cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 546 Documents
 47   48   49   50   51 
Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Perkebunan Sawit Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia Ashshidiqi, Hasbi
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6599

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan kelapa sawit atas kerusakan lingkungan yang terjadi selama operasionalnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Aproach), pendekatan konsep (Conceptual Aproach), dan pendekatan fakta (Factual Aproach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah; bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana perusahaan kelapa sawit atas kerusakan lingkungan di Indonesia terdapat ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban, efektivitas sanksi yang lemah, dan kesulitan pembuktian. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor perkebunan sawit di Indonesia masih belum efektif dalam menangani kejahatan lingkungan, karena regulasi yang ada lebih mengutamakan sanksi administratif daripada sanksi pidana yang berat, seperti penjara bagi pengurus atau pembekuan operasional perusahaan. Rekomendasi diberikan: 1. Penguatan sanksi yang bersifat restoratif dan pemulihan lingkungan harus menjadi fokus dalam pembaruan peraturan. 2. Reformulasi pengaturan terkait penegasan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab mutlak, dan sanksi progresif
Analisis Komparatif Kedudukan Ahli Waris Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata dan Hukum Islam: Studi Kasus Perbedaan Agama Antara Pewaris Dengan Ahli Waris Simamora, Della Pebriani; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Bintang, Roma Nauli Stephany; Limbong, Samiullah Putra; Tarigan, Salwa Khairani; Hutauruk, Tiur Intan Febiana
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6352

Abstract

Penelitian ini membahas secara komparatif kedudukan ahli waris dalam sistem pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Islam, dengan fokus pada kasus perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Latar belakang penelitian ini menyoroti potensi sengketa dan ketidakjelasan hukum akibat perbedaan prinsip pewarisan dalam kedua sistem hukum tersebut, khususnya pada masyarakat pluralistik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap perundang-undangan, literatur hukum, dan analisis putusan pengadilan terkait pewarisan lintas agama. Hasil penelitian mengungkapkan perbedaan mendasar: KUHPerdata bersifat inklusif tanpa diskriminasi agama, sedangkan Hukum Islam secara tegas melarang pewarisan antar agama berdasarkan prinsip kesatuan iman. Dampak praktis perbedaan ini menimbulkan dualisme hukum dan potensi konflik, karena KUHPerdata menjamin kesetaraan hak waris, sementara Hukum Islam dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi ahli waris dari agama berbeda. Pewaris Muslim yang ingin memberikan warisan kepada non-Muslim harus menggunakan mekanisme hibah atau wasiat dengan batas maksimal sepertiga harta. Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan warisan untuk mencegah konflik dan menjaga kepastian hukum.
Penggunaan Pembayaran Letter of Credit Dalam Mendukung Perdagangan Internasional Stella, Helen; Lie, Gunardi
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.7114

Abstract

Penelitian ini membahas penggunaan Letter of Credit (L/C) sebagai instrumen pembayaran dalam perdagangan internasional. L/C menjadi salah satu mekanisme pembayaran paling populer karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi eksportir maupun importir. Mekanisme L/C melibatkan bank sebagai pihak independen yang menjamin pembayaran sepanjang dokumen yang disyaratkan dipenuhi secara tepat. Dasar hukum penggunaan L/C diatur oleh Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600) yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC), serta peraturan perbankan nasional seperti Undang-Undang Perbankan, OJK, dan KUH Perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelebihan L/C antara lain kepastian pembayaran, perlindungan terhadap risiko gagal bayar, dan standar internasional yang seragam. Namun, kelemahannya mencakup biaya tinggi, prosedur yang kompleks, serta potensi sengketa akibat ketidaksesuaian dokumen. Perlindungan hukum bagi para pihak tercermin melalui prinsip kehati-hatian perbankan, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase internasional maupun pengadilan. L/C tetap relevan sebagai instrumen pembayaran yang mendukung perdagangan internasional secara aman dan efisien.
Pengaruh Pemahaman Akad Murabahah dan Minat Pengajuan KPR Syariah Terhadap Keputusan Pembelian Rumah Menggunakan KPR Syariah (Studi Kasus di Perumahan Mutiara Puri Harmoni 3 Kabupaten Bekasi) Maulidia, Nur Fajar; Kumala, Destiana; El Hasan, Sawqi Saad
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6442

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakang oleh pentingnya konsumen dalam memutuskan pembelian KPR Syariah, dimana hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pemahaman akad murabahah dan minat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pemahaman akad murabahah dan minat pengajuan KPR Syariah terhadap keputusan pembelian rumah menggunakan KPR Syariah, dengan studi kasus di Perumahan Mutiara Puri Harmoni 3 Kabupaten Bekasi, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner sebagai data primer dan dokumen instansi serta literatur ilmiah sebagai data sekunder. Sampel sebanyak 66 responden ditentukan dari populasi 190 konsumen menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap akad murabahah dan minat pengajuan KPR Syariah secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian rumah melalui skema KPR Syariah. Temuan ini menegaskan bahwa kedua variabel tersebut merupakan faktor kunci yang berkontribusi secara langsung dalam mendorong konsumen mengambil keputusan pembelian. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pemahaman akad murabahah dan minat terhadap KPR Syariah, semakin besar kemungkinan terjadinya keputusan pembelian rumah melalui pembiayaan berbasis syariah.
Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Pantai Melalui Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Hasbi, Yasir
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6622

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap ekosistem pantai melalui penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Ekosistem pantai merupakan wilayah yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti reklamasi, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan pesisir yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap perlindungan ekosistem pantai masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta inkonsistensi dalam implementasi peraturan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek hukum administratif, perdata, dan pidana, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pantai sebagai bagian dari hak lingkungan hidup yang dijamin konstitusi.
Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Karo dan Hukum Islam: Analisis Komparatif Dengan Studi Kasus Sembiring, Elvina Br; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Harianti, Sintia; Nababan, Ridha; Simorangkir, Ayub Desrika; Sitompul, Juwita Helena
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6369

Abstract

Pranata hukum waris berperan penting dalam menjaga struktur sosial masyarakat, khususnya dalam masyarakat adat karo yang menganut sistem patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki menjadi pewaris utama, sedangkan anak perempuan umumnya hanya menerima warisan simbolis. Namun, dalam masyarakat karo muslim, terjadi pergeseran nilai akibat pengaruh hukum islam yang memberikan hak waris kepada perempuan. Perbedaan prinsip ini menimbulkan dinamika dalam praktik pewarisan dan kedudukan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat karo dan hukum islam dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan.
Kajian Literature: Analisis Pendekatan Teori Kepemimpinan bagi Administrator Kesehatan Dewi Agustina; Dafina Hilya Fatiha Ginting; Dwi Ardhianti; Siti Hajar Lubis; Satia Redha; Anjani Jauhari; Astrid Fhira Indriawati; janny Aulia Sari Hasibuan; Dwi Yana Rahmadhani; Yogi Rishandi Siagian
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.7303

Abstract

Kepemimpinan dan administrator kesehatan merupakan aspek yang krusial dalam keberhasilan sebuah organisasi kesehatan. Berbagai teori kepemimpinan telah dikembangkan untuk dapat mengarahkan dan mengoptimalkan kepemimpinan di sebuah organisasi. Administrator kesehatan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan memastikan pelayanan kesehatan berjalan secara efektif dan efisien. Hubungan keduanya sangat diperlukan sebagai kunci dalam meningkatkan kinerja staf di sebuah organisasi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai pendekatan teori kepemimpinan pada administrator kesehatan yang banyak berkembang di era digitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode library research (studi pustaka) untuk mengeksplorasi pendekatan teori kepemimpinan bagi administrator kesehatan. Data diambil dari literatur ilmiah yang meliputi jurnal, buku, dan artikel terpercaya. Sampel literatur dipilih secara purposive sampling. Dengan memahami berbagai pendekatan tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai konsep kepemimpinan pada administrator kesehatan. Hasilnya Teori kepemimpinan dalam administrasi kesehatan meliputi berbagai pendekatan yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Di antara beragam teori tersebut, kepemimpinan transformasional, situasional, dan partisipatif menjadi yang paling menonjol karena relevansi dan efektivitasnya dalam konteks pelayanan kesehatan. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dengan menekankan motivasi, fleksibilitas, dan keterlibatan tim.  
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan Distributor Makanan Ringan Untuk Bermain Judi Online dan Membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor: 34/Pid.B/2025/PN Tjk) Syamsudin Pasamai; Bambang Krisbianto
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.7811

Abstract

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja, sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan untuk bermain judi online dan membeli narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan putusan nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjk? Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris,Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:Faktor penyebab pelaku melakukan penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan pada Putusan Nomor : 34/Pid.B/2025/PN Tjk yaitu faktor niat pelaku melakukan penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan yang digunakan Pelaku untuk bermain judi online dan membeli narkotika, faktor pendidikan rendah, dan faktor rendahnya moral dan pengetahuan agama. Dan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan untuk bermain judi online dan membeli narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjk yaitu menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Riyadi Bin Sudibyo dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; menetapkan agar Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns) Syamsudin Pasamai; Reky Rifiano Rahmatullah
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.7812

Abstract

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan prinsip kepastian hukum. Kajian juga menelaah bagaimana hakim menyeimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan merujuk pada teori pertimbangan hakim Sudikno Mertokusumo dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch.Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah berlandaskan norma positif, khususnya dalam menilai terpenuhinya unsur perekrutan, pemindahan, dan tujuan eksploitasi sesuai UU No. 21 Tahun 2007 serta standar pembuktian Pasal 183 KUHAP. Namun, orientasi keadilan substantif dan perlindungan korban belum sepenuhnya optimal. Aspek psikologis korban, pemulihan sosial, restitusi, dan dampak jangka panjang eksploitasi belum memperoleh perhatian proporsional. Dari perspektif teori Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencakup dimensi filosofis dan sosiologis, sedangkan menurut Radbruch, kepastian hukum tercapai tetapi keadilan substantif belum terpenuhi secara memadai penulis menyarankan perlunya penguatan paradigma pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menekankan perlindungan komprehensif terhadap korban. Hakim diharapkan menyeimbangkan penerapan norma hukum dengan nilai keadilan dan kemanfaatan melalui integrasi pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam setiap putusan. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan restitusi, perlindungan psikososial, serta penerapan pertimbangan progresif agar putusan pidana dalam perkara perdagangan orang mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan menyeluruh bagi korban.
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Bahan Peledak yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Tami Rusli; Ahmad Sadriansyah Yusuf
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.7873

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan (Studi Putusan Nomor : 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk). Metode Penelitian ini yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan berdasarkan putusan nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk yaitu menyatakan Terdakwa Roji Bin Madisa (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menyimpan suatu sesuatu Bahan Peledak, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum; menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roji Bin Madisa (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Page 49 of 55 | Total Record : 546

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026 Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 3, No 1 (2025): April 2025 Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 2, No 1 (2024): April 2024 Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 1, No 1 (2023): April 2023