungan indikasi geografis.
Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi Fahlevi, Fiqih
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3088

Abstract

Harmonisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi perdebatan sentral dalam konteks globalisasi. Di era di mana informasi dan teknologi menyebar dengan cepat melintasi batas-batas nasional, tantangan utama dalam harmonisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah mempertemukan berbagai sistem hukum yang berbeda di berbagai negara. Tantangan ini mencakup perlindungan, dan penegakan hak kekayaan intelektual (HKI). Namun, di tengah tantangan tersebut juga terbuka peluang untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara global. Harmonisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan memprediksi bagi inovator, peneliti, dan pelaku bisnis di seluruh dunia. Ini dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional, memfasilitasi transfer teknologi, dan mendorong investasi dalam inovasi. Namun demikian, proses harmonisasi tidak akan mudah dan memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat. Penting untuk mengakui kepentingan yang beragam yang terlibat dan untuk memastikan bahwa proses harmonisasi ini memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak terkait. Dengan demikian, harmonisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi sarana untuk membangun fondasi yang lebih kokoh bagi inovasi dan pembangunan ekonomi di era globalisasi. Namun, hal ini memerlukan upaya bersama dan keseimbangan yang hati-hati antara kepentingan beragam untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama.
Polemik Antara Uni Eropa Dan Indonesia Terkait Pelarangan Bijih Nikel: Analisis Hukum Internasional Zebua, August Delta; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3012

Abstract

Polemik terkait pelarangan ekspor nikel Indonesia oleh Uni Eropa telah membawa kasus ini ke World Trade Organization (WTO), mengundang perhatian terhadap landasan hukum yang digunakan dalam memutuskan sengketa perdagangan. Landasan WTO dalam menyelesaikan sengketa seperti ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional, terutama yang diatur oleh perjanjian-perjanjian seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Dalam hal ini, WTO akan menilai apakah pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia melanggar perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati, seperti prinsip non- diskriminasi dan konsistensi dengan ketentuan-ketentuan perjanjian. Proses penyelesaian sengketa di WTO melibatkan beberapa tahapan, termasuk negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, penyelidikan oleh panel penyelesaian sengketa, dan pembuatan keputusan akhir oleh Badan Banding WTO. Jika suatu negara tidak mematuhi keputusan WTO, organisasi tersebut dapat memberi izin kepada negara yang menang dalam sengketa untuk menerapkan sanksi perdagangan terhadap negara yang melanggar peraturan. Kekuatan WTO dalam pengeksekusian putusan yang dijatuhkan terhadap Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari sanksi perdagangan hingga tekanan politik dan ekonomi yang dapat dialami oleh negara yang melanggar aturan. Keputusan WTO juga dapat memiliki dampak signifikan secara politik dan ekonomi, termasuk kehilangan kepercayaan dari mitra dagang internasional. Dengan demikian, WTO memiliki peran yang penting dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan keseimbangan dalam perdagangan internasional, serta menegakkan putusan yang diberlakukan terhadap negara-negara anggotanya.
Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Lintas Provinsi Wibowo, Alexander Danelo Putra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1541

Abstract

Isi Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”. Pencurian kendaraan bermotor saat  ini telah terjadi   perubahan  sifat,  dimana  telah  terjadi  pergeseran  jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik  sampai  dengan  kearah  kejahatan  yang  menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan asas hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah untuk mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai  kaidah hukum  yang berlaku mengenai Pencurian Kendaraan Bermotor dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif yaitu, yang berkaitan dengan perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana Pencurian  berdasarkan Kitab Undang-undang  Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan. Dalam analisis data, Data-data yang berhubungan dengan Pencurian Kendaraan Bermotor dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya.Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk dalam kelompok data primer maupun sekunder analisis data memfokuskan pada KUHP Pasal pasal 362
Peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Melindungi Konsumen Apartemen Meikarta Terkait Perselisihannya Dengan Pihak Pengembang PT Mahkota Sentosa Utama Trisnadi, Ilhan Pasha Islamy; Lie, Gunardi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2696

Abstract

Pelanggaran konsumen merujuk pada tindakan atau praktik bisnis yang melanggar hak-hak atau kepentingan konsumen. Memberikan layanan yang tidak memenuhi harapan konsumen atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.Pelanggaran konsumen terjadi ketika perusahaan atau individu yang menjual produk atau layanan melanggar hak-hak atau kepentingan konsumen. Ini bisa termasuk pemasaran yang menyesatkan, produk yang cacat, layanan yang tidak memadai, penipuan, atau pelanggaran terhadap privasi. Pelanggaran semacam itu bisa merugikan konsumen secara finansial, fisik, atau emosional, dan sering kali memerlukan respons hukum atau regulasi untuk menyelesaikannya.
Permainan Tradisional Egrang pada Pembelajaran PJOK SD Kelas 1 Sungkari, Fesa Mardian; Santi, Eva Vera; Fauziah, Muhardila
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1942

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi permainan tradisional egrang pada pembelajaran PJOK SD Kelas 1. Permainan tradisional egrang adalah permainan tradisional yang masih digemari saat ini oleh anak-anak. Permainan egrang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Manfaat dari permainan egrang untuk mengembangkan dan mengontrol motorik anak. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan instrument penelitian yaitu tes bermain egrang. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 31 siswa. Berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, pengujian hasil penelitian, dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan, bahwa tingkat Keterampilan Latihan Egrang Siswa Putra Dan Putri Kelas 1. Berdasarkan Kemampuan Keseimbangan Koordinasi Mata Tangan Dan Koordinasi Mata Kaki pada siswa Kelas 1 berada pada kategori “Baik”.
Pengesahan dan Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia Vido, Vionno Vedric
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1638

Abstract

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan / atau menyerang tubuh, dan / atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan / atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan / atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Kekerasan seksual sendiri sering terjadi di tempat menimba ilmu yag dimana kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu beberapa pihak mengajukan pengesahan RUU PKS agar efektif dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, memulihkan korban serta melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Maka dari itu disahkannya RUU PKS menjadi UU TPKS yang diharapkan efektivitasnya dalam mengurangi dan menekan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan tersier, serta teknik analisis kualitatif yang mendasarkan pada satu atau lebih dari tiga metode yaitu mengumpulkan, mengkakses, atau menghasilkan data pengamatan, apapun tingkat partisipasi; wawancara dalam bentuk percakapan; dan pembicaraan cermat atas dokumen terkait topik.

Page 19 of 49 | Total Record : 486

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 3, No 1 (2025): April 2025 Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 2, No 1 (2024): April 2024 Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 1, No 1 (2023): April 2023